ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM DALAM KERANGKA PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI
DOI:
https://doi.org/10.26623/kdrkm.v1i2.2886Abstract
Artikel ini membahas terkait dengan hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dan berfokus kepada kegiatan dalam sektor keuangan dengan adanya pengalokasian dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) ke daerah. DBH merupakan bagian dari dana perimbangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Secara umum, pelaksanaan alokasi DBH dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka menyelenggarakan desentralisasi. Dengan adanya aliran dana yang dibagi oleh pusat ke daerah melalui dana bagi hasil, daerah secara aktual menjadi lebih berkembang dan memiliki modal untuk melakukan penggalian potensi dari sektor SDA yang ada di daerah tersebut. Dalam artikel ini juga akan dibahas mengenai keterkaitan topik dengan Teori Desentralisasi.
Kata kunci : desentralisasi, dana bagi hasil, sumber daya alam.
References
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Buku
Davey, K. J. Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga. Jakarta: UI Press, 1988
RDH Koesoemahatmadja, Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan di Indonesia. Bandung: Bina Cipta, 1979
Titik Triwulan, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2010
Jurnal
Adissya Mega Christia dan Budi Ispriyarso, Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia, Jurnal Law Reform, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2019.
Ahmad Nurkhayat ,Muhammad Firdaus, dan Sri Mulatsih, Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan di Indonesia, Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Volume 10 Nomor 1, Juni 2018
Hendra Kusuma, Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Volume 9 Nomor 1, Februari 2016.
Mandala Harefa, Hubungan Dana Bagi Hasil dengan Penerimaan Daerah dan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Volume 9 Nomor 2, Desember 2018.
Lain-Lain
Kementrian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Diakses melalui website http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=31
Tatot Hendrasto, Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi terhadap Pertum buhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Regional Riau. Universitas Indonesia Librariy UI Tesis
