PERAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN DEMAK

Authors

  • Putri Diyan Nur Aini Fakultas Hukum Universitas Semarang
  • A. Heru Nuswanto Fakultas Hukum Universitas Semarang
  • Muhammad Junaidi Fakultas Hukum Universitas Semarang
  • Dedi Suwandi Fakultas Hukum Universitas Semarang

DOI:

https://doi.org/10.26623/slr.v5i1.8509

Keywords:

Peran DPRD, RAPBD, Kabupaten

Abstract

This research aims to determine the role of the DPRD in forming regional revenue and expenditure budget planning in Demak Regency. The DPRD discussed the posture and structure of the APBD budget with TAPD through budget body meetings to check the suitability of the RPJMD and Demak Regency development policies through commission meetings in accordance with their duties and authority. By using a problem formulation, namely regarding, what is the role of the DPRD in forming the APBD draft in Demak Regency, and what factors become obstacles  forming the APBD draft in Demak Regency and how to resolve them. The research objectives include, to find out the role of the DPRD in forming the APBD draft in Demak Regency, and to find out the factors that become obstacles in the development of the APBD draft in Demak Regency and how to resolve them. Research specifications use descriptive analytical research, namely research that describes a condition or situation. Based on the results of research on the Role of the DPRD in Forming APBD Drafts in Demak Regency, the DPRD discussed the posture or structure of the APBD budget with TAPD through budget body meetings to check the RPJMD and development policies in Demak Regency in accordance with their duties and authority, which became the reference, namely Permendagri Number 15 of 2023 concerning Guidelines for Preparing the APBD for Fiscal Year 2024, and discusses the obstacle factors in conflicting APBD designs in Demak Regency and how to resolve them. According to Law. no. 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD and DPRD, it is hoped that it can improve the performance of each representative institution in carrying out its functional duties based on the principle of mutual checks and balances, as well as creating a democratic, effective and accountable people's representative institution.

 

Abstrak

Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui Peran DPRD Dalam Pembentukan Rancanngan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Demak. DPRD membahas mengenai postur dan struktur anggaran APBD bersama TAPD melalui rapat badan anggaran untuk mengecek kesesuaian RPJMD dan kebijakan pembangunan Kabupaten Demak melalui rapat komisi sesuai tugas dan kewenangannya. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada peran DPRD dalam pembentukan rancangan APBD di Kabupaten Demak, kendala dan cara menyelesaikannya. Tujuan penelitian yaitu, untuk mengetahui peran DPRD dalam pembentukan rancangan APBD di Kabupaten Demak, dan untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam pembenturan rancangan APBD di Kabupaten demak dan cara menyelesaikannya. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian Peran DPRD dalam Pembentukan Rancangan APBD di Kabupaten Demak, DPRD membahas mengenai tentang postur atau struktur anggaran APBD bersama TAPD melalui rapat badan anggaran untuk mengecek RPJMD dan kebijakan pembangunan di kabupaten demak melalui kesesuaian dengan tugas dan kewenangannya, acuannya  yaitu permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, dan membahas mengenai faktor kendala dalam pembenturan rancangan APBD di Kabupaten demak dan cara menyelesaikannya. Menurut UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, diharapkan dapat meningkatkan kinerja masing- masing lembaga perwakilan dalam melaksanakan tugas fungsinya berdasarkan check and balances.

References

BUKU

Asshiddiqie, J., Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Bachtiar, Metode Penelitian Hukum. Tangerang: UNPAM PRESS, 2018.

Soerjono Soekanto, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2020.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D, Bandung: IKAPI,2016.

Zaenuddin Ali, Metode Penelitian Hukum. Jakarta:Sinar Grafika, 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (RKPD) Tahun 2024.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

JURNAL

Nurul Hafizah “Peran Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap Apbd Provinsi Sumatera Utara” (Journal Of Vision and Ideas, Vol. 3. No. 1, 2022.

(https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/visa/article/view/1240/1082)

Sori, B.L., Hananto, U.D. dan Wisnaeni, F., “Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Gubernur sebagai Perwujudan Fungsi Wakil Pemerintahan Pusat di Daerah dan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah” , Diponegoro Law Journal , Vol. 5, No. 3, Tahun 2016.

(https://media.neliti.com/media/publications/192

Sundari, R.,. “Tugas Dan Fungsi Dprd Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” , Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2, Tahun 2019.

(http://ejurnal.untag- smd.ac.id/index.php/DD/article/view/4676)

SKRIPSI

Pratiwi, I.”Fungsi dan Peranan DPRD Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Daerah di Kabupaten Deli Serdang”. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, 2019.

WAWANCARA

Budhi Prabowo, Anggota DPRD Kabupaten Demak, Wawancara . Demak, 10 November 2023.

Downloads

Published

2024-04-30

Issue

Vol. 5 No. 1 (2024): April

Section

Articles

License

Copyright Notice

An author who publishes in Semarang Law Review agrees to the following terms:

  • Author retains the copyright and grants the journal the right of first publication of the work simultaneously licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal
  • Author is able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book) with the acknowledgement of its initial publication in this journal.
  • Author is  permitted and encouraged to post his/her  work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of the published work (See The Effect of Open Access).

Read more about the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Licence here: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

How to Cite

PERAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN DEMAK. (2024). Semarang Law Review (SLR), 5(1), 89-101. https://doi.org/10.26623/slr.v5i1.8509