Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) This accredited national scholarly journal, published by the Faculty of Law at Universitas Semarang, is dedicated to advancing legal scholarship and promoting critical discourse on the dynamic relationship between law and society, particularly in the Indonesian context. With a strong commitment to disseminating knowledge, this journal provides a platform for academics, researchers, and legal practitioners to contribute original ideas, empirical studies, and critical analyses that support the development and reform of law in Indonesia. The journal is published biannually in May and November, and accepts manuscripts in Indonesian or English. Articles that have successfully passed the peer-review process are published online through the journal website and compiled into each issue. This journal is also a member of the Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI), reflecting its commitment to maintaining academic quality and professional publication standards. Title Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Editor-in-Chief Muhammad Iftar Aryaputra ISSN 1411-3066 (Print); 2580-8516 (Online) DOI Prefix 10.26623/humani Publisher Faculty of Law, Universitas Semarang Publication Frequency Biannually (May & November) Online Submissions Already have a Username/Password? GO TO LOGIN Need a Username/Password? GO TO REGISTER
The journal holds the copyright for each article published with work licensed simultaneously under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which allows others to share the work with an acknowledgment of the authorship and early publication of the work in this journal.
Decolonizing the Universal Child: A Critique of Hegemonic Rights Discourses in the Global South
Children’s rights have gained universal recognition through various international human rights instruments, particularly the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). However, prevailing discourses remain dominated by Western developmental paradigms and individualistic perspectives that are often criticized as forms of neo-colonialism for marginalizing the lived experiences, social relations, and cultural realities of children in the Global South. This article aims to examine how children’s rights can be decolonized by strengthening local contexts, to analyze how children in the Global South negotiate and interpret their rights, and to explore the contribution of local socio-cultural practices to the development of a decolonial perspective on children’s rights. This study employs a doctrinal legal research method based on the analysis of primary and secondary legal materials through conceptual and critical approaches. The findings reveal that the conception of children’s rights embodied in the UNCRC remains rooted in Western-centric epistemological assumptions, often overlooking the diversity of childhood experiences in the Global South. The study further demonstrates that children are active social agents who interpret and adapt their rights within specific social, economic, and cultural contexts. Local community practices, kinship relations, and informal social norms provide alternative conceptual frameworks that enrich understandings of children’s rights. The novelty of this article lies in integrating children’s agency, epistemic pluralism, and local knowledge systems as foundations for reconstructing a more inclusive and contextual children’s rights framework. Abstrak Hak-hak anak telah memperoleh pengakuan universal melalui berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, khususnya United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). Akan tetapi, diskursus yang berkembang masih didominasi oleh paradigma Barat dan pandangan individualistik yang kerap dipandang sebagai bentuk neo-kolonialisme karena memarginalkan pengalaman hidup, relasi sosial, dan realitas budaya anak-anak di Global South. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana hak-hak anak dapat didekolonisasi melalui penguatan konteks lokal, mengkaji cara anak-anak di Global South menegosiasikan dan memaknai hak-hak mereka, serta mengeksplorasi kontribusi praktik sosial budaya lokal terhadap pengembangan perspektif dekolonial. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder melalui pendekatan konseptual dan kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsepsi hak-hak anak dalam UNCRC masih berakar pada asumsi epistemologis yang berpusat pada Barat sehingga sering kali mengabaikan keragaman pengalaman masa kanak-kanak di Global South. Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa anak-anak merupakan aktor sosial yang aktif dalam menafsirkan dan mengadaptasi hak-hak mereka sesuai konteks sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Praktik komunitas lokal, relasi kekerabatan, dan norma sosial informal menyediakan alternatif konseptual yang memperkaya pemahaman mengenai hak-hak anak. Kebaruan artikel ini terletak pada pengintegrasian agensi anak, pluralisme epistemik, dan sistem pengetahuan lokal sebagai fondasi rekonstruksi kerangka hak anak yang lebih inklusif dan kontekstual.
Copyright (c) 2026 Uche Nnawulezi, Jacques Kabano, Muhammad Iftar Aryaputra http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kajian terhadap Batas Usia Calon Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024
Regional Head Elections are key to carrying out the people's will in Indonesia’s democracy. Candidates must meet several requirements, including a minimum age. This study examines the legal basis for the age rule for regional head candidates, based on Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XXII/2024, the judges' reasoning, and its implications for legal certainty in elections. The main question is whether candidates must meet the age requirement when registering or when taking office. Using a normative legal method, this study finds that the Constitutional Court decided the age requirement must be met when the General Election Commission sets the candidates. This strengthens legal certainty, maintains election rules, and protects democracy. The age rule is considered constitutional and fair if it has a clear legal basis. This decision gives clearer legal guidance to those organizing, joining, or making laws for future elections. Abstrak Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi konstitusional di Indonesia yang mensyaratkan terpenuhinya ketentuan administratif dan substantif bagi setiap calon kepala daerah, termasuk ketentuan mengenai batas usia minimum pencalonan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum syarat usia calon kepala daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, mengkaji pertimbangan hukum hakim konstitusi, serta menelaah implikasi putusan tersebut terhadap kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini terletak pada penentuan titik waktu pemenuhan syarat usia calon kepala daerah, yakni apakah syarat tersebut harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon atau pada saat pelantikan calon terpilih. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi putusan melalui analisis terhadap norma hukum, doktrin, serta ratio decidendi Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan pemenuhan syarat usia minimum calon kepala daerah harus telah terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai bentuk penegasan asas kepastian hukum, keseragaman norma pencalonan, serta integritas proses demokrasi elektoral. Pembatasan usia tersebut dinilai sebagai pembatasan yang sah secara konstitusional dan tidak bertentangan dengan hak warga negara untuk dipilih sepanjang ditujukan untuk kepentingan hukum yang legitimate. Dengan demikian, putusan ini memperkuat konsistensi penafsiran norma hukum pemilu serta memberikan landasan yuridis yang lebih tegas bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilihan, dan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan pencalonan kepala daerah di masa mendatang.
