KEDUDUKAN PERSEKUTUAN KOMANDITER DALAM KAITANNYA DENGANPERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA

Authors

  • Asriva Cynthia Violeta Universitas Semarang
  • Dewi Tuti Muryati Universitas Semarang
  • Dhian Indah Astanti Universitas Semarang

DOI:

https://doi.org/10.26623/slr.v1i2.2755

Keywords:

Kedudukan CV, Permenkumham, Pendaftaran

Abstract

Pasal 23 KUHD menentukan pendaftaran diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri
daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu. Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (2) Permenkumham
Nomor 17 Tahun 2018 mengatakan bahwa pendaftaran diajukan melalui Sistem Administrasi Badan
Usaha (SABU). Penelitian ini fokus pada kedudukan hukum persekutuan komanditer yag sudah ada
sebelum Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran
Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata dan prosedur pendirian
persekutuan komanditer setelah adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018
tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis
yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan serta menggunakan data sekunder dalam
mencari dan mengumpulkan data. Kedudukan hukum Persekutuan Komanditer berdasarkan
dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran
Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, bahwa kedudukan hukum dari
Persekutuan Komanditer yang sudah berdiri sebelum Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tidak
hilang atau akan tetap ada akan tetapi harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada saat
ini.Dengan melakukan Pencatatan Pendaftaran pada Sistem Administrasi Badan Usaha
(SABU).Prosedur Pendirian Persekutuan Komanditer pesero bisa datang ke kantor Notaris untuk
pendaftaran atau penyesuaian Persekutuannya, karena yang dapat melakukan aktifitas pada sistem
tersebut adalah Notaris.

Downloads

Published

2022-12-12

Issue

Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober

Section

Articles

License

Copyright Notice

An author who publishes in Semarang Law Review agrees to the following terms:

  • Author retains the copyright and grants the journal the right of first publication of the work simultaneously licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal
  • Author is able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book) with the acknowledgement of its initial publication in this journal.
  • Author is  permitted and encouraged to post his/her  work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of the published work (See The Effect of Open Access).

Read more about the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Licence here: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

How to Cite

KEDUDUKAN PERSEKUTUAN KOMANDITER DALAM KAITANNYA DENGANPERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA. (2022). Semarang Law Review (SLR), 1(2), 1-16. https://doi.org/10.26623/slr.v1i2.2755