Pengawasan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang dan Keseimbangan Kekuasaan
DOI:
https://doi.org/10.26623/julr.v9i3.14040Keywords:
Dewan Perwakilam Rakyat, Fungsi Pengawasan, LegislatifAbstract
This study analyzes the effectiveness of the House of Representatives’ oversight function in the lawmaking process and its implications for the balance of power within Indonesia’s constitutional system. The research is driven by the weak implementation of parliamentary oversight, which has reduced the effectiveness of checks and balances between the legislative and executive branches. This study employs a normative juridical method, using statutory and conceptual approaches, analyzed through the theories of the trias politica and checks and balances. The findings reveal that parliamentary oversight in lawmaking remains predominantly formal-procedural and has not fully functioned as substantive control over legislative policies. This is reflected in the accelerated enactment of strategic regulations, limited public participation, weak evaluative mechanisms, and the dominance of political coalitions in parliament. Structural, normative, and political barriers further weaken the independence and effectiveness of parliamentary control. Therefore, strengthening institutional capacity, optimizing constitutional oversight instruments, and improving legislative transparency are necessary to establish a more accountable and balanced constitutional system. The novelty of this study lies in its integrative analysis that connects normative authority, political dynamics, and oversight practices in the legislative process into a unified framework for assessing the effectiveness of checks and balances in Indonesia. This study contributes theoretically to constitutional law discourse and practically to parliamentary oversight reform.
Penelitian ini menganalisis efektivitas fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses pembentukan undang-undang serta implikasinya terhadap keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya pelaksanaan pengawasan parlemen yang berdampak pada menurunnya efektivitas mekanisme checks and balances antara legislatif dan eksekutif. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang dianalisis melalui teori trias politica dan prinsip checks and balances. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPR dalam pembentukan undang-undang masih bersifat formal-prosedural dan belum sepenuhnya menjalankan kontrol substantif terhadap kebijakan legislasi. Kondisi tersebut terlihat dari percepatan pembentukan regulasi strategis, terbatasnya partisipasi publik, lemahnya mekanisme evaluasi, serta dominasi koalisi politik di parlemen. Hambatan struktural, normatif, dan politik juga memengaruhi independensi serta efektivitas pengawasan parlemen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi instrumen pengawasan konstitusional, dan peningkatan transparansi legislasi guna mewujudkan sistem ketatanegaraan yang lebih akuntabel dan seimbang. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menghubungkan kewenangan normatif DPR, dinamika politik, dan praktik pengawasan legislasi sebagai satu kesatuan analisis efektivitas checks and balances di Indonesia. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara dan penguatan reformasi pengawasan parlemen.
References
Abdullah, Hakim. “Fungsi Pengawasan DPRD Atas Penerapan PP No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9, no. 6 (2023): 141.
Aminah, Siti. “Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Innovative: Journal Of Social Science Research 4, no. 2 (2024): 3193–3204.
Andinia Noffa Safitria, Zahrotul Afifah, Dwi Mei Nandani, Wikha Rahmaleni, Ananda Thalia Wahyu Salsabilla, and Kuswan Hadji. “Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Tata Negara.” Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora 2, no. 3 (2024): 233–47. https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885.
Antari, Putu Eva Ditayani. “Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2020): 217–38. https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p217-238.
Ardiansyah, Irfan. “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Budaya Tradisional Di Indonesia.” Jurnal Trias Politika 6, no. 1 (2022): 123–29. https://doi.org/10.33373/jtp.v6i1.3894.
Arfandy, Muh Farhan, and A Rafika Maharani. “Strengthening the Role of Political Parties in Indonesia Through Improvement.” Majalah Hukum Nasional 54, no. 1 (2024).
Arimbawa, I Kadek, Ida Ayu Putu Widiati, and A.A Sagung Laksmi Dewi. “Implementasi Fungsi Pengawasan DPD RI Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Bali.” Jurnal Konstruksi Hukum 1, no. 2 (2020): 352–57. https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2600.352-357.