Copyright (c) 2026 Muhammad Naufal Syutan Firmansyah, Muhammad Junaidi, Albertus Heru Nuswanto http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Formulasi Konsep Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana di Indonesia
Indonesia's retributive sentencing policy has caused overcrowding and the prosecution of insignificant cases, creating a need for restorative justice. Prior to reform, its legal basis was scattered across sectoral regulations, raising questions about its coherent formulation. This doctrinal research examines the formulation of restorative justice before and after Indonesia's criminal law reform. The findings show that before the reform, restorative justice was positioned merely as an extra-judicial alternative through diversion and sectoral rules, leading to regulatory disharmony and inconsistent case handling. After the reform, the 2023 Criminal Code (KUHP) implicitly integrates restorative justice into the purposes of sentencing (Article 51) and establishes it as a ground for extinguishing prosecution in Article 132 paragraph (1) letter (g). Furthermore, the 2025 Criminal Procedure Code (KUHAP) accommodates these provisions in Articles 79-88. Abstrak Kebijakan pemidanaan di Indonesia menempatkan unsur pembalasan (vergelding) sebagai orientasi utama menimbulkan sejumlah masalah serius, yaitu overcrowding dan penegakan hukum terhadap insignificant cases, sehingga menciptakan kebutuhan terhadap pendekatan keadilan restoratif. Namun sebelum pembaruan, peraturan tersebut masih tersebar dalam berbagai produk hukum. Hal ini memunculkan pertanyaan sejauh mana pembaruan hukum pidana memformulasikan keadilan restoratif sebagai konsep. Penelitian bertujuan untuk mengetahui formulasi keadilan restoratif sebelum dan sesudah pembaruan hukum pidana di Indonesia. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan keadilan restoratif sebelum pembaruan ditempatkan sebagai alternatif di luar peradilan melalui diversi dan peraturan sektoral. Kosongnya peraturan induk menyebabkan disharmoni peraturan, berimplikasi pada perbedaan penanganan perkara dalam tahapan peradilan. Setelah pembaruan, keadilan restoratif dalam KUHP 2023 secara implisit diintegrasikan dalam tujuan pemidanaan Pasal 51 dan ditempatkan sebagai alasan gugurnya penuntutan dalam Pasal 132 ayat (1) huruf (g). Sedangkan, KUHAP 2025 sudah mengakomodir ketentuan tersebut dalam Pasal 79-Pasal 88.
Copyright (c) 2026 Kamila Amelina Rahmi, RB Sularto, Rahmi Dwi Sutanti Sutanti http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perbandingan Regulasi Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) Lingkungan Hidup di Indonesia dan Filipina
Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP) in environmental cases remain a significant challenge to protecting the rights of individuals and communities advocating for ecological interests. Indonesia and the Philippines are ASEAN countries that adopted Anti-SLAPP regulations within a relatively similar period and share comparable characteristics as developing nations. Differences in their regulatory frameworks have created a need to examine the degree of legal certainty provided by each system. This study aims to compare Anti-SLAPP regulations in environmental litigation in Indonesia and the Philippines and to evaluate the legal certainty generated by their respective legal frameworks. The research employs a normative legal method with a comparative law approach. The analysis focuses on relevant regulations and judicial decisions using Jan Michiel Otto’s theory of legal certainty as the analytical framework. The findings indicate that Indonesia regulates Anti-SLAPP more specifically through a single environmental legal framework supported by implementing regulations and judicial procedural guidelines. This framework provides a clearer legal basis for protecting public participation from both civil and criminal lawsuits. In contrast, the Philippines regulates Anti-SLAPP through several legal instruments, resulting in a less comprehensive regulatory framework, although it provides a summary hearing mechanism to filter cases containing SLAPP elements. This study offers a comparative perspective on the legal certainty of Anti-SLAPP regulations in Indonesia and the Philippines as an effort to strengthen the protection of public participation in environmental law enforcement. Abstrak Litigasi strategis terhadap partisipasi publik (Strategic Lawsuit Against Public Participation atau Anti-SLAPP) dalam perkara lingkungan hidup masih menjadi tantangan dalam perlindungan hak masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan ekologis. Indonesia dan Filipina merupakan negara ASEAN yang mengadopsi regulasi Anti-SLAPP dalam periode yang relatif berdekatan serta memiliki karakteristik serupa sebagai negara berkembang. Perbedaan pengaturan di kedua negara mendorong perlunya kajian mengenai tingkat kepastian hukum yang diberikan oleh masing-masing sistem. Penelitian ini bertujuan membandingkan pengaturan Anti-SLAPP dalam litigasi lingkungan di Indonesia dan Filipina serta mengevaluasi kepastian hukum yang dihasilkannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Analisis dilakukan terhadap regulasi dan putusan yang relevan dengan menggunakan teori kepastian hukum Jan Michiel Otto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengatur Anti-SLAPP secara lebih spesifik melalui satu kerangka regulasi lingkungan hidup yang didukung oleh peraturan pelaksana dan pedoman beracara di pengadilan. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam melindungi partisipasi publik dari tuntutan perdata maupun pidana. Sebaliknya, Filipina mengatur Anti-SLAPP melalui beberapa regulasi sehingga pengaturannya tidak terkonsolidasi secara komprehensif, meskipun menyediakan mekanisme summary hearing untuk menyaring perkara yang mengandung unsur SLAPP. Penelitian ini memberikan perspektif komparatif mengenai tingkat kepastian hukum regulasi Anti-SLAPP di Indonesia dan Filipina sebagai upaya penguatan perlindungan partisipasi publik dalam penegakan hukum lingkungan.
Copyright (c) 2026 Yudhitiya Dyah Sukmadewi http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Hukum Pencipta-Penampil dalam Royalti dan Lisensi Konser Komersial
This study aims to analyze the legal framework governing licensing and royalty arrangements for songs created and performed by creator-performers in commercial concerts, as well as to examine the forms of legal protection afforded to creator-performers under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research is motivated by the increasing number of copyright disputes in commercial performances, which reveal normative ambiguities between the obligation to obtain direct authorization from creators and the royalty payment mechanism administered through Collective Management Organizations (CMOs). This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches through the analysis of legislation, legal doctrines, and contemporary practices within the Indonesian music industry. The findings demonstrate that the Copyright Law and Government Regulation Number 56 of 2021 have not explicitly differentiated the legal position of creator-performers from non-performing creators, thereby creating legal uncertainty in the practice of commercial concerts. The novelty of this research lies in its normative argument concerning the necessity of differentiated legal protection between creator-performers and non-performing creators based on their moral, artistic, and economic attachment to musical works. The theoretical contribution of this study strengthens the development of copyright law discourse based on the characteristics of creators within the modern music industry, while its practical contribution provides recommendations for regulatory reform concerning licensing mechanisms, royalty management, and the exclusive rights of creator-performers in order to establish greater legal certainty and more proportionate legal protection within Indonesia’s music industry. Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perizinan dan pembayaran royalti atas penggunaan lagu yang diciptakan sekaligus dibawakan oleh penampil dalam konser komersial serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta-penampil berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya sengketa penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial yang menunjukkan adanya ambiguitas norma antara kewajiban memperoleh izin langsung dari pencipta dan mekanisme pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta praktik hukum yang berkembang dalam industri musik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 belum secara tegas membedakan kedudukan pencipta lagu yang sekaligus merupakan penampil dengan pencipta non-penampil, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik konser komersial. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengembangan argumentasi normatif mengenai perlunya diferensiasi perlindungan hukum antara pencipta-penampil dan pencipta non-penampil berdasarkan keterikatan moral, artistik, dan ekonomi terhadap karya yang dipertunjukkan. Kontribusi penelitian ini secara teoretis memperkuat pengembangan kajian hukum hak cipta berbasis karakteristik subjek pencipta dalam industri musik modern, sedangkan secara praktis memberikan rekomendasi reformulasi regulasi mengenai mekanisme lisensi, royalti, dan hak eksklusif pencipta-penampil guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih proporsional dalam industri musik Indonesia.
