Proporsionalitas dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Digital Atas Pembatasan Akses Internet Bagi Anak di Indonesia

Eka Nurhikmah; Nelvina Djaja; Laurenzia Luna

doi:10.26623/julr.v8i3.12924

Authors

Eka Nurhikmah UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
Nelvina Djaja Universitas Pelita Harapan
Laurenzia Luna Universitas Pelita Harapan

DOI:

https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12924

Keywords:

Hukum Administrasi Negara, Hak Anak Digital, Hukum Internasional, Pembatasan Internet

Abstract

This study examines the policy on restricting children’s internet access following the enactment of Government Regulation No. 17 of 2025 through the lens of Administrative Law and international children’s rights. The growing use of digital platforms by children offers educational benefits but simultaneously exposes them to harmful content, digital exploitation, privacy risks, and potential technology addiction. The study addresses the need for a regulatory framework that ensures child protection while upholding proportionality, justice, and Indonesia’s obligations under the CRC and ICCPR. Using a normative juridical method with statutory and comparative approaches, this research analyses national regulations and compares them with international practices, particularly in Singapore. The novelty of this study lies in its focus on children as a vulnerable group often overlooked in internet restriction debates and its integrative analysis linking national administrative law with international child rights standards. The findings indicate that Government Regulation No. 17 of 2025 constitutes a progressive step toward strengthening child protection in the digital sphere. However, several challenges remain, including unclear age-verification standards, risks of data leakage, and potential limitations on children’s rights to access information and participate in digital environments. This study concludes that clear technical guidelines, robust accountability mechanisms for Electronic System Providers, and enhanced parental digital literacy are essential to ensure effective, proportional, and equitable implementation of the policy.

Penelitian ini menganalisis kebijakan pembatasan akses internet bagi anak setelah diterbitkannya PP No. 17 Tahun 2025 dari perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN) dan hak anak internasional. Peningkatan penggunaan platform digital oleh anak memberikan manfaat pendidikan, tetapi juga menimbulkan risiko konten berbahaya, eksploitasi digital, pelanggaran privasi, serta potensi kecanduan teknologi. Penelitian ini menekankan pentingnya regulasi yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan anak, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, serta kewajiban Indonesia berdasarkan CRC dan ICCPR. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan dan perbandingan, termasuk meninjau praktik negara lain seperti Singapura. Kebaruan penelitian terletak pada fokus terhadap anak sebagai kelompok rentan yang kerap terabaikan dalam diskursus pembatasan internet serta analisis integratif yang menghubungkan HAN dengan standar hak anak internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP No. 17 Tahun 2025 merupakan langkah progresif dalam penguatan perlindungan anak di ruang digital, namun implementasinya masih menghadapi tantangan terkait standar verifikasi usia, risiko kebocoran data, serta potensi pembatasan hak anak atas informasi dan partisipasi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pedoman teknis yang jelas, mekanisme akuntabilitas yang kuat bagi PSE, serta peningkatan literasi digital orang tua untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif, proporsional, dan berkeadilan.

References

Abdillah, Ahmad Yusron, Abdul Madjid, and Patricia Audrey Ruslijanto. “Urgensi Pembentukan Regulasi Batas Usia Minimum Anak Dalam Mengoperasikan Media Sosial Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia.” Begawan Abioso 14, no. 2 (May 28, 2024): 87–96. https://doi.org/10.37893/abioso.v14i2.779.

Adhari, Ade, Tunjung Herning Sitabuana, and Luisa Srihandayani. “Kebijakan Pembatasan Internet Di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Kajian Perbandingan.” Jurnal Konstitusi 18, no. 2 (November 15, 2021): 262. https://doi.org/10.31078/jk1821.

Airlangga, Rendy, Kyagus Ramadhani, Yuvina Ariestanti, and Adam Ardiansyah Ramadhan. “Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.” Jurnal Ius Constituendum 8, no. 2 (July 1, 2023): 292–307. https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.7055.

Anggraeni, Rinastiti Dwi, Fadilla Putri Alsabilla, and Jeferson Kameo. “Pelindungan Data Pribadi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Dunia Siber.” Jurnal USM Law Review 7, no. 3 (December 8, 2024): 1635–54. https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10559.

“Apa Itu COPPA (Undang Undang Perlindungan Privasi Daring Anak).” SOLIX Empowering The Data-Driven Enterprise. n.d. https://www.solix.com/id/kb/coppa/.

Azriadi, Azriadi, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, and Mohammad Jamin. “The Protection Of Children: An Examination Via The Pancasila Paradigm,” Proceedings Of The International Conference On Law, Economic & Good Governance (IC-LAW 2023), 87–95, 2024. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7_14.

Barrucho, Luis. “Satu Anak Mengakses Internet Tiap Setengah Detik - Bagaimana Menjaga Keamanan Mereka Di Dunia Maya?” BBC News Indonesia. n.d. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n13x4517zo.