Buana, Mirza Satria. “Menggagas Pengawasan Badan Perwakilan Dalam Kabinet Presidensial: Perspektif Perbandingan Hukum.” Undang: Jurnal Hukum 6, no. 2 (2023): 385–413. https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.385-413.
Darmalaksana, Wahyudin. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan.” Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, 1–6.
DarUSMan, Yoyon Mulyana, Elmer Micu Soriano, and Bhanu Prakash Nunna. “Strengthening Judicial Commission Authority in Indonesia Judicial Power Institutions, Link to Trias Politica Theory.” Jurnal Dinamika Hukum 24, no. 1 (2024): 73. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2024.24.1.3987.
Effendi, Prihatin, Abdul Basid, and Abu Rizal Fadli. “Pemaksaan Konsep Trias Politica Pada Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” 5, no. 4 (2023): 4527–42.
Engkus, Azzahra Shabira, Cielo Laurentsia Marsha, and Desvira Shabila Meghantara. “Korupsi Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Aparat Penegak Hukum.” Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial 20, no. 1 (2022): 112–24. https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i1.39.
Falihah, Lilis, Rezkyta Pasca Abrini, and Evelyn Putri Paraya. “Fungsi Pengawasan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sektor Perasuransian Ditinjau Dari Hukum Pengawasan.” Jurnal Fundamental Justice 1, no. 2 (2020): 27–38. https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.893.
Gea, Ali Yusran. “Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia.” UNES Law Review 6, no. 4 (2024): 10976–88.
Halbert, Giovanno, Shelvi Rusdiana, and Rufinus Hotmaulana Hutauruk. “Urgensi Keberadaan Otoritas Pengawasan Independen Terhadap Harmonisasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.” Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat 9, no. 3 (2023): 304–21. https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.275.
Hamonangan, August. “Pengajuan Hak Interpelasi Anggota Dprd Dki Jakarta Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Serta Mengantisipasi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Ilmiah Publika 11, no. 1 (2023): 25. https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8198.
Hardjanti, Dewi Krisna. “Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden Dan Penguatan Kekuasaan DPR Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Diversi : Jurnal Hukum 8, no. 2 (2022): 380. https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3392.
Hariyanto, Benedictus Eric, Christophorus Rinovan Prasetyo Widi, and Paskalis Ronaldo. “Melemahnya Oposisi Di Era Jokowi: Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pemikiran John Locke.” Jurnal Akademika 1, no. 3 (2024): 17–34.
Hudawanto, Pamungkas. “Eksistensi Stabilization Clause Dalam Kontrak Karya Sehubungan Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.” Universitas Islam Indonesia 21, no. 1 (2020): 1–9.
Ibad, Syahrul. “Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik.” HUKMY : Jurnal Hukum 1, no. 1 (2021): 55–72. https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72.
Irwansyah, Ahmad Alvin Ferdian, Zulfiana Enni Rizqa, and Muzahid Akbar Hayat. “Analisa Terbentuknya Negatif Opini Publik Undang-Undang Cipta Kerja Di Provinsi Kalimantan Selatan.” Jurnal Kebijakan Pembangunan 16, no. 1 (2021): 43–50. https://doi.org/10.47441/jkp.v16i1.142.
Isnaeni, Belly. “Trias Politica Dan Implikasinya Dalam Struktur Kelembagaan Negara Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen.” Jurnal Magister Ilmu Hukum 6, no. 2 (2021): 78. https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839.
Jannah, Rohmatul, Keisya Oktavia, Afida Denna, and Theo Galih Prayudha. “Efektivitas Perkembangan Implementasi Trias Politica Dalam Kinerja Lembaga Tinggi Negara.” Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum 1, no. 4 (2024): 16–27.
Kambu, Fany, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, and Sri Yati. “Reinterpretasi Imunitas DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Harmonisasi Prinsip Equality Before the Law.” Jurnal USM Law Review 8, no. 1 (2025): 304–19. https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11669.
