PENYUSUNAN PETA INFORMASI BIDANG TANAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN-PERKOTAAN (PBB-P2) DENGAN PEMETAAN PARTISIPATIF

Mrabawani Insan Rendra

Abstract


Peta Informasi Bidang Tanah (PIBT) merupakan salah satu strategi dalam mengoptimalkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2). Adanya perubahan bidang tanah setiap tahunnya, diperlukan monitoring objek dan subjek PBB-P2. Selain itu kurangnya pemehaman terkait dengan administrasi pertanahan dalam lingkup desa, seringkali timbul konflik kepemilikan lahan diantaranya batas bidang. Tujuan penelitian ini yaitu menyusun Peta Informasi Bidang Tanah untuk mengoptimalkan pendapatan PBB-P2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pemetaan Partisipasif yang melibatkan masyarakat dan pemerintah desa. Hasil menunjukkan bahwa pemetaan partisipatif sangat efektif digunakan untuk penyusunan PIBT, masyarakat dan pemerintah desa mempercepat proses identifikasi data dan informasi bidang tanah. Jumlah wajib pajak paling banyak terdapat pada blok 2 dengan jumlah 269, kemudian blok 4 dengan jumlah wajib pajak 233. Meskipun demikian, ada beberapa bidang yang mengalami perubahan adanya perkembangan dan permukiman. Pemerintah diharapkan melaksanakan monitoring secara berkala untuk mengoptimalkan pendapatan PBB-P2.


Keywords


Peta Informasi Bidang Tanah; PIBT; PBB-P2; Pemetaan Partisipatif

Full Text:

PDF

References


Aditya, F. W., Sarjita, & Sufyandi, Y. (2020). Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Tunas Agraria, 3(1), 180–198.

Aristalindra, F., Santosa, P. B., Diyono, & Subaryono. (2020). Evaluasi Pemanfaatan Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi untuk Percepatan Pembuatan Peta Blok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) secara Partisipatif di Desa Triharjo, Kabupaten Bantul, DIY. Journal of Geospatial Information Science and Engineering, 3(1), 20–27. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jgise.55788 JGISE

Bimonte, S., & Stabile, A. (2015). Local Taxation and Urban Development. Testing for the Side-effects of the Italian Property Tax. Ecological Economics, 120, 100–107. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.09.025

Budisusanto, Y., Widodo, A. W., & Cahyono, A. B. (2017). Studi Pembuatan Peta Informasi Bidang Tanah (PIBT) dengan Partisipasi Masyarakat Menggunakan Peta Dasar dai Pemetaan Fotogrametri Metode Foto Format Kecil. Geoid, 14(1), 22–28.

Budiyono, A. S. P., & Aditya, T. (2022). Desain Sistem Kadaster Multiguna (Studi Kasus Kecamatan Serengan, Kota Surakarta). Journal of Geospatial Information Science and Engineering, 5(2), 71–90. https://doi.org/10.22146/jgise.75657

Lestari, W. (2012). Pemanfaatan Citra Ikonos untuk Identifikasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Tekno Sains, 1(2), 71–77.

Levitasari, W., Nugraha, A., & Amarrohman, F. (2017). Kajian Pendahuluan Penggunaan Basis Data Spasial Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Berbasis Open Source (Studi Kasus : Kelurahan Tembalang). Jurnal Geodesi Undip, 6(4), 236–245.

Muliantara, A. (2001). Sistem Informasi Geografis dalam Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Ilmu Komputer, 2(1), 33–34.

Munibah, K., Iswati, A., & Tjahjono, B. (2012). Pemanfaatan Citra Quick Bird Untuk Verifikasi Peta Berbasis Kepemilikan Lahan (Studi Kasus: Delta Cipunagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat). Jurnal Ilmu Tanah Dan Lingkungan, 14(1), 37–43. https://doi.org/10.29244/jitl.14.1.37-43

Nugrahadi, R. (2018). Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), 2(1), 36–40.

Nurcahyo, D. jati, Wahyono, E. B., & Mujiburrohman, D. A. (2019). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Kabupaten Ngawi. Jurnal Tunas Agraria, 2(3), 139–161.

Prasetyo, P. K. (2015). Interaksi Kepentingan Dalam Penentuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah. Bhumi, 1(1), 74–83. http://litbang.magelangkota.go.id/...undang

Prabowo, D., & Rahman, R. A. P. (2023). Identifikasi Potensi Banjir Di Kawasan Sub Urban Kota Semarang (Studi Kasus Kab Kendal). Jurnal Planologi, 20(1), 1-16.

Rendra, M. I., & Fitriansyah, H. (2020). Analisis Pusat Pelayanan Dan Interaksi Ruang Di Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Geografi, 9, 73–82.

Steudler, D., Rajabifard, A., & Williamson, I. (2004). Evaluation of Land Administration Systems. Land Use Policy, 21(4), 371–380. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2003.05.001

Ting, L., & Williamson, I. (2001). Land Administration and Cadastral Trends: The Impact of the Changing Humankind-Land Relationship and Major Global Drivers: The NZ Experience. Survey Review, 36(281), 154–174. https://doi.org/10.1179/sre.2001.36.281.154

Ujianto, Y. T., Prihandito, A., & Riyadi, G. (2004). Pemanfaatan Perangkat Lunak Arcinfo untuk pemutakiran basis data spasial dalam sistem informasi geografis pajak bumi dan bangunan. Media Teknik, 3, 3–10.

Wardani, A. E. P. (2018). Participatory Land Registration (PaLaR) dalam Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Provinsi Bali. Seminar Nasional Geomatika 2018: Penggunaan Dan Pengembangan Produk Informasi Geospasial Mendukung Daya Saing Nasional, 59–64.

Williamson, I., Enemark, S., Wallace, J., & Rajabifard, A. (2010). Land Administration for sustainable development. FIG Congress 2010 Facing the Challenges – Building the Capacity, April, 1–16. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.941.2257&rep=rep1&type=pdf

Wyatt, P. (2019). From a property tax to a land tax- who wins, who loses ? Land Use Policy, 88, 104172. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104172




DOI: http://dx.doi.org/10.26623/ijsp.v4i1.6754

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats