KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Journal Title: KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Initials: KDRKM Frequency: Juni dan Desember Online ISSN: 2722-9653 Editor in Chief: Dedy Suwandi DOI: 10.26623 Publisher: Fakultas Hukum Universitas Semarang KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan jurnal nasional yang menerbitkan artikel-artikel hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bidang hukum. Kadarkum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang (FH USM). Kadarkum diterbitkan dua kali dalam satu tahun pada bulan Juni dan Desember. Kadarkum terbit dalam Bahasa Indonesia secara online. Fokus dan ruang lingkupjurnal ini fokus pada semua isu-isu hukum dalam pengabdian dan penguatan kepada masyarakat. Jurnal Kadarkum bertujuan untuk menyebarluaskan gagasan dan hasil penelitian yang dilakukan perguruan tinggi, yang dapat diterapkan dalam masyarakat. Kadarkum berisikan bermacam kegiatan yang dilakukan baik oleh internal FH USM ataupun eksternal guna menangani dan mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan menerapkan ilmu hukum yang kemudian dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Jurnal Kadarkum sebagai wadah bagi peneliti maupun akademisi yang memuat artikel-artikel ilmiah dalam bidang hukum yang fokus pada pengabdian kepada masyarakat. Kadarkum diharapkan menjadi jembatan komunikasi dan mendorong daya kritis antara para akademisi, pemerintah dan masyarakat guna menjadikan masyarakat sadar hukum. E - ISSN : 2722-9653 (Online - Elektronik) terakreditasi sinta 5 KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat terindexing di:
Penyuluhan Hukum Keluarga Islam untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Wa Rahmah di Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat, Ambarawa
Keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah merupakan tujuan ideal dalam kehidupan perkawinan yang membutuhkan pemahaman mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, serta penyelesaian perselisihan keluarga secara tepat. Kurangnya pemahaman terhadap hukum keluarga dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi munculnya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai hukum keluarga Islam sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Kegiatan dilaksanakan di Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat, Ambarawa dengan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab. Materi yang disampaikan meliputi tujuan perkawinan, konsep keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, hak dan kewajiban dalam keluarga, prinsip mu’asyarah bil ma’ruf, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan keluarga berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hasil kegiatan menunjukkan adanya keterlibatan aktif peserta selama penyampaian materi dan diskusi serta bertambahnya pemahaman mengenai pentingnya pelaksanaan hak dan kewajiban, komunikasi, tanggung jawab, dan penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dan perdamaian. Kegiatan penyuluhan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan pengetahuan dan kesadaran hukum peserta sebagai bekal dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai Islam dan ketentuan hukum yang berlaku.
Strategi Edukasi Literasi Finansial Digital Sebagai Upaya Pencegahan Pinjaman Online Ilegal pada Kelompok Rentan
Maraknya pinjaman online ilegal di Indonesia menuntut peningkatan literasi finansial digital, khususnya pada mahasiswa yang rentan terhadap praktik predatory lending. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai bahaya pinjaman online ilegal melalui edukasi digital berbasis e-book berjudul panduan praktis menghindari pinjaman online ilegal. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dengan distribusi materi melalui google drive dan evaluasi melalui google form pada mahasiswa. Hasil pra kuesioner menunjukkan 65,8% responden pernah menerima tawaran pinjaman online dengan media sosial sebagai saluran dominan. Kemampuan mengecek legalitas layanan hanya 47,4% sebelum edukasi. Setelah intervensi edukasi, terjadi peningkatan. Responden menyatakan memahami dalam membedakan pinjaman legal atau ilegal, memahami risiko penyalahgunaan data pribadi, dan lebih selektif terhadap tawaran dana cepat. Perubahan perilaku juga terlihat dari penghapusan aplikasi tidak terdaftar OJK. Edukasi berbasis media digital yang sederhana terbukti cukup efektif dalam meningkatkan literasi finansial digital. Namun, pendampingan berkelanjutan diperlukan mengingat masih terdapat responden yang menganggap pinjaman online pada umumnya sebagai solusi praktis. Kegiatan ini berpotensi dikembangkan untuk kelompok masyarakat lain sebagai upaya preventif kejahatan finansial digital.
Copyright (c) 2026 Henry Anderson Parapat, Ervin Riandy, David Banjarnahor, Farahadayune Naharani Poetry
Penyuluhan Hukum Mengenai Membentengi Generasi Muda Desa: Waspada Modus Baru Narkoba dan Jerat Hukumnya di Desa Jati, Gatak, Sukoharjo
Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja merupakan persoalan sosial serius yang berdampak pada aspek kesehatan, sosial, dan hukum, terutama di wilayah pedesaan yang rentan terhadap pengaruh lingkungan serta minim literasi hukum. Perkembangan modus baru peredaran narkotika yang memanfaatkan teknologi digital dan jejaring pergaulan remaja semakin menyulitkan deteksi dini. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Jati, Kecamatan Gatak, Sukoharjo, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, kewaspadaan, serta kapasitas preventif generasi muda dan orang tua terhadap bahaya narkotika serta konsekuensi hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan hukum edukatif dan partisipatif berupa ceramah, seminar, diskusi interaktif, studi kasus, serta evaluasi pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai jenis narkotika, modus peredarannya, serta sanksi pidana yang menyertainya. Peserta terlibat aktif dalam sesi tanya jawab dan perumusan strategi pencegahan yang relevan dengan kondisi sosial desa. Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi positif dalam penguatan literasi hukum, pembentukan sikap antinarkoba pada generasi muda, serta terciptanya ketahanan sosial komunitas desa dalam mencegah penyalahgunaan narkotika.
