KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Journal Title: KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Initials: KDRKM Frequency: Juni dan Desember Online ISSN: 2722-9653 Editor in Chief: Dedy Suwandi DOI: 10.26623 Publisher: Fakultas Hukum Universitas Semarang KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan jurnal nasional yang menerbitkan artikel-artikel hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bidang hukum. Kadarkum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang (FH USM). Kadarkum diterbitkan dua kali dalam satu tahun pada bulan Juni dan Desember. Kadarkum terbit dalam Bahasa Indonesia secara online. Fokus dan ruang lingkupjurnal ini fokus pada semua isu-isu hukum dalam pengabdian dan penguatan kepada masyarakat. Jurnal Kadarkum bertujuan untuk menyebarluaskan gagasan dan hasil penelitian yang dilakukan perguruan tinggi, yang dapat diterapkan dalam masyarakat. Kadarkum berisikan bermacam kegiatan yang dilakukan baik oleh internal FH USM ataupun eksternal guna menangani dan mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan menerapkan ilmu hukum yang kemudian dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Jurnal Kadarkum sebagai wadah bagi peneliti maupun akademisi yang memuat artikel-artikel ilmiah dalam bidang hukum yang fokus pada pengabdian kepada masyarakat. Kadarkum diharapkan menjadi jembatan komunikasi dan mendorong daya kritis antara para akademisi, pemerintah dan masyarakat guna menjadikan masyarakat sadar hukum. E - ISSN : 2722-9653 (Online - Elektronik) terakreditasi sinta 5 KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat terindexing di:
Penguatan Literasi Kepemiluan Mahasiswa Magang Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diputuskan pada 26 Juni 2025 membawa perubahan mendasar dalam sistem pemilu Indonesia dengan memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai tahun 2029. Putusan ini menimbulkan pro dan kontra serta minimnya pemahaman publik, termasuk di kalangan mahasiswa sebagai pemilih potensial dan kelompok intelektual strategis. Urgensi penguatan literasi kepemiluan menjadi sangat mendesak guna mencegah disinformasi dan mendorong partisipasi politik yang berkualitas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh tim mahasiswa hukum magang di KPU Kota Palu dengan metode yang terdiri dari pre-test, penyuluhan interaktif,tanya jawab, post-test, evaluasi komparatif, serta pembuatan dan penyebaran media infografis digital melalui media sosial. Hasil pre-test menunjukkan rendahnya pemahaman awal mahasiswa magang lintas disiplin terhadap implikasi putusan tersebut. Setelah penyuluhan dilaksanakan, hasil post-test menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan. Media infografis yang disebarluaskan melalui Instagram KPU Kota Palu turut mendapat respons positif dari masyarakat digital. Kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi kepemiluan mahasiswa magang lintas disiplin sekaligus memperluas pemahaman publik mengenai dinamika dan implikasi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 secara efektif dan adaptif di era digital.
Copyright (c) 2026 Khinanti, Friska Natania, I Gede Aditya Mugeblin, Arineza Julifat, Nurkhair Sakila, Ahmad Nugraha Abrar, Muhammad Arga Budiman
Upaya Penyuluhan Hukum terhadap Bahaya Hoaks di Media Sosial pada Siswa SMK Negeri 1 Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
Perkembangan media sosial yang semakin pesat memberikan dampak signifikan terhadap pola komunikasi remaja, khususnya siswa sekolah menengah kejuruan. Arus informasi yang cepat dan minim verifikasi menyebabkan meningkatnya penyebaran hoaks di kalangan pelajar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum siswa SMK Negeri 1 Sungai Kakap terhadap bahaya hoaks di media sosial. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui observasi, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, serta sesi tanya jawab. Materi penyuluhan mencakup pengertian hoaks, karakteristik informasi palsu, dampak sosial dan psikologis, teknik verifikasi informasi, serta ketentuan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai pentingnya verifikasi informasi sebelum membagikan konten di media sosial. Partisipasi aktif siswa selama diskusi juga memperlihatkan berkembangnya kemampuan berpikir kritis dan kesadaran terhadap tanggung jawab digital. Kegiatan penyuluhan hukum berbasis literasi digital ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum dan membentuk sikap bijak siswa dalam penggunaan media sosial.
