Paradoks Hukum Perdagangan Indonesia: Antara Green Economy dan Ekspor Sumber Daya Alam yang Eksploitatif: The Legal Paradox of Indonesia’s Trade: Between Green Economy and Exploitative Natural Resource Exports

Vikri Pramana Putra; Januardo Sulung Partogi Sihombing

doi:10.26623/jj.v3i2.12350

Authors

Vikri Pramana Putra Magister Hukum, Universitas Semarang
Januardo Sulung Partogi Sihombing Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

DOI:

https://doi.org/10.26623/jj.v3i2.12350

Keywords:

Cipta Kerja, Ekonomi Hijau, Hukum Lingkungan, Minerba, SDGs

Abstract

This study aims to analyze and formulate legal strategies that reconcile Indonesia’s natural resource (NR) export interests with its commitment to sustainable development as outlined in the Sustainable Development Goals (SDGs). The research is driven by the escalating tension between short-term economic growth fueled by raw commodity exports and the global imperatives of environmental sustainability and green economy transition. Employing a normative juridical method combined with qualitative analysis, this study critically examines the substance and implementation of the Job Creation Law, the Mining Law, and the Plantation Law, assessing their coherence with principles of ecological justice, environmental governance, and green trade. The findings reveal that Indonesia’s current regulatory framework remains sectoral and predominantly economistic, lacking substantive integration of sustainability principles and resulting in regulatory fragmentation across sectors. The novelty of this research lies in its conceptual synthesis of international trade law, environmental law, and SDGs into a unified legal development framework, supported by a transformative reform model aimed at embedding sustainability into national legal systems. This study concludes that ecological mainstreaming, institutional harmonization, adoption of green-certified export instruments, and the incorporation of Islamic legal values and local wisdom in resource governance are essential to achieving ecological justice and intergenerational equity in Indonesia’s natural resource management.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan strategi hukum yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia dengan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Urgensi penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya ketegangan antara pertumbuhan ekonomi jangka pendek yang didorong oleh ekspor komoditas mentah dan tuntutan global terhadap keberlanjutan lingkungan serta transisi menuju ekonomi hijau. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis kualitatif untuk mengkaji substansi dan implementasi tiga regulasi utama Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, dan Undang-Undang Perkebunan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan ekologis, tata kelola lingkungan, dan standar perdagangan hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rezim regulasi nasional masih bersifat sektoral dan ekonomistik, belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan secara substantif, dan menimbulkan konflik pengaturan lintas sektor. Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis konseptual antara hukum perdagangan internasional, hukum lingkungan, dan SDGs dalam satu kerangka pembangunan hukum yang terpadu, disertai model reformasi hukum transformatif untuk mengarusutamakan keberlanjutan dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengarusutamaan ekologi, harmonisasi kelembagaan lintas sektor, penerapan instrumen ekspor bersertifikat hijau, serta pengintegrasian nilai-nilai hukum Islam dan kearifan lokal dalam tata kelola sumber daya alam merupakan langkah strategis menuju keadilan ekologis dan tanggung jawab antargenerasi dalam pengelolaan SDA Indonesia.

References

Al-Husban, Mustafa Mohammad, and Emad Mohammad Al-Amaren. “Jordan’s Ability to Complete the Third Trade Policy Review at the WTO.” Global Trade and Customs Journal 18, no. 5 (2023): 200–206. https://doi.org/10.54648/GTCJ2023021.

Fischer, Joern, Toby A. Gardner, Elena M. Bennett, Patricia Balvanera, Reinette Biggs, Stephen Carpenter, Tim Daw, et al. “Advancing Sustainability through Mainstreaming a Social-Ecological Systems Perspective.” Current Opinion in Environmental Sustainability, 2015. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2015.06.002.

Geraldine, Mohammad AL’Rainier, and Diani Sadiawati. “Perlindungan Hukum Oleh Negara Indonesia Terhadap Lingkungan Dan Kesetaraan Gender.” Jurnal USM Law Review 7, no. 1 (2024): 110. https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8154.

Hari Kristianto, Aloysius. “Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Konsep Green Economy Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi.” Business, Economics and Entrepreneurship 2, no. 1 (2020): 27–38. https://doi.org/10.46229/b.e.e..v2i1.134.

Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia.” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 147–59. https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.

Indradi, Antonius Havik, Aqshal Muhammad Arsyah, Kevin Daffa Athilla, Naufal Hilmy, and Tariq Hidayat Pangestu. “Kajian Mengupas Omnibus Law Bikin Ga ( k ) Law Jilid II : Pembahasan Agraria Dan Lingkungan.” Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM 5, no. 2 (2020): 9.

Jaja, Raharja. “Paradigma Governance Dalam Penerapan Manajemen Kebijakan Sektor Publik Pada Pengelolaan Sungai Paradigma Governance Dalam Penerapan Manajemen Kebijakan Sektor Publik Pada Pengelolaan Sungai.” Jurnal, Birokrasi Administrasi, Ilmu Un 16, no. 2 (2011).

Kemenperin. “Kemenperin: Sektor-Sektor Manufaktur Andalan Tahun 2018.” INSANOKE, 2018.

Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam. “Saatnya Kerja Nyata Selamatkan Sumber Daya Alam!” Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam, 2016.

Mahardika, Ahmad Gelora. “Implikasi Penghapusan Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup Di Era Sustainable Development Goals.” Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan 2, no. 1 (2022): 58–85. https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.58-85.

Menggasa, Yuliance, Arie F. Kawulur, and Stanny S. Rawung. “Pengaruh Ekspor, Pajak, Dan Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2012-2019.” Jurnal Equilibrium 3, no. 2 (2022): 7–13.

Mulyana, Asep. “Mengintegrasikan Ham Ke Dalam Kebijakan Dan Praktik Perusahaan.” Jurnal Hak Asasi Manusia 8, no. 8 (2021): 265–84. https://doi.org/10.58823/jham.v8i8.77.

Nurmayani, Nurmayani, Eka Deviani, Risa Mahdewi, and Desia Rakhma Banjarani. “The Application of The Sustainable Development Concept In Indonesia’s Environmental Law.” Musamus Law Review 4, no. 1 (2021): 41–50. https://doi.org/10.35724/mularev.v4i1.3949.

OECD. “Policy Coherence for Sustainable Development 2019: Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equity.” OECD Publishing, 2019.

Pambudhi, Hario Danang, and Ega Ramadayanti. “Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis.” Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 7, no. 2 (2021): 297–322. https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313.

Papilo, Petir, and Hartrisari H. “Simulasi Model Matematik Dampak Penerapan Kebijakan Mandatori Blending Biodiesel-Solar Terhadap Kebutuhan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Tingkat Emisi CO2.” JIEMS (Journal of Industrial Engineering and Management Systems) 9, no. 2 (2017). https://doi.org/10.30813/jiems.v9i2.44.

Permata Sari, Cut Dhea, and Hendra Ibrahim. “Peran Politik Dalam Pembentukan Kebijakan Perdagangan Internasional (Studi Perbandingan Antara Negara Maju Dan Negara Berkembang).” Jurnal Minfo Polgan 12, no. 2 (2023): 2464–73. https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13291.

Pratama, T. Andana Harris, Muhammad Ali, and Fadil Fadil. “Korporasi Sebagai Subyek Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 5, no. 1 (2023): 611–20. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2672.

Putri, Indah Astrida Lestari, and Nurul Satria Abdi. “Kebijakan Sinkronisasi Dan Harmonisasi Regulasi Melalui Pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah Di Indonesia.” Ahmad Dahlan Legal Perspective 1, no. 1 (2021): 36–46. https://doi.org/10.12928/adlp.v1i1.3573.

Rahayu, Sekar Wiji, and Fajar Sugianto. “Implikasi Kebijakan Dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor Dan Impor Minyak Kelapa Sawit Dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia.” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 2 (2020): 224–36. https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3439.

Rato, Dominikus, Fendi Setyawan, Hudzaifa Rochmatil Husniah, Vina Lailia Agustina, and William Franz Hasiholan Sihite. “Konstitusionalitas Pasal-Pasal Dalam Uu Cipta Kerja: Telaah Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konstitusional.” SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum 2, no. 3 (2023): 305–17. https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.572.

Riadi, Iwan, M. Mandala Putra, and Arie Sepriansyah. “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional.” In Seminar Nasional Call of Paper: Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional, 706–16, 2019.

Sahrum M. “Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis.” In Qiara Media, 5:1–2, 2022.

Schlosberg, David. Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature. Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature. Vol. 9780199286294. Oxford University Press, 2007. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199286294.001.0001.

Simonis, Udo E. “The Age of Sustainable Development.” International Journal of Social Economics 44, no. 12 (2017): 2500–2502. https://doi.org/10.1108/ijse-08-2016-0224.

Sumarjiyanto, Nugroho. “Beberapa Masalah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Di Indonesia. Jurnal Pariwisata.” Jurnal Pariwisata 7, no. 2 (2020): 124–31.

Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., Deliarnoor, N. A., Abas, M., Ayu, R. F., & Meinarni, N. P. S. Metodologi Penelitian Bidang HukuM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Tengku, Muhamad, Rita Rahmawati, Irma Purnamasari, and Euis Salbiah. “Efektivitas Pelayanan Izin Berusaha Berbasis Online Single Submission.” Jurnal Governansi 9, no. 2 (2023): 144–50. https://doi.org/10.30997/jgs.v9i2.9942.

Trubek, David M., and Alvaro Santos. The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal. The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal, 2006. https://doi.org/10.1017/CBO9780511754425.

Winanda, I Gusti Agung Bagus Ari, Ni Wayan Rainy Priadarsini, and A. A Bagus Surya Widya Nugraha. “Alasan Uni Eropa Menetapkan Kebijakan Renewable Energy Directive II Terhadap Impor CPO Indonesia Tahun 2018.” Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional 1, no. 02 (2022): 1–13.

Yudiantoro, Eduardus Gilang Ananta, Fatma Ulfatun Najicha, and Waluyo Waluyo. “Penerapan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Upaya Pengawasan Pencemaran Di Kabupaten Sukoharjo.” Jurnal Discretie 4, no. 1 (2023): 170. https://doi.org/10.20961/jd.v4i1.71712.