Copyright (c) 2026 Luthfiyyah Amalina Husna, Naufal Hawari, Yanuar Joko Susilo
Penyuluhan Hukum Mengenai Hak Bantuan Hukum Dalam KUHAP Di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Batang Untuk Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Warga Binaan
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mengenai hak memperoleh bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah masih rendahnya literasi hukum terkait hak memperoleh pendampingan penasihat hukum, bantuan hukum secara cuma-cuma, serta mekanisme upaya hukum dalam sistem peradilan pidana. Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui tahapan identifikasi kebutuhan menggunakan pre-test, penyampaian materi, diskusi interaktif berbasis studi kasus, dan evaluasi menggunakan post-test. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak konstitusional atas bantuan hukum, prosedur memperoleh pendampingan hukum sejak tahap awal proses pidana, serta mekanisme akses bantuan hukum sesuai ketentuan KUHAP. Antusiasme peserta selama diskusi juga menunjukkan meningkatnya kesadaran hukum terhadap pentingnya perlindungan hak dalam proses peradilan pidana. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara sistematis mampu memperkuat literasi hukum WBP sekaligus mendukung peningkatan akses terhadap keadilan (access to justice). Kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga pemasyarakatan menjadi model pengabdian yang efektif untuk memperkuat pembinaan hukum serta mendorong pemenuhan hak asasi manusia bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
Copyright (c) 2026 Dedy Suwandi, Subaidah Ratna Juita, Wafda Vivid Izziyana, Supriyadi
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan Tugurejo Kota Semarang Dalam Pemilu (Pilkada, Pilpres, Pileg & Pil DPD) Berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Permasalahan yang dihadapi mitra meliputi rendahnya literasi kepemiluan, terbatasnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat pada pengawasan penyelenggaraan pemilu. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui identifikasi kebutuhan, pelaksanaan pre-test, penyuluhan hukum, pendidikan politik, diskusi interaktif, dan evaluasi menggunakan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional sebagai pemilih, bentuk partisipasi politik, serta pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Peserta juga memahami bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penggunaan hak pilih, tetapi mencakup keterlibatan aktif pada pendidikan pemilih, penyampaian aspirasi, dan pengawasan proses kepemiluan. Metode penyuluhan yang komunikatif dan partisipatif terbukti mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran serta memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan literasi kepemiluan, penguatan budaya demokrasi, dan pengembangan partisipasi masyarakat yang lebih berkualitas dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis, partisipatif, dan berintegritas.
Copyright (c) 2026 Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Bambang Sadono
Penyuluhan Pembaharuan Hukum Pidana Formal di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Batang Untuk Meningkatkan Pemahaman Warga Binaan Tentang Prinsip Due Process of Law
Pembaruan hukum pidana formal melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menuntut peningkatan pemahaman masyarakat, termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), terhadap prinsip due process of law dan hak-hak prosedural dalam sistem peradilan pidana. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi hukum WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang mengenai pembaruan hukum pidana formal serta perlindungan hak prosedural. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang meliputi identifikasi pemahaman awal melalui pre-test, penyampaian materi, diskusi interaktif berbasis studi kasus, dan evaluasi menggunakan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan sebagian besar peserta belum memahami secara komprehensif pembaruan KUHAP, prinsip due process of law, hak memperoleh pendampingan hukum, serta mekanisme upaya hukum. Setelah mengikuti penyuluhan terjadi peningkatan pemahaman, kesadaran hukum, dan kemampuan peserta menjelaskan kembali tahapan proses peradilan pidana serta hak-hak prosedural yang dijamin oleh hukum. Metode penyuluhan yang diterapkan terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum WBP sekaligus memperkuat pemahaman mengenai pentingnya proses hukum yang adil, transparan, dan sesuai prosedur. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara Universitas Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang dalam mendukung penguatan perlindungan hak asasi manusia serta akses terhadap keadilan melalui edukasi hukum yang berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Amri Panahatan Sihotang, Endang Setyowati, Dhian Indah Astanti, Stefani Dewi Rosaria
Penyuluhan Hukum tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Bilalang IV Kecamatan Kotamobagu Utara
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan mendasar terhadap sistem hukum pidana Indonesia sehingga memerlukan pemahaman yang memadai dari masyarakat. Berbagai informasi yang berkembang melalui media sosial maupun pemberitaan sering kali tidak menjelaskan substansi pengaturan secara utuh sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat terhadap berbagai ketentuan dalam KUHP Nasional. Kegiatan dilaksanakan di Desa Bilalang IV, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu menggunakan metode penyuluhan hukum dengan pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Sasaran kegiatan meliputi pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat setempat. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa peserta mengikuti kegiatan dengan antusias serta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan pembaruan hukum pidana, ketentuan Restorative justice, delik aduan, serta berbagai perubahan penting dalam KUHP Nasional. Diskusi interaktif juga mampu meluruskan berbagai persepsi yang kurang tepat mengenai ketentuan hukum yang berkembang di masyarakat. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat sekaligus mendukung implementasi KUHP Nasional melalui pendekatan edukatif yang mudah dipahami.
