TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN MENTERI ATR/KEPALA BPN DALAM MEMINIMALISIR PRAKTIK MAFIA TANAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/KEPALA BPN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SERTIPIKAT ELEKTRONIK
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
a. Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Direktorat Jendral Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan dan Tata Ruang. Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, Jakarta, 2018.
Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Jakarta, 2015.
Sekretariat Negara RI. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, Jakarta, 2021.
Sekretariat Negara RI. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, Jakarta, 1997.
b.Jurnal
Chafi Sholeh, Muhammad. Analisis Yuridis Resiko Pemalsuan Terhdap Pengadaan Sertifikat Elektronik di Indonesia Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 27 No. 10, Juli 2021, hlm.1531, (online), (http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/11614/8996), 2022.
Farid Alwajdi, Muhammad. Pengaturan Sertipikat Elektronik dalam Sistem Hukum Pertanahan dan Usaha Meningkatkan Indeks Kemudahan Berusaha pada Masa Pandemi Covid-19 , Jurnal Pertanahan, Vol. 11, No. 1, hlm. 43, (https://jurnalpertanahan.atrbpn.go.id/index.php/jp/article/download/39/25/218 , diunduh 23 Maret 2022), 2022
Insany Rachman, Aa Muhammad dan Evi Dwi Hastri, Analisis Kendala Implementasi Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik Law Review Vol. 6 Issue 2, Desember 2021, hlm. 95, (online), (https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/mulrev/article/view/646/227 , diunduh 14 April 2022), 2022.
c. Website
Andri DP, Yustinus. Mengenal Perbedaan Sertifikat Tanah Elektronik dan Konvensional , (online), (https://infografik.bisnis.com/read/20210213/547/1355747/mengenal-perbedaan-sertifikat-tanah-elektronik-dan-konvensional , diunduh 23 Maret 2022), 2022.
d. Wawancara
Dian Puri Winasto, S.H., Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan, Wawancara (Semarang, 22 April 2022).
DOI: http://dx.doi.org/10.26623/slr.v3i2.5402
Refbacks
- There are currently no refbacks.