Kepastian Hukum Informasi Status Tanah dalam Sertifikat Elektronik bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah 0 0
DOI:
https://doi.org/10.26623/julr.v9i4.16039Keywords:
Informasi Status Tanah, Kepastian Hukum, Pengecekan Sertifikat, Sertifikat ElektronikAbstract
This study aims to analyze the legal certainty of land status information in the electronic land registration system and its implications for Land Deed Officials. The legal issue arises from the absence of specific regulatory clarity regarding the legal position, authoritative source, and accessibility of information indicating land use, such as rice field or residential land, after such information is no longer separately displayed in electronic land certificates. This study employs normative-empirical legal research using statutory and conceptual approaches. Juridical analysis constitutes the primary analysis, while empirical data obtained through semi-structured interviews with two Land Deed Officials in Sleman Regency and one in Blora Regency are used to examine the implementation of relevant norms in practice. The findings demonstrate that the non-display of land status information does not mean that such information has disappeared from the land administration system or that electronic land certificates lack legal certainty. Land Deed Officials can obtain or verify the relevant information through certificate verification. The novelty of this study lies in distinguishing legal certainty regarding the validity of electronic certificates from legal certainty regarding information supporting land transactions, particularly in terms of its legal position, authoritative source, and accessibility. Therefore, regulatory clarity concerning these dimensions remains necessary to support legal certainty and the performance of Land Deed Officials.
Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum informasi status tanah dalam sistem pendaftaran tanah elektronik serta implikasinya bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah. Persoalan hukum timbul karena belum terdapat kejelasan pengaturan secara khusus mengenai kedudukan, sumber resmi, dan aksesibilitas informasi mengenai penggunaan tanah, seperti sawah atau pekarangan, setelah informasi tersebut tidak lagi ditampilkan secara tersendiri dalam sertifikat elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis yuridis ditempatkan sebagai analisis utama, sedangkan data empiris yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap dua Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Sleman dan satu Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Blora digunakan untuk melihat implementasi norma dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditampilkannya informasi status tanah tidak berarti informasi tersebut hilang dari sistem administrasi pertanahan atau sertifikat elektronik kehilangan kepastian hukum. Pejabat Pembuat Akta Tanah tetap dapat memperoleh atau memastikan informasi tersebut melalui pengecekan sertifikat. Kebaruan penelitian terletak pada pembedaan antara kepastian hukum terhadap keabsahan sertifikat elektronik dan kepastian hukum terhadap informasi yang mendukung pelaksanaan perbuatan hukum pertanahan, khususnya melalui dimensi kedudukan, sumber resmi, dan aksesibilitas informasi. Oleh karena itu, kejelasan pengaturan mengenai ketiga dimensi tersebut diperlukan untuk mendukung kepastian hukum dan pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah.
References
Adinegoro, Kurnia Rheza Randy. “Tantangan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.” Jurnal Ilmu Kenotariatan 4, no. 2 (2023): 129–42. https://doi.org/10.19184/jik.v4i2.41314.
Auliani, Intan Rifka, and Kholis Roisah. “Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Transformasi Digital Layanan Pertanahan Melalui Sertipikat Tanah Elektronik.” Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 2 (2025): 394–407. https://doi.org/10.24269/ls.v9i2.11571.
Blin, Pierre-François, Trias Aditya, Purnama Budi Santosa, and Christophe Claramunt. “A Methodological Approach towards Cyber Risk Management in Land Administrations Systems.” Land 13, no. 1 (2024): 19. https://doi.org/10.3390/land13010019.
Darwin, Merah, Adnan Hamid, and Tetty Samosir. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Fakta Materiil.” Jurnal Hukum Lex Generalis 6 (2025). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1496.
Dermawan, I Made. “Kepastian Hukum Dan Efektifitas Pelaksanaan Terkait Kewajiban Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik Dalam Perbuatan Hukum Pengalihan Hak Atas Tanah.” Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1 (2023): 1–8. https://doi.org/10.32493/rjih.v6i1.33818.
Dewi, Raden Ayu Rani Mutiara, and Catherine Susantio. “Penggunaan Sertifikat Elektronik Untuk Meningkatkan Efisiensi Pendaftaran Tanah Dalam Upaya Pencegahan Mafia Tanah.” Jurnal Syntax Admiration 5, no. 9 (2024): 3382–92. https://doi.org/10.46799/jsa.v5i9.1441.
Elora, Devi. “Problematika Pelaksanaan Alih Media Sertipikat Menjadi Sertipikat Elektronik.” Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora 2, no. 3 (2024): 762–73. https://doi.org/10.70193/cendekia.v2i3.152.
