Penyuluhan Dan Konsultasi Hukum Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di SMA Muhammadiyah Kota Kupang 217 204
DOI:
https://doi.org/10.26623/d0z72427Abstract
Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak besar pada anak dan remaja. Sekolah sebagai ruang pendidikan justru sering menjadi lokasi terjadinya kekerasan dalam bentuk verbal, fisik, maupun digital, sehingga edukasi hukum menjadi sangat penting. Untuk itu, tim dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana melaksanakan penyuluhan hukum di SMA Muhammadiyah Kota Kupang guna meningkatkan pemahaman siswa, guru, dan tenaga kependidikan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Materi diberikan secara panel oleh narasumber dari bidang Hukum Acara melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab, serta studi kasus. Peserta juga diberi kesempatan berkonsultasi terkait persoalan yang pernah dialami, dengan pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian berbasis pemulihan korban. Kegiatan ini memperkuat pemahaman peserta mengenai UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Siswa dan guru menunjukkan antusiasme tinggi, terlihat dari interaksi aktif selama kegiatan berlangsung. Mereka mengaku lebih memahami cara mengenali, mencegah, dan menindaklanjuti kekerasan seksual di sekolah. Kegiatan ini dinilai sangat bermanfaat dan diharapkan dapat terus dilaksanakan di sekolah-sekolah lain untuk memperluas edukasi dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
Downloads
References
Hurlock, Elisabeth. (1980). Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta: Erlangga
Soejono Soekamto. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penegakkan Hukum, Rajawali
Pers, Jakarta.
Tungga, I.A.T. (2011) Model Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polresta Kupang Kota, Laporan Penelitian.
Kementerin Negara Pemberdayaan Perempuan RI. (2005). Modul Pelatihan Pelatih Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI), Jakarta.
Marlina. (2010). Diversi dan penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum.
UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
UU Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2oo2 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
The Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victim Of Crime And Abused Of Power (PBB 1985)