Copyright (c) 2026 Faisal, Robert Lengkong Weko, Isyana Kurniasari Konoras, Muhammad Amin Hanafi, Didit Prahara, Arief Budiono
Implementasi Program Pengabdian Terpadu dalam Meningkatkan Literasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat Nagori Bangun
Program pengabdian terpadu ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat Nagori Bangun, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, melalui dua program kerja utama, yakni penyuluhan hukum lintas jenjang pendidikan dan pendirian Pojok Literasi. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di tingkat Sekolah Menengah Pertama dengan tema cyber bullying dan Sekolah Menengah Atas dengan tema bahaya narkoba, menggunakan metode partisipatif berupa ceramah interaktif, diskusi kelompok, permainan peran, dan keterlibatan narasumber eksternal. Sementara itu, Pojok Literasi didirikan di SDN No 091258 Bangun sebagai ruang baca komunitas yang menyediakan koleksi buku pengetahuan umum, buku pelajaran, buku cerita anak, bacaan motivasi, dan buku keagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris, di mana data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi selama pelaksanaan program. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berhasil meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsekuensi hukum dari perilaku menyimpang, yang tercermin dari peningkatan skor pengetahuan antara sebelum dan sesudah kegiatan. Pojok Literasi memberikan dampak struktural jangka panjang dengan menyediakan akses informasi yang mudah dijangkau masyarakat, sekaligus menjadi ruang interaksi sosial dan belajar kolektif. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan koleksi buku dan sarana fisik pendukung, serta perlunya pendampingan berkelanjutan untuk mengubah perilaku secara substantif. Program ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah nagori, dan instansi pembinaan hukum, serta replikasi model serupa di nagori-nagori lain di Kabupaten Simalungun guna menciptakan ekosistem literasi hukum yang berkelanjutan dan tidak bergantung pada kehadiran tim pengabdian.
Copyright (c) 2026 Indana Halwa Shabri, Nayla Aulia Rangkuti, Trisnanda Rielta, Chairun Nissa Eprianty, Siti Adinda Puspita
Efektivitas Program Kerja Pema Sebagai Sarana Penguatan Literasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Bangun
Rendahnya literasi Hukum Ekonomi Syariah pada masyarakat pedesaan menjadi salah satu alasan penting dilaksanakannya Program Kerja PEMA sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Melalui pendekatan tatap muka, program ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Program Kerja PEMA sebagai sarana penguatan literasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bangun, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data berupa laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi, dan pengalaman langsung tim pelaksana selama kegiatan berlangsung. Analisis dilakukan secara deskriptif-interpretatif dengan mengacu pada level reaction dalam model evaluasi Kirkpatrick. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kerja PEMA berjalan efektif dalam membangun partisipasi dan penerimaan masyarakat, yang ditandai dengan tingginya antusiasme warga, dukungan pemerintah desa, serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan edukasi, keagamaan, dan sosial. Namun, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Hukum Ekonomi Syariah belum dapat diukur secara menyeluruh karena keterbatasan instrumen evaluasi. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan pengabdian berbasis partisipatif memiliki peran penting dalam memperkuat literasi Hukum Ekonomi Syariah di masyarakat pedesaan, sekaligus menjadi dasar bagi pengembangan penelitian selanjutnya dengan instrumen evaluasi yang lebih komprehensif.
Copyright (c) 2026 Tetty Marlina Terigan, Nabilah Putri Ayuni, Nuur Zayana Purba, Uci Pinkan Sari, Anisa Mutiara Kartini Nasution
Penyuluhan Penegakan Hukum Oleh Bea Cukai Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Di Desa Buli Sarani Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur
Peredaran rokok ilegal masih menjadi permasalahan yang berdampak terhadap penerimaan negara, persaingan usaha, dan kesehatan masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ciri-ciri rokok ilegal serta ketentuan hukum di bidang cukai mendorong perlunya kegiatan edukasi berbasis pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya rokok ilegal, tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di Desa Buli Sarani, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan, pemanfaatan media digital, pendampingan, dan evaluasi dengan pendekatan partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pengertian, karakteristik, dampak, dan konsekuensi hukum peredaran rokok ilegal. Masyarakat juga mampu membedakan rokok legal dan ilegal serta menunjukkan komitmen untuk mendukung pencegahan peredarannya melalui peningkatan kepatuhan hukum dan partisipasi aktif dalam pengawasan. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, masyarakat, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat budaya sadar hukum serta mendukung upaya pencegahan peredaran rokok ilegal secara berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Muhammad Amin Hanafi, Puji Rahayu Subandi, Arief Budiono
Pendampingan Pemasaran Digital Berbasis Kepatuhan Hukum dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Desa Rukun Mulyo
Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Rukun Mulyo masih menghadapi keterbatasan dalam pemanfaatan pemasaran digital serta rendahnya pemahaman mengenai kepatuhan hukum dalam aktivitas usaha. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui pendampingan pemasaran digital yang terintegrasi dengan edukasi kepatuhan hukum. Metode yang digunakan berupa pendekatan partisipatif melalui observasi, penyuluhan, praktik, pendampingan, dan evaluasi. Materi meliputi pemanfaatan media sosial dan marketplace, pembuatan konten promosi, fotografi produk, pengelolaan identitas usaha digital, serta pemahaman mengenai etika promosi, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, dan legalitas usaha. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam mengelola media pemasaran digital, menyusun promosi yang lebih menarik, serta memahami pentingnya kepatuhan hukum dalam menjalankan usaha. Pendampingan secara langsung memberikan pengalaman praktis yang memudahkan peserta menerapkan materi sesuai karakteristik usahanya. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan pelaku UMKM turut mendukung keberhasilan program. Pendampingan pemasaran digital berbasis kepatuhan hukum menjadi strategi yang efektif untuk memperkuat daya saing UMKM serta mendorong pengembangan usaha yang berkelanjutan
Copyright (c) 2026 Aida Nurhasanah, Adhani, Yunnisa Aulia Daulay, Ilham, Harrun Ar rasyid Tarigan
Penguatan Literasi Kepemiluan Mahasiswa Magang Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diputuskan pada 26 Juni 2025 membawa perubahan mendasar dalam sistem pemilu Indonesia dengan memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai tahun 2029. Putusan ini menimbulkan pro dan kontra serta minimnya pemahaman publik, termasuk di kalangan mahasiswa sebagai pemilih potensial dan kelompok intelektual strategis. Urgensi penguatan literasi kepemiluan menjadi sangat mendesak guna mencegah disinformasi dan mendorong partisipasi politik yang berkualitas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh tim mahasiswa hukum magang di KPU Kota Palu dengan metode yang terdiri dari pre-test, penyuluhan interaktif,tanya jawab, post-test, evaluasi komparatif, serta pembuatan dan penyebaran media infografis digital melalui media sosial. Hasil pre-test menunjukkan rendahnya pemahaman awal mahasiswa magang lintas disiplin terhadap implikasi putusan tersebut. Setelah penyuluhan dilaksanakan, hasil post-test menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan. Media infografis yang disebarluaskan melalui Instagram KPU Kota Palu turut mendapat respons positif dari masyarakat digital. Kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi kepemiluan mahasiswa magang lintas disiplin sekaligus memperluas pemahaman publik mengenai dinamika dan implikasi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 secara efektif dan adaptif di era digital.
