Kajian terhadap Batas Usia Calon Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024: A Study on the Age Limit Requirement for Regional Head Candidates Following the Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024

Muhammad Naufal Syutan Firmansyah; Muhammad Junaidi; Albertus Heru Nuswanto

doi:10.26623/humani.v16i1.14506

Authors

Muhammad Naufal Syutan Firmansyah Fakultas Hukum, Universitas Semarang
Muhammad Junaidi Magister Hukum, Universitas Semarang
Albertus Heru Nuswanto Fakultas Hukum, Universitas Semarang

DOI:

https://doi.org/10.26623/humani.v16i1.14506

Keywords:

Calon Kepala Daerah, Batas Usia, Putusan Mahkamah Konstitusi

Abstract

Regional Head Elections are key to carrying out the people's will in Indonesia’s democracy. Candidates must meet several requirements, including a minimum age. This study examines the legal basis for the age rule for regional head candidates, based on Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XXII/2024, the judges' reasoning, and its implications for legal certainty in elections. The main question is whether candidates must meet the age requirement when registering or when taking office. Using a normative legal method, this study finds that the Constitutional Court decided the age requirement must be met when the General Election Commission sets the candidates. This strengthens legal certainty, maintains election rules, and protects democracy. The age rule is considered constitutional and fair if it has a clear legal basis. This decision gives clearer legal guidance to those organizing, joining, or making laws for future elections.

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi konstitusional di Indonesia yang mensyaratkan terpenuhinya ketentuan administratif dan substantif bagi setiap calon kepala daerah, termasuk ketentuan mengenai batas usia minimum pencalonan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum syarat usia calon kepala daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, mengkaji pertimbangan hukum hakim konstitusi, serta menelaah implikasi putusan tersebut terhadap kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini terletak pada penentuan titik waktu pemenuhan syarat usia calon kepala daerah, yakni apakah syarat tersebut harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon atau pada saat pelantikan calon terpilih. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi putusan melalui analisis terhadap norma hukum, doktrin, serta ratio decidendi Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan pemenuhan syarat usia minimum calon kepala daerah harus telah terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai bentuk penegasan asas kepastian hukum, keseragaman norma pencalonan, serta integritas proses demokrasi elektoral. Pembatasan usia tersebut dinilai sebagai pembatasan yang sah secara konstitusional dan tidak bertentangan dengan hak warga negara untuk dipilih sepanjang ditujukan untuk kepentingan hukum yang legitimate. Dengan demikian, putusan ini memperkuat konsistensi penafsiran norma hukum pemilu serta memberikan landasan yuridis yang lebih tegas bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilihan, dan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan pencalonan kepala daerah di masa mendatang.

Author Biography

Muhammad Junaidi, Magister Hukum, Universitas Semarang

Scopus ID : 57219343042

References

Alamsyah, Alamsyah, Agung Hermansyah, Harul Surya Fernanda, and Irwan Triadi. “Politik Hukum Tentang Syarat Usia Pasangan Calon Kepala Daerah (Studi: Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024).” Jurnal Hukum Lex Generalis 5, no. 10 (2024).

Azzahra, Meuthiara, Lusy Liany, and Amir Mahmud. “Disparitas Putusan Mahkamah Agung Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Syarat Minimal Usia Calon Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024).” ADIL: Jurnal Hukum 16, no. 1 (2025): 85–109. https://doi.org/10.33476/ajl.v16i1.5515.

Bhakti, Teguh Satya. “Kepastian Hukum Dalam Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Terkait Inkonsistensi Putusan, Batas Waktu Pengujian, Dan Implikasi Pembatalan Undang-Undang.” Jurnal Ilmiah Global Education 6, no. 4 (2025): 2859–70. https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4693.

Chawarazmi, Zamachsyari. “Partai Garuda Ungkap Alasan Gugat Syarat Usia Kepala Daerah Di Pilkada.” Kumparan.Com, 2024.

DA, Ady Thea. “Pakar: Putusan MA Soal Syarat Usia Kepala Daerah Sangat Tidak Wajar.” Hukumonline.com, 2024.

Gultom, Mangara Maidlando. “Analisis Yuridis Terkait Penentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dan Calon Wakil Kepala Daerah: Studi Kasus Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024.” Jurnal de Jure 16, no. 2 (2024). https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v16i2.989.

Gunawan, Muhmammad Safaat, and Nurul Mujahidah. “Dinamika Pemilihan Kepala Daerah: Menilik Putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Dan Peraturan KPU RI.” Jurnal Al Mutsla 6, no. 2 (2024): 358–87. https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2.1240.

Haryono, Eko, Siti Suprihatiningsih, Damar Septian, Joko Widodo, Ali Ashar, and Sariman Sariman. “New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Di Perguruan Tinggi.” Jurnal Ilmiah An-Nuur 14, no. 1 (2024). https://doi.org/10.58403/annuur.v14i1.391.

