Kebijakan Strategi Investasi Daerah Kabupaten Sorong

Oktavie Fresiliasari; Yohanes Suhardjo

doi:10.26623/slsi.v22i3.9513

Kebijakan Strategi Investasi Daerah Kabupaten Sorong

Oktavie Fresiliasari, Yohanes Suhardjo

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan investasi daerah yang sebaiknya diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong dalam rangka meningkatkan investasi daerah di Kabupaten Sorong. Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara mendalam, teknik observasi langsung dan teknik dokumentasi. Pengujian kredibilitas data menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan strategi investasi daerah yang sebaiknya diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong yaitu a. Kebijakan Strategi Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten Sorong dengan Provinsi Papua Barat Daya dan Penyediaan Sarana Energi, Listrik, Air dan Pos Telekomunikasi; b. Kebijakan Strategi Mengurangi biaya transaksi dan praktik biaya tinggi, Memperbaiki kebijakan investasi yang bersifat nondiskriminatif dan Merumuskan sistem insentif; c. Kebijakan Strategi Menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum, memperbaiki sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan antara pusat dan daerah terutama dalam pengembangan dan operasionalisasi investasi usaha, membentuk dan memberdayakan lembaga fasilitasi dan promosi investasi, dan menyusun sistem dan prosedur investasi yang jelas, pengembangan pola kemitraan antara UMKM serta koperasi dengan Usaha Skala Besar, Kebijakan permodalan, Kebijakan pengembangan manajerial, Kebijakan pengembangan kewirausahaan, Kebijakan pengembangan wadah kelompok usaha; dan e. Kebijakan strategi pembangunan kawasan investasi prioritas.

Full Text:

PDF

References

Arikunto, S. (2002). Prosedur penelitian : Suatu pendekatan praktek. Edisi revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Cameron, Gordon C. (1968). Regional Economic Development: The Federal Role. Scottish Journal of Political Economy. 17-1, 19-68.

Denhardt, Janet V. and Denhardt, Robert B. (2013). Pelayanan Publik Baru dari Manajemen Steering ke Serving. (Terjemahan dari judul asli: The New Public Service). New York: M.E.Sharpe.

Harma, U. (2021). Pengantar Manajemen Publik. Khalifah Mediatama.

Ismaya, N., Mustafa, L. O., & Jopang. (2021). Kualitas Pelayanan Publik. Qiara Media.

Kasarda, J. D. (2008). The Evolution of Airport Cities and the Aerotropolis. Dalam J. D. Kasarda, Airport Cities, The Evolution. London: Insight Media.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.

Leebov, W., Vergare, M. and Scott, G. (1990). Patient satisfaction: a guide to practice enhancement. Medical Economics Books.

Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. (2005). Qualitative Data Analysis (terjemahan). Jakarta : UI Press.

Wahed, Muhammad, Primandhana, Wiwin Priana. (2020). Strategi Percepatan Investasi Kota Surabaya. Jurnal Economic Resources (JER) Vol. 2 No. 2 Maret 2020. ISSN: 2620-6196.

Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Putra, Juniawan Mandala & Mahadewi, Erlina Pupitaloka. (2021). Strategi Peningkatan Investasi Pada Provinsi Kalimantan Utara Setelah Pemekaran Wilayah Tahun 2012. Jurnal JDM Vol. 4 No. 2 September 2021.

Peraturan Bupati Sorong Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong.

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 2).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221).

Perroux, Francois. (1950). Economic Space, Theory and Aplication, Quarterly Journal of Economics, vol. 64.

Polii, C. D., Kaawoan, J. E., & Rachman, I. (2021). Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Mempromosikan Potensi Investasi di Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Governance Vol. 1 No. 1 2021. ISSN: 2088-2815

Polit., F.D., & Beck, T., C. (2004). Canadian Essential of nursing Research. Lippncott Williams & Wilkins.

Saputra, Erwin Aditya. (2023). Strategi Peningkatan Investasi Melalui Analisis Sektor Unggulan. Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK Vol. 19 No. 2 Desember 2023 Hal 155-168.

Scott, J.D, S.H. Rewoldt., dan M.R. Warshaw. (1987). Strategi Promosi Pemasaran. Jakarta: Bina Aksara.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatig, dan R&D, penerbit Alfabeta,Bandung.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonom Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Vindiana, Afina Putri, Puspita, Mutiara Eka & Widayani, Katri. (2022). Strategi Promosi Untuk Meningkatkan Investasi di Kabupaten Lebak. Jurnal Manajemen dan Bisnis Kreatif Vol. 8 No. 1 2022. P-ISSN: 2528-0597 E-ISSN: 2580-5428.

DOI: http://dx.doi.org/10.26623/slsi.v22i3.9513