Vol. 3 No. 2 (2018): OCTOBER

Published: 2018-11-09

Articles

KEDUDUKAN PEMERINTAH PUSAT DALAM TARAF SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN TERKAIT PENGATURAN ANGKUTAN NON-UMUM BERBASIS ONLINE SESUAI DENGAN KEADILAN PANCASILA 1251 243

https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1036

Emut Suharsono

125-146
- PDF
KEABSAHAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI AKTA OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN JAMINAN FIDUSIA SUATU KAJIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2015 1533 333

https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1037

Fandy Ahmad

147-165
- PDF
PERAN JAKSA DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA 3338 343

https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1038

Lilien Ristina

166-178
- PDF
REKONSTRUKSI KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL) MELALUI KOPERASI KARYAWAN DALAM KAJIAN UNDANG UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN 1930 350

https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1039

Nanang Setyono

178-196
- PDF
KEDUDUKAN KURATOR DALAM MELAKUKAN EKSEKUSI BUDEL PAILIT YANG BERIMPLIKASI PADA PELAPORAN SECARA PIDANA SUATU KAJIAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG 1363 346

https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1040

Ridwan Ridwan

197-211
- PDF
PENGATURAN MONOPOLI KARTEL OLEH PELAKU USAHA DALAM PERSAINGAN USAHA GARAM : SUATU KAJIAN PUTUSAN KPPU NO. 10/KPPU-L/2005 2499 430

https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1041

Rizal Aji Pratama

212 - 228
- PDF
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG USAHA HIBURAN DISKOTIK, KELAB MALAM, PUB, DAN PENATAAN HIBURAN KARAOKE 1184 178

https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1043

Sukimin Sukimin

229 - 248
- PDF