ISSN
Online: 2621-4105Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Published:
2024-12-31
Articles
-
The Authority of the Republic of Indonesia Police (POLRI) in Handling Cases Based on Restorative Justice
967 483
Police,
Case Termination,
Restorative Justice.
-
Model Partisipasi Masyarakat Melalui Mapalus Sebagai Local Wisdom Dalam Eksistensi Hukum dan Masyarakat di Minahasa Selatan
1118 1077
Local Wisdom,
Mapalus,
National Development,
Pembangunan Nasional
-
Selisik Tindak Pidana Kenakalan ‘Perundungan Fisik’ Anak Di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Aspek Hukum Pidana
1193 730
Criminal Act Of Bullying,
Juvenile Delinquenc,
Underaged,
Anak Di Bawah Umur,
Kenakalan Anak,
Tindak Pidana Perundungan
-
Keberlakuan Non-Refoulement Principle Dikaitkan Dengan Sovereignty Principle: Tinjauan Terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia
1060 802
Asylum Seekers,
Non-Refoulement,
Refugees,
Souvereignty Doctrine Non Refoulement,
Prinsip Kedaulatan,
Pengungsi,
Pencari Suaka
-
Prinsip Non-Diskriminatif dalam Persyaratan Kampanye Pemilihan Umum bagi Pejabat Negara
834 400
Campaign,
Non-Discriminatory Principles,
Political Right,
Hak Politik,
Kampanye Pejabat Negara,
Prinsip Non-Diskriminasi
-
Penerapan Asas Geen Straf Zonder Schuld Dalam Penindakan Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Teknologi Deepfake
2948 938
Criminal law,
Deepfakes,
Geen Straf Zonder Schuld Principle,
Asas Geen Straf Zonder Schuld,
Deepfake,
Hukum Pidana.
-
Reformasi Hukum Terhadap Budaya Penggunaan Hewan Sebagai Transportasi
1085 886
Animals,
Progressive Law,
Transportation,
Hewan,
Transportasi,
Hukum Progresif
-
Implementasi Kebijakan Moratorium Fintech Peer- to-Peer Lending Terhadap Perlindungan Konsumen
1304 1151
Consumer Protection,
Moratorium,
Peer-to-Peer Lending,
Perlindungan Konsumen
-
The Urgency Regulation Prohibition of Social Commerce in Indonesia From The Perspective Maslahah Mursalah
718 722
Maslahah Mursalah,
Regulation,
Social Commerce
-
Urgensi Kepatuhan Hukum dalam Pemenuhan Klaim Asuransi di Indonesia: Perspektif Kontraktual dan Implikasinya
766 741
Default,
Insurance,
Insurance Claims
-
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Atas Terjadinya Tindakan Pemalsuan Oleh Notaris
1217 625
Authentic Deed,
Forgery,
Notary Public,
Akta Autentik,
Notaris,
Pemalsuan
-
Optimalisasi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kepenghuluan Dalam Meminimalisir Angka Perceraian
712 446
Divorce,
Leadership,
Mediation,
Mediasi,
Kepenghuluan,
Perceraian
-
Analysis of the Classification of Crime of Sexual Intercourse with a Dead Body (Necrophilia) according to Anil Aggarwal in Indonesian Criminal Law
909 822
Criminal Code,
Necrophilia,
Protection of Corpse
-
Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia: Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Pemilik Tanah
1535 1227
Eradication,
Land,
Mafia,
Kepasian Hukum,
Mafia Tanah,
Pemberantasan
-
Legal Politics Electronic Land Certificate in Indonesia
822 329
Digital Services,
Electronic Land Certificates,
Legal Politics.
