KEDUDUKAN PERSEKUTUAN KOMANDITER DALAM KAITANNYA DENGANPERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA
744 571
Asriva Cynthia Violeta, Dewi Tuti Muryati, Dhian Indah Astanti
1-16
IMPLEMENTASI PELAYANAN REGIDENT PERPANJANGAN RANMOR DI SAMSAT POLRESTABES SEMARANG BARAT
427 261
Bramastyo Wisnu PT, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani
17-31
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NO. 1794/PDT.G/2018/PA.BMS
589 226
Winda Suryaningsih, Dian Septiandani, Efi Yulistyowati
32-44
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR 189/PDT. G/2017/PA.SMG MENGENAI GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG BERCAMPUR DENGAN HARTA BAWAAN SETELAH PERCERAIAN
1380 312
Liyanti ., Efi Yulistyowati, Agus Saiful Abib
45-59
IMPLEMENTASI ROYA TERHADAP HAK TANGGUNGAN TANAH ATAS TANAH GUNA DIJADIKAN OBJEK JUAL BELI
700 491
Eva Riska Yulanda, Supriyadi ., Muh Afif Mahfud
60-74
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK BERPOLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHT OF PERSONE WITH DISABILITIES
407 203
Alfredo Bagaskara Emola, Subaidah Ratna Juita, Sukimin .
75-89
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMALSUAN AKTA KETERANGAN WARIS: STUDI KASUS PUTUSAN NO. 259/PID.B/2015/PN.CJR
498 0
Ramon Agyl Muammar, Ani Triwati, Muhammad Iftar Aryaputra
90-104
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN BOYOLALI
587 628
Jatmiko ., A Heru Nuswantoro, Muhammad Junaidi
105-120
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PROBLEMATIKA KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM BPOM
1740 297
Erina Sintha Sari, B Rini Heryanti, Dharu Triasih
121-133
PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG TERHADAP KELAIKAN BUS RAPID TRANSIT TRANS SEMARANG
512 235
Akhmat Marzuki, Tri Mulyani, Amri Panahatan Sihotang
134-147
| Information |