Copyright (c) 2026 Khinanti, Friska Natania, I Gede Aditya Mugeblin, Arineza Julifat, Nurkhair Sakila, Ahmad Nugraha Abrar, Muhammad Arga Budiman
Upaya Penyuluhan Hukum terhadap Bahaya Hoaks di Media Sosial pada Siswa SMK Negeri 1 Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
Perkembangan media sosial yang semakin pesat memberikan dampak signifikan terhadap pola komunikasi remaja, khususnya siswa sekolah menengah kejuruan. Arus informasi yang cepat dan minim verifikasi menyebabkan meningkatnya penyebaran hoaks di kalangan pelajar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum siswa SMK Negeri 1 Sungai Kakap terhadap bahaya hoaks di media sosial. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui observasi, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, serta sesi tanya jawab. Materi penyuluhan mencakup pengertian hoaks, karakteristik informasi palsu, dampak sosial dan psikologis, teknik verifikasi informasi, serta ketentuan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai pentingnya verifikasi informasi sebelum membagikan konten di media sosial. Partisipasi aktif siswa selama diskusi juga memperlihatkan berkembangnya kemampuan berpikir kritis dan kesadaran terhadap tanggung jawab digital. Kegiatan penyuluhan hukum berbasis literasi digital ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum dan membentuk sikap bijak siswa dalam penggunaan media sosial.
Copyright (c) 2026 Dewi Prilijayanti, Ficka Wiyana, Julaiha, Irhan, Zulkarnain, Syarif Muhammad Fahlevi, Marhamatun Nisa
Penyuluhan Hukum Dampak Bullying Terhadap Psikologi Anak SMA di SMA Negeri 6 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat
Fenomena bullying lingkungan sekolah menengah atas menjadi persoalan serius karena memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental dan perkembangan psikologis remaja. Rendahnya pemahaman siswa mengenai bentuk bullying, dampak psikologis, serta konsekuensi hukum menyebabkan tindakan perundungan masih sering dianggap sebagai candaan biasa antarteman sebaya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman psikologis siswa SMA Negeri 6 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat mengenai bahaya bullying. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi, simulasi, serta sesi tanya jawab. Materi penyuluhan mencakup aspek hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta dampak psikologis bullying terhadap korban. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk bullying, dampak psikologis, dan konsekuensi hukum tindakan perundungan. Kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, humanis, dan bebas bullying
Copyright (c) 2026 M. Alamul Huda Yamani, Mauludiyah, M. Muntaqo
Penguatan Pemahaman Warga Kelurahan Tlogosari Kulon, Kota Semarang tentang Aspek Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga
One of the problems that occur in married life is domestic violence. Domestic violence has become a prevalent issue in recent times. The violence that occurs is not only physical, but also verbal. Another problem arises when the victim justifies the violence. Tlogosari Kulon Village, Pedurungan District, Semarang City, where this Community Service activity was carried out, a place where domestic violence often occurs, based on information obtained by the Community Service Team and requests for this Community Service activity to be carried out. One of the problems faced by the community when domestic violence occurs is lack of knowledge about what actions to take when violence occurs. The method we used in this case was education or teaching. From this problem, the USM Community Service Team concluded that this Community Service activity would be important to raise awareness that domestic violence is not a justification for the problem. The victims must also be aware of the losses and suffering they are experiencing. Therefore, upholding equality, justice, and humanity, we carry out this Community Service activity. Based on the results of processing questionnaires given to 26 residents Tlogosari Kulon Village, Pedurungan District, Semarang City regarding the Legal Aspects of Domestic Violence Crimes, both before and after the counseling session showed an increase in understanding of 61.2%. This increase in understanding shows that there was a positive response from the participants of the counseling session in Tlogosari Kulon Village, Pedurungan District, Semarang City regarding the Legal Aspects of Domestic Violence Crimes.
