Vol. 3 No. 2 (2018): OCTOBER
Published:
2018-11-09
Articles
-
KEDUDUKAN PEMERINTAH PUSAT DALAM TARAF SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN TERKAIT PENGATURAN ANGKUTAN NON-UMUM BERBASIS ONLINE SESUAI DENGAN KEADILAN PANCASILA 1203 188
Keywords : Pemerintah, Harmonisasi, Sinkronisasi, Peraturan, Angkutan -
KEABSAHAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI AKTA OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN JAMINAN FIDUSIA SUATU KAJIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2015 1476 249
Keywords : keabsahan, surat kuasa, fidusia -
PERAN JAKSA DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA 3282 265
Keywords : Jaksa, Diversi, Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak -
REKONSTRUKSI KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL) MELALUI KOPERASI KARYAWAN DALAM KAJIAN UNDANG UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN 1866 268
Keywords : kebutuhan hidup layak, koperasi, karyawan. -
KEDUDUKAN KURATOR DALAM MELAKUKAN EKSEKUSI BUDEL PAILIT YANG BERIMPLIKASI PADA PELAPORAN SECARA PIDANA SUATU KAJIAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG 1278 264
Keywords : kurator, eksekusi, pelaporan pidana -
PENGATURAN MONOPOLI KARTEL OLEH PELAKU USAHA DALAM PERSAINGAN USAHA GARAM : SUATU KAJIAN PUTUSAN KPPU NO. 10/KPPU-L/2005 2441 346
Keywords : Kartel, Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU. -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG USAHA HIBURAN DISKOTIK, KELAB MALAM, PUB, DAN PENATAAN HIBURAN KARAOKE 1149 137
Keywords : Peraturan Daerah, Otonom, Usaha