Bebi Annisa, Fauzan Nazila, M Rizky Fazlim, Emmi Saidatul Khairi, and Febriansyah April Siregar. “Kajian Kritis Atas Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Penegakan Keputusan Administratif.” Ijolares : Indonesian Journal Of Law Research 3, no. 1 (March 30, 2025): 18–24. https://doi.org/10.60153/ijolares.v3i1.117.

Coglianese, Cary, and Daniel E. Walters. “Antipolitics and the Administrative State” Common Knowledge 29, no. 3 (September 1, 2023): 367–82. https://doi.org/10.1215/0961754X-10862563.

Deseano, Aurick Adien, Najwa Hanif Artfian Arrasyid Aulia Putra, and Moh. Imam Gusthomi. “Administrative Court As Bureaucratic Reform Catalyst Through Administrative Law Enforcement.” Reformasi Hukum 29, no. 1 (April 30, 2025): 111–23. https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1075.

Destari, Mutia Riani, Elmanora, and Hamiyati. “Internet Parenting Sebagai Kontrol Dalam Penggunaan Internet Pada Remaja.” JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan) 9, no. 01 (April 29, 2022): 31–42. https://doi.org/10.21009/JKKP.091.03.

Early Childhood Development Agency, ECDA Code Of Practice (Fourth Edition 2025) (2025)

Fakhrurrozi, Muhammad. “Pembatasan Jaringan Internet Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia.” Universitas Islam Indonesia. 2021.

Firmansyah, Iqbal. “Kamu Harus Tahu!!! Inilah Sejarah Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia.” Forum Anak Nasional. 2023. https://forumanak.id/production/public/artikelView/2l0zwrg4od.

“Gawat! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online.” Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2024. https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html.

Grace Kelly Hadiputri Sihombing et al. Hukum Administrasi Negara. Edited By Syahril. 1st Ed. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.

Gür, Duygu, and Yalın Kılıç Türel. “Parenting In The Digital Age: Attitudes, Controls And Limitations Regarding Children’s Use Of ICT” Computers & Education 183 (July 2022): 104504. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104504.

Hilda, Hilda Halnum Salsabil, Muflih Munazih, and Siti Kunarti. “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Instruksi Presiden.” Jurnal USM Law Review 8, no. 2 (June 30, 2025): 901–22. https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12031.

Ibad, Syahrul. “Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik.” HUKMY : Jurnal Hukum 1, no. 1 (April 30, 2021): 55–72. https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72.

ICJR. “Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik.” Institute For Criminal Justice Reform. 2012. https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/.

“Internet Flitering Requirement.” Infocomm Media Development Authority (IMDA) Singapore. Last Modified January 15. 2025, https://tinyurl.com/Internet-Flitering-Requirement.

"Internet Regulatory Framework." Infocomm Media Development Authority (IMDA). n.d. https://www.imda.gov.sg/regulations-and-licensing-listing/content-standards-and-classification/standards-and-classification/internet.

Jamaluddin. Hukum Adminstrasi Negara. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.

“Kemenko PMK Dorong Implementasi PP 17/2025 Demi Perlindungan Anak Di Ruang Digital.” Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan (Kemenko PMK). https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-dorong-implementasi-pp-172025-demi-perlindungan-anak-di-ruang-digital.

Kriswaningsih, Tri Angga. “Menkomdigi Ungkap Permasalahan Dunia Maya: Anak-Anak Tidak Ikuti Aturan Ortu Dan Punya Akun Rahasia.” Kompas.tv. 2025. https://www.kompas.tv/lifestyle/574695/menkomdigi-ungkap-permasalahan-dunia-maya-anak-anak-tidak-ikuti-aturan-ortu-dan-punya-akun-rahasia.

"Kronologi Blokir Internet Papua Berujung Vonis Untuk Jokowi." CNN Indonesia. 2020. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200603150311-20-509478/kronologi-blokir-internet-papua-berujung-vonis-untuk-jokowi.

Kurniawan, I Gede Agus, Putu Aras Samsithawrati, and Lourenco De Deus Mau Lulo. “Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law.” Jurnal Ius Constituendum 8, no. 1 (March 20, 2023): 115–31. https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6281.

Lana Aulia Afiftania, Nanik Mahmudah, and Fauziah Herman Putri. “Diferensiasi Hukum Bagi Penyedia Layanan Over The Top (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Singapura).” Perspektif Hukum 21, no. 1 (2021): 79–98. https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v21i1.19.

Maharani, Rista, And Andria Luhur Prakoso. “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital.” Jurnal USM Law Review 7, no. 1 (March 29, 2024): 333–47. https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8705.

