KEDUDUKAN PERSEKUTUAN KOMANDITER DALAM KAITANNYA DENGANPERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA - Violeta, Asriva Cynthia; Muryati, Dewi Tuti; Astanti, Dhian Indah (Semarang Law Review (SLR), 2022)
Pasal 23 KUHD menentukan pendaftaran diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu. Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (2) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mengatakan bahwa pendaftaran diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Penelitian ini fokus pada kedudukan hukum persekutuan komanditer yag sudah ada sebelum Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata dan prosedur pendirian persekutuan komanditer setelah adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan serta menggunakan data sekunder dalam mencari dan mengumpulkan data. Kedudukan hukum Persekutuan Komanditer berdasarkan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, bahwa kedudukan hukum dari Persekutuan Komanditer yang sudah berdiri sebelum Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tidak hilang atau akan tetap ada akan tetapi harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada saat ini.Dengan melakukan Pencatatan Pendaftaran pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).Prosedur Pendirian Persekutuan Komanditer pesero bisa datang ke kantor Notaris untuk pendaftaran atau penyesuaian Persekutuannya, karena yang dapat melakukan aktifitas pada sistem tersebut adalah Notaris.