Copyright (c) 2026 Subaidah Ratna Juita , Amri Panahatan Sihotang , A. Heru Nuswanto , Rati Riana
Penguatan Pemahaman Warga Desa Manggarmas tentang Tanggung Jawab Hukum Masyarakat dan Pemerintah dalam Pengurangan Sampah
Permasalahan pengelolaan sampah merupakan isu lingkungan yang masih menjadi tantangan serius di tingkat desa, termasuk di Desa Manggarmas, Kabupaten Grobogan. Rendahnya pemahaman hukum masyarakat mengenai tanggung jawab pengelolaan sampah, baik oleh masyarakat maupun pemerintah desa, berdampak pada perilaku membuang sampah sembarangan dan minimnya partisipasi warga dalam program pengurangan sampah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman hukum warga Desa Manggarmas mengenai tanggung jawab hukum masyarakat dan pemerintah dalam pengurangan dan pengelolaan sampah. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dan diskusi interaktif dengan sasaran utama anggota Karang Taruna sebagai representasi generasi muda desa. Materi disampaikan melalui ceramah yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk mengaitkan norma hukum dengan kondisi empiris di lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum peserta mengenai kewajiban hukum dalam pengelolaan sampah serta pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah desa. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya perilaku pengelolaan sampah yang lebih tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kata kunci: Pengelolaan sampah, Kesadaran Hukum, Masyarakat Desa
Copyright (c) 2026 Dedy Suwandi, Endah Pujiastuti, Yudhitya Dyah Sukmadewi, Wafda Vivid Izziyana
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tlogosari Kulon Mengenai Hukum Waris Di Indonesia
Hukum waris di Indonesia bersifat plural, artinya ada tiga sistem hukum yang berlaku tergantung pada agama dan adat yang dianut pewaris dan ahli waris: Hukum Waris Islam (Faraidh), Hukum Waris Adat (yang berbeda di tiap daerah), dan Hukum Waris Perdata (KUH Perdata). Umat Muslim berpedoman pada hukum Islam, sementara non-Muslim umumnya menggunakan KUH Perdata, dan masyarakat dengan latar belakang adat yang kuat bisa mengikuti hukum waris adat setempat. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Tlogosari Kulon mengenai hukum waris di Indonesia, maka perlu dilakukan penyuluhan hukum. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan ceramah dan tanya jawab secara langsung setelah selesai ceramah. Untuk mengetahui peningkatan pemahaman menggunakan kuesioner pre-test dan post-test, kemudian hasilnya dihitung kenaikan persentasenya dan dianalisis. Kata kunci: Peningkatan Pemahaman; Masyarakat; Waris; Tlogosari Kulon, Penyuluhan Hukum.
Copyright (c) 2026 Dian Septiandani, Agus Saiful Abib, Dhian Indah Astanti, Dewi Tuti Muryati, Raka Wahyu Ananda Ananda, Beatrich Advismadya Pamungkas
Sosialisasi Dan Penyuluhan Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan di Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas
Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Negara Republik Indonesia dan diwujudkan melalui penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, salah satunya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun demikian, rendahnya pemahaman masyarakat desa mengenai konsep, manfaat, serta dasar hukum asuransi kesehatan masih menjadi permasalahan yang memengaruhi optimalisasi pemanfaatan program tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan penyelenggaraan asuransi kesehatan di Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, serta menganalisis perannya dalam meningkatkan literasi masyarakat dari perspektif kesehatan, ekonomi, dan hukum. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan penyuluhan melalui ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab yang melibatkan masyarakat, perangkat desa, serta tokoh masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya asuransi kesehatan sebagai instrumen perlindungan sosial, pengelolaan risiko ekonomi keluarga, serta pemenuhan hak dan kewajiban hukum sebagai peserta JKN. Selain itu, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam pendataan kepemilikan asuransi kesehatan, sosialisasi program JKN, serta fasilitasi pendaftaran dan pengusulan peserta PBI. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat sangat penting untuk mendukung pemerataan akses pelayanan kesehatan dan keberlanjutan program JKN di tingkat desa. Kata kunci: Kesehatan; Hak Asasi Manusia; Asuransi Kesehatan;
Copyright (c) 2026 Zeehan Fuad Attamimi, Raden Rara Dian Widyaningtyas, Aditya Singgih Raharjo, Indriati Amarini, Astika Nurul Hidayah, Muhaad Sodikul Amin, Nikmah Aeni
Penyuluhan Hukum Alas Hak Tanah dalam Penguatan Keamanan Hukum dan Pembangunan Ekonomi Desa Limbang Jaya II Kabupaten Ogan Ilir
Permasalahan kepemilikan tanah tanpa alas hak yang sah masih menjadi isu krusial di wilayah pedesaan, termasuk di Desa Limbang Jaya II Kabupaten Ogan Ilir. Rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai sertifikat tanah berdampak pada tingginya potensi sengketa agraria, lemahnya kepastian hukum, serta terbatasnya pemanfaatan tanah sebagai aset ekonomi produktif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat desa mengenai pentingnya alas hak atas tanah dalam rangka mewujudkan keamanan hukum dan mendukung pembangunan ekonomi lokal. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi penyelesaian sengketa, serta pendampingan administratif terkait sertifikasi tanah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta mengenai jenisjenis hak atas tanah, prosedur sertifikasi, serta manfaat ekonomi tanah bersertifikat. Selain itu, kegiatan ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dan aparat desa dalam membangun tata kelola pertanahan yang tertib dan berkelanjutan. Dengan demikian, penyuluhan hukum alas hak tanah terbukti efektif sebagai strategi preventif konflik agraria dan pemberdayaan masyarakat desa berbasis kepastian hukum.
