Vol. 3 No. 2 (2018): OCTOBER
Published:
2018-11-09
Articles
-
KEDUDUKAN PEMERINTAH PUSAT DALAM TARAF SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN TERKAIT PENGATURAN ANGKUTAN NON-UMUM BERBASIS ONLINE SESUAI DENGAN KEADILAN PANCASILA
1215 192
Pemerintah,
Harmonisasi,
Sinkronisasi,
Peraturan,
Angkutan
Emut Suharsono
125-146
-
KEABSAHAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI AKTA OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN JAMINAN FIDUSIA SUATU KAJIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2015
1487 267
keabsahan,
surat kuasa,
fidusia
Fandy Ahmad
147-165
-
PERAN JAKSA DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
3293 276
Jaksa,
Diversi,
Pidana,
Sistem Peradilan Pidana Anak
Lilien Ristina
166-178
-
REKONSTRUKSI KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL) MELALUI KOPERASI KARYAWAN DALAM KAJIAN UNDANG UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
1877 278
kebutuhan hidup layak,
koperasi,
karyawan.
Nanang Setyono
178-196
-
KEDUDUKAN KURATOR DALAM MELAKUKAN EKSEKUSI BUDEL PAILIT YANG BERIMPLIKASI PADA PELAPORAN SECARA PIDANA SUATU KAJIAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
1294 277
kurator,
eksekusi,
pelaporan pidana
Ridwan Ridwan
197-211
-
PENGATURAN MONOPOLI KARTEL OLEH PELAKU USAHA DALAM PERSAINGAN USAHA GARAM : SUATU KAJIAN PUTUSAN KPPU NO. 10/KPPU-L/2005
2452 354
Kartel,
Persaingan Usaha Tidak Sehat,
KPPU.
Rizal Aji Pratama
212 - 228
-
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG USAHA HIBURAN DISKOTIK, KELAB MALAM, PUB, DAN PENATAAN HIBURAN KARAOKE
1162 144
Peraturan Daerah,
Otonom,
Usaha
Sukimin Sukimin
229 - 248
