Kepastian Hukum Business Judgment Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan

Lina Husnul Khairiyyah; Heru Sugiyono

doi:10.26623/julr.v8i3.12930

Authors

Lina Husnul Khairiyyah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Heru Sugiyono Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12930

Keywords:

Business Judgment Rule, Kepastian Hukum, Fiduciary Duty, Good Corporate Governance

Abstract

This study aims to examine legal certainty and the accountability of directors in making business decisions through the application of the Business Judgment Rule (BJR) doctrine. The background of this research stems from the high risk of criminalization against directors who act in a business capacity, even though they have acted in good faith. The urgency of this research lies in the need for legal certainty that can provide protection for directors so that they remain bold in making strategic decisions without fear of legal threats. This study uses a normative juridical method with a case approach, namely Decision No. 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst related to LNG procurement by Pertamina. The results of the analysis show that the BJR doctrine has the potential to provide legal protection for directors, as long as business decisions are made in good faith, with due care, and without conflicts of interest. However, this protection is conditional because it can still be set aside in the event of a violation of the principles of GCG and fiduciary duty. In Decision No. 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, BJR's defense was rejected due to procedural violations, such as the absence of approval from the Board of Commissioners and the General Meeting of Shareholders, as well as the absence of adequate risk assessment and technical analysis. The novelty of this study lies in its normative analysis of the application of BJR in criminal cases involving state-owned enterprises, which has not been widely studied in Indonesian legal literature. The consistent application of GCG and fiduciary duty principles is key to achieving legal certainty and protecting directors from future legal risks.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kepastian hukum dan pertanggungjawaban direksi dalam mengambil keputusan bisnis melalui penerapan doktrin Business Judgment Rule (BJR). Latar belakang penelitian ini berangkat dari tingginya risiko kriminalisasi terhadap direksi yang bertindak dalam kapasitas bisnis meskipun telah beritikad baik. Urgensi penulisan terletak pada kebutuhan akan kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan bagi direksi agar tetap berani mengambil keputusan strategis tanpa rasa takut terhadap ancaman hukum. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan fokus pada pendekatan kasus, khususnya melalui Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst terkait pengadaan LNG oleh Pertamina. Dari analisis yang dilakukan, terlihat bahwa doktrin BJR berpotensi memberikan perlindungan hukum bagi direksi, sepanjang keputusan bisnis dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa konflik kepentingan. Namun, perlindungan tersebut bersifat kondisional karena tetap dapat dikesampingkan apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip GCG dan fiduciary duty. Dalam Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, pembelaan BJR ditolak karena terdapat pelanggaran prosedural, seperti ketiadaan persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS, serta absennya kajian risiko dan analisis teknis yang memadai. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis normatif terhadap penerapan BJR dalam perkara pidana korporasi BUMN, yang sebelumnya belum banyak dikaji dalam literatur hukum Indonesia. Penerapan prinsip GCG dan fiduciary duty secara konsisten menjadi kunci terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan direksi dari risiko hukum di masa mendatang.

References

Achmad, A. S., & Indradewi, A. A. (2007). Hubungan Hukum Antar Perusahaan Dalam Sistem Perusahaan Grup Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun. Jurnal USM Law Review, 4(2), 470. https://www.emtek.co.id/company

Agung, D., Purba, R. L., & Annisa, D. N. (2023). Pengaruh Restrukturisasi Perusahaan terhadap Kedudukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Ditinjau Berdasarkan Hukum Perusahaan. 2.

Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia. Administrative Law and Governance Journal , 3(1), 114–123. https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123

Berutu, R. P., Iskandar, H., & Syahputra Dedi. (2023). Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 6(2), 137. https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.8391

Dharsana, I. M. P., Kresnadjaja, I., & Dhananjaya, I. P. L. (2023). Application of the Business Judgment Rule Doctrine in Indonesian Companies. Journal of Public Administration, Finance and Law, 27, 381–388. https://doi.org/10.47743/jopafl-2023-27-30

Duduk Perkara Dugaan Korupsi LNG Pertamina Hingga Ahok Diperiksa. (2025). CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250110183959-12-1185953/duduk-perkara-dugaan-korupsi-lng-pertamina-hingga-ahok-diperiksa/amp.

Eugenia, J., Kalalo, F. P., & Rumimpunu, D. (2021). Aspek Hukum Tanggungjawab Dewan Komisaris terhadap Direksi yang Melakukan Pelanggaran Fiducary Duty sehingga Menyebabkan Kerugian Bagi Perseroan Terbatas, Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jurnal Lex Privatum, 9(4), 65–75. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33346.

