INTERKONEKSI APLIKASI ADMINISTRASI PERKANTORAN  DENGAN APLIKASI PELAYANAN PERIJINAN PEMERINTAH DAERAH

Oktavie Fresiliasari; Yohanes Suhardjo

doi:10.26623/slsi.v21i4.7749

INTERKONEKSI APLIKASI ADMINISTRASI PERKANTORAN DENGAN APLIKASI PELAYANAN PERIJINAN PEMERINTAH DAERAH

Oktavie Fresiliasari, Yohanes Suhardjo

Abstract

This study aims to determine whether it is necessary to design and implement the interconnection of office administration applications (Srikandi) with licensing service applications (SiCantik Cloud). This research is classified as case study research which is qualitative research. Research data was collected using in-depth interviews, direct observation and documentation methods. To test the credibility of the data, a triangulation test was carried out. The results of this study indicate the need to design and implement the interconnection of the Srikandi application with the SiCantik Cloud application at the One-Stop Integrated Investment and Licensing Service, Sorong Regency.

Keywords

Interconnection; Srikandi; SiCantik Cloud.

Full Text:

PDF

References

Arikuntoro, S. (2002). Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Denhardt, Janet V. and Denhardt, Robert B. (2013). Pelayanan Publik Baru dari Manajemen Steering ke Serving. (Terjemahan dari judul asli: The New Public Service). New York: M.E.Sharpe.

Harma, U. (2021). Pengantar Manajemen Publik. Khalifah Mediatama.

Indrajid, Richardus Eko. (2004). Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital). Yogyakarta: ANDI.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika).

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.

Irwanto. (2006). Focus Group Discussion. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Ismaya, N., Mustafa, L. O., & Jopang. (2021). Kualitas Pelayanan Publik. Qiara Media.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Infromasi dan Komunikasi Nasional.

Moleong, L.J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nurdin, I. (2019). Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik). In Journal Artikel. Media Sahabat Cendikia.

Peraturan Bupati Sorong Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong.

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 2).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221).

Polit, D. & Beck, C. (2004). Nursing research: Principle and methods. (7th edition). Philadelphina: J.B. Lippincott Company.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonom Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Wijaya, C., & Rifa’i, M. (2016). Dasar Dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efesien. In S. Syarbaini (Ed.), Perdana (Tahun 2016). Perdana Publishing.

Xenia Papadomichelaki, G. M. (2012). E-Govqual: A Multiple Item Scale For Assesing E-Government Service Quality. Government Information Quarterly. Pp. 98-109.

DOI: http://dx.doi.org/10.26623/slsi.v21i4.7749