Copyright (c) 2026 Dewi Prilijayanti, Ficka Wiyana, Julaiha, Irhan, Zulkarnain, Syarif Muhammad Fahlevi, Marhamatun Nisa
Penyuluhan Hukum Dampak Bullying Terhadap Psikologi Anak SMA di SMA Negeri 6 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat
Fenomena bullying lingkungan sekolah menengah atas menjadi persoalan serius karena memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental dan perkembangan psikologis remaja. Rendahnya pemahaman siswa mengenai bentuk bullying, dampak psikologis, serta konsekuensi hukum menyebabkan tindakan perundungan masih sering dianggap sebagai candaan biasa antarteman sebaya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman psikologis siswa SMA Negeri 6 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat mengenai bahaya bullying. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi, simulasi, serta sesi tanya jawab. Materi penyuluhan mencakup aspek hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta dampak psikologis bullying terhadap korban. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk bullying, dampak psikologis, dan konsekuensi hukum tindakan perundungan. Kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, humanis, dan bebas bullying
Copyright (c) 2026 M. Alamul Huda Yamani, Mauludiyah, M. Muntaqo
Penguatan Pemahaman Warga Kelurahan Tlogosari Kulon, Kota Semarang tentang Aspek Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga
One of the problems that occur in married life is domestic violence. Domestic violence has become a prevalent issue in recent times. The violence that occurs is not only physical, but also verbal. Another problem arises when the victim justifies the violence. Tlogosari Kulon Village, Pedurungan District, Semarang City, where this Community Service activity was carried out, a place where domestic violence often occurs, based on information obtained by the Community Service Team and requests for this Community Service activity to be carried out. One of the problems faced by the community when domestic violence occurs is lack of knowledge about what actions to take when violence occurs. The method we used in this case was education or teaching. From this problem, the USM Community Service Team concluded that this Community Service activity would be important to raise awareness that domestic violence is not a justification for the problem. The victims must also be aware of the losses and suffering they are experiencing. Therefore, upholding equality, justice, and humanity, we carry out this Community Service activity. Based on the results of processing questionnaires given to 26 residents Tlogosari Kulon Village, Pedurungan District, Semarang City regarding the Legal Aspects of Domestic Violence Crimes, both before and after the counseling session showed an increase in understanding of 61.2%. This increase in understanding shows that there was a positive response from the participants of the counseling session in Tlogosari Kulon Village, Pedurungan District, Semarang City regarding the Legal Aspects of Domestic Violence Crimes.
Copyright (c) 2026 Subaidah Ratna Juita , Amri Panahatan Sihotang , A. Heru Nuswanto , Rati Riana
Penguatan Pemahaman Warga Desa Manggarmas tentang Tanggung Jawab Hukum Masyarakat dan Pemerintah dalam Pengurangan Sampah
Permasalahan pengelolaan sampah merupakan isu lingkungan yang masih menjadi tantangan serius di tingkat desa, termasuk di Desa Manggarmas, Kabupaten Grobogan. Rendahnya pemahaman hukum masyarakat mengenai tanggung jawab pengelolaan sampah, baik oleh masyarakat maupun pemerintah desa, berdampak pada perilaku membuang sampah sembarangan dan minimnya partisipasi warga dalam program pengurangan sampah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman hukum warga Desa Manggarmas mengenai tanggung jawab hukum masyarakat dan pemerintah dalam pengurangan dan pengelolaan sampah. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dan diskusi interaktif dengan sasaran utama anggota Karang Taruna sebagai representasi generasi muda desa. Materi disampaikan melalui ceramah yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk mengaitkan norma hukum dengan kondisi empiris di lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum peserta mengenai kewajiban hukum dalam pengelolaan sampah serta pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah desa. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya perilaku pengelolaan sampah yang lebih tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kata kunci: Pengelolaan sampah, Kesadaran Hukum, Masyarakat Desa