Fathoni, Abdul Fathoni, Chandra Yusuf, and Mohammad Ryan Bakry. “Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Masa Peralihan Perubahan Hak Kepemilikan Tanah Pertanian Sesuai Domisili Menjadi Tidak Sesuai Domisili (Absentee) Di Wilayah Karawang.” ADIL: Jurnal Hukum 15, no. 2 (2024): 212–228. https://doi.org/10.33476/ajl.v15i2.4573.
Febrianti, Citra, Ramlani Lina S, and Putra Hutomo. “Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yang Tidak Melakukan Pengecekan Kesesuaian Data Fisik Dan Yuridis Dalam Pembuatan Akta Jual Beli.” Cendekia: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah 1, no. 9 (2024): 650–671. https://doi.org/10.62335/32znpk63.
Handayani, Swandari. “Wawancara Oleh Penulis Dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sleman.” 2026.
Lasmiatin, Eka Dwi. “Wawancara Oleh Penulis Dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Blora.” 2026.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2025.
Muri, Dewi Padusi Daeng, Erna Sri Wibawanti, and Manda Ika Safitri. “Sertipikat Elektronik Sebagai Jaminan Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.” Jurnal USM Law Review 8, no. 2 (2025): 1126–1147. https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12136.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah (2023).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2015).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (1997).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (2016).
Permadi, Iwan, and Herlindah. “Electronic Title Certificate as Legal Evidence: The Land Registration System and the Quest for Legal Certainty in Indonesia.” Digital Evidence and Electronic Signature Law Review 20 (2023). https://doi.org/10.14296/deeslr.v20i.5636.
Prasetya, Fikahati, and Muh. Afif Mahfud. “Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Elektronik Dalam Hukum Pertanahan Nasional.” Jurnal Hukum 39, no. 1 (2023). https://doi.org/10.26532/jh.v39i1.30581.
Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan. “Pendaftaran Tanah Secara Elektronik: Kajian Atas Keamanan Data E-Sertipikat.” Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 10, no. 3 (2025): 526–535. https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i03.p5.
Putra, Brahmantio Taufan Anata, Eko Budi Wahyono, Kusmiarto, and Hendry Yuli Wibowo. “Problematika Penerbitan Sertipikat Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.” Kadaster: Journal of Land Information Technology 3, no. 2 (2025): 1–18. https://doi.org/10.31292/kadaster.v3i2.67.
Putra, Reza Andriansyah, and Atik Winanti. “Urgensi Dan Kendala Dalam Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023.” Jurnal USM Law Review 7, no. 2 (2024): 835–52. https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9178.
Setyawahyuningtyas, Lucia, and Cecep Tedy Siswanto. “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kebijakan Sertifikat Elektronik Dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak Tanah.” Jurnal Hukum Caraka Justitia 5, no. 2 (2025): 286–97. https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i2.2440.
Sudarmanto. “Wawancara Oleh Penulis Dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sleman.” 2026.
Sukarno, Karmila Sari. “Legitimasi Dan Kepastian Hukum Sertifikat Elektronik: Transformasi Digital Sistem Pertanahan Indonesia.” Indonesian Journal of Law and Justice 2, no. 2 (2025): 66–73. https://doi.org/10.61476/q8e7s612.
Tetama, Androvaga Renandra. “Politik Hukum Pendaftaran Tanah Elektronik Pasca Undang-Undang Cipta Kerja.” Tunas Agraria 6, no. 1 (2023): 30–40. https://doi.org/10.31292/jta.v6i1.201.
Wato, Lusklarita Y., Herniati Herniati, and Yohanis Sudiman Bakti. “Analisis Yuridis Terhadap Keabsahan Validitas Hasil Pengecekan Sertifikat Elektronik Dan Pengecekan Sertifikat Secara Langsung (Study Kasus Pada Kantor ATR/BPN Kota Jayapura).” Gorontalo Law Review 8, no. 1 (2025). https://doi.org/10.32662/golrev.v8i1.4225.
Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris.” Badamai Law Journal 8, no. 2 (2023). https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423.
Zain, Rania Noorfatimah, and Budi Santoso. “Kedudukan Hukum Sertipikat Tanah Analog Pada Era Digitalisasi.” Notarius 18, no. 4 (2025): 997–1014. https://doi.org/10.14710/nts.v18i4.70796.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 JURNAL USM LAW REVIEW

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
The journal holds the copyright for each article published with work licensed simultaneously under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which allows others to share the work with an acknowledgment of the authorship and early publication of the work in this journal.








Citedness in Scopus 

