Pertanggungjawaban Pelaku Usaha atas Produk Cacat dalam Hukum Konsumen

Abstract

This study aims to examine and analyze the liability of business actors for defective products from the perspectives of civil law and consumer protection law. The research is motivated by the increasing circulation of defective products that cause losses to consumers, as well as the weak position of consumers in proving business actors’ fault in product liability disputes. This condition indicates that the existing legal framework has not fully provided effective legal protection and legal certainty for consumers. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches, supported by descriptive-analytical specifications through library research. The novelty of this study lies in the integrative analysis between the Consumer Protection Law and the Indonesian Civil Code in constructing a more comprehensive model of business liability for defective products. The results reveal that business liability in defective product cases includes contractual liability, tort liability, and the application of strict liability principles. However, the implementation of strict liability under the Consumer Protection Law has not yet been fully effective because business actors are still allowed to avoid liability by proving that consumer negligence caused the loss. Normatively, this condition weakens consumer protection and creates an imbalance in the burden of proof between consumers and business actors. Therefore, strengthening the formulation of strict liability and harmonizing consumer protection regulations with civil law principles are necessary to achieve more effective, just, and legally certain consumer protection.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku usaha atas produk cacat dalam perspektif hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya peredaran produk cacat yang merugikan konsumen serta lemahnya posisi konsumen dalam membuktikan kesalahan pelaku usaha dalam sengketa product liability. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang efektif bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, serta spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam membangun model pertanggungjawaban pelaku usaha atas produk cacat secara lebih komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaku usaha mencakup tanggung jawab kontraktual, tanggung jawab perbuatan melawan hukum, serta penerapan prinsip strict liability. Namun demikian, penerapan prinsip strict liability dalam UUPK belum berjalan secara optimal karena pelaku usaha masih diberikan ruang untuk menghindari tanggung jawab melalui pembuktian bahwa kerugian timbul akibat kesalahan konsumen. Secara normatif, kondisi tersebut menyebabkan perlindungan konsumen belum sepenuhnya efektif dan menimbulkan ketimpangan pembuktian antara konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan formulasi strict liability dan harmonisasi pengaturan antara hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata guna mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.