Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan Atas Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Masa Pandemi Covid-19
Abstract
This study aims to examine the company's liability from a legal point of view for the cancellation of a certain time work agreement during the covid-19 pandemic. This study uses a normative juridical research method. Based on Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters, the spread of Covid-19 is designated as a National Disaster. This is also guided by Law Number 4 of 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases and Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. The cancellation of a certain time work agreement as a result of the CoviD-19 pandemic, namely termination of employment by employers during the Covid 19 pandemic. The Covid 19 pandemic is used as a Force Majeure reason for employers to terminate employment. Force Majeure can legally be used as an excuse by business actors to lay off their workers. This is as stated in Article 164 Paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban perusahaan jika ditinjau dari segi hukum atas terjadinya pembatalan perjanjian kerja waktu tertentu di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 ditetapkan sebagai Bencana Nasional. Hal ini juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Batalnya perjanjian kerja waktu tertentu akibat dari pandemi Covid-19, yaitu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pengusaha pada masa pandemi Covid 19. Pandemi Covid 19 dijadikan alasan force majeure bagi pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja. Force Majeure secara sah dapat dijadikan alasan oleh para pelaku usaha untuk melakukan PHK kepada pekerjanya. Hal ini sebagaimana disebut dalam Pasal 164 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
A.W.P., Dhimas Elham Maulana. Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Force Majeure Akibat Pandemi Covid-19. Jurist-Diction 4, no. 3 (2021): 949. https://doi.org/10.20473/jd.v4i3.26977.
Arie Setyo Dwi Purnomo, M Boy Singgih Gitayuda, Budi Hartono. Pandemi Covid 19 Sebagai Force Majeure Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Serta Dampak Perekonomian Indonesia. Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi 14, no. 2 (2021): 21 35.
Arifin, Miftah. Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (2020): 66. https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218.
Asyhadie, Zaeni. Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanannya Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
Hatane, Karina, Saartje Sarah Alfons, and Merlien Irene Matitaputty. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Masa Pandemi Covid-19. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 3 (2021): 265 75.
Ismi Hasanah, Dwi Aryanti Ramadhani. Pemenuhan Hak Pekerja Setelah Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Sebelum Dan Pada Saat Pandemi Covid-19. Gorontalo Law Review 4, no. 1 (2021): 20 32.
Kemenraker. Badai Pasti Berlalu, Panggil Kembali Pekerja Yang Ter-PHK Nanti. www.kemnaker.go.id, 2020.
Krista Yitawati, Anik Triharyani, Yuni Purwati. Perlindungan Hukum Pekerja Terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dalam Masa Pandemi Covid19. Yustisia Merdeka 7, no. 2 (2020): 106 16. https://doi.org/https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.112.
Liu, Elisabeth, and Retno Mawarini Sukmariningsih. Membangun Model Basis Penggunaan Teknologi Digital Bagi Umkm Dalam Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ius Constituendum 6, no. 1 (2021): 213. https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3191.
M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto. Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 208 25. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369.
Muslim, Moh. PHK Pada Masa Pandemi Covid-19. Esensi: Jurnal Manajemen Bisnis 23, no. 3 (2020): 357 70. https://doi.org/https://doi.org/10.55886/esensi.v23i3.218.
Sancoko, Aan Ahmad. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam UU N0 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Suatu Analis Maslahah Mursalah Dan Keadilan Pancasila. Jurnal USM Law Review 1, no. 2 (2018): 141. https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2249.
Soemadipadja, Rahmat S.S. Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian Yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force Majeure). Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
Soerjono Soekanto; Sri Mamudji. Peran Dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum. Jakarta: Pdhui, 1979.
Tampongangoy, Falentino. Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Indonesia. Lex Administratum 1, no. 1 (2013): 148.
Widiastiani, N S. Pandemi Covid-19: Force Majeure Dan Hardship Pada Perjanjian Kerja. Jurnal Hukum & Pembangunan 51, no. 3 (2021): 698 719. http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/3130.
Zaenal Arifin, Soegianto, Diah Sulistiyani RS. Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi. Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020): 59 76. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134.
DOI: http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4807
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 JURNAL USM LAW REVIEW
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Jurnal USM LAW REVIEW : Journal Law published by Magister Hukum Universitas Semarang is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
