Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Tentang Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Nasional : Perspektif Tujuan Pemidanaan

Villar Wibawa Wicaksana; Mas Putra Zenno Januarsyah

doi:10.26623/julr.v8i2.11092

Authors

Villar Wibawa Wicaksana Sekolah Tinggi Hukum Bandung https://orcid.org/0009-0008-9740-9860
Mas Putra Zenno Januarsyah Sekolah Tinggi Hukum Bandung

DOI:

https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11092

Keywords:

KUHP Nasional, Pidana Kerja Sosial

Abstract

The research aims to analyze the concept of social work punishment based on the National Criminal Code (KUHP) and formulate an ideal model for its implementation from the perspective of criminal law reform policy. The research background originates from the conditions of correctional institutions experiencing overcrowding and over-capacity, coupled with negative societal stigmatization towards convicts, which demonstrates the continued dominance of an absolute and retributive punishment paradigm. The research urgency lies in the necessity of an in-depth study of social work punishment as one of the new legal instruments in the National Criminal Code that prioritizes restorative and rehabilitative values. The research methodology employs a normative juridical approach with descriptive specifications, conducted through a literature study and qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research novelty focuses on a comprehensive examination of social work punishment within the context of Indonesian criminal law reform. The research findings indicate that social work punishment in the National Criminal Code represents a penalization aimed at restorative and rehabilitative objectives, signifying a paradigm shift in punishment goals, with its ideal implementation model being a product of criminal legal politics that utilizes a rational approach to achieve social order and community welfare in accordance with the procedural mechanism outlined in Article 85 of the National Criminal Code.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konsep pidana kerja sosial berdasarkan KUHP Nasional dan merumuskan model ideal penerapannya dalam perspektif kebijakan pembaruan hukum pidana. Latar belakang penelitian bermula dari kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami overcrowding dan overcapacity, serta stigmatisasi negatif masyarakat terhadap terpidana, yang menunjukkan masih dominannya paradigma pemidanaan bersifat absolut dan sekadar pembalasan. Urgensi penelitian terletak pada perlunya kajian mendalam tentang pidana kerja sosial sebagai salah satu instrumen hukum baru dalam KUHP Nasional yang mengedepankan nilai restoratif dan rehabilitatif. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif, melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kebaharuan penelitian fokus pada kajian komprehensif pidana kerja sosial dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional merupakan pemidanaan bertujuan restoratif dan rehabilitatif, yang menandakan pergeseran paradigma tujuan pemidanaan, dengan model ideal penerapannya merupakan produk politik hukum pidana yang menggunakan pendekatan rasional untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan masyarakat sesuai mekanisme prosedural Pasal 85 KUHP Nasional.

References

Aisyah, Sani Siti. “Pengembangan Ide Kerja Sosial Sebagai Bentuk Pidana.” Jurnal Kriminologi Indonesia 14, no. 1 (Mei 2018): 25–42.

Alin, Failin. “Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 3, no. 1 (September 28, 2017): 14. https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6.

Batist, Danielle. “How the Dutch Are Closing Their Prisons,” May 13, 2019. https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2019-05-13/the-netherlands-is-closing-its-prisons.

Buzgowsky, Konrad. Criminality and Criminal Justice in Contemporary Poland, Sociological Perspectives. London: Routledge Taylor and Francis Group, 2015.

Christianto, Hwian. “Pembaharuan Makna Asas Legalitas.” Jurnal Hukum & Pembangunan 39, no. 3 (July 19, 2017): 347. https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.1512.

Cressey, Sutherland. Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana. Cet. 1. Bandung: Tarsito, 1974.

Eko, Soponyono. “Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban.” Masalah - Masalah Hukum 14, no. 1 (2012): 29–41. https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.29-41.

Ginting, Jamin. “Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” Law Review 19, no. 3 (March 31, 2020): 246. https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2098.

Gunarto, Marcus Priyo. “Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan.” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 21, no. 1 (February 23, 2012): 93. https://doi.org/10.22146/jmh.16248.

Hamzah, Andi. Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia,. Cet.2, Ed.rev. Jakarta: Pradnya paramita, n.d.

Hiariej, Eddy O.S. Asas Legalitas & Penemuan Hukum : Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Erlangga, 2009.

———. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, No 1 Tahun 2023 No 1 Tahun 2023 § (n.d.).

Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief. “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, no. 2 (May 28, 2021): 217–27. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227.

Izziyana, Wafda Vivid, and Arham Anom Besari. “Pengintegrasian Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem.” Justitia Jurnal Hukum 1, no. 2 (Oktober 2017): 172–90. https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1148.

Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi. “Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara.” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 8, no. 1 (April 18, 2020): 26. https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.726.

Jaya, Nyoman Serikat Putra Jaya. . . Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Cet 1. Bandung: Alumni, n.d.

Justice. “Probation Measures and Alternatif Sanction in the EU.” Probation Measures and Alternatif Sanction in the EU, n.d. https://www.euprobationproject.eu/.

Malau, Parningotan. “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023.” Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 5, no. 1 (June 13, 2023): 837–44. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815.

Marpiyani. “Perspektif Alternatif Pemberian Pidana Kerja Sosial Bagi Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan.” Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat, 2013.

Masduro, Anis. “Ide Pidana Kerja Sosial Dan Implementasinya Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Untuk Anak Di Indonesia.” Universitas Diponogoro, 2003.

Miranda Pereira, Luis Manuel Oliviera De. Community Service in Portugal How Did Community Service Perform Since Its Implementation in 1982 Amandment of The Penal Code. Lisbon: Uniciri, 1986.

Muhammad Ramadhan and Dwi Oktafia Ariyanti. “Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia 5, no. 1 (March 30, 2023): 1–6. https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114.

Mulyadi. “Kajian Kritis Dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern.” Jurnal Hukum 22, no. 1 (mei 2015).

Poernomo, Bambang. Asas-Asas Hukum Pidana. Cet. 7. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Puteri, Rizqi Purnama, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin. “Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia.” Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (May 18, 2020): 98. https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283.

Putra Zenno Januarsyah, Mas, Dwidja Priyatno, Somawijaya Somawijaya, and Widiada Gunakaya. “The Renewal Policy Of The Adultery Concept In Article 411 Of The Law Number 1 Of 2023 On The Indonesian Criminal Code.” Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 10, no. 1 (2023): 1–16. https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a1.

Rahmatullah, Indra. “Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia.” Adalah 5, no. 4 (August 8, 2021): 1–16. https://doi.org/10.15408/adalah.v5i4.22026.

Sudarto, Sudarto. Hukum Dan Hukum Pidana. Cet. Ke-5. Bandung: Alumni, 2007.

Sugiharto, Gatot. “Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia.” Jurnal Hukum Novelty 7, no. 3 (February 1, 2016). https://doi.org/10.26555/novelty.v7i3.a3936.

Tongat. Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2001.

———. Pidana Seumur Hidup: Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia / Tongat. malang: UMM Press, n.d.