Copyright (c) 2026 Rendy Setyo Prakoso , Zaenal Arifin http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Kedudukan Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
This study aims to analyze the legal position of notaries as controllers of personal data in the implementation of notarial office and examine their responsibilities and legal implications for the protection of data subjects' rights. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials were obtained through a literature study consisting of relevant laws and regulations, books, and scientific journals. The results of the study indicate that notaries substantively fulfill the elements of being a controller of personal data because they have the authority to determine the purpose and exercise control over the processing of personal data of parties in notarial services. This position creates a legal obligation for notaries to maintain the confidentiality, security, and use of personal data in accordance with the principles of personal data protection. Violation of these obligations can result in civil, administrative, ethical, and criminal liability. This study also found a disharmony in norms between the obligation to store notarial protocols and the right to delete personal data, so that harmonization of regulations is needed to ensure legal certainty and the protection of data subjects' rights in notarial practice. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum notaris sebagai pengendali data pribadi dalam pelaksanaan jabatan kenotariatan serta mengkaji tanggung jawab dan implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak subjek data. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris secara substantif memenuhi unsur sebagai pengendali data pribadi karena memiliki kewenangan menentukan tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan data pribadi para pihak dalam pelayanan kenotariatan. Kedudukan tersebut menimbulkan kewajiban hukum bagi notaris untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan penggunaan data pribadi sesuai prinsip pelindungan data pribadi. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata, administratif, etik, maupun pidana. Penelitian ini juga menemukan adanya disharmoni norma antara kewajiban penyimpanan protokol notaris dan hak penghapusan data pribadi sehingga diperlukan harmonisasi pengaturan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak subjek data dalam praktik kenotariatan.
Copyright (c) 2026 Aria Roby Putra http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Legal Reconstruction of Customary Land Rights under Mortgage Law
This study examines legal uncertainty in using customary land as collateral within Indonesia’s mortgage system. Legal pluralism under Basic Agrarian Law 1960 creates tension between customary tenure and the formal registration regime required by Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights. The study aims to assess whether customary land can meet the principles of publicity and speciality and to formulate a reconstruction model accommodating both systems. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, the research analyzes legislation, doctrine, and case studies involving collateral disputes. Findings indicate that customary land, being communal and unregistered, cannot directly satisfy publicity and speciality due to lack of registration and unclear ownership boundaries, resulting in legal uncertainty for creditors, particularly regarding enforceability and priority rights. Nevertheless, adaptive reconstruction is possible through partial formalization, including recognition of communal rights within land administration and establishment of collective legal subjects representing indigenous communities. Comparative analysis with Rwanda shows that full formalization increases economic utility but risks eroding communal values. This study introduces the concepts of collective speciality and quasi-publicity as a hybrid framework bridging customary and formal systems, enabling customary land to function as collateral while preserving its communal character and ensuring balanced legal certainty and socio-cultural protection. Abstrak Penelitian ini mengkaji ketidakpastian hukum dalam penggunaan tanah adat sebagai objek jaminan dalam sistem hak tanggungan di Indonesia. Pluralisme hukum dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960 menimbulkan ketegangan antara rezim tanah adat dan sistem pendaftaran formal yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah tanah adat dapat memenuhi prinsip publisitas dan spesialitas serta merumuskan model rekonstruksi hukum yang mengakomodasi kedua sistem. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, melalui analisis doktrin, regulasi, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah adat yang bersifat komunal dan tidak terdaftar belum dapat memenuhi prinsip publisitas dan spesialitas akibat ketiadaan pendaftaran serta ketidakjelasan batas dan subjek hak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditor, khususnya terkait eksekusi dan hak preferen. Namun demikian, rekonstruksi hukum adaptif dimungkinkan melalui formalisasi terbatas, pengakuan hak komunal dalam administrasi pertanahan, serta pembentukan subjek hukum kolektif masyarakat adat. Perbandingan dengan Rwanda menunjukkan bahwa formalisasi penuh meningkatkan fungsi ekonomi tanah, tetapi berisiko menggerus nilai komunal. Kebaruan penelitian ini terletak pada konsep spesialitas kolektif dan quasi-publisitas sebagai kerangka hibrid yang memungkinkan tanah adat berfungsi sebagai jaminan tanpa menghilangkan karakter komunalnya.
Copyright (c) 2026 Septhian Eka Adiyatma, Uche Nnawulezi http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peran Advokat Dalam Menyelesaikan Sengketa WanprestasiUtang-Piutang
Penelitian ini mengkaji secara mendalam peran advokat dalam menangani sengketa wanprestasi utang-piutang dengan fokus utama pada fungsi advokat sebagai penegak hukum sekaligus pemberi perlindungan hukum bagi klien, khususnya pihak kreditur. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai penasihat hukum, melainkan juga sebagai wakil resmi yang mewakili kepentingan kliennya sepanjang proses hukum berlangsung. Dari saat penerimaan surat kuasa, advokat berperan menyusun somasi untuk menuntut pemenuhan kewajiban, mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan, hingga mendampingi klien selama proses persidangan berlangsung. Peran ini sangat strategis karena advokat membantu menjamin keadilan sekaligus kepastian hukum bagi kreditur agar hak-hak mereka terlindungi secara maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta mengandalkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal hukum yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menelaah regulasi dan teori hukum secara komprehensif untuk memahami peran advokat dalam praktik penanganan sengketa wanprestasi. Hasil penelitian menegaskan pentingnya kehadiran advokat dalam memberikan pendampingan hukum yang efektif demi memastikan proses penyelesaian sengketa berjalan dengan baik dan adil. Namun, dalam praktiknya advokat menghadapi beberapa hambatan signifikan. Salah satu kendala utama adalah persoalan honorarium, di mana tidak sedikit klien mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar jasa hukum sehingga mengganggu kelangsungan proses pendampingan. Selain itu, ketidakjujuran atau ketidaklengkapan keterangan dari klien mengenai kronologi kasus menyulitkan advokat dalam menyusun strategi pembelaan atau tuntutan yang tepat dan akurat. Hambatan lain yang kerap dijumpai adalah keterbatasan advokat dalam memperoleh akses terhadap dokumen dan bukti-bukti penting untuk membangun argumen hukum yang kuat di pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan profesionalitas advokat agar mampu menghadapi berbagai tantangan tersebut secara lebih baik, termasuk kemampuan komunikasi dengan klien dan penguasaan teknik pengumpulan bukti. Selain itu, koordinasi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum diyakini dapat memperlancar proses penyelesaian sengketa wanprestasi secara perdata sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum yang lebih optimal bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, peran advokat menjadi amat krusial bukan hanya dalam aspek hukum, tetapi juga sebagai penjamin hak dan keadilan dalam hubungan utang-piutang dimasyarakat.
