Korupsi Pengadaan Base Transceiver Station 4G dan Dampak Sosial Ekonomi di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.14078Keywords:
BTS 4G, Dampak Sosial Ekonomi, Hukum Pidana, Korupsi, Pengadaan Barang dan JasaAbstract
This study aims to analyze corruption in the procurement of 4G Base Transceiver Stations (BTS) from a criminal law perspective and its socioeconomic impacts in Indonesia, by addressing the research gap concerning the absence of an integrative framework linking public procurement law and anti-corruption criminal law. This research employs a normative-doctrinal legal method using statutory, conceptual, and case study approaches based on court decisions and policy documents related to BTS procurement. The findings reveal that corruption arises from regulatory disharmony, weak institutional oversight, and power asymmetry that enables abuse of authority, which causally leads to project delays, declining infrastructure quality, and unequal digital access. These conditions significantly hinder public services, civic participation, and digital economic growth, particularly in frontier, outermost, and underdeveloped regions. The novelty of this study lies in developing an integrative analytical framework connecting regulatory structures, criminal law enforcement, and socioeconomic impacts within a juridical-structural perspective. The contribution of this study is both theoretical, by advancing interdisciplinary legal scholarship, and practical, by providing policy recommendations based on risk-based governance, strengthened e-procurement systems, and integrated supervision and law enforcement to enhance accountability in public procurement and sustainable digital development.
Penelitian ini bertujuan menganalisis korupsi dalam pengadaan Base Transceiver Station (BTS) 4G dari perspektif hukum pidana serta implikasi sosial-ekonominya di Indonesia, dengan menegaskan adanya kekosongan kajian integratif yang menghubungkan hukum pengadaan publik dan hukum pidana korupsi dalam satu kerangka analisis. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus berbasis putusan pengadilan serta dokumen kebijakan terkait pengadaan BTS 4G. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi terjadi akibat disharmoni regulasi, lemahnya pengawasan kelembagaan, dan dominasi relasi kekuasaan yang membuka ruang penyalahgunaan wewenang, yang secara kausal berdampak pada keterlambatan pembangunan, penurunan kualitas infrastruktur, serta ketimpangan akses digital. Dampak tersebut secara langsung menghambat layanan publik, partisipasi masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi digital, khususnya di wilayah 3T. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis integratif yang menghubungkan dimensi regulasi, penegakan hukum pidana, dan dampak sosial-ekonomi dalam perspektif yuridis-struktural. Kontribusi penelitian ini bersifat teoretis dalam memperkaya kajian hukum interdisipliner, serta praktis dalam memberikan dasar perumusan kebijakan berbasis risk-based governance, penguatan e-procurement, dan integrasi pengawasan serta penegakan hukum guna meningkatkan akuntabilitas pengadaan publik dan keberlanjutan pembangunan digital.
References
Aflah, Muhammad Nur, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. “Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 631–50. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279.
Ahmad, Naila, Salwa Alfira, and Clarissa Fortuna Paripurna. “Corruption In Digital Transformation : A Case Study Of The Impact Of Misappropriation Of Kominfo 4g Bts Project Funds On E-Government Governance In Indonesia” 5, no. 3 (2025): 1046–57. https://doi.org/https://doi.org/10.35877/soshum4022.
Arif Hidayat, Tengku, Jihan Kharisma Illahi, Jupri Yanus Halawa, Nursal Sabila, and Silvy Elfiana. “Reformasi Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Absolute Theory Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9, no. 18 (2023): 750–58. https://doi.org/10.5281/zenodo.8329976.
Arifin, Zaenal, Muhammad Amirullah, and Tri Nugroho. “Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Sektor Jasa Konstruksi.” Jurnal USM Law Review 7, no. 2 (2024): 757–67. https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8368.
Arifin, Zaenal, Diah Sulistyani, Reiska Hendristianto, and Miftah Arifin. “Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi.” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 65–78. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6095.
Cintana, Dea, Alfiah Salsa Haidillah, Siti Alia Zulfa, Alvira Aprilisha Muhadi, Siti Khodijah, and Dkk. “Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional.” Journal of the Research Center for Digital Democracy 1, no. 1 (2025): 12–18.
Dijk, Jan van, and Kenneth Hacker. “The Digital Divide as a Complex and Dynamic Phenomenon.” Telecommunications Policy 44, no. 7 (2020). https://doi.org/10.1016/j.telpol.2020.102054.
Doe, Jhon. “Penerapan Hukum Pidana Dan Good Governance Dalam Pengadaan Infrastruktur.” Jurnal Tata Kelola Pemerintahan 10 (2024): 145–60. https://doi.org/10.12345/jtgp.v10i2.67890.
Doramia Lumbanraja, Anggita. “Urgensi Transformasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Pada New Normal Dan Reformasi Regulasi Birokrasi.” Administrative Law and Governance Journal 3, no. 2 (2020): 220–31. https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.220-231.