Copyright (c) 2026 Sarah, Syahriati Fakhriah, Syamsul, M Adi Saputra, Firdaus Akbar
Sinergitas Program Studi dan Fakultas dalam Meningkatkan Jumlah Mahasiswa Baru: Studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) memiliki peran strategis dalam membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan dinamika hukum dan ekonomi syariah di era globalisasi. Dalam kondisi persaingan perguruan tinggi yang semakin kompetitif, sinergitas antara program studi dan fakultas menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya tarik institusi serta jumlah mahasiswa baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sinergi kelembagaan antara Program Studi HES dan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dalam upaya peningkatan penerimaan mahasiswa baru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pimpinan fakultas, ketua program studi, dosen, dan alumni; observasi terhadap kegiatan promosi dan pengenalan kampus; serta studi dokumentasi terhadap kebijakan akademik dan data penerimaan mahasiswa. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas yang efektif antara program studi dan fakultas, yang diwujudkan melalui pengembangan kurikulum yang adaptif, strategi promosi terintegrasi, serta kolaborasi dengan pihak eksternal seperti praktisi hukum dan alumni, berkontribusi signifikan dalam meningkatkan citra institusi dan jumlah mahasiswa baru. Selain itu, keterlibatan seluruh unsur akademik dalam kegiatan promosi dan pengenalan kampus mampu menciptakan lingkungan akademik yang inklusif dan meningkatkan minat calon mahasiswa terhadap Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
Copyright (c) 2026 Nurhotia Harahap, Nursaima Harahap
Intervensi Preventif Kekerasan Seksual melalui Edukasi Berbasis Sekolah: Implementasi Edukasi Pencegahan di SMA 17 Agustus Surabaya
Kekerasan seksual terhadap anak dan remaja terus menunjukkan tren peningkatan secara nasional, dengan Komnas Perempuan mencatat 2.595 laporan kekerasan seksual terhadap anak pada 2023, sementara Polda Jawa Timur melaporkan 241 kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun yang sama. Kondisi ini menegaskan urgensi intervensi preventif berbasis pendidikan untuk meningkatkan literasi risiko dan ketahanan pelajar. Penelitian pengabdian ini bertujuan menganalisis implementasi edukasi pencegahan kekerasan seksual di SMA 17 Agustus Surabaya melalui pendekatan sosialisasi interaktif yang mengintegrasikan perspektif hukum dan kesehatan. Metode yang digunakan meliputi pemetaan masalah, observasi lapangan, penyampaian materi mengenai kerangka hukum perlindungan anak serta dampak medis-psikologis kekerasan seksual, dan evaluasi melalui kuesioner pre–post. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman siswa terkait definisi kekerasan seksual, mekanisme pelaporan, serta konsekuensi hukum dan kesehatan, dengan peningkatan skor literasi sebesar 32% setelah intervensi. Temuan ini mengindikasikan bahwa edukasi berbasis sekolah efektif sebagai langkah preventif dalam meminimalkan risiko kekerasan seksual di lingkungan remaja. Intervensi ini direkomendasikan untuk direplikasi secara berkala guna memperkuat budaya sekolah yang aman dan responsif terhadap isu perlindungan anak. Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Literasi Pelajar; Perlindungan Anak; Sosialisasi; Sekolah Aman; Pencegahan Kekerasan; Remaja.
Copyright (c) 2026 Khofidhotur Rovida, S.H., M.H., M. Irfan Rahmatullah
Penyuluhan Dan Konsultasi Hukum Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di SMA Muhammadiyah Kota Kupang
Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak besar pada anak dan remaja. Sekolah sebagai ruang pendidikan justru sering menjadi lokasi terjadinya kekerasan dalam bentuk verbal, fisik, maupun digital, sehingga edukasi hukum menjadi sangat penting. Untuk itu, tim dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana melaksanakan penyuluhan hukum di SMA Muhammadiyah Kota Kupang guna meningkatkan pemahaman siswa, guru, dan tenaga kependidikan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Materi diberikan secara panel oleh narasumber dari bidang Hukum Acara melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab, serta studi kasus. Peserta juga diberi kesempatan berkonsultasi terkait persoalan yang pernah dialami, dengan pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian berbasis pemulihan korban. Kegiatan ini memperkuat pemahaman peserta mengenai UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Siswa dan guru menunjukkan antusiasme tinggi, terlihat dari interaksi aktif selama kegiatan berlangsung. Mereka mengaku lebih memahami cara mengenali, mencegah, dan menindaklanjuti kekerasan seksual di sekolah. Kegiatan ini dinilai sangat bermanfaat dan diharapkan dapat terus dilaksanakan di sekolah-sekolah lain untuk memperluas edukasi dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
Copyright (c) 2025 A. Resopijani, Simplexius Asa, Reny R Masu, Windasari N Sudiarta, Rizal S. Thene, Daud Yaferson Dollu, Kornelia Melasari, Petrus Merio Mamoh
Pengembangan Pekarangan Hijau sebagai Intervensi Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga
The development of green home gardens is an important strategy for improving family welfare, particularly in Balayo Village, which has extensive yard potential that remains underutilized. The urgency of this community service program arises from the low level of public knowledge and skills in managing home gardens, as well as the need to strengthen household food security in accordance with Law No. 18 of 2012 on Food and the obligation to protect the environment as mandated by Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. The program was implemented using the Participatory Assessment approach, which included problem identification, potential analysis, solution selection, community outreach, and technical assistance in preparing planting media, seedling cultivation, and garden management. The results indicate improved community knowledge, skills, and awareness regarding green home garden management; the formation of learning groups; and an increase in household green space, air quality, and food production. The program also strengthened social interaction and community participation in environmental conservation. Overall, the development of green home gardens proved to be an effective social intervention for enhancing food security, family welfare, and environmental quality at the household level. Keywords: green home garde; social intervention; family welfare; food security.
