Urgensi Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Dengan Objek Izin Apotek
Abstract
The purpose of this study was to analyze the impact of implementing the policy of issuing Certificates of Proper Function (SLF) for Buildings in relation to pharmacy licenses in Kendal Regency and their solutions. The urgency of this research is considering that so far there have been many complaints from the public regarding the high cost of SLF, while SLF is proof that the building can be relied upon and utilized. The approach method in this research is sociological juridical. The results of the study show that the impact of the implementation of the building SLF issuance policy in relation to pharmacy licenses in Kendal Regency was carried out by a team of technical reviewers of building feasibility tests originating from the private sector at different rates according to their competence and experience resulting in expensive costs. The solution that has been carried out by the agency so far is to coordinate with local governments and consultants to further reduce costs. Then simplify the SIA application requirements by requiring the completion of the SLF for a period of 1 year accompanied by a statement of commitment. But in fact a solution is needed in the form of a political elite approach to state institutions needed to equalize people's perspectives with regard to the procurement of CPNS, the format of a building adequacy consultant and the revision of the Job Creation Law as well as the establishment of a Ministerial Regulation for Administrative Reform and Bureaucratic Reform concerning the Procurement of CPNS PUPR.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui implikasi pelaksanaan kebijakan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung dalam kaitannya dengan izin apotek di Kabupaten Kendal beserta solusinya. Adapun urgensi penelitian ini mengingat bahwa selama ini banyak dikeluhkan masyarakat terkait mahalnya biaya SLF, sedangkan SLF merupakan bukti bahwa bangunan dapat diandalkan dan dimanfaatkan. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pelaksanaan kebijakan penerbitan SLF bangunan gedung kaitannya dengan izin apotek di Kabupaten Kendal dilakukan tim pengkaji teknis uji kelaikan bangunan gedung berasal dari swasta dengan tarif yang berbeda-beda disesuaikan dengan kompetensi dan pengalamannya sehingga mengakibatkan biaya menjadi mahal. Solusi yang dilakukan oleh dinas selama ini adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan konsultan untuk lebih menekan biaya. Kemudian menyederhanakan persyaratan permohonan SIA dengan mewajibkan melengkapi SLF selama kurun waktu 1 tahun disertai pernyataan komitmen. Namun sesungguhnya diperlukan solusi berupa pendekatan elite politik terhadap kelembagaan negara diperlukan guna penyamaan prespektif masyarakat berkaitan dengan pengadaan CPNS formatur konsultan kelaikan bangunan gedung dan revisi UU Cipta Kerja serta pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengadaan CPNS Formatur Konsultan Kelaikan Bangunan Gedung di Kementerian PUPR.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Dewi Tuti Muryati, Dharu Triasih, Tri Mulyani. “Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia.” Jurnal USM Law Review Vol. 5, No. 2: 693–707. https://doi.org/DOI : 10.26623/julr.v5i2.5773.
Elora, Devi. “Sertifikat Laik Fungsi pada Bangunan Gedung di Kota Bandung Dalam Kaitannya dengan Izin Mendirikan Bangunan.” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi Vol. 21, No. 3 (2021): 963–68. https://doi.org/DOI 10.33087/jiubj.v21i3.1687.
Fadli, Sofiansyah, dan Sunardi. “Perancangan Sistem Dengan Metode Waterfall Pada Apotek Xyz.” Manajemen Informatika dan Sistem Informasi Vol. 1, No. 2 (2018): 29. https://doi.org/10.36595/misi.v1i2.46.
Ghoni, Kanyaka Prajnaparamitha dan Mahendra Ridwanul. “Penggunaan Sertifikat Laik Fungsi Sebagai Sarana Perlindungan Kerja.” Administrative Law & Governance Journal UNDIP Vol. 3, No. 3: 504–17. https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.504 - 517.