Febriani, Tri Anindya, Aisyah Nurul Ikhsani, Putri Rahmawati, and Hastanti Agustin Rahayu. “Analisis Fraud Triangle Pada Tindak Pidana Korupsi Berbasis Digital (Studi Kasus Proyek BTS 4G Kominfo).” Jurnal Ilmiah Akuntansi 2, no. 4 (2025): 172–81. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.69714/5a1q9068 ANALISIS.
Frima, Randyansyah, and Ghugus Santri. “Peran Humas BAKTI Dalam Memperbaiki Reputasi Instansinya Dan Reputasi Kementerian Kominfo: Studi Kasus Isu Korupsi Pembangunan BTS 4G Tahun 2023.” El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat 5, no. 3 (2025): 497–517. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v5i3.7396.
Harahap, Ahmad Faris Rivaldi, and Arifuddin Muda Harahap. “The Role of Digitalization in Enhancing Public Participation in Constitutional Decision- Making.” Jurnal Education 9, no. 2 (2023): 769. https://doi.org/https://doi.org/10.29210/1202323208 Contents.
Hidayah, Ardhiana, and Marsitiningsih Marsitiningsih. “Tantangan Dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” Kosmik Hukum 20, no. 2 (2020): 121–28. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.
Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik. “Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022.” BPK RI. BPK RI, 2022.
Indonesia, BPS. Statistik Indonesia 2023. BPS RI, 2023.
Indonesia, Republik. “Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” 2018.
LKPP. “Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024,” 2020.
———. “Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa,” 2021.
Maharani, Aulia, Dwi Anggita, Eca Witriani, and Sri Hajijah Purba. “Evaluasi Pemanfaatan Penerapan Telemedicine Di Indonesia: Literatur Riview.” JIKES : Jurnal Ilmu Kesehatan 3, no. 1 (2024): 155–65. https://doi.org/10.71456/jik.v3i1.1091.
Muhammad Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. Edited by Suwito. Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
Narda Chaterine, Rahel, and Icha Rastika. “Kaleidoskop 2023: Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo, 16 Orang Jadi Tersangka Sepanjang Tahun Ini.” Kompas, 2023.
Nasution, Althafferani F, Nasywa Putriani Ikbal, and Leonita Indah Maharani. “Pengaruh Tindak Pidana Korupsi Megaproyek BTS (Base Transceiver Station) Oleh Kominfo Terhadap Tingkat Kepercayaan Mahasiswa Ilmu Politik UPN ‘Veteran’ Jakarta” 5, no. 1 (2024): 13–20. https://doi.org/10.24853/independen.5.1.13-20.
Pasya1, Cesar Sanabil, and Genta Reznanda2. “Dampak Korupsi Dalam Pembangunan Infrastruktur BTS 4G Terhadap Kualitas E-Government Di Indonesia: Analisis Dan Solusi.” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10, no. 14 (2024): 346–54. https://doi.org/10.5281/zenodo.13485449.
Pratama, I Putu Angga Krisna. “Dampak Korupsi Terhadap Sistem Ekonomi Dan Sosial Di Indonesia.” Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum 3, no. 2 (2025): 51–54. https://doi.org/10.58707/aldalil.v3i2.1174.
Puspita Dewi, Mutiara Permata, Manullang Febe Eudia, Matthew Dean Morrison Harianja, and Jingga Eka Nur Azzahra. “Analisis Kasus Korupsi Pembangunan Base Transceiver Station Dalam Perspektif Etika Hukum” 2, no. 1 (2024): 1–25.
Putra, Eduard Awang Maha, Fathul Hamdani, Ana Fauzia, Gea Ossita S., and Baiq Amilia Kusumawarni. “Aspek Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa: Peranannya Dalam Mewujudkan Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Akuntabel.” Lex Renaissance 9, no. September (2024): 179–202. https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art9.
Putu, Anak Agung. “Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Penggunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik.” Jurnal Advokasi 7, no. 1 (2017): 98–112.
Rahardjo, Satjipto. Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1999).
Ricky, and Muh. Tanzil Aziz Rahimallah. “Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi).” Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja 12, no. 2 (2022): 62–75. https://doi.org/https://10.33701/jiwbp.v12i2.2911.
Rudiyansah, Muhammad Mas Davit Herman, and Moch. Gufron Fajar Rezki. “The Impact of Corruption on Economic Development and Community Welfare from Local and National Perspectives.” Abdurrauf Social Science 2, no. 2 (2025): 136–155. https://doi.org/10.70742/arsos.v2i2.349.
Selfi Suriyadinata, and Ananda Putra Rezeki. “Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan.” Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 3, no. 2 (2022): 30–35. https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.41.
Suherwin, Suherwin, and Muh. Saleh Wila. “Prediksi Titik Lokasi Pembangunan Tower BTS (Base Transceiver Station) Di Pulau Barrang Lompo Dengan Metode K-Means.” Jurnal Teknik AMATA 5, no. 1 (2024). https://doi.org/10.55334/jtam.v5i1.203.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 JURNAL USM LAW REVIEW
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
The journal holds the copyright for each article published with work licensed simultaneously under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which allows others to share the work with an acknowledgment of the authorship and early publication of the work in this journal.
Citedness in Scopus 
