Arah Kebijakan Pemerintah Mengenai Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia

Hanuring Ayu Ardhani

Abstract


Modus operandi pelaksanaan tindak pidana illegal unreported unregulated (iuu) fishing di indonesia: Pemalsuan dokumen ; Mendaratkan ikan tidak di pelabuhan pangkalan ; Doubel flagging; Melakukan penangkapan ikan tanpa ijin ; Memodifikasi kapal; Menggunakan nahkoda dan ABK Asing ; Mendaftarkan pumboat asing sebagai kapal Indonesia dan memalsukan dokumen kependudukan ABK ; Mematikan transmitter kapal ;  Transhipment illegal di laut ; Memalsukan laporan logbook ; Pelanggaran fishing ground ; Menggunakan alat tangkap terlarang ; Tidak tidak bermitra dengan unit pengolahan ikan.

Dampak negatif dari iuuf di indonesia  antara lain rendahnya kontribusi perikanan tangkap ke PDB ; berkurangnya pendapatan ekspor nasional; mengurangi potensi pemanfaatan tempat pendaratan ikan nasional dan nilai tambah pelabuhan perikanan nasional,; kerusakan ekosistem. Hilangnya nilai dari kawasan pantai; berdampak negatif pada stock ikan dan ketersediaan ikan, suatu sumber protein penting pada beberapa negara-negara, termasuk Indonesia.; mengurangi potensi ketenagakerjaan nasional dalam sektor perikanan.


Keywords


Arah Kebijakan; Pemerintah;Illegal Fishing

Full Text:

PDF

References


Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013. Buku Statistik Kelautan dan Perikanan. s.l.:Pusat Data, Statistik, dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015. Rencana Strategis Kementerin Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 - 2019.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016. Kementerian Kelautan dan Perikanan Replubik Indonesia. [Online] Available at: http://www.kkp.go.id

Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016. Membangun Kedaulatan Perikanan Melalui Pemberantasan Illegal Fishing. Institut Pertanian Bogor.

Kementerian Perhubungan, 2010. Cetak Biru Transportasi Multimoda Tahun 2010 - 2030, Jakarta: Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

Pidato pengukuhan doktor honoris causa , susi pujiastuti, PRODUKTIFITAS SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONENSIA, Departemen Teknik Sistem Perkapalan Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, 10 Nopember 2017

Dr. Yunus Husein, SH.,LL,M., staf khusus satuan tugas penangkapan ikan secara ilegal, penasihat meteri kelauttan dan perikanan Republik Indonesia,, SATGAS 115, di sampaikan di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 15 November 2017

http://www.neraca.co.id/article/37637/pengelolaan-sumber-daya-laut-perikanan-tangkap-susun-rencana-wpp-nri-718 diakses pada 3 desember 2017 06. 52 wib

https://news.detik.com/berita/3513215/lewat-pbb-indonesia-ajak-dunia-tekan-illegal-fishing diakses pada 2 Desember 2017 ; 14. 51 wib

https://blog.act.id/2-fakta-tentang-kondisi-laut-dunia-saat-ini diakses pada 03 desember 2017 11. 56wib




DOI: http://dx.doi.org/10.26623/humani.v9i2.1604

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Office : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Jl.Soekarno-Hatta, Tlogosari, Semarang, Indonesia Telp:024-6702757, Fax: 024-6702272, email : humani@usm.ac.id

View My Stats 

Accreditation Ceritificate

 

 

Follow Me :

@humaniUsm                   @jurnalhumani