-
The Urgency of Implementing Conjugal Visit for Inmates from the Perspective of Positive Law and Human Rights
910 592
Conjugal Visit,
Assisted Residents,
Prison,
Sexual Deviance,
Protection of Human Rights
-
Guarantee, Promotion and Ideas of Omnibus Law on Health in Indonesia Compared to Singapore and Taiwan
580 514
Health Degree,
Health Omnibus Law,
Role of the State
-
Efektivitas Sanksi Administrasi Dalam Mencegah Pencemaran Sungai
1015 749
Administrative Sanctions,
Environmental Law,
Hukum Lingkungan,
Sanksi Administratif
-
Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online
1023 744
Criminal Law Policy,
Criminal Law Reform,
Online Fraud,
Kebijakan Hukum Pidana,
Penipuan Online,
Pembaharuan Hukum Pidana
-
Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional di Indonesia Melalui Pengesahan Konvensi Mediasi Singapura
734 680
Disputes,
Arbitration,
Mediation Conventions,
Arbitrase,
Konvensi Mediasi,
Sengketa
-
Penemuan Hukum oleh Hakim Mahkamah Agung Perspektif Hukum Progresif: Wasiat Wajibah Terhadap Anak Sebagai Ahli Waris Beda Agama
724 585
Mandatory Wills,
Legal Discovery,
Religious Plural,
Keadilan Substantif,
Mahkamah Agung,
Penemuan Hukum,
Pluralisme Agama,
Wasiat Wajibahism,
Substantive Justice,
Supreme Court,
-
Eksistensi Kontrak Kegiatan Ekonomi Kreatif Sebagai Jaminan Dalam Pengajuan Kredit Bank
501 456
Collateral,
Contract,
Creative Economy,
Object,
Benda,
Ekonomi Kreatif,
Jaminan,
Kontrak
-
The Effectiveness of Restitution Fulfillment for Children as Sexual Crime Victims: A Study in the North Maluku High Prosecutor’s Office
398 318
Restitution Rights,
Victims,
Crime,
Sexual Violence,
North Maluku High Prosecutor's Office.
-
Realizing Restitution Justice for Child Victims of Sexual Assault
520 336
Restitution Justice,
Child,
Victimd of Crime,
Sexual Assault.
-
Epistemologi Filsafat Pancasila dalam Pembangunan Politik dan Hukum di Indonesia
2485 2980
Politics,
Law,
Epistemology,
Philosophy and Pancasila,
Politik,
Hukum,
Epistemologi,
Filsafat dan Pancasila
-
Analisis Perjanjian Jasa Konsultan Kekayaan Intelektual Dengan Konsumen Dalam Pendaftaran Merek di Indonesia
431 447
Agreement,
Default,
Intellectual Property Consultant,
Trademark,
Konsultan Kekayaan Intelektual,
Merek,
Perjanjian,
Wanprestasi
-
State Financial Position as State Equity Participation in Indonesia Investment Authority
539 361
Indonesia Investment Authority,
Separated State Assets,
State Finance,
State Losses
-
The Impact of Over-Tourism on the Sustainability of Indigenous Peoples in Bali
1933 1566
Over-Tourism,
Sustainability,
Indigenous Peoples,
Bali
-
Menggagas Model Penerapan Prorogasi dalam Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan
736 527
Prorogation,
Simple Lawsuits,
Stacking of Cases,
Gugatan Sederhana,
Penumpukan Perkara,
Prorogasi
-
Quo Vadis Authority to Manage Public Agency Credits by The State Credits Affairs Committee (PUPN)
249 249
Public Agency Credits,
State Credits,
The State Credits Affairs Committee
-
Pembagian Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Studi Kasus Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023PA.JB
614 569
Copyright,
Joint Property,
Royalties,
Hak Cipta,
Kekayaan Bersama,
Royalti
-
Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Proses Perampasan Aset
1516 1733
Asset Forfeitur,
Corruption,
Law Enforcement,
Korupsi,
Penegak Hukum,
Perampasan Aset
-
Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak Sekolah dan Implikasinya Terhadap Penegakan Sanksi
2417 2035
Anak,
Penegakan Hukum,
Pelanggaran Lalu Lintas
-
Pelindungan Data Pribadi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Dunia Siber
980 1355
Child,
Cyber,
Data Protection,
Judge,
Anak,
Hakim,
Pelindungan Data,
Siber
-
Kewajiban Notaris Membacakan Akta Autentik Bagi Penghadap Disabilitas Rungu Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris
527 346
Authentic Deed,
Deaf Disability,
Notary,
Akta Autentik,
Disabilitas Rungu,
Notaris
-
Konsekuensi Hukum terhadap Perusahaan dan Tenaga Kerja Akibat Ketidakpatuhan dalam Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan
1587 1514
Legal Consequences,
Non-Compliance,
BPJS Ketenagakerjaan,
Konsekuensi Hukum,
Ketidakpatuhan
-
Strengthening of Position The Regional Representative Council (DPD) in the Indonesian Constitutional System
583 374
Constitutional System,
Indonesia,
Regional Representative Council.