Copyright (c) 2025 Reza Yowlatry Simalango, Herlina Manullang http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peran Hukum Kodrat dalam Menjawab Krisis Moral di Era Disrupsi
Era disrupsi yang ditandai oleh kemajuan teknologi digital dan perubahan sosial-ekonomi telah menimbulkan krisis moral dalam sistem hukum, di mana hukum sering kehilangan orientasi etiknya dan terjebak dalam formalisme positivistik. Kondisi ini menunjukkan urgensi perlunya fondasi moral baru bagi hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum kodrat sebagai dasar moral dalam merespons krisis hukum kontemporer di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-filosofis dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur hukum dan filsafat. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengaktualisasikan prinsip-prinsip hukum kodrat seperti keadilan, akal budi, dan kebaikan umum dalam sistem hukum nasional sebagai respons terhadap krisis nilai di era disrupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kodrat mampu menjadi kerangka konseptual yang mengintegrasikan moralitas dan legalitas, serta menuntun hukum positif agar tidak kehilangan legitimasi etiknya. Penerapan nilai-nilai hukum kodrat dalam pembentukan, penegakan, dan pendidikan hukum di Indonesia diyakini dapat memperkuat integritas moral hukum dan mewujudkan tatanan hukum yang berkeadilan, bermartabat, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.
Copyright (c) 2025 Devi Mustika, Simalango Juita Octaviani, Elviandri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peran Advokat dalam Tindak Pidana Penipuan dan Pemerasan di Media Sosial
Penelitian ini membahas peran advokat dalam menganalisis tindak pidana penipuan dan pemerasan yang dilakukan melalui penggunaan akun palsu di media sosial. Fenomena ini semakin marak seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital, di mana pelaku memanfaatkan identitas palsu untuk menipu atau memeras korban. Analisis yuridis menunjukkan bahwa kasus-kasus tersebut dapat dijerat dengan ketentuan KUHP, seperti Pasal 378 tentang penipuan, Pasal 368 dan 369 tentang pemerasan, serta Pasal 372 tentang penggelapan, yang kemudian diperkuat dengan UU ITE, khususnya Pasal 27, 28, dan 29. Peran advokat dalam konteks ini mencakup pemberian konsultasi hukum, pendampingan dalam proses litigasi, perlindungan hak korban, hingga edukasi hukum digital untuk mencegah kejahatan serupa. Namun, advokat juga menghadapi tantangan, seperti kesulitan pembuktian identitas pelaku, keterbatasan bukti elektronik, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta hambatan yurisdiksi lintas negara. Penelitian ini menegaskan bahwa advokat bukan hanya berperan sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai agen preventif dan transformatif dalam melindungi korban serta mendorong penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Copyright (c) 2025 Paula Angel Sianipar, July Esther http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus No.23/Pid.Sus/2025/Pn Mdn
Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki beragam sifat dan karakteristik sehingga memerlukan bimbingan dan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara sempurna dalam berbagai aspek, meliputi kesehatan fisik, mental, dan sosial. Diversi adalah cara menyelesaikan perkara tindak pidana di luar pengadilan yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, masyarakat, dan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang tepat, sesuai Pasal 1 ayat 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus analisisnya terhadap sebuah kasus terkini yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan dan belum banyak ditelaah, khususnya dari sudut pandang efektivitas penerapan diversi dalam praktik peradilan anak. Temuan penelitian mengungkap bahwa proses diversi pada kasus tersebut berhasil menggabungkan mekanisme mediasi restoratif yang melibatkan korban, pelaku, serta keluarga mereka, sehingga tercapai kesepakatan yang bersifat sukarela tanpa paksaan. Pendekatan ini tak hanya melindungi anak dari dampak negatif proses pengadilan formal, tetapi juga membuka ruang rehabilitasi dan pengembalian anak ke dalam masyarakat. Dengan demikian, diversi yang diterapkan dengan tepat dapat menjadi solusi yang efektif untuk mewujudkan keadilan restoratif terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penggunaan mekanisme diversi terkait kasus anak nomor 23/Pid.Sus Anak/2025/pn mdn, agar dapat memenuhi prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak. Penelitian dilakukan dengan pendekatan metode yang menganalisis putusan pengadilan dan undang undang yang relevan. Hasil menunjukkan bahwa penerapan diversion dalam kasus ini berhasil mengintegrasikan mediasi restoratif yang mencapai kesepakatan adil bagi semua pihak.
Copyright (c) 2025 Mitra Elisabeti Manalu , Januari Sihotang http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tinjauan Yuridis Terhadap Hambatan Perceraian Akibat Ketidakharmonisan Kekerasan Verbal Dalam Rumah Tangga
Penelitian ini membahas tentang tentang peran advokat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pria sebagai korban kekerasan verbal dalam rumah tangga. Walaupun KDRT sering dikaitkan dengan wanita sebagai korban, realita menunjukan bahwasannya pria juga mengalami bentuk kekerasan secara verbal yang berdampak pada psikologis dan sosialnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan membahas tentang tinjauan yuridis terhadap hambatan perceraian akibat ketidakharmonisan yang disebabkan oleh kekerasan verbal dalam rumah tangga terhadap pria sebagai korban. Pelaksanaan peran advokat dalam menghadapi kendala adalah stigma sosial dan minimnya kesadaran aparat penegak hukum lainnya terhadap korban pria dan kurangnya mekanisme layanan hukum yang inklusif gender. Diperlukan adanya peningkatan kapasitas advokat dalam bekerja sama melalui bantuan lembaga hukum dan penguatan kebijakan perlindungan yang lebih responsif terhadap korban pria.
