Pertanggungjawaban Pidana Perusakan di Atas Lahan Tanpa Hak Pengelolaan Berdasarkan Asas Horizontal
DOI:
https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13944Keywords:
Asas Horizontal, Hak Pengelolaan, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana PerusakanAbstract
This study aims to analyze the legal status of criminal acts of destruction occurring on land without Management Rights (HPL) and to formulate a model of criminal liability based on the horizontal principle in Indonesian agrarian law. The research is motivated by the increasing number of land tenure disputes involving uncertain legal status, which frequently escalate into the destruction of buildings, plants, or other objects under unilateral ownership claims. This situation raises juridical issues regarding criminal law protection of damaged objects and the interpretation of the element of “property belonging to another person” in the offense of destruction. The urgency of this study lies in clarifying the boundary between civil and criminal law to ensure that law enforcement remains consistent with fundamental agrarian principles, particularly the horizontal principle. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches supported by doctrinal analysis of rechtsgoedbescherming theory and the autonomy of criminal law. The novelty lies in reinterpreting the element of “property belonging to another person” in Article 406 of the Indonesian Criminal Code through a normative construction based on the horizontal principle. The findings show that the absence of HPL or uncertainty of land status does not eliminate criminal liability for destruction, as criminal law focuses on protecting concrete legal interests and proving the elements of the offense to ensure legal certainty and justice.
Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum tindak pidana perusakan yang terjadi di atas lahan tanpa hak pengelolaan (HPL) serta merumuskan konstruksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas horizontal dalam hukum agraria Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi meningkatnya sengketa penguasaan tanah dengan status hak yang tidak pasti yang kerap bereskalasi menjadi perusakan bangunan, tanaman, atau benda lain atas dasar klaim kepemilikan sepihak. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai perlindungan hukum pidana terhadap objek perusakan serta penafsiran unsur “barang milik orang lain” dalam delik perusakan. Urgensi penelitian terletak pada perlunya penegasan batas antara hukum perdata dan hukum pidana agar penegakan hukum tetap konsisten dengan prinsip dasar hukum agraria, khususnya asas horizontal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis doktrinal teori rechtsgoedbescherming dan otonomi hukum pidana. Kebaruan penelitian terletak pada reinterpretasi unsur “barang milik orang lain” dalam Pasal 406 KUHP melalui konstruksi normatif berbasis asas horizontal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan HPL atau ketidakjelasan status tanah tidak menghapus pertanggungjawaban pidana perusakan, karena hukum pidana berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum konkret serta pembuktian unsur delik guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.
References
Adithya, Muhamad Rizky, and Agus Budi Santoso. “Status Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Barang Milik Negara.” Future Academia 2, no. 4 (2024): 793–802. https://doi.org/10.61579/future.v2i4.260.
Agustalita, Dinda Heidiyuan, and Deni Setya Bagus Yuherawan. “Makna Kepentingan Umum Pada Kewenangan Deponering Dalam Perspektif Kepastian Hukum.” Jurnal Suara Hukum 4, no. 1 (2022). https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p160-189.
Aldi, Satri. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perusakan Barang Di Atas Tanah Sengketa.” Universitas Hasanuddin, 2022.
Anggita, Vania Digna, and Mohamad Fajri Mekka Putra. “Implikasi Hak Atas Tanah Yang Diperoleh Secara Melawan Hukum.” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 782. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5724.
Arifin, Zaenal, Aisah Nur, and Purnama Shonia Hugeng. “Kesadaran Masyarakat Terhadap Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah.” Journal Juridisch 1, no. 1 (2023): 1–9. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jj.v1i1.6762.
Auli, Renata Christha. “Isi Pasal 406 KUHP Tentang Perusakan Barang.” Hukumonline.com, 2024.
Bakir, Abd Hamid, and Abraham Ferry Rosando. “Status Kepemilikan Tanaman Yang Berada Di Atas Hak Atas Tanah Milik Orang Lain.” Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 3, no. 1 (2024). https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.172.
Chazawi, H. Adami. Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Edisi Revisi. 1st ed. Malang: Media Nusa Creative, 2019.
Darmawan Zakaria, Aditya. “Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria.” Notaire: Journal of Notarial Law 5, no. 1 (2022). https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.33073.
Delzanty, Kayla, Raisyha Talitha, Mohammad Akmal, Taris Hakim, Hani Rosdiana, and Yuliana Yuli. “Analisis Yuridis Terhadap Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Tanpa Disengaja Menurut Hukum Perdata Dan Pidana.” Media Hukum Indonesia 2, no. 2 (2024): 288–94. https://doi.org/10.5281/zenodo.11378612.
Effendi, Erdianto. “Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda.” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022). https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5355.
Fitrian, Achmad. “Kajian Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik Berdasarkan Konsep Pemisahan Horisontal Bidang Agraria.” Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora 1, no. 10 (2022). https://doi.org/10.53625/jpdsh.v1i10.3324.
Ginting, Lilawati, Tan Kamello, Muhammad Yamin, and Ok Saidin. “Formulation of a Certification Agency for Buildings without Land Rights Based on the Principle of Horizontal Separation (Comparison to Japan).” In Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Economic, Governance, ICOLEG 2021, 2021. https://doi.org/10.4108/eai.29-6-2021.2312625.
Jamaludin, Jamaludin, Tata Eliestiana Dyah A, Heru Sunardi, and Anggi Purnama Tradesa. “Criminal Liability for Vigilantism Under Articles 351, 170, and 406 KUHP.” Jurnal Ilmu Kepolisian 19, no. 2 (2025). https://doi.org/10.35879/jik.v19i2.625.
