Perlindungan Hukum Peralihan Hak Tanah dalam Kawasan Ibu Kota Nusantara

Jihan Jawahir Nasution; Amad Sudiro

doi:10.26623/julr.v9i3.14699

Authors

Jihan Jawahir Nasution Universitas Tarumanegara
Amad Sudiro Universitas Tarumanagara

DOI:

https://doi.org/10.26623/julr.v9i3.14699

Keywords:

Ibu Kota Nusantara, Jual Beli Tanah, Perlindungan Hukum

Abstract

This study aims to analyze the regulation of land sale and purchase following the establishment of the Nusantara Capital City and the legal protection afforded to parties in the implementation of land rights transfer approval. The study is prompted by changes in the land transfer mechanism requiring prior approval from the Nusantara Capital Authority as a land control instrument, creating legal uncertainty for sellers, buyers, and Notaries/Land Deed Officials (PPAT). Previous studies mainly examined land control policies and the authority of Notaries/PPAT without addressing the relationship between the approval mechanism and legal protection for parties acting in good faith. This research employs a normative legal method supported by empirical data using statutory, conceptual, and case approaches. The novelty of this study lies in analyzing the relationship between the approval mechanism of the Nusantara Capital Authority and the effectiveness of legal protection in land sale transactions. The findings indicate that the approval mechanism constitutes a legitimate administrative restriction based on the State's Right to Control Land doctrine. However, its implementation has not fully ensured legal certainty due to inconsistent procedures, administrative requirements, processing timeframes, and institutional coordination. Strengthening the governance of the approval mechanism is therefore essential to ensure legal certainty and legal protection.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan jual beli tanah setelah penetapan Ibu Kota Nusantara serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan persetujuan pengalihan hak atas tanah. Urgensi penelitian berangkat dari perubahan mekanisme peralihan hak yang mensyaratkan persetujuan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai instrumen pengendalian pertanahan sehingga memengaruhi kepastian hukum bagi penjual, pembeli, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian terdahulu lebih banyak membahas pengendalian pertanahan dan kewenangan Notaris/PPAT tanpa mengkaji hubungan mekanisme persetujuan tersebut dengan perlindungan hukum bagi pihak yang beriktikad baik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan dukungan data empiris melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Kebaruan penelitian terletak pada analisis hubungan antara persetujuan Otorita Ibu Kota Nusantara dan efektivitas perlindungan hukum dalam transaksi jual beli tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persetujuan pengalihan hak merupakan pembatasan administratif yang sah berdasarkan prinsip Hak Menguasai Negara. Namun, implementasinya belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum akibat belum seragamnya prosedur, persyaratan, jangka waktu pelayanan, dan koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, penyempurnaan tata kelola persetujuan pengalihan hak diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.

References

Ali, Z. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Jakarta: Sinar Grafika., 2021.

Arifin, Zaenal, Aisah Nur, and Purnama Shonia Hugeng. “Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah.” Journal Juridisch 1, no. 1 (2023): 1–9. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i1.6762.

Assikin, Yovita Christian, Lastuti Abubakar, and Nanda Anisa Lubis. “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Berkaitan Dengan Dibatalkannya Akta Jual Beli Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.” Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 3, no. 1 SE-Articles (December 2019): 80–97.

Dewi, Meivina Jayanti, and Lee Yong Hwa. “Keabsahan Dan Kekuatan Mengikat Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat.” Jurnal Somasi: Sosial Humaniora Komunikasi 6, no. 2 (2025): 331–41. https://doi.org/10.53695/js.v6i2.1526.

Hamzah, Any Suryani, Arba, and Rizki Yuniarty. “Fungsi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Di Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.” Jurnal Kompilasi Hukum 8, no. 2 (2023): 63–75. https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.136.

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. 6th ed. Jakarta: Universitas Trisakti, 2021.

Hartono, Honggo. “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan PPAT Dan Notaris Berdasarkan Pancasila.” El-Dusturie 4, no. 1 (2025): 1–15. https://doi.org/10.21154/eldusturie.v4i1.10354.

