Menolak Tindak Pidana Pasar Modal Dalam Perkara PT. Asuransi Jiwasraya Sebagai Korupsi

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaktepatan putusan pengadilan perkara PT. AJS dengan terdakwa Benny Tjoktosaputro sebagai tindak pidana korupsi. Fokus kajian diarahkan kepada fakta hukum yang dinyatakan terbukti dalam pertimbangan hukum hakim terkait unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Riset ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menjadikan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara a quo lebih tepat dikategorikan sebagai tindak pidana pasar modal. Perampasan harta benda yang sebagian besar kepunyaan anak usaha PT. Hanson International Tbk dan harta benda terdakwa yang diperoleh sebelum keterlibatannya dalam perkara tersebut juga tidak tepat dan melanggar hak asasi manusia. Penetapan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 12.157.000.000.000 juga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

The purpose of this study is to examine the inaccuracy of the court's verdict in the case of PT. AJS vs. defendant Benny Tjoktosaputro is a corruption case. The study's focus is on the legal facts established by the judge's legal consideration of the offense promulgated in Article 2 paragraph (1) of the Law on the Eradication of Corruption. By making court judgments as of the primary source of law, this research is doctrinal legal research. The findings revealed that the defendant's acts should have been classified as a capital market offense.  Confiscation of property, most of which belongs to subsidiaries of PT. Hanson International Limited, as well as the defendant's property, acquired before his involvement in the case, is also unethical and in violation of human rights. The determination of IDR12,157,000,000,000 as state financial losses is also unreliable.