Keabsahan dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi

Zaenal Arifin, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Reiska Hendristianto, Miftah Arifin

Abstract


The study aims to analyze the validity and legal protection of partnership agreements in construction services. A construction service job will require legality in the form of an agreement between the parties, namely the employer and the service provider. This research provides information on how to Arrange a construction services partnership agreement. This research uses normative juridical research methods. The result of this study is that to avoid deviations in the process of drafting a partnership agreement, it should be necessary to involve the opinions of experts in the hukkum profession such as Notaries or Advocates. The existence of a partnership agreement as an effort to protect the law. The validity of the construction services partnership agreement that the necessity of the partnership agreement must be made in writing and not contrary to the applicable rules. The ideal partnership  agreement is a balanced agreement in containing the rights and obligations of the parties. The form of partnership agreement that is often used in construction services is in the form of sub-contract and join operating cooperation (KSO).

Penelitian bertujuan untuk menganalisis mengenai keabsahan dan perlindungan hukum perjanjian kemitraan di jasa konstruksi. Suatu pekerjaan jasa konstruksi akan membutuhkan legalitas berupa perjanjian daiantara para pihak yaitu pemberi kerja dan penyeida jasa. Penelktian ini memberikan informasi tentang bagaimana Menyusun suatu perjanjain kemitraan jasa konstruksi. Penelitian ini  menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu bahwa untuk menghindari adanya penyimpangan dalam proses penyusunan perjanjian kemitraan sebaiknya perlu melibatkan pendapat dari para ahli profesi hukkum seperti Notaris atau Advokat. Adanya perjanjian kemitraan sebagai upaya perlindungan hukum. Keabsahan perjanjian kemitraan jasa konstruksi bahwa keharusan perjanjian kemitraan harus dibuat secara tertulis dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Perjanjian kemitraan yang ideal adalah perjanjian seimbang dalam memuat hak dan keawajiban para pihak. Bentuk perjanjian kemitraan yang sering digunakan di jasa konstruksi yaitu yang berbentuk sub kontrak dan kerja sama operasi (KSO).

 

 

 


Keywords


Construction Services; Validity; Partnership Agreement; Jasa Konstruksi; Keabsahan; Perjanjian Kemitraan

Full Text:

PDF

References


Efendi, Jonaedi. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Fajarini, Dea Putri. Subkontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mimbar Keadilan 12, no. 1 (2019): 67 84. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2168.

Haryadi, Febri. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Pemilihan Subkontraktor Dan Pengaruhnya Terhadap Waktu Pelaksanaan. Syntax Idea 3, no. 2 (2021): 6.

Lalu, Husni. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Rajawali Pers, 2014.

Lodewyk, Albert, and Sentosa Siahaan. Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Transaksi Elektronik. Journal Of Constitution Review 1, no. (1) (2022): 24 32.

Maulana, M Arif, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Zaenal Arifin, and Soegianto Soegianto. Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 208 25. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369.

Miranda Sari, Mitha. Kedudukan Dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Sub Kontraktor Pada Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kenotariatan Repertorium 4, no. 2 (2015): 5.

Muhendra, Hery, and Sawarni Hasibuan. Seleksi Sub-Kontraktor Proyek Konstruksi Jalan Layang. Jurnal Manajemen Transportasi Dan Logistik 05, no. 01 (2018): 43 54. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.54324/j.mtl.v5i1.

Pembangunan Infrastruktur Masif Di Era Kabinet Indonesia Maju. Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022. https://www.kominfo.go.id/content/detail/44406/pembangunan-infrastruktur-masif-di-era-kabinet-indonesia-maju/0/berita_satker.

Rachmaniyah, Shinta, and Dipo Wahyoeno. Perjanjian Baku Yang Memuat Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 2, no. 2 (2022): 714 24. https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.100.

Safira, Afifah, An-an Chandrawulan, and Pupung Faisal. Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Selama Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia. Jurnal Hukum Doctrinal 6, no. 1 (2021): 103 17.

Simanjuntak, Johan Oberlyn, Bartholomeus Bartholomeus, Salomo Simanjuntak, Partahi Lumbangaol, and Astri Agnes. Analisa Kontrak Proyek Konstruksi Di Indonesia. Jurnal Visi Eksakta (JVIEKS) 2, no. 2 (2021): 205 14.

Sujoko, Ajik. Permasalahan Subkontrak Pada Pekerjaan Konstruksi Di Pemerintah. Administrative Law and Governance Journal 2, no. 3 (2019): 413 35. https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.413-435.

Syamsiah, Desi. Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. Jurnal Inovasi Penelitian 2, no. 1 (2021): 327 32. https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.1443.

Utamya, Pradipty, Kartikasari Kartikasari, and Sari Wahjuni. Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Dan Notaris Terhadap Surat Kuasa Direksi Tentang Pembangunan Infrastruktur Pemerintahi. Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 2 (2020): 196 208.

Widyantoro, Vincentius. Perkembangan Prinsip Dan Tanggung Gugat Dalam Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi. Arena Hukum 13, no. 1 (2020): 157 80. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.9.

Young, B. K., Hosseini, A. and L ¦dre, O. Project Alliances And Lean Construction Principles. Annual Conference of the International Group for Lean Construction Boston ed. 24 th (2016).

Zaenal Arifin, Diah Sulistyani Ratna Sediati, and Soegianto Soegianto. Peningkatan Kemampuan Administrasi Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Bidang Jasa Konstruksi. Journal of Dedicators Community 4, no. 2 (August 2020): 141 51. https://doi.org/10.34001/jdc.v4i2.1097.

Zaenal Arifin, Soegianto, and Diah Sulistyani RS. Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi. Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020): 59 76. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134.




DOI: http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6095

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 JURNAL USM LAW REVIEW

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Jurnal USM LAW REVIEW : Journal Law published by Magister Hukum Universitas Semarang is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License.