Hamidin, Pratiwi, S., & Hartono. (2024). Analisis Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terkait Dengan Pertanggung Jawaban Pidana Pada Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Yustist, 11(2), 343–357. https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i2.16690

Heru Sugiyono and Jeremy Pardede, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja,” Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan 19, no. 2 (2021): 453–72.

Herwibowo, Hajar, B., Maryano, & Mau, H. A. (2025). Kepastian Hukum Kewenangan Diskresi Direksi BUMN Dalam Perspektif Prinsip Good Corporate Governance. Cendekia: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah , 2(8), 1491–1503. . https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i8.1662

Jayadi, U., Mustofa, A., & Yunus, E. (2025). Dinamika Tata Kelola Perusahaan: Hubungan Antara Dewan Direksi Dan Strategi Organisasi. Sibatik Journal, 4(8), 2025–2037.

Julianty, V., & Putra, M. F. M. (2022). Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan. Jurnal USM Law Review, 5(1), 239–252. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4871

Kartika Eka Rilani and Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman, “Tanggung Jawab Perdata Terhadap Kreator Konten Atas Penyebaran Komik Online Di Aplikasi TikTok,” Jurnal Usm Law Review 6, no. 2 (2023): 699–711, https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7280.

Kosasih, J. I., Agung, A. A. I., & Dewi, A. A. S. L. (2021). Parate Eksekusi Fidusia : Polemik Kepastian Hukum Dan Bisnis (1st ed.). C.V. Mandar Maju.

Louisa, Deta, R., & Putra, M. F. M. (2023). Pendirian Persero Perorangan Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Ius Constituendum , 8(2), 185–206. . https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.6722

Mahkamah Agung. (2024a). Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.

Mahkamah Agung. (2024b). Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst (p. 737).

Mahkamah Agung. (2024c). Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst (p. 778).

Mahkamah Agung. (2024d). Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst (pp. 761 & 333).

Mahkamah Agung. (2024e). Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst (p. 771).

Mahkamah Agung. (2024f). Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst hal 99 (p. 99).

Mas Putra Zenno Januarsyah et al., “Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Karen Agustiawan,” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (April 22, 2022): 143–58, https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4922.

Naldo, R. A. C., Purba, M., & Pasaribu, I. (2022). Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius. Enam Media.

Neltje, J., & Panjiyoga, I. (2023). Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum. Innovative: Journal of Social Science Research, 3(5), 2034–2039.

Panalaga, W. B. (2023). Penerapan Asas Fiduciary Duty Dan Piercing the Corporate Veil Terhadap Tanggungjawab Terbatas Direksi Suatu Perseroan Terbatas Di Indonesia Dan Amerika. UNES Law Review, 6(1), 1967–1977.

Prakasa, A. W., & Sudarwanto, A. S. (2025). Doktrin Fiduciary Duty: Peranannya Sebagai Pedoman Pengurusan Perseroan Terbatas Oleh Direksi. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 241–247. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.993

Prasetio, P. (2021). Dilema Penerapan Business Judgment Rule Dalam Transaksi Komersial BUMN. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 1(2).

Raffles. (2020). Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas. Jurnal Hukum, 3(1), 107–137. https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.107-137

Rilani, K. E., & Taupiqqurrahman. (2023). Tanggung Jawab Perdata Terhadap Kreator Konten Atas Penyebaran Komik Online Di Aplikasi TikTok. Jurnal Usm Law Review, 6(2), 699–711. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7280.

Siaran Pers Oecd - Ojk Luncurkan Prinsip Good Corporate Governance. (2015). In OJK (Issue 4, pp. 20–21).

Silitonga, E. F., Sunarmi, & Siregar, M. (2022). Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Pertanggungjawaban Perdata Direksi Perseroan. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 2(2), 86–95. https://doi.org/10.56128/jkih.v2i2.25

Sitompoel, D. H. F. (2025). UU BUMN 2025 Dan Business Judgment Rule: Antara Perlindungan Profesional Dan Celah Impunitas. Hukum Online. https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-bumn-2025-dan-business-judgment-rule--antara-perlindungan-profesional-dan-celah-impunitas-lt682d7db77876e.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. (2007). In BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965

Valerie, A. De, & Putra, M. R. S. (2024). Penerapan Asas Fiduciary Duty Dalam Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas. JLEB: Journal of Law, Education and Business , 2(1), 373–379. https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1670

Wildayanti, & Salenda, K. (2022). Penerapan Prinsip Business Judgment Rule (BJR) Terhadap Putusan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas. Alauddin Law Development Journal, 4(3), 503–519. https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.18819