Humor Seksis sebagai Kekerasan Non-Fisik: Pendekatan Dampak Korban dalam UU TPKS

Abstract

This study examines the ambiguity of the phrase “degrading human dignity” in Article 5 of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS) in addressing sexist humor as a form of non-physical sexual violence. The research is motivated by the absence of objective legal parameters in interpreting verbal sexual harassment, causing law enforcement to remain heavily dependent on proving the perpetrator’s mens rea while neglecting the actual impact experienced by victims. This normative juridical research employs statutory, conceptual, case, and comparative approaches using qualitative legal analysis through grammatical, systematic, and teleological interpretation. The findings reveal that sexist humor may be categorized as non-physical sexual harassment when it contains sexual objectification, gender stereotypes, unequal power relations, and causes psychological or social harm to victims. The study identifies that the main weakness of Article 5 UU TPKS lies in the lack of objective standards for interpreting the element of “degrading human dignity,” resulting in inconsistent and subjective law enforcement practices. The novelty of this research lies in the formulation of a victim-impact standard consisting of five objective indicators, namely psychological harm, the reasonable person test, power relations, gender stereotypes, and social environment. This research contributes theoretically to the development of criminal law and victimology through a victim-oriented approach and practically provides interpretative guidance for law enforcement in handling non-physical sexual violence cases more consistently, adaptively, and protectively.

Penelitian ini mengkaji kekaburan frasa “merendahkan harkat dan martabat” dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam mengklasifikasikan humor seksis sebagai bentuk kekerasan seksual nonfisik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya parameter hukum yang objektif dalam menafsirkan pelecehan seksual verbal, sehingga penegakan hukum masih bertumpu pada pembuktian mens rea pelaku dan belum berorientasi pada dampak yang dialami korban. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan dengan analisis kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa humor seksis dapat dikualifikasikan sebagai pelecehan seksual nonfisik apabila mengandung objektifikasi seksual, stereotip gender, relasi kuasa yang timpang, serta menimbulkan dampak psikologis maupun sosial terhadap korban. Penelitian ini menemukan bahwa kelemahan utama Pasal 5 UU TPKS terletak pada tidak adanya parameter objektif dalam menafsirkan unsur “merendahkan harkat dan martabat” sehingga penegakan hukum cenderung subjektif dan inkonsisten. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model victim-impact standard melalui lima indikator utama, yaitu dampak psikologis korban, reasonable person test, relasi kuasa, stereotip gender, dan lingkungan sosial sebagai parameter objektif penilaian hukum. Penelitian ini berkontribusi secara teoritis terhadap pengembangan hukum pidana dan viktimologi berbasis perlindungan korban serta secara praktis memberikan pedoman interpretatif bagi aparat penegak hukum dalam menangani kekerasan seksual nonfisik secara lebih konsisten, adaptif, dan responsif terhadap perlindungan martabat korban.