Copyright (c) 2025 Mey Yulan Moko, Siti Rahmawaty Igirisa, Sulistia Harun
Legal Marketing: Pemanfaatan Teknologi AI Dalam Meningkatkan Kompetensi KewirausahaanDi SMK-SMTI Pontianak
Abstract The rapid development of artificial intelligence (AI) technology has had a significant impact on the transformation of entrepreneurship, particularly in vocational high schools (SMK). Community service activities have benefited students at SMK-SMTI Pontianak in their study of the use of AI in legal marketing as an effort to improve the effectiveness of entrepreneurship. Through interactive and demonstrative training methods, students are encouraged to master AI-based digital tools such as Canva and ChatGPT while understanding the legal aspects that must be complied with in the digital marketing process. The integration of AI and legal marketing will increase the creativity and efficiency of product promotion and also instill the principle of legal compliance, which is important in building a sustainable business reputation. This educational model is effective in preparing students to adapt and innovate in running their businesses. The collaboration between SMK-SMTI and universities also strengthens the vocational education ecosystem that is ready to face the growing digital challenges. The use of AI in legal marketing will contribute to the development of competitive entrepreneurship based on strong legal foundations. Keywords: Artificial Intelligence; Legal Marketing; Entrepreneurship; Abstrak Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intellegence/AI) memberikan dampak signifikan ke dalam transformasi kewirausahaan, khususnya di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan memberikan manfaat pada siswa SMK-SMTI Pontianak terhadap kajian pemanfaatan AI dalam legal marketing sebagai upaya dalam meningkatkan efektivitas kewirausahaan. Melalui metode pelatihan yang interaktif dan demonstratif, para siswa didorong untuk menguasai alat digital berbasis AI seperti Canva, ChatGPT sekaligus memahami aspek hukum yang harus ditaati dalam proses pemasaran secara digital. Integrasi AI dan legal marketing akan meningkatkan kreativitas dan efisiensi promosi produk dan menanamkan pula prinsip kepatuhan hukum yang penting dalam membangun reputasi usaha yang berkelanjutan. Model pendidikan ini efektif dalam menyiapkan para siswa agar beradaptasi dan berinovasi dalam menjalankan kewirausahaannya. Kolaborasi yang dilakukan antara SMK-SMTI dan Perguruan Tinggi juga memperkuat ekosistem pendidikan vokasi yang siap dalam menghadapi tantangan digital yang semakin berkembang. Dengan pemanfaatan AI dalam legal marketing akan memberikan kontribusi bagi pengembangan kewirausahaan yang berdaya saing dan berlandaskan hukum yang kuat. Kata Kunci: Aritificial Intellegence; Legal Marketing; Kewirausahaan;
Copyright (c) 2025 David Banjarnahor, Sy. M. Ikhsan, Tengku Prayudha Andrias, Alifah Nur Fitriana Naridha, Auliya Rochman
Political Education for Muhammadiyah Youth Cadres in Batu City
Political awareness among youth is often low, which impacts their participation in the democratic process. Youth have great potential to contribute to political development, but a lack of knowledge and skills often hinders their participation. Taking the object of the Muhammadiyah generation represented by the Muhammadiyah Student Association in Batu City, this service aims to improve youth understanding of the political and democratic process which has an impact on active participation in “adiluhung politics”. Through this education there is a process of transfer of knowledge and active political participation, especially for groups of young voters in the 2024 elections and politics universally. We have done this service and received a positive impression from the participants. Participants discussed the dynamics of current national politics and the unrest of youth groups to participate in practical politics with just noble values. Keywords: Political Education, Political Participation, Local Elections, Muhammadiyah Youth
Copyright (c) 2025 Ali Roziqin, Eko Rizqi Purwo Widodo, Syasya, Y.F Mas'udi, Danang B. Camico, Kamila Khoirunnisa
Pendampingan Pengurusan Legalitas Usaha Sebagai Upaya Menjamin Keberlanjutan Usaha Mikro
The aims of this community service were assited and encouraged the micro-entrepreneurs who make and trade processed food to meet legality requirements, and ensure the sustainability of their business. This activity was based on the fact that there are many women as business actors, especially in the micro category, did not meet legal requirements. They thought legality process was difficult and expensive. However they had meet the legality of the business, and the legality of the product process and trade. The methods was carried out to achieve these aims had socialized the functions and benefits of business legality and product distribution, trained in making labels using the Canva application, processed of got business registration number or NIB and certificate of home industry food product or SPP-IRT. The results of these services activities shown the process for managing business legality actually simple and the partners should be themselves, but due to limited information, so must be trained and mentored. The training is carried out using the Canva application to create product labels, and assistance in processing NIB and PIRT at related agencies. The legality of business, products and product packaging labels provides protection for partners as business actors and guarantees the sustainability of their business Keyword: Legality Business;Business Registration Number; Certificate of Home Industry Food Product; Label of Food Product
Copyright (c) 2025 Puspaningrum, Widiastuti
Peningkatan Literasi Ketenagakerjaan dan Kesiapan Memasuki Dunia Kerja bagi Masyarakat di Kelurahan Krobokan
This community service program aims to improve labor literacy and work readiness among the productive-age community in Krobokan Village, Semarang City. The urgency of this activity arises from the community’s limited understanding of workers’ rights and obligations, labor social security, as well as the practical skills needed to face job selection processes. The program was carried out through a socialization approach involving speakers from the Master of Law Program at Universitas Semarang (USM) and was complemented with pre-test and post-test instruments to measure its effectiveness. The results show a significant improvement, with participants’ average understanding increasing from 21% in the pre-test to 81.25% in the post-test, indicating a 60.25% increase. These findings highlight that structured, applicative, and locally oriented socialization activities can strengthen labor literacy while also enhancing community work readiness. Therefore, this program can serve as a relevant empowerment model to support the improvement of human resource quality at the local level. Keywords: Community service; Labor; Literacy; Socialization; Work readiness