Hanif, Hafnidar A. Rani dan Muhammad. “Penerapan Sertifikasi Laik Fungsi Terhadap Bangunan Publik di Kota Banda Aceh.” Tameh: Journal of Civil Engineering University of Muhammadiyah Aceh 10, no. 1 (2021): 9–19. https://doi.org/https://doi.org/10.37598/tameh.v10i1.120.
I Nyoman Gede Sugiartha, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar dan I Made Aditya Mantara Putra. “Urgensi Sertifikat Laik Fungsi (Slf) Bangunan Terhadap Usaha Jasa Akomodasi Pariwisata di Kota Denpasar.” Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa 15, no. 2 (2021): 116–21. https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.116-121.
Kristianto, Analisis Perizinan DPMPTSP Kabupaten Kendal, Wawancara (Kendal, 11 November 2022).
Kristianto. (2022, November 11). "Dilema Sertifikat Laik Fungsi Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha". (Ahmad Faiz Akbar & Alief Azza Baharuddin, Pewawancara)
Majalah Farmasetika, ‘Dampak Permohonan Surat Izin Apotek Pakai Syarat NIB Bagi Apoteker’, (online), (https://farmasetika.com/2021/10/03/dampak-permohonan-surat-izin-apotek-pakai-syarat-nib-bagi-apoteker/, diunduh 15 Oktober 2022), 2021.
Muhammad Sovyan Arifin, Dkk. “Analisa Pelaksanaan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Rusunawa Politeknik Negeri Pontianak.” Retensi_Jurnal Rekayasa Teknik Sipil Vol. 3, no. No. 1 ISSN : 2775-0655 (n.d.): 1–6. https://ejurnal.polnep.ac.id/index.php/Retensi/article/view/501/331.
Mukaddas, Alwiyah, Muhammad Sulaiman Zubair, dan Yusriadi. “Apotek Pendidikan Tadulako: Implementasi Pharmaceutical Care Secara Professional Pada Lingkup Farmasi Komunitas.” Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 24, No. 4 (2019): 865. https://doi.org/10.24114/jpkm.v24i4.11984.
PT Teknologi Medika Pratama. “Pihak Pemerintah Yang Mengeluarkan Izin Apotek.” SwipeRX, 2022.
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Jakarta, 2021.
Sekretariat Jenderal MPR RI. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jakarta, 2002.
Sekretariat Negara RI. Peraturan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Jakarta, 2021.
———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, 2014.
Setiono. Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2010.
Sudibyo Supardi, Yuyun Yuniar, Ida Diana Sari. “Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek di Beberapa Kota Indonesia.” Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 3, No. 3: 152–59. https://doi.org/https://doi.org/10.22435/jpppk.v3i3.3177.
Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
Suntoro, Agus. “Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja (The Implementation of Progressive Realization at Omnibus Law).” Jurnal HAM Vol. 12, No. 1 (2021): 1–17. https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.1-18.
Suryati, Ramanata Disurya, Dan Layang Sardana. “Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.” Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 28, no. 1 (2021): 97–111. https://doi.org/DOI: 10.28946/sc.v28i2.902.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintang Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Yalid Yalid, Birman Simamora. “Penerapan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci,Kabupaten Pelalawan(Application of the Certificate of Eligibility for Building Functions in Pangkalan Kerinci District, Pelalawan Regency).” Jurnal Ilmiah Hukumdan Hak Asasi Manusia (Jihham) Vol. 2, No. 1 (2022): 1–13. https://doi.org/https://doi.org/10.35912/JIHHAM.v2i1.1336.
Yokotani. “Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Terkait Penyalahgunaan Izin Pertambangan Oleh Para Penerima Izin Di Provinsi Bangka Belitung.” Jurnal Ius Constituendum Vol. 4, No. 2 (2019): 146. https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1655.
DOI: http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i2.6361
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Jurnal Ius Constituendum
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Jurnal Ius Constituendum : Journal Law by Program Studi Magister Hukum Universitas Semarang is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