Kaban, Divany Harbina Emzilena, Keshia Annisa Putri, Arif Pujawangsa Paksi, and Irwan Triadi. “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia.” Media Hukum Indonesia 2, no. 3 (2024). https://doi.org/10.5281/zenodo.11670332.

Limbong, Ferry Susanto. “Penyebab Terjadinya Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Tidak Sesuai Dengan KUHPerdata Dan Undang-Undang Pokok Agraria.” Jurnal Dharmawangsa 17, no. 2 (2023): 943–51. https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3203.

Murniwati, Rahmi. “Kepastian Hukum Para Pihak Dalam Jual Beli Tanah Ulayat Dibawah Tangan.” Unes Law Review 6, no. 1 (2023): 2144–51. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.998.

Nadhira, Putri, Muhammad Yamin, Suprayitno, and Henry Sinaga. “Pembatalan Keputusan Tentang Penetapan Tanah Terlantar Atas Hak Atas Tanah.” Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum 4, no. 1 (2024): 34–43. https://doi.org/10.56128/jkih.v4i1.308.

Nugroho, Rage Cikal. “Disparitas Konsep Jual Beli Tanah-Bangunan Dengan Jual Beli Pada Umumnya,” 2018.

Nurahmani, Aditya. “Kajian Kebijakan Pengendalian Di Bidang Pertanahan Dalam Mencegah Dan Memberantas Para Spekulan Dan Mafia Tanah Di Ibu Kota Nusantara.” Bina Hukum Lingkungan 7, no. 3 (2023): 290–309. https://doi.org/10.24970/bhl.v7i3.357.

Onah, Chinedu A., Daniel Chidike Nwuzor, and Chiamaka Nita Anyanwu. “Implications of Restrictions on Alienation of Land Under the Land Use Act 1978.” International Journal of Law and Clinical Legal Education 5 (2024): 73–77.

Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.” Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional 2, no. 2 (2023): 188–200. https://doi.org/10.20961/souvereignty.v2i2.865.

Rahman, Arief, Wiwiek Wahyuningsih, Shinta Andriyani, and Diman Ade Mulada. “Upaya Pencegahan Konflik Terkait Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli.” Jurnal Risalah Kenotariatan 4, no. 2 (2023). https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.127.

Rengkuan, Nataila H.M., Daud M. Liando, and Dolad K. Monintja. “Efektifitas Kinerja Pemerintah Dalam Progam Reaksi Respon Realief Daerah (R3D) Di Kabupaten Minahasa.” Jurnal Governance 3, no. 1 (2023): 1–11.

Rizaldi, Muhammad Adrian, and Hamid Chalid. “Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Memberikan Persetujuan Untuk Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Oleh Notaris.” Unes Law Review 6, no. 2 (2023): 4768–79. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1236.

Safarudin, Rizal, Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti. “Penelitian Kualitatif.” Innovative: Journal of Social Science Research 3, no. 2 (2023): 9680–94.

Sinaga, Sahat Hangoluan Maruli Tua. “Perkembangan Pengaturan Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli.” Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat 10, no. 1 (2024): 138–50. https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.334.

Sutedi, Adrian. Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya. 5th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Tasya, Annisa Nurul. “Pengaruh Pengendalian Peralihan Dan Penggunaan Tanah Pada Daerah Ibu Kota Negara Bagi Notaris.” Jurnal Pendidikan Tambusai 9, no. 3 (2025): 37798–807. https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.34607.

Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, and Muhammad Rusli Arafat. “Penerapan Teori Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Penyiaran.” Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 18, no. 1 (2020): 1–14. https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084.

Umbara, Syamsur Rizal. “Wawancara Notaris/PPAT Kabupaten Penajam Paser Utara,” 2026.

Uyun, Qurotul, Haris Retno Susmiyati, and Aryo Subroto. “Implikasi Hukum Kebijakan Land Freezing Di Ibu Kota Nusantara Terhadap Penyelesaian Sengketa Lahan Transmigrasi Swakarsa Mandiri Dan Perusahaan Sawit.” Jurnal Ilmiah Advokasi 13, no. 2 (2025): 496–508.

Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia.” Public Sphere:Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum 3, no. 3 (2024). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390.

Yuniarti. “Wawancara Notaris/PPAT Kabupaten Kutai Kartanegara,” 2026.