Restorative Justice Melalui Sanksi Adat Terangkat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan

Abstract

This study aims to analyze the application of Adat Terangkat customary sanctions in resolving adultery cases in Peniti Village and to examine their conformity with the principles of restorative justice. The background of this research lies in the limitations of national law in addressing adultery, while customary law remains alive and consistently practiced in local communities. The urgency of this study is based on the scarcity of research linking customary sanctions with restorative justice, as well as the importance of developing a dispute resolution model that aligns with local wisdom while remaining consistent with the rule of law and human rights. The research employs a qualitative method with a socio-legal approach through interviews, observations, and documentation analyzed using triangulation. The findings reveal that the Adat Terangkat sanction is not merely punitive but emphasizes social recovery, reconciliation, and the restoration of community balance. The novelty of this study lies in highlighting that integrating customary law with restorative justice can serve as an alternative form of criminal resolution grounded in local wisdom. The study concludes that customary law can complement national law by providing a more contextual and inclusive mechanism of resolution. The recommendation is to synchronize regulations between state law and customary law and to strengthen the capacity of customary leaders so that the implementation of restorative justice through customary sanctions is truly fair, proportional, and sustainable.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi adat Terangkat dalam penyelesaian tindak pidana perzinaan di Desa Peniti serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip restoratif justice. Latar belakang penelitian ini didorong oleh keterbatasan hukum nasional dalam menangani kasus perzinaan, sementara hukum adat terbukti masih hidup dan diterapkan secara konsisten di masyarakat. Urgensi penelitian ini terletak pada masih minimnya kajian yang mengaitkan penerapan sanksi adat dengan konsep restoratif justice serta pentingnya menemukan model penyelesaian yang sesuai dengan kearifan lokal namun tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi adat Terangkat tidak hanya bersifat punitif, tetapi lebih menekankan pemulihan sosial, rekonsiliasi, dan pengembalian keseimbangan masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa integrasi hukum adat dengan konsep restoratif justice dapat menjadi alternatif penyelesaian pidana berbasis kearifan lokal. Kesimpulannya, hukum adat dapat melengkapi hukum nasional dengan memberikan mekanisme penyelesaian yang lebih kontekstual dan inklusif. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya sinkronisasi regulasi antara hukum negara dan hukum adat serta penguatan kapasitas aparat adat agar implementasi restoratif justice melalui sanksi adat benar-benar adil, proporsional, dan berkelanjutan.