ISSN
Online: 2621-4105Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER
Published:
2021-11-05
Articles
-
HUBUNGAN HUKUM ANTAR PERUSAHAAN DALAM SISTEM PERUSAHAAN GRUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
4779 1510
Perusahaan Anak,
Perusahaan Grup,
Perusahaan Induk
-
KEABSAHAN HUKUM GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG PADA AKAD PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH
1113 406
akad,
hutang,
grosse,
pembiayaan
-
LEGALITAS ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK AKIBAT PERKOSAAN INSES
5779 480
Legalitas Aborsi,
Perkosaan Inses,
Hak Anak
-
KEWENANGAN DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA JATENG DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOBA
1336 264
Direktorat Reserse Narkoba,
Kewenangan,
Tindak Pidana Narkoba
-
AKIBAT HUKUM IDENTITAS PALSU DALAM AKTA PERJANJIAN KREDIT YANG MELIBATKAN PIHAK KETIGA PEMBERI JAMINAN
3039 927
autentik,
kredit,
notaris.
-
ANALISIS PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI DAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SEMARANG
2553 543
Disabilitas,
Hak Informasi,
Kesehatan Reproduksi
-
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERKENAL DI INDONESIA
6482 1573
Hukum,
Merek Terkenal,
Tanggungjawab
-
PENERAPAN KONSEP DIVERSI BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
1781 402
Anak Penyandang Disabilitas,
Diversi,
Perlindungan Hukum
-
HAK AKSES KESEHATAN MASYARAKAT TERHADAP HAK PATEN PRODUK FARMASI
2261 425
Paten,
Kesehatan,
Farmasi
-
URGENSI PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEMBUAT KONTEN DALAM PENGGUNAAN LAGU DI MEDIA SOSIAL
3728 453
Hak Cipta,
Lagu,
Penegakkan Hukum
-
KEDUDUKAN HUKUM APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2973 1500
Kedudukan,
Pengadaan Barang/Jasa,
Pengawasan Internal
-
REPOSISI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MALADMINISTRASI PEMERINTAHAN
941 260
Kejaksaan,
Kewenangan,
Korupsi,
Pidana,
Penegakan
-
KEWENANGAN POLRI DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOBA
4044 434
Kode Etik,
Kepolisian,
Pidana Narkoba
-
PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE
3905 1035
Anak,
Penanganan,
Pembunuhan,
Restorative Justice
-
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA EKSPEDISI
4592 1027
Ekspedisi,
Konsumen,
Perlindungan
-
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
3495 426
Cipta Kerja,
Implikasi,
Pembentukan Hukum Daerah
-
OPTIMALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP PENGATURAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT GUNA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
818 248
Covid-19,
Masyarakat,
Pencegahan
-
ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) DI INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA ASEAN
1600 247
Build Operate Transfer,
Perbandingan,
Kerjasama
-
PROBLEMATIKA EKSEKUSI HARTA PAILIT DALAM CROSS BORDER INSOLVENCY
2355 822
Cross Border Insolvency,
Pailit,
Problematika
-
URGENSI PERATURAN PAJAK DALAM AKTIVITAS ENDORSEMENT YANG DILAKUKAN OLEH INFLUENCER INSTAGRAM
2456 525
Urgensi,
Peraturan,
Perpajakan,
Endorsement,
Influencer
-
MODEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM
6386 1795
Penyelesaian Perselisihan,
Perkawinan,
Hukum Adat,
Hukum Islam.
-
KONSEKUENSI HUKUM BAGI SUAMI YANG MELAKSANAKAN POLIGAMI YANG MELANGGAR ATURAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM
3369 1015
Hukum Islam,
,
Hukum Positif,
Poligami
-
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HAK ASASI MANUSIA SELAMA PROSES PENYIDIKAN
3190 1138
Hak Asasi Manusia,
Korban KDRT,
Perlindungan Hukum
-
PIJAKAN PERLUNYA DIVERSI BAGI ANAK DALAM PENGULANGAN TINDAK PIDANA
2033 711
Anak,
Diversi,
Pengulangan,
Tindak Pidana.
-
UPAYA HUKUM NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT DITINJAU DARI PERADILAN TATA USAHA NEGARA
1948 781
Notaris,
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat,
Upaya Hukum
-
ARAH CAMPUR TANGAN URUSAN PERADILAN PASAL 3 AYAT (2) UU No. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
916 304
Campur Tangan,
Contempt of Court,
Larangan,
Kebijakan Hukum Pidana
-
HAK MEWARIS ANAK ANGKAT PEREMPUAN DI TANA TORAJA
1173 444
Anak Angkat,
Hak Waris,
Perempuan
-
TANGGUNG JAWAB HUKUM KEPALA SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
3130 1987
Bantuan Operasional Sekolah,
Kepala Sekolah,
Tanggung Jawab
-
Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (Small Claim Court)
1053 316
Kata kunci,
Reposisi,
Sengketa Perdata,
Small Claim Court
Andyna Susiawati Achmad, Astrid Athina Indradewi
470-483







Citedness in Scopus 