Copyright (c) 2025 Tommi Remana Tarigan , July Esther http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Debitur Dalam Pelelangan Jaminan Bank Tidak Sesuai Prosedur
Prosedur lelang jaminan bank di Indonesia diatur secara ketat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang memungkinkan kreditur (seperti bank) menjual objek jaminan melalui lelang umum untuk melunasi piutang debitur yang wanprestasi. Lelang didefinisikan sebagai penjualan terbuka dengan penawaran harga kompetitif, baik secara langsung (fisik) maupun tidak langsung (elektronik via email, pos, atau platform online), diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau Balai Lelang dengan pejabat lelang kelas I/II. Proses mencakup permohonan tertulis, pengumuman, pemberian jaminan, pelaksanaan lelang, pelunasan dalam 5 hari kerja, dan penyerahan hasil ke penjual serta negara. Namun, sering terjadi cacat prosedur seperti pemberitahuan tidak transparan, pengumuman jadwal lelang tidak tepat waktu, dan penjualan di bawah harga limit, yang merugikan debitur dan melanggar prinsip kepastian hukum serta keadilan. Dalam konteks ini, advokat berperan krusial sebagai penegak hukum independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan mendampingi debitur, mengajukan gugatan pembatalan/penundaan lelang, menuntut pertanggungjawaban kreditur/pejabat lelang, serta mendorong mediasi untuk melindungi hak debitur dari eksekusi sepihak. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara hak kreditur dan debitur, memastikan proses lelang adil, transparan, dan sesuai due process of law. Urgensi dalam Penelitian ini menjawab kebutuhan mendesak untuk mengatasi cacat prosedur yang sering terjadi dalam lelang jaminan bank, yang mengancam kepastian hukum, keadilan, dan hak debitur, berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi luas serta ketidakadilan sosial di sektor perbankan Indonesia. Pembaharuan dalam Penelitian ini memberikan kebaruan melalui integrasi analisis peran advokat di bawah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 yang diperbarui, menghasilkan wawasan segar tentang perlindungan hukum bagi debitur di tengah mekanisme lelang elektronik yang berkembang, membedakannya dari kajian sebelumnya yang hanya fokus pada regulasi prosedur. Kesimpulannya lelang jaminan bank harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku untuk menjamin keadilan; namun, cacat prosedur sering merugikan debitur. Advokat memiliki peran penting dalam melindungi hak debitur melalui tindakan hukum dan mediasi, sehingga proses lelang menjadi seimbang dan adil.
Copyright (c) 2025 Rio Hernando Sirait, July Esther http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peran Advokat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Judi Online Menurut UU No 1 Tahun 2024 Pasal 27 Ayat (2)
Judi online di Indonesia dikategorikan sebagai kejahatan siber yang dilarang, dengan pengaturan utama pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah terhadap siapapun yang secara sadar mendistribusikan, menyebarkan, atau memfasilitasi akses ke materi elektronik berisi unsur perjudian. Artikel ini menganalisis posisi dan kontribusi advokat sebagai aktor hukum otonom sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang bertugas menjaga hak-hak dasar tersangka pemain judi online melalui layanan konsultasi, representasi sidang, verifikasi validasi bukti digital, serta pendekatan pembelaan yang menyoroti elemen subyektif seperti kurangnya niat komersial atau ketidaktahuan. Advokat menegakkan prinsip proses hukum yang adil (due process of law), menghalangi penyalahgunaan wewenang, dan mendorong fokus penindakan pada operator situs judi dibanding partisipan biasa. Implementasi UU ITE mencakup strategi pencegahan (seperti sosialisasi dan monitoring) dan penindakan (penangkapan serta penindakan) guna membentuk efek intimidasi, dengan merujuk pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai fondasi umum. Secara keseluruhan, advokat berperan sebagai pelindung utama yang menyeimbangkan eksekusi hukum dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, memastikan peradilan pidana terhadap judi online tetap obyektif dan seimbang.
Copyright (c) 2025 Winri Satria Lubis, July Esther http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Keadilan Ekologis Melalui Tanggung Jawab Lingkungan Dan Sosial Perusahaan
Studi ini meneliti peran pemerintah dalam menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dalam keadilan ekologis. Temuan menunjukkan bahwa pemerintah memainkan peran kunci dalam membangun kerangka regulasi, menyediakan insentif, memfasilitasi kemitraan, dan meningkatkan kesadaran untuk mendorong CSR yang selaras dengan keadilan ekologis. Efektivitas keterlibatan pemerintah sangat bergantung pada tercapainya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan tujuan lingkungan jangka panjang. Implementasi CSR dalam keadilan ekologis dapat berdampak baik pada sektor pemerintah maupun swasta untuk mencapai keberlanjutan dalam keadilan ekologis dan kepentingan jangka panjang. Dengan menggunakan metode tinjauan literatur sistematis, data sekunder dari penelitian sebelumnya dikumpulkan, kemudian disaring untuk relevansi, dan hasilnya dianalisis, yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi praktik bisnis yang bertujuan pada keberlanjutan lingkungan dan kesetaraan sosial. Studi ini juga menyoroti pendekatan alternatif, seperti inovasi sektor swasta, inisiatif yang dipimpin masyarakat, dan pengetahuan ekologis tradisional, yang melengkapi upaya pemerintah. Kesimpulannya, pencapaian keadilan ekologis melalui CSR memerlukan strategi multipemangku kepentingan yang mengintegrasikan kebijakan pemerintah, komitmen perusahaan, dan partisipasi masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 Fildzah Lutfiyani http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Menurut Hukum Perkawinan Dan Islam
Manusia itu makhluk sosial artinya mereka tidak bisa hidup sendirian, selalu membutuhkan orang lain. Dari sanalah terbentuk ikatan sosial, termasuk keluarga. Perkawinan sendiri adalah janji sakral antara pria dan wanita baik secara fisik maupun batin untuk menyatu sebagai suami dan istri, dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan langgeng, berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.Di Indonesia, perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut hukum Islam, perkawinan adalah suatu akad yang kuat, yang dilakukan untuk menaati perintah Allah dan sebagai bentuk ibadah, dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang damai, penuh kasih sayang, dan harmonis. Perceraian bisa dilakukan karena alasan tertentu yang diatur dalam undang-undang dan hukum Islam. Pembagian harta bersama saat perkawinan juga diatur untuk memastikan adil antara suami dan istri, dengan memperhatikan harta yang diperoleh selama dan sebelum perkawinan. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, kecuali yang datang dari hadiah atau warisan. Maksudnya: segala sesuatu yang diperoleh suami dan istri lewat usaha mereka baik bersama maupun masing-masing selama ikatan perkawinan berjalan, termasuk sebagai bagian dari harta bersama.Penelitian ini memberikan tinjauan hukum terhadap aspek perkawinan, perceraian, dan pembagian harta bersama sebagai bagian dari hukum keluarga di Indonesia
Copyright (c) 2025 Junedi Hermanto Sihombing, July Eshter http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pengakuan Wilayah Adat Dalam Perspektif Hukum: Perbandingan Masyarakat Adat Dengan dan Tanpa SK Pemerintah Kabupaten Serta Urgensi RUU Masyarakat Adat
Penelitian ini membahas bagaimana masyarakat hukum adat diakui dalam sistem hukum di Indonesia, dengan fokus pada perbandingan antara komunitas adat yang sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengakuan dan yang belum. Menurut UUD 1945, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), negara seharusnya mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, tetapi dalam praktiknya, pengakuan ini masih terbatas hanya pada aspek administratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang kualitatif dengan metode studi kasus dan komparatif di Kabupaten Tapanuli Utara, di mana terdapat Desa Simaradangiang (yang sudah memiliki SK) dan Dusun Hopong (yang belum memiliki SK). Data dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa keberadaan SK memberikan pengakuan hukum, perlindungan atas hak ulayat, dan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut dalam kebijakan publik. Namun, komunitas yang tidak memiliki SK sering kali mengalami ketidakpastian hukum dan rentan terhadap konflik pertanahan. Berdasarkan teori pengakuan (Honneth) dan pluralisme hukum (Griffiths), pengakuan terhadap masyarakat adat seharusnya lebih dari sekadar bentuk resmi, tetapi harus memiliki makna yang mendalam. Penting untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat untuk memperkuat perlindungan atas hak kolektif dan mencapai keadilan sosial dalam sistem hukum nasional yang beragam.