Ministry Of Health Singapore, Guidance On Screen Use In Children (2023)

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muksalmina, Muksalmina, Shira Thani, Nabhani Yustisi, and Tasyukur Tasyukur. “Reformasi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Kepastian Hukum Di Indonesia.” Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum 5, no. 2 (2025): 164–74. https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v5i2.531.

Nawang Wulan, Jannatul Firdaus, and Taufik Hidayat. “Peranan Penggunaan Internet Dan Sosial Media Dalam Meningkatkan Kegiatan Produktif Bagi Masyarakat.” Jurnal Pengabdian Masyarakat Sultan Indonesia 1, no. 2 (February 6, 2024): 25–30. https://doi.org/10.58291/abdisultan.v1i2.206.

Nedia Martha Resmadiktia, Yusuf Utomo, Laode Aiman. “Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara.” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9, no. 11 (2023): 685–97. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8097882.

Nuraini, Dewi. “Rencana Singapura Pasang Aplikasi Pemantauan Di Komputer Siswa Picu Masalah Privasi.” VOA Indonesia. n.d. https://www.voaindonesia.com/a/rencana-singapura-pasang-aplikasi-pemantauan-di-komputer-siswa-picu-masalah-privasi/5769588.html.

Packard, Noel. “Internet Prehistory: Arpanet Chronology.” Cogent Social Sciences 9, no. 2 (December 2023): 1–47. https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2245237.

Pernita Hestin Untari. “Komdigi Soroti Ketidakpatuhan Facebook–WhatsApp Cs Dalam Lindungi Anak.” Bisnis.com. n.d. https://teknologi.bisnis.com/read/20250616/101/1885365/komdigi-soroti-ketidakpatuhan-facebook-whatsapp-cs-dalam-lindungi-anak.

Personal Data Protection Commission. “Advisory Guidelines On The PDPA For Selected Topics 3.” PDPC, no. September 2013 (2024): 9–21. https://www.pdpc.gov.sg/-/media/files/pdpc/pdf-files/advisory-guidelines/ag-on-selected-topics/advisory-guidelines-on-the-pdpa-for-selected-topics-(revised-may-2024).pdf.

Pratiwi, Hardiyanti, and Nor Izzatil Hasanah. “Disiplin Digital Dan Mediasi Media Oleh Orang Tua Pada Anak Usia Dini Saat Pandemi Covid-19.” Jurnal Psikologi Sosial 20, no. 1 (February 28, 2022): 25–35. https://doi.org/10.7454/jps.2022.05.

Prifti, Kostina, Jessica Morley, Claudio Novelli, And Luciano Floridi. “Regulation By Design: Features, Practices, Limitations, And Governance Implications.” Minds And Machines 34, no. 2 (May 17, 2024): 13. https://doi.org/10.1007/s11023-024-09675-z.

Razak, Abdul, and Zulkifli Aspan. “Peran Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) Dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia.” Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara 2, no. 1 (December 31, 2024): 1–22. https://doi.org/10.55292/nj810e31.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (2020)

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak (2025)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (2005)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2011)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2002)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak (2014)

Rusydi, Juliadi, Januri Januri, and Rika Santina. “Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara.” Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum 2, no. 01 (January 31, 2023): 54–63. https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2064.

Sholihah, Mar’atus, Jamilatun Nafi’ah, Raudatul Jannah, Nur Isnaini, Farhan Maulana Ikhsan, and Sahlul Manal. “Parenting IT: Pembatasan Anak Dari Penggunaan Gadget Melalui Aplikasi Google Family Link.” Pandalungan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 2 (May 16, 2024): 53–65. https://doi.org/10.62097/pandalungan.v2i2.1637.

Sirait, Timbo Mangaranap, Khalimi, and Ignatius Bambang Sukarno Hatta. “Analisis Putusan PTUN No. 403/G/2024/Ptun.Jkt: Diskrepansi Antara Legalitas Formal Dan Keadilan Substantif.” Collegium Studiosum Journal 8, no. 1 (June 30, 2025): 83–89. https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1625.

Sudarmanto, Kukuh. “Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila.” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 2 (October 17, 2021): 407–23. https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110.

Sugiarti, Yayuk, and Hidayat Andyanto. “Pembatasan Penggunaan Gadget Terhadap Anak Dibawah Umur Oleh Orang Tua.” Jurnal Jendela Hukum 9, no. 1 (July 6, 2022): 81–92. https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.2051.

Susanto, Sri Nurhari. “Komponen, Konsep Dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara.” Administrative Law and Governance Journal 4, no. 1 (2021): 144–57. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.144 - 157.

United Nations Human Rights Office Of The High Commissioner, Convention On The Rights Of The Child (1989)

United Nations Human Rights Office Of The High Commissioner, International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR) (1966)

Zen, Najmatul Haya, Aldi Frinaldi, and Roberia Roberia. “Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Good Governance Di Era Digital.” Innovative: Journal Of Social Science Research 5, no. 1 (2025): 29–40. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17408.