ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA (STUDI KASUS TOKEN ASIX MILIK ANANG HIRMASNYAH)
DOI:
https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12391Keywords:
Cryptocurrency, Legalitas, Aset Digital, Token ASIX, Perlindungan InvestorAbstract
This scientific article discusses the legality and impact of cryptocurrency by companies in Indonesia with a case study of Anang Hermansyah's ASIX Token. The widespread use of cryptocurrency as a digital asset encourages the need for legal certainty, especially when companies make crypto assets part of their investment portfolio. This study aims to analyze the legal aspects of cryptocurrency based on laws and regulations in Indonesia and to see the impact of regulatory changes on ASIX PLUS Token investors. The research method used is a normative legal approach with descriptive-analytical specifications. The data used are secondary data, in the form of laws and regulations, legal literature, and relevant scientific journals. The research findings show that although cryptocurrency has been recognized as a commodity and can be traded on the Futures Exchange, regulations in Indonesia are still partial and do not specifically regulate the use of cryptocurrency by companies. Changes in regulations from Bappebti to OJK through the P2SK Law provide hope for more comprehensive supervision, but need to be followed by firm and transparent technical policies to protect investors. This study suggests the need for the formation of integrated regulations regarding crypto assets as company assets and increasing public legal literacy regarding the risks and legality of cryptocurrency in Indonesia.
Abstrak
Artikel ilmiah ini membahas tentang legalitas serta dampak cryptocurrency oleh perusahaan di Indonesia dengan studi kasus Token ASIX milik Anang Hermansyah. Maraknya penggunaan cryptocurrency sebagai aset digital mendorong perlunya kepastian hukum, terutama ketika perusahaan menjadikan aset crypto sebagai bagian dari portofolio investasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis cryptocurrency berdasarkan peraturan perundang-undangan diIndonesia serta melihat dampak perubahan regulasi terhadap investor Token ASIX PLUS. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun cryptocurrency telah diakui sebagai komoditas dan dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka, regulasi diIndonesia masih bersifat parsial dan belum mengatur secara khusus penggunaan cryptocurrency oleh perusahaan. Perubahan regulasi dari Bappebti ke OJK melalui Undang-Undang P2SK memberikan harapan akan pengawasan yang lebih menyeluruh, namun perlu diikuti dengan kebijakan teknis yang tegas dan transparan untuk melindungi investor. Penelitian ini menyarankan perlunya pembentukan regulasi terpadu mengenai aset crypto sebagai aset perusahaan serta peningkatan literasi hukum masyarakat terhadap risiko dan legalitas cryptocurrency di Indonesia.
References
a. Buku :
Dimas Anka Wijaya, Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency, Medan: Puspantara, 2018
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
Prananingtyas, Paramita. Buku Ajar Hukum Perusahaan. Semarang: Yoga Pratama ,2019.
Ria Manurung, Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin, Sumatera Barat: CV Insan Cendekia Mandiri, 2021
Ronny Hanintijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta: GhaliaIndonesia, 2016.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012
Soesii Idayanti dan Eddhie Praptono, Hukum Perusahaan,Yogyakarta:Tanah Air Beta, 2020
Yusra Fadhillah dkk, Teknologi Blockchain dan Implementasinya, Yayasan Kita Menulis, 2022
b. Jurnal :
"Cryptocurrency dan Regulasi: Tantangan dan Peluang untukIndonesia," Jurnal Ekonomi Digital, Vol. 15 No. 2, 2023, hlm. 35-47.
Allyshia M.Renti D.,”Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex Dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan BerjangkaIndonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, XLII, 1, Januari-Maret, 2012.
Ayu F. N, Dewa dan I Ketut Westra. “Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019.” Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 9. 2020.
Azizah, Andi Siti Nur. “Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Vol. 1. 2020.
Dwi P, Unggul dan Amrie F. “Bagaimana Pengaturan Kepemilikan Cryptocurrency Oleh Perusahaan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan”. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan. Vol. 9.(2021).
Indrayani Hamin, Dewi. “Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review”. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis. Vol. 3. (2020).
Ngurah Wisnu, A. A dan Supasti D, N. K. “Legalitas Investasi Aset Crypto Di Indonesia Sebagai Komoditas Digital dan Alat Pembayaran”. Jurnal Kertha Wicara. Vol. 11. (2021).
Nikolas Beutin dan Daniel Boran, The Great Web 3.0 Glossarry: All You Need to Know about Blockchain, Crypto, NFT, Metaverse, Service Robots & Artificial Intelligence.Jerman: Fachmedien Rect und Wirtschaft, 2023, halaman. 175.
Nurhayati, Yati. “Jual Beli Perseroan Terbatas”. Jurnal Yudisial. Vol. 15. Halaman 3. (2022).
Ramadhan, M. S, dkk. “Legitimasi Cryptocurrency (Mata Uang Digital) Sebagai Aset Korporasi”. Jurnal Rechtdee. Vol. 16.(2021).
Sajidin, Syahrul. “Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia”. Jurnal Arena Hukum. Vol. 14. (2021).
Syahrul Sajidin, Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, Jurnal Arena Hukum, Volume 14, Nomor 2, 2021, halaman 262 – 264
Valeria Ferarri, “The Regulation of Crypto-Assets in The EU – Investment and Payment Tokens under the Radar”, Journal of European and Comparative Law”, XXVII, 3, (2020), halaman. 325- 342.
c. Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Crypto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Crypto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Semarang Law Review (SLR)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Copyright Notice
An author who publishes in Semarang Law Review agrees to the following terms:
- Author retains the copyright and grants the journal the right of first publication of the work simultaneously licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal
- Author is able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book) with the acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Author is permitted and encouraged to post his/her work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of the published work (See The Effect of Open Access).
Read more about the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Licence here: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.