Copyright (c) 2025 Natal Frantomas Nababan, Martono Anggusti http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Korupsi Sumber Daya Alam dalam Situasi Bencana Non-Alam dan Krisis Nasional: Rekonstruksi Pasal 2 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Hukum Darurat
Penelitian ini mengkaji praktik korupsi sumber daya alam (SDA) pada masa bencana non-alam dan krisis nasional serta menyoroti kebutuhan rekonstruksi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dalam kerangka hukum darurat. Krisis seperti pandemi atau gejolak ekonomi kerap melonggarkan pengawasan dan membuka peluang penyimpangan yang oportunistik, bernilai kerugian besar, dan berdampak ekologis jangka panjang. Melalui metode yuridis-normatif dan analisis putusan pengadilan, ditemukan bahwa frasa “keadaan tertentu” masih kabur sehingga pemberatan hukuman sering inkonsisten dan kurang menjangkau kerugian lingkungan. Penelitian ini menawarkan model rekonstruksi dengan definisi keadaan darurat yang tegas, memasukkan kerusakan ekologis sebagai unsur pemberatan, serta memperkuat mekanisme pembuktian termasuk bukti digital dan pembalikan beban terbatas. Model tersebut juga menegaskan pertanggungjawaban korporasi dan penerapan prinsip hukum darurat seperti legalitas, necessity, proportionality, temporariness, dan oversight. Rekomendasi ini diharapkan menghasilkan instrumen hukum yang lincah, transparan, dan efektif untuk menanggulangi korupsi SDA sekaligus melindungi lingkungan dan kepentingan publik saat krisis.
Copyright (c) 2025 Oktaviana Naibaho, Hisar Siregar http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Komparatif Tindak Pidana Pemberian Keterangan Tidak Benar Dalam Perspektif Undang- Undang Keimigrasian Dan Administrasi Kependudukan
Integritas data dalam dokumen resmi merupakan fondasi bagi dua pilar utama fungsi negara: penegakan kedaulatan melalui hukum keimigrasian dan penjaminan ketertiban sipil melalui administrasi kependudukan. Tindak pidana pemberian keterangan tidak benar diatur dalam dua rezim hukum yang berbeda, yakni Pasal 126 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 96A Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Adanya dualisme pengaturan ini berpotensi menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum dalam penegakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif kedua pengaturan tersebut dari perspektif hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya divergensi fundamental dalam perspektif kedua undang-undang. Hukum Keimigrasian memandang perbuatan tersebut sebagai delik terhadap keamanan dan kedaulatan negara, yang pembuktiannya masih bergantung pada subjektivitas petugas. Sebaliknya, Hukum Administrasi Kependudukan membingkainya sebagai delik terhadap ketertiban dan keautentikan data sipil, yang implementasinya terhambat oleh faktor fasilitas dan pemahaman publik. Lebih lanjut, sanksi pidana dan administratif yang diatur dalam kedua pasal dinilai belum memberikan efek jera yang optimal. Studi ini berbentuk komparasi dengan metode yuridis normatif yang menganalisa perbedaan perspektif dan kelemahan implementatif pada kedua undang-undang yang menciptakan celah yang dapat melemahkan penegakan hukum dan kepastian hukum secara keseluruhan.
Copyright (c) 2025 Fathriza Muhammad Rafiandito, Tony Mirwanto, Alrin Tambunan http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Wanprestasi dalam Jual Beli Tanah Kavling (Studi Kasus Putusan PN Surakarta No. 57/Pdt.G/2011/PN.Ska)
Jual beli tanah kavling merupakan perjanjian timbal balik yang mengikat secara hukum. Permasalahan terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian, yang dalam hukum perdata disebut wanprestasi. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam perkara wanprestasi pada jual beli tanah kavling berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 57/Pdt.G/2011/PN.Ska. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutus jual beli batal karena tidak terpenuhinya syarat subjektif, yakni tidak hadirnya salah satu pihak (istri penjual) dalam proses jual beli, yang mengakibatkan perjanjian dianggap cacat hukum. Akibat hukumnya, tergugat diwajibkan mengembalikan uang pembayaran dan membayar kerugian. Penelitian ini menekankan pentingnya kehati-hatian dalam proses jual beli tanah agar tidak terjadi sengketa.
