Evaluasi Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Pada Usaha Mikro

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of the risk-based business licensing policy through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) for micro-enterprises in Blora Regency and to formulate policy strengthening strategies to enhance the effectiveness and equity of licensing services for sustainable micro-enterprise empowerment. The research is motivated by the fact that many micro-entrepreneurs still lack legal business status, limiting their access to financing, training, and partnership opportunities. This study employs a descriptive qualitative method using primary and secondary data, documentation, and interviews with DPMPTSP officers and thirty micro-entrepreneurs. The findings indicate that the OSS-RBA has been effective, efficient, adequate, responsive, and accurate, as evidenced by a significant increase in Business Identification Numbers (NIB) from 1,118 in 2021 to 8,132 in 2023 and 6,257 in 2024, supported by the jemput bola outreach program that reached 541 micro-entrepreneurs across multiple districts. Nevertheless, equity remains a challenge due to limited human resources and technical disruptions at the central OSS system. Based on Dunn’s six dimensions of public policy evaluation, the OSS-RBA policy is considered substantively successful but requires strengthening in human resource capacity and system stability to ensure service sustainability and fairness. The study enriches the theoretical discourse on digital-based public policy evaluation and provides practical contributions to improving inclusive and sustainable risk-based business licensing governance for micro-enterprise development.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perizinan usaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) pada usaha mikro di Kabupaten Blora serta merumuskan strategi penguatan kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas dan pemerataan layanan perizinan dalam rangka pemberdayaan usaha mikro secara berkelanjutan. Latar belakang penelitian ini didorong oleh masih banyaknya pelaku usaha mikro yang belum memiliki legalitas, sehingga kesulitan mengakses pembiayaan, pelatihan, dan peluang kemitraan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui analisis data primer, sekunder, dokumentasi, dan wawancara dengan petugas DPMPTSP serta tiga puluh pelaku usaha mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi OSS-RBA telah berjalan efektif, efisien, cukup memadai, responsif, dan tepat sasaran, yang tercermin dari peningkatan signifikan jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) dari 1.118 pada 2021 menjadi 8.132 pada 2023 dan 6.257 pada 2024 melalui program jemput bola yang menjangkau 541 pelaku usaha. Namun, aspek pemerataan masih terhalang oleh keterbatasan sumber daya manusia, jangkauan program yang belum merata, dan gangguan teknis sistem di tingkat pusat. Berdasarkan evaluasi enam dimensi kebijakan publik menurut Dunn, kebijakan OSS-RBA berhasil secara substantif namun masih memerlukan penguatan kapasitas SDM dan infrastruktur digital untuk menjamin keberlanjutan serta pemerataan layanan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang efektivitas kebijakan perizinan digital di tingkat daerah melalui penerapan enam dimensi evaluasi Dunn secara komprehensif dan memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan tata kelola perizinan usaha mikro yang lebih inklusif dan berkelanjutan.