LAND PROCUREMENT FOR PUBLIC INTEREST IN LOCAL GOVERNMENTS WITH SMALL SCALE

Miftah Arifin, Wijayono Hadi Sukrisno, Zaenal Arifin

Abstract


This study has purposes to find out how the mechanism of land procurement for the public interest in local governments, find out the obstacles and solve the problem of land procurement for the public interest on a small scale. Land procurement by the local government sometimes always collides with the stages of land procurement which is a very long process, but the land is needed immediately to support development. Small-scale land procurement is carried out on an area of no more than 5 hectares. Land procurement on a small scale for the public interest can be carried out without going through the determination of the location. The legal consequences are not being able to deposit compensation in court. This study uses a sociological juridical method, namely the discussion based on the provisions of the legislation. The results of this study are that the mechanism for land procurement for the public interest is carried out with accurate research and socialization so that the community understands the positive impact of development for the public interest and counseling so that the community understands the benefits of the project and participates in the success of project development for the public interest. Another obstacle in the implementation of land procurement is the existence of incomplete land ownership data or documents or no land ownership rights, the bureaucracy that guarantees legal certainty that the settlement of these obstacles is carried out with the active role of agencies that require land.


Keywords


Development; Land Procurement; Small Scale.

Full Text:

PDF

References


REFERENCES

Books

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek( Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2007)

Boedi Harsono, 2008 Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya , Djambata, Jakarta.

Roni Hanitjo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri ( Jakarta: Ghalia Indonesia 1990

Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Ekonomi, Sosial dan Budaya , (Jakarta: Kompas, 2008).

Sidharta Arief, Meuwissen, 2007, Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum , PT Refika Aditama, Bandung.

Journal

Ade Arif Firmansyah, Pembaharuan Substansi Hukum Pengadaan Tanah Yang Berkeadilan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum 16 (2), 2014.

Budi Irawan, Pengadaan Tanah Berdasarkan UU. No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Di Kabupaten Cilacap), Jurnal Idea Hukum 1(2) 2015.

Donna Okthalia Setiabudhi, Urgensi Pengaturan Pengadaan Tanah Skala Kecil Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Di Kota Manado , Lex et Societatis 4 (9), 2016.

F. Kristifani Haryanto & Hanafi Tanuwijaya, Pemindahan Rumah Ibadah dan Fasilitas Umum Akibat Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum , Jurnal Hukum Adigama 2 (1), 2019.

Hery Zarkasih., 2015. Pelaksanaan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya Di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah) . Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), 3 (2).

Putri Lestari, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunandemi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila, SIGn Jurnal Hukum 1 (2), 2020.

Rahayu Subekti, Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum , Yustisia 5 (2), 2016.

Setiyo Utomo, Problematika Proses Pengadaan Tanah , Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial 5 (2), 2020.

Widyarini Indriasti Wardani, Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum , Jurnal Hukum Dan Dianamika MAsyarakat 10(2), 2013.

Yusri Akbar Arobi, Isdiyana Kusuma Ayu, Benny Krestian Heriawanto, Pelaksanaan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum , Dinamika, Jurnal Ilmiah Hukum 27 (5), 2021.

Thesis

Citraningtyas Wahyu Adhie, Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Lingkar Kota Oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri , Skripsi, (Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), hlm. viii.

Legislation

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Perpres No. 40/2014 tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Perpres No. 148/2015 tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Perpres No.36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Perpres No.65/2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Perpres.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 ), tentang Ketentuan ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.




DOI: http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3711

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Miftah Arifin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Jurnal USM LAW REVIEW : Journal Law published by Magister Hukum Universitas Semarang is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License.