PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK YANG DIRUGIKAN ATAS PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS

Ferdiansyah Putra, Ghansham Anand

Abstract


Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan kewenangan bagi Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, artinya Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang di buatnya. Berkaitan dengan kewenangan tersebut dapat terjadi permasalahan jika dikemudian hari penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris tersebut kemudian di tindak lanjuti oleh para pihak dalam pembuatan akta namun ternyata akta tersebut dinyatakan batal dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang bentuk penyuluhan hukum oleh Notaris serta tanggung gugat Notaris atas penyuluhan hukum yang merugikan para pihak

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyuluhan hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris hanya sebatas pada hal yang berkaitan dengan pembuatan akta saja. Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum harus memahami substansi permasalahan yang akan diberikan penyuluhan sehingga mampu memberikan solusi yang benar. Notaris hanya sebatas memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak namun hasil akhirnya dikembalikan kepada para pihak untuk membuat perjanjian tersebut sehingga Notaris tidak dapat dimintakan tanggung gugat  atas kerugian para pihak.

Article 15 section 2e Legal Constitution of Notary Public Profession (UUJN) provides authority for notary public to conduct legal counseling in related to publishing deed. In other words, notary public has authority to provide legal counseling about notarial deed. Concerning this authority, issue that might be occurred in the future is when the counseling given by notary public is regarded as breaching and the notarial deed is canceled by the court.

The present study aims to examine and elaborate further about counseling material conducted by notary public coupled with accountability of notary public in related to legal protection of aggrieved parties in related to the legal counseling conducted by notary public.

The method used in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches.

The present study concluded that notary public only has authorization in conducting legal counseling concerning publication of notarial deed. Notary public in providing legal counseling shall comprehend substantial issue that is discussed in order to provide proper solution concerning the issue. Despite the outcome of the counseling will be applied or not it depends on the parties that consult to the notary public. Notary public cannot be asked for accountability for all losses that are experienced by the parties.


Keywords


Notaris; Penyuluhan Hukum; Tanggung Gugat;

Full Text:

PDF

References


Buku-Buku

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1985

Habib Adjie, Meneropong Khasanah Notaris Dan PPAT Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

J. H. Nieuwenhuis, Hoofdstukken Verbintenissenrecht, Terjemahan Djasadin Saragih, Tanpa Penerbit, Surabaya, 1985

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009

Rusdianto Sesung, dkk., Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris, R.A. De Rozarie, Surabaya, 2017

Tan Thong Kie, Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000

Jurnal, Makalah Dan Karya Ilmiah

Abdullah,”Presentasi Dalam Penyuluhan Hukum”, Makalah, diunduh dari www.bphn.go.id

Ghansham Anand, “Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia Dan Batas Tanggung Gugatnya”, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013

Guntur Iskandar, “Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Disahkan Dan Dibukukan Oleh Notaris”, Jurnal Yustisia Universitas Andalas, Vol. 22 No.1 Tahun 2013

Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris : Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris”, Makalah, disampaikan pada acara Belajar Bareng Alumni, Universitas Narotama Surabaya, Februari 2018

Herlien Budiono, “Asosiasi Notaris, Suatu Jalan Keluar?”, Media Notariat, No.2/Tahun I, Oktober, 1999

Laurensius Arliman S, “Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Makalah, diunduh dari www.researchgate.net

Nofiardi, “Membangun Hukum Indonesia Yang Progresif”, Jurnal Advokasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Vol. 6 No. 1 Edisi Juni-Desember 2015

Ririk Eko Prasetyo, M.Khoidin Dan Ermanto Fahamsyah, “Makna Pemberian Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Pembuatan Akta Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris”, Jurnal Lex Humana,Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016

Roenastiti Prayitno, “Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta”, Media Notariat, No.12-13/Tahun IV, Oktober 1989

Sudjito, “Critical Legal Stidies (CLS) dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum”, Jurnal Ultimatum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Vol. 2, Edisi September 2008




DOI: http://dx.doi.org/10.26623/humani.v8i2.1015

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats

Jurnal HUMANI telah terindeks :

 

      

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.