Penyalahgunaan Perseroan Terbatas sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pejabat Negara 29 24

Abstract

This study aims to analyze the forms of abuse of Limited Liability Companies as instruments of money laundering by public officials and the legal liability arising from such abuse in the case of Rafael Alun Trisambodo. The complexity of Money Laundering demonstrates that corporations may be utilized to conceal the origin and control of assets derived from corruption and gratification. This issue relates to the potential misuse of the principles of separate legal entity and limited liability to obscure the relationship between perpetrators, assets, and predicate crimes. The novelty of this study lies in integrating the concepts of beneficial ownership, corporate criminal liability, and the piercing the corporate veil doctrine to analyze the abuse of Limited Liability Companies as instruments of Money Laundering. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings show that Limited Liability Companies may be utilized through affiliated companies, nominee arrangements, and hidden beneficial ownership structures to conceal proceeds of crime and complicate law enforcement. Legal liability does not stop at the corporation as a formal legal entity but is directed toward individuals who exercise actual control, obtain economic benefits, and use corporations to conceal proceeds of crime. Strengthening law enforcement requires integrating beneficial ownership data with tax supervision systems and developing guidelines for law enforcement authorities in applying the piercing the corporate veil doctrine.

Penelitian ini bertujuan menganalisis disfungsi prinsip checks and balances antara legislatif dan eksekutif pascakerusuhan Jakarta Agustus 2025 serta implikasinya terhadap pembentukan kebijakan publik dan constitutional governance dalam perspektif Hukum Tata Negara. Penelitian berangkat dari kesenjangan antara desain konstitusional yang menghendaki keseimbangan kekuasaan dengan praktik ketatanegaraan dalam sistem presidensial multipartai. Kerusuhan Jakarta Agustus 2025 memperlihatkan kegagalan mekanisme checks and balances dalam merespons krisis politik sehingga melemahkan fungsi pengawasan DPR, memperkuat kecenderungan executive heavy, dan menurunkan kualitas constitutional governance. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang dianalisis secara deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disfungsi checks and balances tidak disebabkan oleh kelemahan norma konstitusi, melainkan oleh konfigurasi politik yang mengurangi independensi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas pembentukan kebijakan publik, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dan efektivitas pembatasan kekuasaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan independensi DPR, optimalisasi fungsi pengawasan, dan pelaksanaan prinsip checks and balances secara konsisten merupakan prasyarat untuk mewujudkan constitutional governance. Kebaruan penelitian terletak pada analisis keterkaitan disfungsi checks and balances pascakerusuhan Jakarta Agustus 2025 dengan kecenderungan executive heavy dalam perspektif Hukum Tata Negara Indonesia.