ISSN
Online: 2621-4105Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Published:
2026-03-20
Articles
-
Forensic Linguistic Analysis of Commercial Pornographic Content in Indonesian Law
344 385
Commercially Viable,
Forensic Linguistics,
Law,
Pornographic Content
-
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja
1149 1113
Kekerasan Seksual,
Pekerja Perempuan,
Perlindungan Hukum,
Satgas PPKS
-
Status Hubungan Kerja Tenaga Medis dan Kesehatan dalam Skema Kemitraan Fasilitas Kesehatan
556 312
Hubungan Industrial,
Hubungan Kerja,
Hukum Kesehatan,
Tenaga Medis
-
Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Militer Dalam Perspektif Korban
414 290
KDRT,
Militer,
Pengadilan Militer,
Restorative Justice
-
Problematika Penegakan Hukum Migrasi Tenaga Kerja Ilegal di Kota Batam
376 250
Migrasi Ilegal,
Pekerja Migran Indonesia,
Penegakan Hukum
-
Peran Lembaga Adat Dayak Dalam Penyelesaian Tindak Asusila Perspektif Hukum Nasional
1041 354
Hukum Adat,
Keadilan Restoratif,
Lembaga Adat,
Pluralisme Hukum
-
Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional
522 597
Hukum Pidana Nasional,
Kerja Sama Internasional,
Penegakan Hukum,
Perdagangan Orang
-
Optimalisasi Restitusi dan Konstruksi Dakwaan bagi Anak Korban Prostitusi Online
330 210
Perlindungan Anak,
Prostitusi Online,
Restitusi
-
Strategi Polri dalam Penegakan Hukum Humanis untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik di Kepulauan Riau
264 260
Humanis,
Kebijakan,
Strategi
-
Implikasi Hukum Restrukturisasi Kelembagaandan Pembentukan Kementerian Baru dalam KerangkaTata Kelola Pemerintahan Indonesia
502 742
Efektivitas Pemerintahan,
Kementerian Baru,
Restrukturisasi Kelembagaan
-
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak Mewaris Anak Luar Kawin di Indonesia
426 423
Anak Luar Kawin,
Hak Waris,
Kepastian Hukum
-
Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konflik Investasi Pulau Rempang
525 496
Hak Asasi Manusia,
Kepastian Hukum,
Konflik Investasi
-
Penegakan Hukum Premanisme dalam Perspektif Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum
794 1552
Batam,
Keadilan ,
Premanisme
-
Cyber Notary Sebagai Pembaharuan Hukum: Urgensi dan Tantangan dalam Implementasinya
831 372
Cyber Notary,
Jasa Pelayanan Publik,
Teori Pathetic Dot
-
Penguatan Peran Preventif Notaris dan PPAT dalam Mencegah Sengketa Pertanahan Akibat Jual Beli Tanah di Bawah Tangan
491 436
Jual Beli Tanah,
Kepastian Hukum,
Notaris,
PPAT,
Sengketa Pertanahan
-
Analisis Hukum Kebijakan Ekspor Pasir Laut: Interpretasi dan Implementasi SDGs di Kepulauan Riau
508 325
Etika Tanggung Jawab,
Kebijakan Pembangunan,
Perlindungan Lingkungan
-
Restorative Justice dan Diskresi Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
1027 1095
Diskresi Kepolisian,
Keadilan Restoratif,
Kepastian Hukum,
Penyidikan,
Sistem Peradilan Pidana
-
Judicial Reasoning on Unlawfulness in Onslag Decisions in Corruption Cases
333 268
Corruption,
Justice,
Law,
Progressive
-
Pengangkatan Wakil Kepala Daerah Tanpa Pemilihan Dalam Perspektif Otonomi Daerah
252 201
Kebijakan Pemerintahan,
Otonomi Daerah,
Wakil Kepala Daerah
-
Pidana Pengawasan dalam KUHP Nasional Sebagai Alternatif Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif
1021 935
Alternatif Pemidanaan,
Keadilan Restoratif,
Pidana Pengawasan
-
Paradigm Shift in Sustainable Consumption of Generation Z: An Environmental Law Study on The Impact of Thrifting in Indonesia
413 432
Circular Economy,
Environmental Law,
Generation Z,
Sustainable Consumption,
Thrifting
-
Model Pengembangan Pariwisata Halal Berbasis Maqashid Syariah:Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Kebijakan Pariwisata Indonesia
508 251
Hukum Islam;,
Indonesia;,
Maqashid Syariah;,
Pariwisata Halal;,
Regulasi
-
Kekuatan Pembuktian Akta Autentik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia
805 701
Akta Autentik,
Kekuatan Pembuktian,
Pertimbangan Hakim,
Sengketa Perdata
-
Perlindungan Hukum Hak Cipta Fotografi Di Platform E-commerce
402 319
E-commerce,
Hak Cipta Fotografi,
Hukum Digital,
Perlindungan Hukum
-
Pengelolaan Keamanan Swasta di Sektor Perhotelan:Legalitas Kewenangan dan Perlindungan Satpam dalam Hukum Pidana dan Ketenagakerjaan
275 339
Hukum Pidana,
Hukum Ketenagakerjaan,
Keamanan Swasta,
Perhotelan,
Satpam
-
Korupsi Pengadaan Base Transceiver Station 4G dan Dampak Sosial Ekonomi di Indonesia
742 411
BTS 4G,
Dampak Sosial Ekonomi,
Hukum Pidana,
Korupsi,
Pengadaan Barang dan Jasa
-
Analisis Peran Rukun Tetangga dalam Penerapan Asas Hukum Administrasi Lingkungan di Permukiman Padat Perkotaan
315 116
Asas Hukum Lingkungan,
Pencegah Krisis Planet Indonesia,
Rukun Tetangga
-
Kedudukan dan Pemenuhan Hak Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Dalam Proses Kepailitan Debitur
553 344
Eksekusi Jaminan,
Hak tanggungan,
Kepailitan,
Kreditur Separatis
-
Perbandingan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah antara Hukum Adat dan Hukum Positif
369 282
Hukum Adat,
Hukum Positif,
Sengketa Tanah
-
Bantuan sosial Sebagai Instrumen Politik Uang Non-Tunai dalam Pemilu Indonesia
502 399
Bansos,
Kebijakan Publik,
Non-Tunai,
Pemilu,
Politik Uang
-
Abuse of Process in Extreme Grace Period Clauses in Debt Suspension Settlements
191 170
Abuse of Process,
Creditor Protection,
Good Faith,
Grace Period Clause
-
Kekeliruan Hakim dalam Perkara Korupsi: Analisis Penalaran Yuridis Putusan Pengadilan
344 267
Hakim,
Koreksi,
Putusan
-
Peliputan Langsung Persidangan Pidana: Harmonisasi KUHAP dan Undang-Undang Pers
245 157
Fair Trial,
Kebebasan Pers,
KUHAP,
Persidangan Pidana
-
Land Redistribution of Accretion Land within Indonesia’s Agrarian Reform Framework
189 138
Accretion Land,
Agrarian Reform,
Coastal Governance,
Land Redistribution,
Legal Certainty
-
Konstitusionalitas Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Hak Pendidikan Dasar
558 441
Fiskal Negara,
Hak Konstitusional,
Hak Pendidikan Dasar,
Makan Bergizi Gratis (MBG)
Sri Waljinah, Alifa Laili Faiza Cahyani, Zahy Riswahyudha Ariyanto
665-679







Citedness in Scopus 

