IMPLIKASI PENGATURAN SISTEM RUJUKAN BERJENJANG TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN

Authors

  • Ridho Rinaldo Rinaldo Fakultas Hukum Universitas Semarang
  • Endah Pujiastuti
  • Sukimin Sukimin

DOI:

https://doi.org/10.26623/slr.v1i1.2345

Keywords:

Sistem Rujukan, BPJS, Perorangan

Abstract

Keberhasilan    negara     dapat    dilihat    dari    terwujudnya    tujuan     pembangunan nasional, tolok ukur keberhasilan tersebut adalah tingkat kesejahteraan masyarakat. Permasalahan  kesehatan   menjadi  fokus utama pemerintah dalam memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercantum  di dalam Undang-Undang  Dasar Negara Republik  Indonesia    Pasal    34    ayat    (3).    BPJS  Kesehatan  sebagai  badan   hukum Pemerintah yang memiliki tugas khusus yaitu menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pengaturan sistem rujukan berjenjang di   Indonesia. (2) Bagaimanakah implikasi mengenai pengaturan sistem rujukan berjenjang terhadap pelayanan kesehatan perorangan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu menggambarkan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku   sebagai  hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif dalam masyarakat., hasil penelitian menunjukkan:     Pertama,    Untuk    mengatur     mekanisme    penyelenggaraannya    sistem rujukan  dalam  BPJS,  Kementrian   Kesehatan   Republik   Indonesia  kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. Kedua, dengan adanya pengaturan sistem rujukan berjenjang ini berdampak kepada pelayanan kesehatan perorangan setiap peserta mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan meliputi pelayanan   kesehatan  rawat  jalan  tingkat  pertama,  pelayanan   kesehatan  Rawat  Jalan Tingkat Lanjut. Masyarakat mendapat kepastian dalam jaminan kesehatan yang dikelola langsung oleh Pemerintah melalui BPJS, melalui program ini Pemerintah telah menjamin pelayanan kesehatan masyarakat khususnya sistem rujukan berjenjang pada pelayanan BPJS.

References

. Buku-buku :

Bramantoro, Taufan, Pengantar Klasifikasi dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan: Penjelasan Praktis dari undang-undang dan peraturan mentri kesehatan, Surabaya : Pusat Penebit dan Percetakan UNAIR, 2017.

Habib R, Hapsara, Filsafat, Pemikiran Dasar Pembangunan Kesehatan sebagai paradigma pembangunan kesehatan. Yogyakarta : Gajah Mada University Press,

Ibrahim, Jhony, Teori Dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi

Malang : Bayumedia Publishing, 2005.

Manuaba, Ida Bagus Gde, Kapita selekta penatalaksanaan rutin obstetri, ginekologi, dan KB, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2001.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Cet 2, Jakarta: Kencana, 2008. Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,

Wijaya, Andika, Hukum Jaminan Sosial Indonesia, Jakart: Sinar Grafika, 2018.

b. Peraturan-Undangan :

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Downloads

Published

2022-12-12

Issue

Vol. 1 No. 1 (2020): April

Section

Articles

License

Copyright Notice

An author who publishes in Semarang Law Review agrees to the following terms:

  • Author retains the copyright and grants the journal the right of first publication of the work simultaneously licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal
  • Author is able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book) with the acknowledgement of its initial publication in this journal.
  • Author is  permitted and encouraged to post his/her  work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of the published work (See The Effect of Open Access).

Read more about the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Licence here: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

How to Cite

IMPLIKASI PENGATURAN SISTEM RUJUKAN BERJENJANG TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN. (2022). Semarang Law Review (SLR), 1(1), 1-15. https://doi.org/10.26623/slr.v1i1.2345