Pergeseran Paradigma Pemulihan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara

Natasya Klarisa Paruntu; Amad Sudiro

doi:10.26623/julr.v8i3.12888

Authors

Natasya Klarisa Paruntu Universitas Tarumanegara
Amad Sudiro Universitas Tarumanegara

DOI:

https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12888

Keywords:

Asset Forfeiture, Optimalisasi, Pemulihan Aset, Pergeseran Paradigma

Abstract

This study aims to analyze the conceptual and legal obstacles in Indonesia’s asset recovery mechanism for corruption crimes and formulate a more effective legal paradigm to optimize the restitution of state losses. The research is grounded in the persistent ineffectiveness of the conviction-based asset forfeiture system, which requires a final criminal judgment before assets can be seized, thereby allowing offenders to conceal, transfer, or dissipate illicit assets. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, the study finds that the current mechanism is not responsive to the sophisticated and transnational nature of white-collar crime, which often complicates criminal prosecution and evidentiary processes. The results indicate that the non-conviction-based asset forfeiture (NCB) paradigm offers a more efficient solution through in rem proceedings, a balance of probabilities evidentiary standard, and a reverse burden of proof while ensuring protection for bona fide third parties. The novelty of this research lies in constructing a comprehensive legal model for asset forfeiture that integrates evidentiary rules, procedural safeguards, human rights protection, and harmonization with the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. The study concludes that shifting from a conviction-based to an NCB system is essential to accelerate asset recovery and strengthen anti-corruption efforts. The recommendations call for expedited enactment of the Asset Forfeiture Bill, enhanced inter-agency coordination, and the development of transparent and accountable legal infrastructure.

Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan konseptual dan yuridis dalam pemulihan aset tindak pidana korupsi serta merumuskan paradigma hukum baru yang lebih efektif untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara. Latar belakang penelitian berangkat dari ketidakoptimalan mekanisme conviction-based asset forfeiture yang selama ini diterapkan di Indonesia, di mana perampasan aset hanya dapat dilakukan melalui putusan pidana sehingga memberi ruang bagi pelaku untuk menyembunyikan atau mengalihkan harta hasil kejahatan. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, penelitian ini menemukan bahwa sistem pemulihan aset berbasis putusan pengadilan tidak adaptif terhadap karakteristik white-collar crime yang kompleks, transnasional, dan sulit dibuktikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma non-conviction-based asset forfeiture (NCB) lebih efektif karena menitikberatkan pada gugatan in rem, pembuktian berdasarkan balance of probabilities, serta pembalikan beban pembuktian kepada pemilik aset dengan tetap melindungi hak pihak ketiga beriktikad baik. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan model komprehensif perampasan aset yang mencakup aspek sistem pembuktian, prosedur hukum acara, perlindungan HAM, dan harmonisasi dengan UNCAC 2003. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pergeseran paradigma dari conviction-based menuju NCB merupakan kebutuhan mendesak untuk mempercepat pemulihan aset negara dan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Rekomendasi penelitian menegaskan pentingnya percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, penguatan koordinasi antar-lembaga, serta pembangunan infrastruktur hukum yang transparan dan akuntabel.

Author Biography

Amad Sudiro, Universitas Tarumanegara

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara sampai dengan Tahun 2028. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., menyelesaikan pendidikan formal terakhir pada Program Doktor (S3) Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI), dan aktif mengikuti berbagai pelatihan/kursus, serta pendidikan non-formal di bidang hukum dan manajemen serta kepemimpinan. Seringkali memberikan keterangan ahli/saksi ahli, dan aktif sebagai instruktur pelatihan/kursus, serta pembicara/narasumber dalam berbagai pertemuan ilmiah baik dalam negeri maupun luar negeri, dan aktif meneliti serta menulis buku & artikel di jurnal ilmiah nasional dan internasional dalam bidang hukum transportasi/penerbangan, dan hukum internasional, serta hukum perjanjian/kontrak. Ia berpengalaman bekerja baik sebagai akademisi (dosen) maupun praktisi hukum (Advokat & Arbiter), serta menjabat pimpinan lembaga/badan, dan organisasi profesi hukum, antara lain; Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Profesi Hukum Indonesia (DPN-APHI), Ketua Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI), serta Penasehat Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), dan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (DPP-ADHI).

References

Abdulkadir, Muhammad. Abdulkadir Muhammad Penelitian Hukum Dibagi Menjadi Tiga Yaitu Penelitian Hukum Normative, Penelitian Hukum Normative-Empiris, Dan Penelitian Hukum Empiris. Cet 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdullah, Fathin, Triono Eddy, and Marlina. “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.” Jurnal Ilmiah Advokasi 9, no. 1 (2021): 19–30. https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011.

Ashfa Azkia. “Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset.” Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara 3, no. 1 (2023): 144. https://doi.org/https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7231.

