PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PELANGGARAN HAK-HAK KONSUMEN ATAS PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
DOI:
https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.10618Keywords:
Perlindungan Hukum Konsumen, Pelanggaran Hak Konsumen, Klausula BakuAbstract
This study examines consumer legal protection against violations of consumer rights resulting from the application of standard clauses in Sales and Purchase Agreements in the property sector. Standard clauses are often drafted unilaterally by developers, which can be detrimental to consumers, such as in cases of delayed unit handover without compensation and excessive late payment fines. Using a qualitative approach, this study analyzes the impact of these clauses on consumer rights and assesses the effectiveness of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in providing legal protection. The results indicate that many consumers are unaware of the existence and consequences of these standard clauses, leaving them vulnerable to unfair business practices. Therefore, it is important to increase consumer awareness and understanding of their rights and strengthen law enforcement against violations. This study recommends the need for better education on consumer protection, an increased role of consumer protection institutions, and a review of the practice of drafting clauses in Sales and Purchase Agreements to create fairness in property transactions.
Abstrak
Penelitian ini membahas perlindungan hukum konsumen terhadap pelanggaran hak-hak konsumen yang terjadi akibat penerapan klausula baku dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli di sektor properti. Klausula baku sering kali disusun secara sepihak oleh pengembang, sehingga dapat merugikan konsumen, seperti dalam kasus penundaan serah terima unit tanpa kompensasi dan denda keterlambatan pembayaran yang berlebihan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis dampak dari klausula tersebut terhadap hak-hak konsumen serta menilai efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak konsumen yang tidak menyadari keberadaan dan konsekuensi dari klausula baku ini, sehingga mereka rentan terhadap praktik bisnis yang tidak adil. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen mengenai hak-hak mereka serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi yang lebih baik tentang perlindungan konsumen, peningkatan peran lembaga perlindungan konsumen, dan peninjauan terhadap praktik penyusunan klausula dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli untuk menciptakan keadilan dalam transaksi properti.
References
Annurdi, Annurdi. “Larangan Klausul Eksonerasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.” Jurnal Hukum Media Bhakti (2020).
Aprilia, Uswatun. “Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli Ditinjau Menurut Konsep Khiyār (Studi Kasus Di Toko Swalayan Darussalam Kecamatan Syiah Kuala).” Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
Gunawan, Jessica Francis, And Siti Nurbaiti. “Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Sahid Residence Oleh Pengembang Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 53/Pdt. G/2016/Pn. Jkt. Pst Juncto Putusan Nomor 641/Pdt.” Jurnal Hukum Adigama 3, No. 1 (2020): 320–340.
Harahap, Rahil Sasia Putri, And Fiona Chrisanta. “Pembatasan Klausul Pada Perjanjian Baku Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” Jurnal Hukum Lex Generalis (2023).
Mahardeka, Triana Justitia. “Rekontruksi Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Pengguna Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi (Kredit Online) Dengan Nilai Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
Miru, Ahmadi. “Larangan Penggunaan Klausul Baku Tertentu Dalam Perjanjian Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 8, No. 17 (2016): 107–119.
Natalia, Heldia. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce.” Melayunesia Law (2017).
Nawi, Syahruddin. “Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Pleno Jure (2018).
Nurul Intan Sari Dalimunthe, Siti, And Wardani Rizkianti. “Jual Beli Apartemen Kepada Pihak Ketiga Atas Dasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb).” Adil: Jurnal Hukum (2020).
Puspitaarum, Indah, Bambang Eko Turisno, And R Suharto. “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembayaran Uang Muka Pembelian Rumah Apabila Tidak Dapat Melakukan Penandatanganan Akta Jual Beli Sesuai Waktu Yang Telah Ditentukan.” Diponegoro Law Journal (2016).
Rahmawati, Ira. “Tinjuan Hukum Islam Dan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Tarik Benang.” Jurnal Riset Perbankan Syariah (Jrps) (2022).
Riswayana, Desitasari, And Asep Hakim Zakiran. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Laundry Pada Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Bandung Conference Series: Law Studies (2023).
Rohaya, Nizla. “Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen.” Jurnal Hukum Replik (2018).
Siregar, Gomgom T.P, And Muhammad Ridwan Lubis. “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Lingkungan Universitas Darma Agung.” Pkm Maju Uda (2021).
Subekti, Subekti, And Suyanto Suyanto. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Jual Beli Rumah Deret Dengan Sistem Pre Project Selling Berdasarkan Ppjb.” Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan (2021).
Sulistiyono, Tri, Ridwan Arifin, Bayangsari Wedhatami, And Ratih Damayanti. “Perlindungan Buruh Migran Indonesia Di Korea Selatan Di Masa Pandemi Covid-19: Protection Of Indonesian Migrant Workers In South Korea During The Covid-19 Pandemic.” In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7:157–176, 2021.
Touzenis, Kristina, And Alice Sironi. “Current Challenges In The Implementation Of The Un International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families” (2013).
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Semarang Law Review (SLR)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Copyright Notice
An author who publishes in Semarang Law Review agrees to the following terms:
- Author retains the copyright and grants the journal the right of first publication of the work simultaneously licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal
- Author is able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book) with the acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Author is permitted and encouraged to post his/her work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of the published work (See The Effect of Open Access).
Read more about the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Licence here: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.