Copyright (c) 2025 Imanuel Kurniawan Arif Soetedjo, Zaenal Arifin, Wijayono Hadi Sukrisno
Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wanabhakti dalam pengolahan Kopi untuk peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Abstrak Program pengabdian masyarakat ini bertujuan memberdayakan LMDH Wana Bhakti di Desa Sumanding melalui implementasi teknologi tepat guna dan peningkatan kapasitas. Metode yang digunakan meliputi pendekatan participatory empowerment melalui pelatihan branding dan digital marketing, diseminasi teknologi (mesin pengupas kopi, mesin sortir, dan mesin bor biopori), serta pendampingan berkelanjutan. Program berhasil meningkatkan kapasitas mitra secara signifikan. Implementasi mesin pengupas dan sortir kopi meningkatkan efisiensi waktu pengolahan, menghasilkan produk berkualitas standar, dan memberikan tambahan pendapatan dari jasa sortir. Pelatihan pemasaran digital berhasil membangun identitas merek dan membuka akses pemasaran yang lebih luas. Selain itu, tercipta 2.500 lubang biopori yang berkontribusi terhadap konservasi air dan tanah pada lahan seluas 2 hektar. Program pengabdian ini terbukti efektif dalam meningkatkan produktivitas, nilai tambah produk, dan pendapatan mitra. Keberlanjutan program memerlukan pendampingan berkelanjutan, ekspansi penerapan biopori, dan pengembangan kemitraan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan akses pasar LMDH Wana Bhakti. Kata kunci: Teknologi Tepat Guna, Pemberdayaan Masyarakat, Konservasi Lahan Abstract This community service program aims to empower the Wana Bhakti Community-Based Farmers (LMDH) in Sumanding Village through the implementation of appropriate technology and capacity building. The methods used include a participatory empowerment approach through branding and digital marketing training, technology dissemination (coffee hulling machines, sorting machines, and biopore drilling machines), and ongoing mentoring. The program significantly increased the capacity of partners. The implementation of the coffee hulling and sorting machines increased processing efficiency, produced standard-quality products, and provided additional income from sorting services. The digital marketing training successfully built brand identity and opened broader marketing access. Furthermore, 2,500 biopore holes were created, contributing to water and soil conservation on a 2-hectare plot of land. This community service program has proven effective in increasing productivity, product added value, and partner income. The sustainability of the program requires ongoing mentoring, expanded biopore implementation, and partnership development to strengthen the institutional capacity and market access of the Wana Bhakti LMDH. Keywords: Appropriate Technology, Community Empowerment, Land Conservation
Copyright (c) 2025 Ahmad Khoirul Anam, Miftah Arifin, Anna Widiastuti, Dewi Hastuti
Sosialisasi Legalitas Usaha dan Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Trimulyo Genuk
Sertifikat halal pada produk merupakan instrumen penting untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan ketenteraman batin konsumen, khususnya masyarakat Muslim. Tanpa sertifikat halal resmi yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), suatu produk berisiko kehilangan kepercayaan pasar. Namun, masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikat sah, serta belum melengkapi legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi ini juga ditemukan di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, yang memerlukan intervensi melalui sosialisasi dan pendampingan hukum. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini diikuti 28 pelaku UMKM, dilaksanakan pada 7 Juli 2025 di aula kelurahan. Tahapan kegiatan meliputi pengisian kuesioner awal (pre-test), penyampaian materi tentang legalitas usaha dan prosedur sertifikasi halal, sesi tanya jawab, serta pengisian kuesioner akhir (post-test). Materi disampaikan dengan pendekatan partisipatif melalui studi kasus dan diskusi interaktif. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta, dari 43% sebelum kegiatan menjadi 91% setelah kegiatan, atau meningkat sebesar 48%. Peserta memberikan respons positif, menilai kegiatan ini relevan dan bermanfaat bagi pengembangan usaha mereka. Secara keseluruhan, PkM ini dinilai berhasil mencapai tujuan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya kepemilikan legalitas usaha dan sertifikat halal sebagai upaya meningkatkan daya saing di pasar. Kata kunci: Legalitas; Sertifikasi Halal; Sosialisasi.
Copyright (c) 2025 Khaidar Alifika El Ula, Amri Panahatan Sihotang, Wafda Vivid Izziyana, Efi Yulistyowati
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Karanganom Kabupaten Klaten
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang cukup strategis dalam meningkatkan adanya partisipasi publik dalam pembangunan pada sebuah desa. Salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mewujudkan hal tersebut ialah dengan adanya peraturan desa. Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, merupakan salah satu desa dengan potensi ekonomi sosial dan budaya yang berkembang, memiliki kebutuhan akan regulasi yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat secara inklusif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisa, terkait dengan peran pembentukan peraturan desa dalam pemberdayaan masyarakat serta efektivitas penerapannya di Desa Karanganom. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat, serta analisis terhadap dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses perancangan peraturan desa masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek sosialisasi dan keterlibatan kelompok rentan. Selain itu, regulasi yang dibentuk memiliki dampak positif terhadap pengelolaan sumber daya desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan peraturan desa dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat jika diikuti dengan mekanisme partisipasi yang inklusif serta pengawasan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam memahami serta mengimplementasikan regulasi yang telah ditetapkan. Kata kunci: Peraturan Desa; Partisipasi Publik; Pemberdayaan Masyarakat.
Copyright (c) 2025 Sekar Anggun Gading Pinilih, Retno Saraswati, Ratna Herawati, Fajar Prima Julian