Copyright (c) 2025 Riani Nursa, Putri Maha Dewi http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Mewujudkan Kota Smart City Melalui Peraturan Hukum Untuk Pejalan Kaki Dalam Perencanaan Transportasi Berkelanjutan
Sebuah studi dari Universitas Stanford menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat terakhir sebagai negara dengan rata-rata jumlah langkah harian terendah dalam survei selama 68 hari. Menurut Ernawati Hendrakusumah, hal ini disebabkan oleh infrastruktur yang belum memadai. Padahal, berjalan kaki dapat meningkatkan interaksi sosial serta menciptakan kesan kota yang ramah dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengkaji teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif bertujuan mengidentifikasi definisi, konsep, dan prinsip hukum.Walkability mempertimbangkan beberapa parameter, seperti kualitas fasilitas, konektivitas jalur, kondisi jalan, pola penggunaan lahan, dukungan masyarakat, kenyamanan, dan rasa aman. Berdasarkan indeks walkability global, komponen pendukungnya meliputi keselamatan, kenyamanan pejalan kaki, serta keberadaan regulasi hukum. Dalam Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ, disebutkan ancaman pidana bagi pihak yang mengganggu fungsi sarana jalan, dengan hukuman penjara maksimal satu tahun atau denda hingga dua puluh juta rupiah.Pejalan kaki dapat dikategorikan menjadi pejalan penuh, pengguna kendaraan pribadi, dan pengguna transportasi umum. Indikator walkability mencakup infrastruktur, aksesibilitas, daya tarik, kenyamanan, pemerataan, dan keselamatan. Pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan dalam membangun infrastruktur pejalan kaki berbasis kota pintar, seperti keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas, rendahnya kesadaran publik, serta lemahnya perencanaan. Terdapat kekosongan hukum mengenai hak pejalan kaki dalam konteks kota pintar, sehingga dibutuhkan produk hukum dan sistem teknologi informasi terpadu untuk menjamin perlindungan hak pejalan kaki di era modern
Copyright (c) 2025 Aldi Pebrian, Aullia Vivi Yulianingrum, Surahman Surahman, Rahmatullah Ayu Hasmiati http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kualitas Pembuktian Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Kasus Kopi Sianida (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya kedudukan circumstantial evidence dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST dan menganalisis putusan tersebut ditinjau dari hukum kebenaran materil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data menggunakan data sekunder berupa putusan pengadilan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kedudukan circumstantial evidence dalam perkara pembunuhan berencana dengan racun sianida pada Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST adalah sangat penting karena tidak ada bukti dan saksi yang melihat secara langsung kejadian. Kedudukan circumstantial evidence digunakan sebagai penguat dari salah satu alat bukti. Kedudukan circumstantial evidence merupakan alat yang membantu proses pembuktian dalam sidang peradilan pidana yaitu untuk membantu hakim untuk memperoleh keyakinan terhadap perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa. Putusan PN JKT Pusat No 777 ditinjau dari Hukum Acara Pidana/hukum kebenaran materil adalah sudah sesuai. Terpenuhinya unsur-unsur delik dalam Pasal 340 KUHP membuktikan bahwa putusan yang dijatuhkan telah melalui serangkaian pembuktian di sidang pengadilan sehingga telah didapatkan suatu kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya dari suatu tindak pidana. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penyebab matinya korban adalah karena racun Sianida (NaCN) yang dimasukkan oleh terdakwa ke dalam minuman VIC. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak ada orang lain yang memasukkan racun Sianida (NaCn) di minuman VIC selain terdakwa.
Copyright (c) 2025 Aninda Putriana http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Pelaksanaan Gadai Saham Emiten Go Public Pada Bursa Efek Indonesia (BEI)
Pasar modal memiliki fungsi yang sangat strategis guna melakukan pengembangan dan memajukan tingkat perekonomian suatu negara, bukan hanya Indonesia namun hampir seluruh negara dibelahan dunia sudah memberikan perhatian khusus bagi pasar modal dalam melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat di pasar modal. Fungsi utama pembentukan pasar modal sebagai sumber menghimpun dana masyarakat yang dilakukan oleh emiten guna melakukan perluasan atau ekspansi diberbagai bidang usaha, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk alternatif bagi emiten guna mendapatkan suntikan dana segar yang dibutuhkan oleh emiten diluar dunia perbankan. Bentuk penghimpunan dana masyarakat di pasar modal pemegang saham yang membutuhkan dana guna memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Seorang pemegang saham dapat mengagunkan saham yang dimiliki guna menjamin utangnya pada kreditur, baik agunan saham dalam bentuk fidusia maupun gadai. Pada umumnya seorang debitur meminta agunan kredit kepada debitur guna menjamin pelunasan utang yang dilakukan oleh debitur baik utang pokok maupun bunga serta denda pinalti yang kemungkinan dijatuhkan kepada debitur. Agunan sesungguhnya hal yang tidak diwajibkan dalam proses pemberian kredit, namun guna melaksanakan prinsip kehati-hatian, kreditur menerapkan prinsip 5 C yaitu Carakter (sifat), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Colleteral (jaminan) Condition of Economy (kondisi ekonomi). Kalau disimak lebih lengkap bahwa berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdata mewajibkan penyerahan barang bergerak kepada kreditur yang dilakukan oleh debitur atau yang mewakili, bahkan apabila penyerahan barang tersebut tidak dilakukan membawa konsekuensi terhadap gadai tersebut menjadi tidak sah sebagaimana ketentuan Pasal 1151 KUHPerdata yang menyatakan “Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai atau pun yang kembali atas kemauan si berpiutang”.Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari wawancara, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun hasil penelitian ini adalah semua saham-saham yang terdapat pada emiten go public pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dijadikan agunan oleh debitur kepada pegadaian dan saham emiten go public public pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat di gadaikan oleh debitur kepada pegadaian dengan cara menyerahkan bukti kepemilikan saham pada pegadaian.
Copyright (c) 2025 Agus Saiful Abib, Supriyadi http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Legal Protection of the Nation's Cultural Identity in the Era of Globalisation
Indonesia is blessed with an extraordinary and diverse cultural wealth, stretching from Sabang to Merauke. Each region has unique traditions, customs, languages, arts and local wisdom that reflect the nation's identity. This cultural wealth is a valuable heritage that has been passed down from generation to generation and has become an integral part of Indonesian life. In the era of globalisation, Indonesian culture is faced with various complex challenges. The heavy influence of foreign culture, liberalisation, westernisation, and internationalisation is eroding the existence of the nation's culture. This can threaten the national identity and cultural heritage that has been preserved for centuries. This research uses a normative juridical method to examine various efforts to preserve Indonesian culture in the era of globalisation. This approach is carried out by analysing various laws and regulations, legal norms, and rules relating to cultural preservation. Preserving Indonesian culture is the shared responsibility of all Indonesian people. This preservation effort must be carried out comprehensively and sustainably, by involving various parties, from the government, the community, to the younger generation.
Copyright (c) 2025 Yuyun Yulianah, Mumuh M Rozi, Fuji Raihan Azhari Kusworo, Salsabila Hadi Aulia, Rendy Kurniawan http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Reconstruction of Customary Law in Development Agrarian Law in the Field of Mortgage Rights
Customary law as one of the sources of Indonesian national law that is local and traditional, has a great influence in the development of agrarian law, and has relevance in overcoming the problems faced by the Indonesian people in the era of globalization. This research has an important role in examining issues regarding: (1) Customary law as the basis of Indonesian national agrarian law; and (2) Reconstruction of customary law in Indonesian national agrarian law in the field of mortgage rights. The method used in this research, through a doctrinal legal research approach, descriptive analysis research specifications, types and sources of data come from secondary data sourced from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and data analysis is carried out qualitatively. The results of the study; (1) The enactment of Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles is not based on western colonial agrarian law, but is based on customary law as a manifestation of Indonesian legal politics to eliminate dualism in agrarian law; and (2) Reconstruction of customary law institutions in the land sector is carried out by incorporating the concepts and principles of customary law into new legal institutions, including land mortgages, which are a source of inspiration for the formation of national law.