Dkk, Nur Sayidah. Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif: Dilengkapi Dengan Contoh-Contoh Kasus Di Sektor Publik Maupun Swasta. 1st ed. Sidoarjo: Zifata Jawara, 2019.

Elva Imeldatur Rohmah. “Dinamika Overlapping Kewenangan DPR Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara.” Jurnal Magister Ilmu Hukum 133, no. 1 (2023): 48. https://doi.org/https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.137.

Epstein, Richard A. “The Problem of Forfeiture in the Welfare State.” Social Philosophy and Policy 14, no. 2 (1997): 256. https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0265052500001904.

Fahrudin. “Formulasi Hukum Asset Recovery Pengembalian Kerugian Negara Dari Aset Hasil Korupsi Yang Dikuasai Oleh Ahli Waris Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.” Disertasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023, 87.

Fathin Abdullah, Triono Eddy, Marlina. “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Agains Corruption (UNCAC) 2003.” Jurnal Ilmiah Advokasi 9, no. 1 (2021): 20. https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011.

Fuadi, Gumilang, Windy Virdinia Putri, and Trisno Raharjo. “Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan.” Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 5, no. 1 (2024): 53–68. https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163.

Hafid, Irwan. “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan, Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law.” Lex Renaissan 6, no. 1 (n.d.): 465–80. https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art3.

Hanafi. “Politik Kriminal Terhadap White Collar Crime.” Jurnal Hukum 1, no. 2 (1994): 45. https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol1.iss2.art4.

Husein, Yunus. “Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan United States Agency International Development (USAID)., 2019.

Ilma, Hutmi Amivia. “Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture Dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia.” Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum 5, no. 4 (n.d.): 341. https://doi.org/https://doi.org/10.15642/mal.v5i4.373.

K. A. Bukhori. “Pergeseran Paradigma Hukum Dari Positivisme Ke Arah Spiritualisme.” Medina-Te 18, no. 1 (n.d.): 53. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/medinate.v14i1.2353.

Kevin Sulistyo, Abdul Kholiq. “Optimalisasi Regulasi Pidana Terkait Perampasan Aset Tindak Pidana Kejahatan Ekonomi Berlandaskan Perspektif Hukum Progresif Berkeadilan.” Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian 4, no. 5 (2025): 1812. https://doi.org/10.58344/locus.v4i5.4119.

KMS Herman, Rusman. “Perampasan Aset Dalam Perspektif Keadilan, Manfaat, Kepastian Hukum Serta Pemberantasan Korupsi.” Yustisia Tirtayasa 5, no. 1 (2025): 51–51. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/yta.v5i1.30866.

Liberti Rumahorbo, Hudi Yusuf. “Analisis Mendalam Perilaku Menyimpang White‑Collar Crime (Studi Kasus Melalui Lensa Teori Convenience).” Media Hukum Indonesia (MHI) 3, no. 3 (2025): 954. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.16778160.

M. Ainun Najib. “Polemik Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia.” Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial 3, no. 2 (n.d.): 164–65. https://doi.org/https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.

Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Muhammad Irfan Fadilla Mabsus, dkk. “Analisis Hukum Pidana Dan Strategi Pemulihan Aset Dalam Kasus Penggelapan Uang Perusahaan.” Journal of Contemporary Law Studies 2, no. 2 (2025): 185–97. https://doi.org/https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3627.

Mulyadi, Arief Septian. “RUU Perampasan Aset Sebagai Upaya Optimalisasi Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” Jurnal Locus Delicti 5, no. 1 (2024): 1–15.

Muntahar, Teuku Isra, Madiasa Ablisar, and Chairul Bariah. “Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 2 (2021): 49–63. https://doi.org/10.55357/is.v2i1.77.

Nurdiana Yuniar Kusumawardhani, dkk. “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Unes Law Review 6, no. 4 (n.d.): 12391–96. https://doi.org/https://doi.org/10.64527/inspektorat.v1i1.10.

Ramelan. “Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.” Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2012, 1–8.

Riskyanti Juniver Siburian and Denny Wijaya. “Korupsi Dan Birokrasi: Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna.” Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 3, no. 1 (2022): 4–5. https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.12233.

Suratman dan H. Philip Dillah. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

Tantimin. “Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 5, no. 1 (2023): 85–102. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102.

Wedha, Yogi Yasa, dkk. “Analisis Hukum Penyitaan Aset Korupsi Dalam Perspektif Keadilan Dan Pemulihan Keuangan Negara (Analysis of Legal Confiscation of Corruption Assets from the Perspective of Justice and State Financial Recovery).” Jurnal Litigasi 26, no. 1 (2025): 477–504. https://doi.org/doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.21484.

Widodo Dwi Putro, Dkk. Penjelasan Hukum : Pembeli Beritikad Baik Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah. Jakarta: LeIP, 2018.