SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PROGRESIF
DOI:
https://doi.org/10.26623/slr.v6i1.11761Keywords:
Kebiri Kimia, Hukum Progresif, Hukum PosiitifAbstract
The presence of a civil law system derived from written law is adjusted to the conditions of a society in a state of law. the development of the dynamics of life gives rise to the latest products in legal life, one of which is the chemical castration sanction for cases of sexual violence, only this has not been written and included in the Criminal Code. This type of research uses normative juridical research. The author intends to explore further the chemical castration sanction in Indonesia based on the perspective of positive law and progressive law. The results of the study explain that within the scope of positive law, chemical castration can be implemented as a punishment for perpetrators of sexual crimes, which is textually stated in Law No. 17 of 2016. In the analysis of progressive law, responding to chemical castration sanctions can be seen more critically. Progressive law encourages things like psychological rehabilitation, education and social reintegration, taking into account protection for victims.
Abstrak
Hadirnya sistem hukum civil law yang berasal dari hukum tertulis disesuaikan oleh kondisi suatu masyarakat dalam sebuah negara hukum. perkembangan dinamika kehidupan memunculkan produk terbaru dalam kehidupan hukum salah satunya sanksi kebiri bagi kasus tindak pidana kekerasan seksual, hanya saja hal ini belum tertulis dan dicantumkan dalam KUHP. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative. Penulis bermaksud menelusuri lebih jauh mengenai sanksi kebiri kimia di Indonesia berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum progresif. Hasil penelitian menjelaskan dalam ruang lingkup hukum positif kebiri kimia dapat diimplementasikan untuk hukuman bagi pelaku kejahatan seksual, yang secara tekstual tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2016. Dalam analisa hukum progresif menanggapi sanksi kebiri kimia dapat terlihat lebih kritis. Hukum progresif mendorong pada hal seperti rehabilitasi psikologis, pendidikan dan reintegrasi sosial, dengan mempertimbangkan perlindungan untuk korban.
References
a. Buku-buku:
Dirjosiswono, Sudjono. 1983, Pengantar tentang Psikologi Hukum, Bandung: Alumni.
Huijbers, Theo. 2009. Filsafat Hukum, Yogyakarta: PT Kanisius.
Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Barry, 2001, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola.
Prasetyo, Teguh. 2010, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Cet-1, Bandung: Nusa Media.
Rahardjo, Satjipto. 1995, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Rahardjo, Satjipto. 2004, Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Surakarta: Muhammadiyah Press University.
Samekto, Adjie. 2006, Membangun Kesadaran Baru Melalui Studi Hukum Kritis dalam Menggagas Hukum Progresif di Indonseia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Soeroso, R. 1993, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
W, Mulyana. Kusumah dan Paul S. Baut (editor), 1998, Hukum Politik dan Perubahan Sosial, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
b. Peraturan Perundang-undangan:
Undang Undang Dasar 1945
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak
c. Jurnal:
Hafrida, 2021. “Pro Kontra Tindakan Kebiri Kimia: Tindakan yang Progresif atau Primitif”, Indonesia Criminal Law Review, Vol 1 No. 1
Herlina, Nelli. & Hafrida, 2021. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kota Jambi”. Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, 7(2). Dalam Hafrida, “Pro Kontra Tindakan Kebiri Kimia: Tindakan yang Progresif atau Primitif”, Indonesia Criminal Law Review, Vol 1 No. 1
Mustansyir, Rizal. 2008. "Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif Tinjauan Filsafat Ilmu," Jurnal Filsafat, Vol. 18, No. 1, Yogyakarta: UGM
Roza, Darmini. dan Gokma Toni Parlindungan, 2021. “Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia”, Lex Jurnalica Vol 18 No. 1
d. Website:
Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright Notice
An author who publishes in Semarang Law Review agrees to the following terms:
- Author retains the copyright and grants the journal the right of first publication of the work simultaneously licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal
- Author is able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book) with the acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Author is permitted and encouraged to post his/her work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of the published work (See The Effect of Open Access).
Read more about the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Licence here: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.