-
Akibat Hukum Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dengan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan
791 977
Deed of Encumbrance of Mortgage Rights,
Credit Agreement,
Power of Attorney to Encumber Mortgage Rights,
Akta Pembebanan Hak Tanggungan,
Perjanjian Kredit,
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
-
The Use of Magic in the Village Head Election in Tidore Islands City Indonesia
425 382
Indonesia,
Role,
Supernatural,
Village Head Election
-
Reformulasi UU ITE terhadap Artificial Intelligence Dibandingkan dengan Uni Eropa dan China AI Act Regulation
3888 3851
Artificial Intelligence Deepfake,
Reformulation of ITE Law,
Kecerdasan Buatan Deepfake,
Reformulasi Kecerdasan Buatan
-
Judges' Efforts to Uphold the Principles of Legal Justice and Human Rights in Imposing Sanctions in Drug Cases
350 460
drug abuse,
human rights,
Legal Justice
-
The Influence of Student's Understanding of Information and Technology Law on Shaping Character
364 406
Education,
Technology and Information Law,
Utilization
-
Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
1489 1132
Debtor,
Execution,
Fiduciary Guarantee,
Legal Protection,
Debitur,
Eksekusi,
Jaminan Fidusia,
Perlindungan Hukum
-
Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Kecelakaan Pada Tempat Wisata
834 769
Business Actors,
Consumer Protection,
Liability,
Tourist Attractions,
Pelaku Usaha,
Perlindunga Konsumen,
Pertanggungjawaban,
Tempat Wisata
-
Implementation of Public Complaints to the Ombudsman Regarding Road Infrastructure
361 286
Law,
Ombudsman,
Public Complaints.
-
Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menjadi Korban Perusahaan Investasi Ilegal Berbasis Multi Level Marketing
1196 582
Illegal Investment,
Multi Level Marketing,
Consumer Protection,
Investasi Ilegal,
Perlindungan Konsumen
-
Konflik Regulasi dan Masalah Kelayakan pada Kebijakan Izin Usaha Pertambangan bagi Ormas Keagamaan
1340 950
Economic Justice,
Mining Business Permits,
Religious Organization,
Izin Usaha Pertambangan,
Keadilan Ekonomi,
Ormas Keagamaan
-
Quo Vadis Status Kondominium Hotel Berdasarkan Perspektif Regulasi Rumah Susun di Indonesia
707 615
Condotel,
Deviation,
Flats,
Implication,
Implikasi,
Kondotel,
Penyimpangan,
Rumah Susun
-
Pemenuhan Asas Keadilan Dalam Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia
675 544
Principle of Justice,
Parliamentary Threshold,
General Election,
Asas Keadilan,
Pemilihan Umum
-
Implikasi Bentuk Perjanjian Kerja Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Usaha Mikro dan Kecil
851 815
Employment Agreements,
Legal Protection,
Micro and Small Enterprises,
Perjanjian Kerja,
Perlindungan Pekerja,
Usaha Mikro dan Kecil
-
Fungsi Hasil Laboratorium Forensik Sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Narkotika
1031 1533
Crime,
Forensic Laboratory,
Narcotics,
Results,
Hasil,
Laboratorium Forensik,
Narkotika,
Tindak Pidana
-
Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pembangunan Infrastruktur
1377 1389
Development,
Infrastructure,
Monitoring,
Infrastruktur,
Pembangunan,
Pengawasan
-
Implikasi Hukum Akta Jual Beli Yang Tidak Ditandatangani di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara
532 561
Sale and Purchase Deed,
Legal Implications,
Temporary Land Deed Official,
Akta Jual Beli,
Implikasi Hukum,
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara
-
Legal Aspects of Women's Political Participation in a Gender Perspective
1053 612
Legal Aspect,
Political Participation,
Perspective,
Gender.
-
Membongkar Permainan-Kebenaran (Truth-Games) Penuntut Umum Dalam Kasus Korupsi Tata Niaga PT. Timah
655 479
Korupsi Tata Niaga,
Bahasa Kekuasaan,
Hukum Acara Pidana
-
Implikasi Kebijakan Pemberian Uang Saku dengan Ketidakpastian Jam Kerja Magang berdasarkan Perspektif Hukum Ketenagakerjaan
651 622
Hukum Ketenagakerjaan,
Perlindungan Hukum,
Tenaga Kerja Magang,
Labor Law,
Legal Protection,
Interns,
Stipend,
Working Hours
-
Harmonisasi Peran Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat di Indonesia: Kajian Undang-Undang Zakat Lama dan Baru
854 620
BAZNAS and LAZ,
Harmonization,
Role,
Zakat,
BAZNAS dan LAZ,
Harmonisasi,
Peran
-
Peran Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan
611 926
Criminal Justice,
Investigation,
Legal Assistance,
Suspect's Rights,
Bantuan Hukum,
Hak Tersangka,
Penyidikan,
Peradilan Pidana
-
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Sebagai Kreditur Istimewa
716 1056
Bankruptcy,
Employment,
Legal Protection,
Kepailitan,
Ketenagakerjaan,
Perlindungan Hukum
Ruby Nur Adila, Ade Juniara, Vensky Ghaniiyyu Putri Permana
1065-1079







Citedness in Scopus 

