Batas Kebebasan Hakim dalam Perspektif Teori Hukum Progresif dan Maqāṣid Asy-Syarī‘ah 30 27
Analisis terhadap Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Pnj
DOI:
https://doi.org/10.26623/humani.v16i2.15518Keywords:
Kebebasan Hakim, Terobosan Hukum, Hukum Progresif, Maqāṣid asy-Syarī'ah, Peradilan Pidana AnakAbstract
The Penajam District Court Decision Number X/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Pnj, imposed a 20-year prison sentence on a child convicted of premeditated murder, exceeding the public prosecutor's demand and the sentencing limits prescribed under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This study examines the limits of judicial discretion in adopting legal breakthroughs (contra legem) from the perspectives of progressive legal theory and maqāṣid al-sharī‘ah. It employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using content analysis and deductive-comparative reasoning. The findings reveal two main conclusions. First, the legitimacy of judicial legal breakthroughs requires three criteria under progressive legal theory: an objectively established state of justice emergency, coherent legal and moral reasoning, and proportionality. Under maqāṣid al-sharī‘ah, the criteria comprise threats to the essential objectives (ḍarūriyyāt), consistency with definitive textual evidence (naṣ qaṭ‘ī), and prioritization among competing interests. Second, the judicial breakthrough in the examined decision is considered contextually legitimate based on the fulfilment of seven out of twelve gravity of crime parameters, normative and moral reasoning, and the prioritization of public interest. This study emphasizes that the legitimacy of contra legem is case-specific and cannot serve as a general justification for disregarding statutory sentencing limits for children.
Abstrak
Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Pnj, menjatuhkan pidana penjara 20 tahun kepada anak pelaku pembunuhan berencana, melampaui tuntutan penuntut umum dan batas pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini mengkaji batas legitimasi kebebasan hakim dalam melakukan terobosan hukum (contra legem) melalui perspektif teori hukum progresif dan maqāṣid asy-syarī‘ah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis isi serta penalaran deduktif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan. Pertama, legitimasi terobosan hukum hakim mensyaratkan tiga kriteria dalam perspektif hukum progresif, yaitu keadaan darurat keadilan yang terbukti objektif, argumentasi yuridis dan moral yang koheren, serta proporsionalitas. Dalam perspektif maqāṣid asy-syarī‘ah, kriterianya meliputi ancaman terhadap unsur ḍarūriyyāt, kesesuaian dengan naṣ qaṭ‘ī, dan prioritas antarkemaslahatan. Kedua, terobosan hakim dalam putusan tersebut dinilai memiliki legitimasi kontekstual berdasarkan pemenuhan tujuh dari dua belas parameter gravity of crime, argumentasi normatif dan moral, serta prioritas kemaslahatan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa legitimasi contra legem bersifat kasuistis dan tidak dapat dijadikan pembenaran umum untuk mengesampingkan batas pemidanaan anak.
References
Akbari, Yulistia, and Tesya Savita. “Pertimbangan Yudisial Dalam Putusan Ultra Petita Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur.” Jurnal Peradaban Hukum 3, no. 1 (2025). https://doi.org/10.33019/jph.v3i1.24.
Busyro. Maqāshid Al-Syarīah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah. Jakarta Timur: Kencana, 2019.
Dewantary, Zenny Rezania. “Teori Pemidanaan Yang Dianut Di Indonesia.” Hukumonline, 2024.
Fathoni, Syamsul. Pembaharuan Sistem Pemidanan Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan. Malang, Jatim: Setara Press, 2016.
Fitria, Elma, and Ariansyah Ariansyah. “Rechterlijk Pardon Dalam KUHP Nasional: Batas Diskresi Dan Kepastian Hukum.” Jurnal USM Law Review Vol. 9, no. 3 (2026): 1990–2013. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v9i3.14354.
Hasan, Ulfiyah. “Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dilema Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1940 K/Pid.Sus/2015).” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
Hassanein, Abdelrahman Abdelhamid Mohammed. “The Complementarity of Ijtihad and the Maqasid Al-Shariah in Islamic Law: An Analytical Study.” International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 15, no. 5 (2025): 847–59. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v15-i5/25424.
