Penerapan KPBU Skala Kecil dengan Sistem Dana Bagi Hasil Dalam Perkebunan Sawit: Pembaharuan Kerjasama Kemitraan Petani

Kurdi Kurdi; Cut Zulfahnur Syafitri

doi:10.26623/julr.v8i3.11777

Authors

Kurdi Kurdi Universitas Padjadjaran
Cut Zulfahnur Syafitri Universitas Padjajaran

DOI:

https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.11777

Keywords:

Availability Payment, Bagi Hasil, Sawit

Abstract

The utilization of the Palm Oil Revenue Sharing Fund (DBH) by local governments often faces efficiency constraints and fiscal limitations, while private participation in supporting infrastructure development is still low. This research aims to analyze the utilization of Palm Oil DBH through the Small Scale Public Private Partnership (PPP) scheme as an innovative financing model to improve budget efficiency and ensure quality and sustainable infrastructure development. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches to analyze the legal basis and effectiveness of this scheme. The results show that despite having a strong legal foundation, the implementation of Small Scale PPP is hampered by a regulatory vacuum related to clear project boundaries. However, by utilizing DBH Sawit as the source of Availability Payment (AP), this scheme has the potential to accelerate project realization, increase investment, and strengthen local financial governance and accountability. Therefore, this study recommends that the central government immediately improve the regulation of Small Scale PPP to provide legal certainty, and for local governments to improve institutional capacity in preparing and managing projects with this scheme, in order to optimize the utilization of Palm Oil DBH to support sustainable regional development.

Pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit oleh pemerintah daerah seringkali menghadapi kendala efisiensi dan keterbatasan fiskal, sementara partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur pendukung masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan DBH Sawit melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Skala Kecil sebagai model pembiayaan inovatif untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan memastikan pembangunan infrastruktur yang berkualitas serta berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis dasar hukum serta efektivitas skema ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, penerapan KPBU Skala Kecil terhambat oleh kekosongan regulasi terkait batasan proyek yang jelas. Namun, dengan memanfaatkan DBH Sawit sebagai sumber pembayaran Availability Payment (AP), skema ini berpotensi mempercepat realisasi proyek, meningkatkan investasi, serta memperkuat tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pemerintah pusat untuk segera menyempurnakan regulasi KPBU Skala Kecil guna memberikan kepastian hukum, dan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mempersiapkan serta mengelola proyek dengan skema ini, demi optimalisasi pemanfaatan DBH Sawit untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Author Biographies

Kurdi Kurdi, Universitas Padjadjaran

Fakultas Hukum
Cut Zulfahnur Syafitri, Universitas Padjajaran

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

References

Admin Portal Informasi. “Limbah Kelapa Sawit Untuk Ekonomi Berkelanjutan,” 2024. www.indonesia.go.id.

Anugrah, Akhmad Rifky Setya. “Sinkronisasi Kebijakan Kelapa Sawit Berkelanjutan.” Jurnal Kebijakan Publik 14, no. 3 (2023): 319–28. https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8310.

Arbas, Cakra. “Dana Bagi Hasil Sawit: Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah.” In Proceeding APHTN-HAN, 2:71–102, 2024.

Arhian, V S, S H Murti, and E Baliarti. “Optimizing The Use Of Revenue Sharing Funds From Palm Oil To Enhance Governance And Environmental Quality Of Sustainable Palm Oil Plantations.” In Technological Innovations in Tropical Livestock Development for Environmental Sustainability and Food Security, 175–81. CRC Press, 2024.

Arifin, Miftah, Wijayono Hadi Sukrisno, and Zaenal Arifin. “Land Procurement for Public Interest in Local Governments With Small Scale.” Jurnal Usm Law Review 4, no. 1 (2021): 458. https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3711.

Astriana, Septhia, and Khoirunurrofik Khoirunurrofik. “Desentralisasi Fiskal Dan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan: Bukti Empiris Dari Tingkat Kabupaten Kota Di Indonesia.” Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan 13, no. 1 (2024): 15–29. https://doi.org/10.29244/jekp.13.1.2024.15-29.

Efendi, A’an, Dyah Ochtorina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona. “Penelitian Hukum Doktrinal.” Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019.

Fathullah, Abdusyahid Naufal, Retno Ayu Tri Wahyuni, Asyraf Fawwaz, Edelweiss Aura Islami, and Khumaerastra Fika Salsabila. “Tata Kelola Kebijakan Di Indonesia Terhadap Isu Ekspansi Kelapa Sawit.” Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara 5, no. 2 (2024): 176–93. https://doi.org/10.22146/jpmmpi.v5i2.101666.

Geraldine, Mohammad AL’Rainier, and Diani Sadiawati. “Perlindungan Hukum Oleh Negara Indonesia Terhadap Lingkungan Dan Kesetaraan Gender.” Jurnal Usm Law Review 7, no. 1 (2024): 110. https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8154.

Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun, and Ronald Jolly Pongantung. “Analysis of the Influnces of Mood and Emotions on Legal Compliance Levels in Society.” Jurnal Ius Constituendum 9, no. 2 (2024): 178–93. https://doi.org/10.26623/jic.v9i2.8820.

Kurdi, and Cut Zulfahnur Syafitri. “ESG Dalam Regulasi Hukum KPBU: Upaya Peningkatan Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia.” Diversi: Jurnal Hukum 10, no. 2 (2025): 358–89. https://doi.org/10.32503/diversi.v10i2.5926.

Kusumastuti, Dora, and Ade Sathya Sanathana Ishwara. “Kedudukan Hukum Memorandum of Understanding (MOU) Digital: Implikasi Dan Orientasi Dalam Perspektif Hukum Inklusif.” Jurnal Ius Constituendum 8, no. 3 (2023): 494. https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7492.

Lathifah, Marwah Hasna, and Heru Suyanto. “Kebijakan Single Presence Policy Terhadap Struktur Kepemilikan Bank Pasca Konsolidasi Bank Umum.” Jurnal Usm Law Review 5, no. 1 (2022): 16. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4689.

Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Group, 2011.

Margono, Margono, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistiyani, and Amri Panahatan Sihotang. “Keabsahan Pengenaan Pajak Karbon Dalam Peraturan Perpajakan.” Jurnal Usm Law Review 5, no. 2 (2022): 767. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5918.

Muryati, Dewi Tuti, Dharu Triasih, and Tri Mulyani. “Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia.” Jurnal Usm Law Review 5, no. 2 (2022): 693. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5773.

Rakhmat, Rakhmat. “Tinjauan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Yang Disalurkan Di Kabupaten Tolitoli.” Jurnal Pembangunan Agribisnis (Journal of Agribusiness Development) 3, no. 2 (2024): 218–24. https://doi.org/10.22487/jpa.v3i2.2283.

Susanti, Dyah Ochtorina, and A’an Efendi. Penelitian Hukum: Legal Research. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Taufik, Muhammad. “Utilization of Nuclear Electricity in the Paradigm of Progressive Legal Theory” 9, no. 1 (2024): 18–29. https://doi.org/10.26623/jic.v9i1.8284.