Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pembangunan Infrastruktur

Wahyu Nugroho, Kukuh Sudarmanto, Soegianto Soegianto, Zaenal Arifin

Abstract


This research aims to analyze the use of the right of inquiry by the Regional People's Representative Council (DPRD) in Indonesia's state governance, particularly in overseeing infrastructure development in Sleman Regency. The urgency of this research lies in the need to strengthen the supervisory function of the Regional House of Representatives (DPRD) to ensure the effectiveness and transparency of regional development. The novelty of this research focuses on optimizing the role of the DPRD through a normative juridical approach and an in-depth analysis of the implementation of oversight functions involving the right of inquiry. This research uses a normative juridical method by examining legislation, literature, and empirical data related to the implementation of the DPRD's supervisory function. The research results show that the DPRD's oversight of infrastructure development in Sleman Regency has been effective, supported by adequate regulations, the commitment of DPRD members, as well as budgetary support, and the enhancement of human resource capacity through training. In addition, the harmonious relationship between the DPRD and the executive, as well as community participation, also strengthens the oversight. This research concludes that the optimization of the DPRD's supervisory function can be achieved through preventive and repressive oversight, both directly and indirectly, as well as across sectors. With effective oversight, it is hoped that development in Sleman Regency can proceed more transparently, accountably, and in accordance with the needs of the community without deviations that harm the state.




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam tata kelola negara Indonesia, khususnya dalam pengawasan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sleman. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memperkuat fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan efektivitas dan transparansi pembangunan daerah. Kebaruan penelitian ini terfokus pada optimalisasi peran DPRD melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis mendalam terhadap implementasi fungsi pengawasan yang melibatkan hak angket. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, dan data empiris terkait pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sleman telah berjalan baik, didukung oleh regulasi yang memadai, komitmen anggota DPRD, serta dukungan anggaran dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan. Selain itu, hubungan harmonis antara DPRD dan eksekutif serta partisipasi masyarakat turut memperkuat pengawasan.Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi fungsi pengawasan DPRD dapat dicapai melalui pengawasan preventif dan represif, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta lintas sektor. Dengan pengawasan yang efektif, diharapkan pembangunan di Kabupaten Sleman dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa penyimpangan yang merugikan negara.

Keywords


Development; Infrastructure; Monitoring; Infrastruktur; Pembangunan; Pengawasan

Full Text:

PDF

References


Anam, Syaiful, and Khairil Anwar, ‘Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan Publik’, Reformasi, 10.1 (2020), 61–69

Ayu, Nurrizha, and Asep Nurjaman, ‘Implementasi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)’, Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 21.1 (2022), 59–69

Bahmid, Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin;, Metode Penelitian Hukum (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024)

Halifah, Sindiarni, Tity Kusrina, and Munthoha Nasuha, ‘Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Pekalongan’, Jurnal CIVET, 1.1 (2022), 30–37

Hauralya Salsabilla, Lyndia Aziza Shafarosa, Maulika Rahmatulaili, Shahla Eliza Nurhidayah, and Ivan Darmawan, ‘Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan’, Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 1.3 (2024), 284–96

Henni, Muchtar, ‘Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia’, Humanus, 14.1 (2015), 80–91

Kusumah, Riva Rachmi, and Syamsul Bahri Siregar, ‘Penguatan Fungsi Pengawasan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Efektifitas Peraturan Daerah’, Jurnal Yustisia, 8.2 (2022), 182–96

Litualy, Jurgen R., and Agustinus Nindatu, ‘Kajian Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah’, Jurnal Kewarganegaraan, 7.2 (2023), 2195

Maha Shania Tara Gusmoi, Siti Soleha, Gina Mardiana, and Regi Refian Garis, ‘Peran Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Terhadap Peraturan Daerah’, Public Sphere Review, 2.2 (2023), 62–73

Muhamad Chabib Faturrohman, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin, ‘Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah’, Journal Juridisch, 1.1 (2022), 10–19

Muhammad Iqbal N, Randy Aulia N, and M Rafly Ashari, ‘Implementasi Pengawasan Legislatif (Pengawasan Terhadap Kebijakan Infrastruktur Jalan Provinsi Tahun 2020)’, Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8.2 (2022), 303–16

Mukhafi, Syahrol, Haura Atthahara, Kariena Febriantin, Pemerintah Daerah, and Good Governance, ‘Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Terhadap Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan’, Community Development Journal, 4.6 (2023), 13514–17

Pangandaran, Di Kabupaten, and Solihudin Solihudin, ‘Optimalisasi Pengawasan Oleh DPRD Dalam Pelaksanaan Pembangunan’, 2.3 (2023)

Pembangunan, Terhadap, Infrastruktur Di, Anton Styo, Wibowo Sunarto, Puji Lestari, Prodi Pendidikan, and others, ‘Unnes Civic Education Journal’, 2.2 (2013)

Purnama, Taufiq Yuli, Sigit Sapto Nugroho, and Mudji Rahardjo, ‘Penerapan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Baik’, Yustisia : Jurnal Ilmiah Hukum, 9.1 (2023), 59–67

Rajagukguk, Pandapotan, Siharlon Simbolon, Maurice Rogers, and Herdi Munthe 4), ‘Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah’, Jurnal Diktum, 1.1 (2022), 42–55

Saleh, M, A Khair, S Sarkawi, and ..., ‘Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD’, Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora, 7.1 (2021), 14–20

Sari Dilapanga Alden Laloma Very Londa, Chantika Y, Efektifitas Fungsi Pengawasan Pembangunan Oleh DPRD Kabupaten Bolaag Mongondow

Wicaksono, Dian Agung, ‘Implikasi Re-Eksistensi Tap Mpr Dalam Hierarki Peraturan Perundang- Undangan Terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum Yang Adil Di Indonesia’, Jurnal Konstitusi, 10.1 (2016), 143

Yanti, Nursantri, and Ridayanti, ‘Jurnal Ilmu Kompuer, Ekonomi Dan Manajemen’, Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM), 2.1 (2022), 1272–81




DOI: http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i3.8371

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2024 JURNAL USM LAW REVIEW

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Jurnal USM LAW REVIEW : Journal Law published by Magister Hukum Universitas Semarang is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License.