Herdiansyah. “Peran Maqashid Syari’ah Dalam Ijtihad.” Jurnal Das Sollen Vol. 6, no. 2 (2021): 125–34. https://doi.org/https://doi.org/10.32520/das-sollen.v6i2.1831.
Kurniawatie, Eka. “Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Undang -Undang Sistem Peradilan Pidana Anak UU No . 11 Tahun 2012 Di Indonesia.” Corpus Juris Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, no. No. 2 (2025): 112–22. https://doi.org/https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v1i1.2111.
Lisnawati, Maulina, and Dkk. “Menimbang Skala Prioritas Dalam Kaidah Fikih : Antara Darurat Dan Kebutuhan.” Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah Vol. 2, no. 2 (2025). https://doi.org/https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.980.
Maula, Bani Syarif, and Vivi Ariyanti. Asas Kebebasan Hakim: Maskulinitas Dalam Kasus Penodaan Agama. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2024.
Munajat, Makhrus. Hukum Pidana Islam. Yogyakarta: Mahameru Press, 2019.
———. Hukum Pidana Islam Di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.
Nugroho, Wisnu Agung, Citranu, Mia Amalia, Ika Fitrianita, Elias Hence Thesia, Moh. Mujibur Rohman, Asti Dwiyanti, Erman Rahim, Hidayati Fitri, and Opniel Harsana. Sistem Hukum Dan Peradilan Di Indonesia (Teori Dan Praktik). PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Kota Jambi, 2024.
O’Connor, John. “Judicial Discretion and the Justice and Welfare Dichotomy: The Sentencing of Children in the Irish Youth Justice System.” Irish Probation Journal 20, no. April (2023): 7–37.
Pengadilan Negeri Penajam. “Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj,” 2024.
Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
Rahman, R Raafi Adhi. “Artificial Intelligence Dalam Sistem Peradilan : Kritik Hukum Progresif Terhadap Dehumanisasi Keadilan.” Semarang Law Review Vol. 7, no. No. 2 (2026): 401–18. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/slr.v7i2.14047.
Rayfindratama, Alva Dio. “Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan.” Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara Vol. 1, no. 2 (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409.
Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), 2009.
Rohman, Muliadi, and Dkk. “Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Tantangan Dalam Proses Peradilan.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1, no. No. 3 (2024): 279–92. https://doi.org/https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi.
Simandjuntak, Reynold, and Pia Bertha Sarumaha. “Peran Hakim Dalam Menjamin Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Proses Peradilan.” Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3, no. 2 (2024): 189–92.
Suadi, Amran, and Khusnul Khuluq. Contra Legem Dalam Putusan Hakim Perspektif Filsafat Keadilan Dan Kebenaran. Jakarta: Kencana, 2025.
Sulistyarini, Dyah Ayu, Deni Setya Bagus Yuherawan, and Subaidah Ratna Juita. “Kebijakan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan.” Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani) 13, no. 2 (2023): 413–22. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/humani.v13i2.7991.
Syaukat, Mahmud. “Rehabilitasi Dan Reintegrasi Narapidana: Studi Tentang Efektivitas Program Rehabilitasi.” Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 3, no. No. 2 (2026): 820–26.
Taufiq, Muhammad. Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
Timredaksi. “Kapan Seorang Anak Disebut ‘Dewasa’?” Muhammadiyah, 2024.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (n.d.).
Witanto, Darmoko Yuti, and Arya Putra Negara Kutawaringin. Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana. Bandung: Alfabeta, 2013.
Yanto, Oksidelfa. Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia). Bandung-Jawa Barat: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020.
Yemima Kesia Kerenhapuk Tandipayuk. “Judicial Discretion and Statutory Sentencing Limits in Juvenile Premeditated Murder Cases.” The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education 7, no. 4 (2025): 533–62. https://doi.org/10.15294/ijicle.v7i4.37403.
Zainuddin, Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Havsha Aufa Nabela, Junaidi Junaidi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The journal holds the copyright for each article published with work licensed simultaneously under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which allows others to share the work with an acknowledgment of the authorship and early publication of the work in this journal.
