Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Krandon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024: Community Participation in the Formation of Village Regulations in Krandon Village under Law Number 3 of 2024

Muhammad Feri Setiawan; Sukimin Sukimin; A. Heru Nuswanto

doi:10.26623/slr.v7i2.15580

Authors

Muhammad Feri Setiawan Universitas Semarang
Sukimin Sukimin Universitas Semarang
A. Heru Nuswanto Universitas Semarang

DOI:

https://doi.org/10.26623/slr.v7i2.15580

Keywords:

Partisipasi Masyarakat, Peraturan Desa, Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Undang-Undang Desa

Abstract

Community participation is a fundamental principle in the formation of Village Regulations, aimed at promoting democratic, transparent, and accountable village governance. However, its implementation in Krandon Village, Guntur Subdistrict, Demak Regency, has not yet been fully optimized, despite being regulated under Law Number 3 of 2024 on the Second Amendment to Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This study aims to analyze the implementation of community participation in the formation of Village Regulations and identify the factors that support and hinder its realization. The study employs an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach. Primary data are collected through interviews and observations, while secondary data are obtained from relevant legislation and literature. The findings indicate that the legal framework provides an adequate basis for community participation. However, its implementation remains constrained by limited public understanding and awareness, insufficient opportunities for participation, and the suboptimal institutional capacity of the Village Consultative Body. Therefore, stronger public outreach, improved institutional capacity, and more inclusive participation mechanisms are needed to ensure that Village Regulations are more representative of community aspirations and responsive to local needs.

Abstrak

Partisipasi masyarakat merupakan prinsip fundamental dalam pembentukan Peraturan Desa yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Namun, pelaksanaan partisipasi masyarakat di Desa Krandon, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, belum sepenuhnya optimal meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada telah memberikan dasar yang memadai bagi pelaksanaan partisipasi masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, terbatasnya ruang partisipasi, serta belum optimalnya kapasitas kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penyediaan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif agar pembentukan Peraturan Desa dapat lebih mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.

References

Afandi, Fachrizal. “Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio-Legal.” Undang: Jurnal Hukum 5, no. 1 (2022): 231–55. https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255.

Artioko, Fiqih Rizki. “Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Al-Qisth Law Review 6, no. 1 (2022): 52–83. https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.1.52-83.

Baharudin, Indah Satria, and Ramanda Ansori. “Analisis Kedudukan Peraturan Desa Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Pranata Hukum 15, no. 1 (2020): 66–81. https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i1.219.

Fadillah, N, and D Himmawan. “Implementasi Peraturan Desa Di Desa Sambimaya Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.” Jurnal Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat 1, no. 1 (2023): 26–41. https://doi.org/10.58355/dpl.v1i1.8.

Finit, Donald, Rafael Rape Tupen, and Megi Octaviana Radji. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.” Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora 2, no. 1 (2025): 227–37. https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.738.

Fitria, Dewi Ulfa Lailatul, and Triyo Ambodo. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa.” Islamic Law: Jurnal Siyasah 7, no. 1 (2022): 73–85. https://doi.org/10.53429/law.v7i01.502.

Halilah, Siti, and Mhd. Fakhrurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 4, no. 2 (2021): 56–65.

Indarja, Lita Tyesta ALW, Novira Maharani Sukma, and Ahmad Ainun Najib. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara.” Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia 8, no. 1 (2025): 150–57.

Lukman, Dedi, Lia Amalia, and Muhamad Abas. “Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Permendagri No. 110/2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik 6, no. 1 (2025): 841–49. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6383.

Madjid, Abdul, Triya Indra Rahmawan, and Galieh Damayanti. “Village Regulation as a Participation-Based Development Instrument in Indonesia.” International Journal of Social Science Research and Review 5, no. 1 (2022): 34–44. https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i1.146.

Malik, Sofyan. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 2 (2020): 325–43. https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740.

Mar’ah, Geges Idhiana, Rosi Malinda, and Shelly Dwi Pramesta. “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Indonesia.” Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara 1, no. 1 (2022): 35–54. https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.159.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. 13th ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022.

Mulcahy, Linda, and Rachel Cahill-O’Callaghan. “Introduction: Socio-Legal Methodologies.” Journal of Law and Society 48, no. S1 (2021): S1–9. https://doi.org/10.1111/jols.12336.

Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2016.

Nursetiawan, Eko, and Riris Ardhanariswari. “Meaningful Participation in Legislative Drafting as a Manifestation of a Democratic Rule of Law.” Jambe Law Journal 5, no. 2 (2022): 251–70. https://doi.org/10.22437/jlj.5.2.251-270.

Pamuji, Kadar. “Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa.” Jurnal Idea Hukum 3, no. 1 (2017): 493–506. https://doi.org/10.20884/1.jih.2017.3.1.56.

Pinilih, Sekar Anggun Gading, Retno Saraswati, Ratna Herawati, and Fajar Prima Julian. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Karanganom Kabupaten Klaten.” Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 6, no. 2 (2025): 136–42.

Prasetya, Ahadi Fajrin. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur.” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 3 (2016): 413–32. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.785.

Prastyo, Angga. “Limitation of Meaningful Participation Requirements in the Indonesian Law-Making Process.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 11, no. 3 (2022): 405–36. https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436.

Purnama, Taufiq Yuli, Mudji Rahardjo, Anik Tri Haryani, and Retno Iswati. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Keraswetan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi.” Jurnal Daya-Mas 7, no. 1 (2022): 26–33. https://doi.org/10.33319/dymas.v7i1.87.

Rosidin, Utang. “Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif.” Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 1 (2019): 168–82. https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10.

Rumesten RS, Iza. “Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” Jurnal Dinamika Hukum 12, no. 1 (2012): 21.

Sari, Erni Uli, and Data Wardana. “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku.” Jurnal Mahasiswa Pemerintah 1, no. 3 (2024): 417–25. https://doi.org/10.25299/jmp.18267.

Sari, Triska Yolanda. “Peran Masyarakat Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Sebagai Bagian Dari Kebijakan Hukum Otonomi Desa.” Journal of Law and Social Change Review (JLSCR) 4, no. 1 (2025): 83–95.

Sarif. “Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa.” Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49, no. 1 (2019): 21. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1910.

Selan, Jitron A, Rafael R Tupen, and Cyrilius W T Lamantaro. “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Kuatae Dan Desa Noemeto, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan.” Artemis Law Journal 1, no. 1 (2023): 30–40. https://doi.org/10.35508/alj.v1i1.13331.

Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Timotius, Richard. “Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Jurnal Hukum Dan Pembangunan 48, no. 2 (2018): 19. https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1666.

Tusmawati, Irma, Agus Budi Santoso, and Indah Kusuma Dewi. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Daerah Dalam Pengelolaan Dana (Studi Di Desa Krakal Kabupaten Kebumen).” Eksaminasi: Jurnal Hukum 4, no. 3 (2025): 139–49.

Wibawa, Agus Leo Adi, Ida Ayu Putu Widiati, and A A Sagung Laksmi Dewi. “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar.” Jurnal Konstruksi Hukum 2, no. 3 (2021): 444–49. https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3617.444-449.

Winanti, Atik, Taupiqqurah A Al Mukri, and S A Waluyati. “Faktor-Faktor Penyebab Belum Efektifnya Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Seri Kembang II Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir.” Jurnal Bhineka Tunggal Ika 2, no. 1 (2018): 15. https://doi.org/https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/1032003.

Yuhandra, Erga. “Kewenangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Sebuah Telaah Sosiologis Proses Pembentukan Perdes Di Desa Karamatwangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan).” Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2016): 61–76. https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.410.