Strategi Polri dalam Penegakan Hukum Humanis untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik di Kepulauan Riau

Abstract

This study aims to analyze the strategy of the Indonesian National Police in implementing humane law enforcement as an effort to increase public trust in the Riau Islands and to identify challenges that affect institutional legitimacy. Although studies on humane law and public trust have developed, research that integrates Lawrence M. Friedman's legal system theory with the border region context and implementation at the regional police level is still limited. The urgency of this research is based on the declining level of public trust in the police, even though this institution is the main gateway in the scriminal justice system. The research uses a normative-empirical method with a legislative, conceptual, and case approach, supported by interviews and institutional documents. The results show that strategies such as dialogic patrols, procedural transparency, and the application of restorative justice can improve police-community relations, but their impact on increasing public trust is still partial due to structural resistance, hierarchical organizational culture, and the dynamics of public opinion in the media. In conclusion, police legitimacy is not only determined by formal legality, but also by the harmony between legal structure, legal substance, and legal culture. The novelty of this research lies in the integration of Friedman's legal system theory with the characteristics of border areas and an implementative analysis at the provincial police level as a structural actor that interacts directly with the community.

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menerapkan penegakan hukum yang humanis sebagai upaya peningkatan kepercayaan publik di Kepulauan Riau serta mengidentifikasi tantangan yang memengaruhi legitimasi institusional. Meskipun kajian mengenai hukum humanis dan kepercayaan publik telah berkembang, penelitian yang mengintegrasikan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dengan konteks wilayah perbatasan serta implementasi pada tingkat Kepolisian Daerah masih terbatas. Urgensi penelitian ini didasarkan pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian, padahal institusi ini merupakan gerbang utama dalam sistem peradilan pidana. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung wawancara serta dokumen kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi seperti patroli dialogis, transparansi prosedural, dan penerapan restorative justice mampu memperbaiki relasi polisi–masyarakat, namun dampaknya terhadap peningkatan kepercayaan publik masih parsial akibat resistensi struktural, budaya organisasi yang hierarkis, serta dinamika opini publik di media. Kesimpulannya, legitimasi kepolisian tidak hanya ditentukan oleh legalitas formal, tetapi oleh keselarasan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi teori sistem hukum Friedman dengan karakteristik wilayah perbatasan serta analisis implementatif pada level Polda sebagai aktor struktural yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.