Problematika dalam Transparansi Proses Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Faktor Terjadinya Persekongkolan Tender

Nur Khikmatus Saidah; Zaenal Arifin; Cita Tsaabiethah Agustria Sasti; Nurfitriawati; Teguh Hadi Prayitno

doi:10.26623/jj.v4i2.13612

Authors

Nur Khikmatus Magister Hukum, Universitas Semarang
Zaenal Arifin Magister Hukum, Universitas Semarang
Cita Tsaabiethah Agustria Sasti Magister Hukum, Universitas Semarang
Nurfitriawati Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti
Teguh Hadi Prayitno Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang

DOI:

https://doi.org/10.26623/jj.v4i2.13612

Keywords:

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;, Persekongkolan Tender;, Transparansi

Abstract

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintpah (PBJ) merupakan sektor strategis yang menggunakan dana publik dan menuntut penerapan prinsip good governance, khususnya transparansi dan akuntabilitas, guna mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat. Meskipun secara normatif Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dirancang untuk menjamin transparansi proses lelang, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan berupa persekongkolan tender. Urgensi penelitian ini terletak pada masih tingginya kasus persekongkolan dalam PBJ meskipun telah diterapkan sistem elektronik, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Jenis dan sumber data menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam proses lelang PBJ masih bersifat administratif dan belum menyentuh keterbukaan substansial pada tahap evaluasi penawaran, sehingga membuka ruang terjadinya persekongkolan baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk keterlibatan penyelenggara pengadaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan transparansi tahap penawaran dan evaluasi sebagai faktor kunci terjadinya persekongkolan tender yang sebelumnya dikaji secara spesifik dalam penelitian terdahulu, sehingga dapat menjadi dasar penguatan pengawasan dan perbaikan regulasi PBJ.

References

Anggara, Ami, and Hirsanuddin. “Analisis Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus: Perkara Nomor 17/KPPU-I/2022).” Commerce Law 4, no. 2 (2024). https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i2.5244.

Aprilla, Wanda, Mardalena Wulandari, and Arie Elcaputera. “Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital Dan Partisipasi Publik Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi K.” Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara 2, no. 4 (2024): 321–34. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1553.

Azhar, M Kholidul, Nivarica Aurel, and Nur Syahputri. “Tinjauan Hukum Terhadap Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.” Hukum Perdata Dan Pidana, no. 4 (2024). https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.195.

Darmawan, Sastyo Aji. “Mendeteksi Persekongkolan Dari Pola Penawaran Harga.” Jurnal Pengadaan Barang/Jasa 1, no. 1 (2022): 1–9. https://doi.org/10.55961/jpbj.v1i1.6.

Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” Jurnal Humanika 21, no. 1 (2021): 33–54. https://doi.org/10.21831/HUM.V21I1.38075.

Ikromi, Eka Putri Fauzia, Zahry Vandawati Chumida, and Sinar Aju Wulandari. “Persekongkolan Tender Non Sub Kontrak Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha.” Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan 17, no. 2 (2023): 1361–78. https://doi.org/10.35931/aq.v17i2.1976.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Putusan Perkara Nomor 28/KPPU-I/2020 (2020).

Lubis, Mustamal Alamsyah, Elvira Handayani, and Kiki Rizky Amalia. “Evaluasi Penawaran Pada Proses Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Gudang Kapasitas 1000 Ton Di Pematang Kandis Bangko.” Jurnal Talenta Sipil 5, no. 80 (2022): 1–8. https://doi.org/10.33087/talentasipil.v5i1.91.

Nugraha, Irwan Abdu, and Ahmad Baihaqi Midhol. “Penerapan Prinsip Good governance Dan Celah Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik ( E-procurement ) Di Indonesia.” Administrasi Pemerintah Daerah 06, no. 01 (2025): 1–12. https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.235.

Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, KPPU § (2009). https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/tender.pdf&ved=2ahUKEwiq9f7HwNCRAxV_-TgGHeE9H1sQFnoECFEQAw&usg=AOvVaw3FYjBIsP3I-59-4iYGzSoY.

Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis ( Field Research ).” Jurnal Law and Government 2, no. 1 (2024): 46–58. https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606.

Sari, Milya. “Penelitian Kepustakaan (Library research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA” 6, no. 1 (2020): 44. https://doi.org/https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555.

Sarjana, Naja. “Definisi Data Sekunder Dan Cara Memperolehnya.” detikEdu, 2023. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya.

Setiawan, Dimas Bayu, Tobirin, Ali Rokhman, and Denok Kurniasih. “Peningkatan Efisiensi Dan Transparansi Melalui Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Di Sektor Publik.” Journal of S Ocial and Economics Research 6, no. 1 (2024): 1613–23. https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.398.

Sinaga, Naga Raya, Anton Soekiman, and Andini Radisya Pratiwi. “Pengaruh Faktor-Faktor Penetu Pemenang Lelang Jasa Konstruksi Terhadap Pilihan Strategis Penawaran Di Jawa Barat.” Sosial Dan Sains 5, no. 4 (2025): 1058–72. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i4.32138.

Siregar, Mangantar Anugrah, Syafruddin Kalo, Mahmul Siregar, and Mohammad Ekaputra. “Tindak Pidana Gratifikasi Dan Persekongkolan Tender Pada Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu Untuk Kabupaten Langkat.” Jurnal Konsep Ilmu Hukum 2, no. June (2022). https://doi.org/10.56128/jkih.v2i2.24.

Sukarno. “Mengenal Persekongkolan Tender Dari Perspektif Persaingan Usaha.” Kemenkeu Learning Center, 2024.

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (1999). https://peraturan.bpk.go.id/Details/45280/uu-no-5-tahun-1999.

Wicaksono, Anggara Azmi, Anita Trisiana, and Anik Ratnaningsih. “Analisis Kinerja Pelaksanaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.4 Di Kabupaten Ngawi.” Journal of Applied Civil Engineering and Infrastructure Technology 3, no. 1 (2022): 17–25. https://doi.org/10.52158/jaceit.v3i1.279.

Widyastuti, Endah, and Fitriah Faisal. “Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintaha Di Pemerintah Kabupaten Muna Barat.” Lakidende Law Review 2, no. 3 (2023): 514–23. https://doi.org/10.47353/delarev.v2i3.63.

Yunaniah, Luk Luatun, Amrie Firmansyah, Universitas Trisakti, Universitas Pembangunan, and Nasional Veteran. “Optimalisasi Probity audit Untuk Mencegah Korupsi Dan Meningkatkan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Di Indonesia.” Akuntansiku 3, no. 4 (2024): 233–42. https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i4.1174.