Khalifeh, Morteza, Seyed Mohammad, Taghi Karimpour, and Asghar Abbasi. “The Relationship Between Civil and Criminal Liability in Iranian and English Law.” Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics 5, no. 2 (2026): 1–16. https://doi.org/10.61838/kman.isslp.403.
Kolopaking, Anita Dewi Anggraeni. Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia. Bandung: PT. Alumni, 2013.
Kusnianto, Hendrik. “Akibat Hukum Penyerobotan Tanah Dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia.” Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 9, no. 1 (2024): 113–18. https://doi.org/10.31293/lg.v9i1.8015.
Latri, Akhdan Adityo, Niko Rafael Ramadhan, Gabriel Dorinda S, Yovani Yolanda Putri, Nanda Putri, Andana Kusuma, and Yuliana Yuli W. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Merusak Barang Orang Lain Tanpa Sengaja.” Media Hukum Indonesia 2, no. 3 (2026): 150–58. https://doi.org/10.5281/zenodo.11608292.
Lubis, Ikhsan, Duma Indah Sari Lubis, and Andi Hakim Lubis. “Reconstruction of National Land Law Based on Social Justice and Agrarian Reform.” Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan 1, no. 5 (2025): 85–96. https://doi.org/10.31292/mj.v5i1.157.
Manalu, Posma Otto Martua, Rosnidar Sembiring, and Dedi Harianto. “Urgensi Sertifikat Hak Milik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyidikan Kasus Perusakan Tanaman/Tumbuhan Di Tapanuli Utara Dan Humbang Hasundutan.” Locus Journal of Academic Literature Review 2, no. 10 (2023): 807–29. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i10.235.
Maula, Naufal Rodiyatul, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas, and Suyono Sanjaya. “Legitimasi Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Di Wilayah Perairan Laut Dalam Hukum Agraria Indonesia.” Jurnal USM Law Review 8, no. 3 (2025): 2139–54. https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12332.
Niravita, Aprila. “Urban Agrarian Reform : Opportunities and Challenges for Land Rights Among Low-Income Communities” 32, no. 2 (2024): 348–73.
Nur, Fuad. “Penerapan Delik Perusakan Barang Terhadap Fasilitas Publik Saat Demonstrasi: Perspektif Hukum Pidana Indonesia.” Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 1, no. 4 (2025). https://doi.org/10.63822/mf8tqd32.
Permadi, Iwan. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Akibat Kejahatan Mafia Tanah.” Jurnal Ius Constituendum 8, no. 2 (2023): 2–7. https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6951.
Prakoso, Adji. “Yurisprudensi MA RI: Pengrusakan Benda Milik Orang Lain Yang Berada Di Atas Tanah Terdakwa Merupakan Tindak Pidana.” MARINews, 2025.
Prianto, Agung Tunggal, and Marjan Miharja. “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto Nomor 100/Pid.B/2020/PN.LBO).” Iblam Law Review 4, no. 4 (2024): 86–99. https://doi.org/10.52249/ilr.v4i4.470.
Rahman, Muhammad Ghazali, and Adwin Tista. “Asas Pemisahan Horisontal Dalam Politik Hukum Pertanahan.” Socius: Jurnal Penelitian Ilmu 2, no. 6 (2025): 487–96. https://doi.org/10.5281/zenodo.14842847.
Ratanto, Dafid Yusack, Dudung Mulyadi, and Iwan Setiawan. “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Geng Motor Yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Dihubungkan Dengan Pasal 15 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Studi Kasus Di Jalan Cipicung Kota Tasikm.” Jurnal Pustaka Galuh Justisi 02, no. 1 (2023): 406–22. https://doi.org/10.25157/pustaka.v2i1.3570.
Ridwan, Juniarso, and Achmad Sodik. Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. Edited by Mathori A Elwa. III. Bandung: Nuansa Cendekia, 2016.
Roiqoh, Surur. “Hak Menguasai Negara Atas Tanah Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Maqashid Syariah.” Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum 3, no. 3 (2025). https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1429.
S, Laurensius Arliman. “Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial Kajian Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/Pn.Blg.” Jurnal Gagasan Hukum 1, no. 1 (2019). https://doi.org/10.31849/jgh.v1i01.2936.
Saputra, Anugerah Yudha, Kadi Sukarna, Soegianto Soegianto, and Syafran Sofyan. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kasus Sertifikat Ganda.” Journal Juridisch 2, no. 3 (2025): 262–73. https://doi.org/10.26623/jj.v2i3.10619.
Shanti, Ni Ketut Ayu Pradnyani, Iis Gesia Hanim, and Trifona Melati Hutajulu. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan.” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP) 5, no. 3 (2025). https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3668.
Sihotang, Amri Panahatan, Gita Novita Sari, Zaenal Arifin, and Muhammad Isro Wahyudin. “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi.” Jurnal USM Law Review 6, no. 3 (2023): 1210. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7502.
Sukananda, Satria. “Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Indonesia.” Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology 2, no. 3 (2021). https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12466.
Tanujaya, Calista Putri, Devy Yulyana, and Rigel Rigel. “Analisis Putusan Nomor 89/Pdt.G/2016/PN Gin Berdasarkan Asas Pemisahan Horizontal Dalam Hukum Agraria Nasional.” Jurnal Kewarganegaraan 8, no. 1 (2024): 645. https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6363.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 JURNAL USM LAW REVIEW

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
The journal holds the copyright for each article published with work licensed simultaneously under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which allows others to share the work with an acknowledgment of the authorship and early publication of the work in this journal.


Citedness in Scopus 