Kelmaskosu, Krisyando, and Umbu Rauta. “Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Kabinet Menurut Sistem Presidensial The President’s Power in Forming the Cabinet According to the Presidential System Tidak Adanya Pembatasan Jumlah Tersebut Melenceng Dari Sistem Pemerintahan Presidensial .” Jurnal USM Law Review 8, no. 1 (2025): 144. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11739.
Manik, Asianna, Nabila Amanda Pulungan, Alya Rachma, Erbina Br Sembiring, Risky Sakti Lumban Gaol, Ramsul Nababan, and Maulana Ibrahim. “Analisis Peran Ilmu Perundang-Undangan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora 2, no. 1 (2023): 71–81. https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.619.
Mariana, Mariana, and Ibrahim Ibrahim. “Peran DPR Dalam Pengangkatan Duta Besar Setelah Amandemen UUD 1945.” Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam 15, no. 1 (2021): 1–14.
Mastur, Mastur, and Feri Irawan. “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Inkonstitusional Bersyarat.” Jurnal USM Law Review 6, no. 3 (2023): 1295–1306. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.8044.
Maulidina, Emillia Isni. “Urgensi Uji Kebutuhan Dan Proporsionalitas Dalam Pengecualian Hak-Hak Subjek Data Pribadi Di Indonesia.” Jurnal Analisis Hukum 7, no. 2 (2024): 143–59. https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5464.
Moghtaderi, Mina, Majid Saffarinia, Hossein Zare, and Ahmad Alipour. “Praktik Judicial Activism Dalam Putusan Mahkaman Konstitusi Republik Indonesia.” Quarterly Journal of Health Psychology 8, no. 32 (2020): 73–92.
Musianto, Lukas S. “Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian.” Jurnal Manajemen Dan Wirausaha 4, no. 2 (2002): 123–36. https://doi.org/10.9744/jmk.4.2.pp.123-136.
Nisa, Khoirun, and Hayat. “Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Oleh DPR RI.” Realism: Law Review 1, no. 1 (2023): 19–36.
Pratama, Agung Barok. “Hakim Konstitusi Di Persimpangan Jalan: Kuasa Lembaga Pengusul Dalam Pemberhentian Yang Kontroversial Manabia.” Journal of Consitutional Law 4, no. 2 (2024).
Purba, Muhamad Nur Hakim, Alwan Hadiyanto, and Ciptono. “Problematika Penegakan Pasal 98 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” Jurnal USM Law Review 8, no. 3 (2025): 1584–99. https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12694.
Rabiah, Salwa, Hezkia Nalom Nathanael, and Nabilah Putri Fauzyyah. “Peran Hak Angket Dpr Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu.” Jurnal Batavia 1, no. 2 (2024): 89–95.
Rahmat, and Indah Baharilla. “Implementation of the Political Trias in Indonesia in Review Jurnal Bidang Hukum Islam.” Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam 4, no. 3 (2023): 440–58. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1152.PENDAHULUAN.
Rohmah, Elva Imeldatur. “Dinamika Overlapping Kewenangan Dpr Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara.” Jurnal Magister Ilmu Hukum 13, no. 1 (2023): 48–68. https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.137.
Rohmah, Elva Imeldatur, and Zainatul Ilmiyah. “Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden.” Progresif: Jurnal Hukum 8, no. 1 (2024): 100–131.
Rohman, Mujibur, and Naidarti. “Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Trias Politica Di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan 2 (2024): 190–207.
Rosita, Dian, Arina Novitasari, Naili Azizah, Nila Maulida Cahyaningrum, and Zuniarti Zuniarti. “Analysis of Legal Protection of Intellectual Property Rights from a Criminal Law Perspective.” Jurnal USM Law Review 8, no. 2 (2025): 609–21. https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11191.
Sabrina, Sarah, and Khalid Khalid. “Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Ditinjau Dari Ketatanegaraan Di Indonesia.” Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia 9, no. 2 (2023): 815–24. https://doi.org/10.29210/02020344.
Sakti, Lanang, and Maulana Syekh Yusuf. “Implikasi Yuridis Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Pengangkatan Duta dan Konsul oleh Presiden.” Jurnal Fundamental Justice 1945, no. Uud 1945 (2022): 51–74. https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i1.1857.