Copyright (c) 2025 Anita Kamilah, Hesti Dwi Astuti, Grace E. Tambun, Ajeng Permana http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Study Atas Putusan No 254/PID.B/2017/PN LLG Kepemilikan Senjata Tajam di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
This research was conducted at the Lubuk Linggau District Court, South Sumatra. This study aims to examine and analyze the legal rules on criminal acts without the right to carry sharp weapons in the Musi Rawas Lubuk Linggau area. The method used in this study is a normative legal research method that is descriptive analysis, namely research conducted by examining library materials (secondary data) or library legal research. The types and sources of data used in this study are Types of data, Data sources and, data collection techniques used in this study using library research. Based on the research results, in terms of ownership of sharp weapons, anyone without exception can be punished in this case, and when is a person declared as a perpetrator of the crime of ownership of sharp weapons as written in the rules as regulated and threatened with criminal penalties in Article 2 paragraph (1) of Law/drt/No.12 of 1951. Like the case study discussed in this case, the case of "Without the Right to Carry Sharp Weapons" is proven written in article two, it is explained that anyone who without the right brings into Indonesia, makes, receives, tries to obtain it, hands over or tries to hand over, controls, carries, has a stock of it or has in his possession, stores, transports, hides, uses or removes from Indonesia a weapon for striking, stabbing, or stabbing weapon (slag, steek of stoot wapen), is punished with a maximum prison sentence of ten years. The conclusion in this case is that anyone who does not have a permit to own sharp weapons and has no relationship with his work is declared to have committed the crime of possessing sharp weapons without a permit. .That in the case of possession of sharp weapons without a permit, it basically must be further investigated in order to fulfill the elements of justice from various parties, namely the judge's consideration must look at two sides, which in this case the consideration should no longer look at what kind of unrest is a threat to residents so that the defendant is reported, and see what caused the defendant to carry a sharp weapon on the grounds of being on guard. Because if we look at it now, the increasing number of crimes that occur makes self-protection necessary. Keywords: Sharp Weapons, Lubuk Linggau District Court
Copyright (c) 2025 Apriansyah Apriansyah, Romli Romli, Hambali Yusuf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Polemik Penataan Kota: Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Relokasi Warga Bantaran Sungai Banjir Kanal Kota Semarangdalam Proyek Normalisasi
Semarang City's East Flood Canal (BKT) normalisation project aimed at flood control caused polemics when it led to the eviction of 97 families in Tambakrejo without proper relocation first. Despite an agreement facilitated by Komnas HAM in 2018 that the eviction would not be carried out until replacement housing was available, the facts on the ground showed a violation of the agreement. This phenomenon reflects the conflict between the legality of government action and the social rights of the urban poor. This research aims to review the juridical aspects of the implementation of relocation of riverbank residents in the BKT normalisation project, as well as to assess the suitability of the policy with the principles of responsive spatial law and social justice. The approach used is normative juridical with a review of laws and regulations, legal decisions, official documents, and analysis of media coverage. The results show that although the eviction action has a legal basis in Semarang City Regional Regulation No. 5/2017 on Public Order, its implementation does not consider the right to housing and procedural justice for affected residents. The government emphasises repressive rather than dialogical and solution-based approaches. The conclusion of this research states that the enforcement of spatial planning law in Semarang City has not fully reflected the principle of responsive law as idealised by Nonet and Selznick. A reformulation of urban planning policy that integrates legality with social justice is needed to protect the rights of the urban poor affected by relocation. Keywords: Canal Flood; Agrarian Law; Social Justice; River Normalisation; Forced Relocation.
Copyright (c) 2025 Dedy Suwandi, Acel Novrikar http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perampokan Dikabupaten Muara Enim Analisis Putusan No 137/PID.B/2018/PN MRE
This research was conducted in Muara Enima District, South Sumatra. This research aims to explain what causal factors are the reasons for acts of violence against women. Explaining the forms of crime that occurred in cases in the Tanjong Terang Muara Enim village area. Explain the impact felt by the victims of robbery and allowing accidents to occur. The method used in this research is the Normative Juridical research method, Data Collection Techniques in legal research using Library Research. Based on the results of the research, basically the defendant has carried out legal responsibility for the defendant's sentence, in this case the defendant was punished under Article 365, but the sentence for the defendant was too light considering Article 365 paragraphs 1 and 2 of the existence of an aggravating crime which means the defendant must be sentenced longer. again, namely more than two years and eight months according to the judge's decision. The judge's consideration in this case is only on material losses by the victim, without considering that the criminal committed two criminal acts at once, which basically does not have an alternative charge there, but can be punished with two crimes at once. Keywords: Criminal, Criminal, Robbery.
Copyright (c) 2025 Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tujuan Penulisan ini adalah untuk menganalisa mekanisme serta kendala atas PTDH dari dinas anggota Polri di Jawa Tengah. Penegakkan disiplin anggota Polri diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002, PP Nomor 1 Tahun 2003,dan PerkapolriNo.Pol. 7 Tahun 2006. Penulisan ini lebih fokus kepada PTDH anggota Polri Jawa Tengah. Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait PTDH. Pendekatan Penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Hasil Penulisan ini: 1) Mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jawa Tengah: dilakukan penyelidikan, dan penyidikan, pemeriksaan perkara, dibuat berita acara pemeriksaan, dibuat berita acara pemeriksaaan (BAP), dilakukan persidangan, Komisi Kode Etik Profesi memutuskan perkara, tersangka/terpidana menerima dan menjalani sanksi putusan, 2) Kendala atas mekanisme PTDH dari dinas anggota Polri di Jawa Tengah: peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai, seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri, sulit memperoleh keterangan dari saksi dari masyarakat dan tidak ada sangksi hukum bagi saksi bila tidak memenuhi panggilan, pada umumnya istri anggota polri tidak berani melaporkan suaminya yang melakukan pelanggaran kode etik tidak ada upaya paksa seperti proses pidana untuk panggilan terhadap terduga pelanggar apabila ia tidak hadir, faktor Psikologis bagi pimpinan selaku Ankum untuk menvonis PTDH bagi anggota yang melanggar Kode Etik Polri.
Copyright (c) 2023 Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci)
Artikel ini akan memfokuskan kajian dan pembahasan mengenai rujuk di luar Kantor Urusan Agama (KUA), dengan kasus-kasus yang terjdi di masyarakat yang membahas bagaimana praktik dari pelaksanaan rujuk di luar KUA di Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Selanjutnya penelitian ini juga akan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Kajian penelitian ini menemukan bahwa pada salah satu desa di Kabupaten Kerinci dalam proses pelaksanaan rujuk masih belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, sebab pelaksanaan rujuk yang dilakukan merupakan cara yang tidak sesuai berdasarkan Peraturan tentang Perkawinan di Indonesia. Hal ini masih terjadi di masyarakat karena berlandaskan terhadap tradisi terdahulu, yakni hanya dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang tanpa paksaan. Namun tanpa memikirkan akibat yang mungkin terjadi jikalau rujuk tersebut tidak dicatatkan hal ini disebabkan oleh tradisi serta ketidaktahuan masyarakat tentang aturan yang mengatur masalah rujuk.
Copyright (c) 2024 Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)