Hendriawan, Aswin, Mukhlis Mukhlis, and Yusrizal Yusrizal. “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah.” Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 5, no. 2 (2025): 2196–2211. https://doi.org/10.53363/bureau.v5i2.717.

Kadir, Zul Khaidir. “KUHP Baru Indonesia Dan Prinsip Legalitas: Apakah Kepastian Hukum Masih Menjadi Fondasi?” Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2026). https://doi.org/10.58540/jih.v2i2.1252.

Kanantha, Adiel Muhammad, and Ferry Edwar. “Indepensi Pengadilan Pajak Ditinjau Dari Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945.” Reformasi Hukum Trisakti 4, no. 3 (2022): 519–28. https://doi.org/10.25105/refor.v4i3.13828.

Kurniawan, Anfal. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah.” Semarang Law Review 5, no. 2 (2024): 211–20. https://doi.org/10.35719/rch.v4i2.269.

Lubis, Muhammad Ridwan. “Analisis Kualitatif Dampak Hukum Pidana Terhadap Masyarakat.” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik 4, no. 4 (2024): 542–48. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.1973.

Lutfiadi, Lutfiadi, Noer Dini Camelia, Win Yuli Wardani, Febrina Heryanti, and Sapto Wahyono. “Limiting The Age For Candidates Of Public Officials Viewed By Human Rights And Moral Perspective.” Legal Brief 13, no. 2 (2024): 326–34. https://doi.org/10.35335/legal.v13i2.982.

Mayanita, Ulfa, and Riki Zulfiko. “Studi Normatif: Efektivitas Dan Keadilan Sosial Dalam Peraturan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia.” Doktrina: Journal of Law 7, no. 2 (2024). https://doi.org/10.31289/doktrina.v7i2.11948.

Mustajib, Mustajib. “Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilu Dan Pilkada: Antara Idealisme Konstitusi Dan Praktik Politik Uang.” Pemuliaan Keadilan 2, no. 3 (2025): 136–51. https://doi.org/10.62383/pk.v2i3.1041.

Padang, Michael Adyhaksa, Billi J. Siregar, and Rosmalinda Rosmalinda. “Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.” LOCUS: Jurnal Konsep Ilmu Hukum 4, no. 2 (2024): 64–71. https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348.

Pradana, Alvin Syahar. “Legal Reasoning Hakim Tentang Syarat Usia Pencalonan Kepala Daerah Dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024).” Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2025.

Ramdhani, Dadan. “Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024.” Universitas Islam Indonesia, 2022. https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586.

Razi, Muhammad Fahrur. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/Puu-Xxi/2023 Atas Judicial Review Pasal 280 Ayat (1) Huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” Unicersitas Malikussaleh, 2025.

Rivaldi, Moh. “Batas Usia Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden (Analisis Perbandingan Pengangkatan Hukum Islam Dan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023).” Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2025.

Rohman, Rohman. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Demokrasi Di Indonesia.” Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik 2, no. 3 (2025): 100–112. https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i3.1020.

Rulfani, Saharin Al. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Dari Interpretasi Hukum.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025.

Soebagiyo, Aliefya Dini Azzahra, and Khalid Khalid. “Analisis Putusan MA No. 23P/HUM/2024 Terhadap Batas Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Siyasah Qadhaiyah.” Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 2 (2025): 1–17. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.1056.

Syafrizal, Syafrizal, Fikri Aulia Akmal, and Sunardi Purwanda. “Human Rights Review on Age Limitation of Candidates for Regional Heads Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024.” AMSIR Law Journal 6, no. 1 (2024). https://doi.org/10.36746/alj.v6i1.590.

Umam, Muhammad Khoirul. “Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Wakil Presiden Di Indonesia.” Law, Development & Justice Review 8, no. 3 (2025): 236–53. https://doi.org/10.14710/ldjr.8.2025.236-253.

Utama, Dendy Derajat, Didik Suhariyanto, and Puguh Aji Hari Setiawan. “Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Bupati Dan Walikota Sebagai Kepala Pemerintah Daerah.” Innovative: Journal Of Social Science Research 3, no. 4 (2023): 7203–18.

Wahyu, Titin Herawati, and Qorizha Islamiah Ningrum. “Penurunan Ambang Batas (Threshold) Pencalonan Kepala Daerah Tahun 2024 Terhadap Fenomena Kotak Kosong.” Jurnal Wetgeving 1, no. 1 (2026): 43–66. https://doi.org/10.56013/wetgeving.v1i1.5166.

Wijaya, Andika Wisnu, Galang Asmara, and Riska Ari Amalia. “Disharmonisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Putusan Mahkamah Agung Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah.” Jurnal Diskresi 4, no. 2 (2025). https://doi.org/10.29303/h2btbw62.