Saputra, Dandi, and aini Sahu. “Analisis Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ditinjau Dari Pemberlakuan Trias Politica.” Journal of Sharia and Law 2, no. 2 (2023): 350–64.
Saragih, Geofani Milthree, and Mirza Nasution. “Activism vs Judicial Restraint in the Perspective of Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi: Judicial Activism vs Judicial Restraint Dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman.” Jurnal Konstitusi 22, no. 1 (2025).
Sawong, Karina Septea Asie, Dini Ririn Andrias, Lailatul Muniroh, Camantha Reddy, Widiati Purnawita, Winiati Pudji Rahayu, Siti Nurjanah, and Kemenkes RI. “Penerapan Teori Trias Politika Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.” Syariati 53, no. 9 (2011): 167–69.
Shelvi Rusdiana. “Improving Legislative Performance by Strengthening Authority and Increasing Obligations.” Yurisdiksi : Jurnal Wacana Hukum Dan Sains 18, no. 3 (2022): 345–60. https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v18i3.155.
Sidauruk, Averin Dian Boruna. “Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak Di Tiongkok Dan Britania Raya.” Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues 2, no. 1 (2023): 23–35. https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11386.
Sihombing, Eka N A M, and Cynthia Hadita. “Kewenangan Presiden Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Presidensial: Authority of the President to Form Laws in the Presidential System.” Reformasi Hukum 27, no. 1 (2023): 12–20. https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.491.
Sihotang, Januari. “Penataan Pengawasan DPR Terhadap Presiden Dalam Rangka Penguatan Sistem Presidensial Indonesia Organizing The DPR ’ S Supervision Of The President In The Context Of Strengthening The Indonesian Presidential System.” Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum 13 (2024): 124–44.
Silalahi, Artha Debora. “Rekonstruksi Pengawasan Dpr Ri Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Kerangka Demokrasi Konstitusional.” Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi 3, no. 2 (2023). https://doi.org/10.7454/jkd.v3i2.1306.
Sisilia, Rakrian Ajar Legowo, and Abdullah Sholah Syahadah. “Eksistensi Pengawasan Terhadap Lembaga Pengawasan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.” Yustisi 11, no. 2 (2024): 98–111.
Sunarto, Sunarto. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR (Perbandingan Antara Era Orde Baru Dan Era Reformasi).” Integralistik 29, no. 1 (2018): 13. https://doi.org/10.15294/integralistik.v29i1.14604.
Supryadi, A D Y. “Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” Jurnal Ganec Swara 18, no. 1 (2024): 491–95. https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.950.
Tiopan, Demson, Agus Setiawan, and Kevin Alim Rabbani. “Implementation of The Trias Politica Concept and The Prospects For Establishing New High State Institutions in Indonesia.” UNES Law Review 6, no. 1 (2023): 3431–42.
Utami, Widya. “Perbandingan Kewenangan Badan Legislatif Di Indonesia Dan Amerika Serikat (Perspektif Pembuatan Undang-Undang).” Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam 4, no. 1 (2024): 105–36. https://doi.org/10.14421/rawy8b84.
Wuryandanu, Hadi. “Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Penguatan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang.” Jurnal Sosial Humaniora 7, no. 1 (2024): 217–29.
Zulfani, Annisa, Anang Anas Azhar, Ilmu Komunikasi, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. “Identifikasi Kompetensi Emosional Dan Sosial Bagi Anggota DPR RI Yang Secara Efektif Terpilih Lebih Dari Satu Kali Oleh Rakyat: Studi Kasus Pada Anggota DPR RI Periode 2019-2024.” Reslaj: Religion Education Social Law Roiba Journal 5, no. 6 (2023): 3188–3202. https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i2.5380.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 JURNAL USM LAW REVIEW
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
The journal holds the copyright for each article published with work licensed simultaneously under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which allows others to share the work with an acknowledgment of the authorship and early publication of the work in this journal.
Citedness in Scopus 