Copyright (c) 2026 Dedy Suwandi, Endah Pujiastuti, Yudhitya Dyah Sukmadewi, Wafda Vivid Izziyana
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tlogosari Kulon Mengenai Hukum Waris Di Indonesia
Hukum waris di Indonesia bersifat plural, artinya ada tiga sistem hukum yang berlaku tergantung pada agama dan adat yang dianut pewaris dan ahli waris: Hukum Waris Islam (Faraidh), Hukum Waris Adat (yang berbeda di tiap daerah), dan Hukum Waris Perdata (KUH Perdata). Umat Muslim berpedoman pada hukum Islam, sementara non-Muslim umumnya menggunakan KUH Perdata, dan masyarakat dengan latar belakang adat yang kuat bisa mengikuti hukum waris adat setempat. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Tlogosari Kulon mengenai hukum waris di Indonesia, maka perlu dilakukan penyuluhan hukum. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan ceramah dan tanya jawab secara langsung setelah selesai ceramah. Untuk mengetahui peningkatan pemahaman menggunakan kuesioner pre-test dan post-test, kemudian hasilnya dihitung kenaikan persentasenya dan dianalisis. Kata kunci: Peningkatan Pemahaman; Masyarakat; Waris; Tlogosari Kulon, Penyuluhan Hukum.
Copyright (c) 2026 Dian Septiandani, Agus Saiful Abib, Dhian Indah Astanti, Dewi Tuti Muryati, Raka Wahyu Ananda Ananda, Beatrich Advismadya Pamungkas
Sosialisasi Dan Penyuluhan Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan di Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas
Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Negara Republik Indonesia dan diwujudkan melalui penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, salah satunya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun demikian, rendahnya pemahaman masyarakat desa mengenai konsep, manfaat, serta dasar hukum asuransi kesehatan masih menjadi permasalahan yang memengaruhi optimalisasi pemanfaatan program tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan penyelenggaraan asuransi kesehatan di Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, serta menganalisis perannya dalam meningkatkan literasi masyarakat dari perspektif kesehatan, ekonomi, dan hukum. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan penyuluhan melalui ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab yang melibatkan masyarakat, perangkat desa, serta tokoh masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya asuransi kesehatan sebagai instrumen perlindungan sosial, pengelolaan risiko ekonomi keluarga, serta pemenuhan hak dan kewajiban hukum sebagai peserta JKN. Selain itu, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam pendataan kepemilikan asuransi kesehatan, sosialisasi program JKN, serta fasilitasi pendaftaran dan pengusulan peserta PBI. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat sangat penting untuk mendukung pemerataan akses pelayanan kesehatan dan keberlanjutan program JKN di tingkat desa. Kata kunci: Kesehatan; Hak Asasi Manusia; Asuransi Kesehatan;
Copyright (c) 2026 Zeehan Fuad Attamimi, Raden Rara Dian Widyaningtyas, Aditya Singgih Raharjo, Indriati Amarini, Astika Nurul Hidayah, Muhaad Sodikul Amin, Nikmah Aeni
Penyuluhan Hukum Alas Hak Tanah dalam Penguatan Keamanan Hukum dan Pembangunan Ekonomi Desa Limbang Jaya II Kabupaten Ogan Ilir
The issue of land ownership without valid legal basis remains a critical problem in rural areas, including Limbang Jaya II Village, Ogan Ilir Regency. The low level of legal literacy among rural communities regarding land certification has led to a high potential for agrarian disputes, weak legal certainty, and limited utilization of land as a productive economic asset. This community service activity aims to enhance public awareness and legal understanding of the importance of legal land ownership as a means to achieve legal security and support local economic development. The methods employed include legal counseling, interactive discussions, dispute resolution simulations, and administrative assistance related to land certification. The results indicate a significant improvement in participants’ understanding of the types of land rights, land certification procedures, and the economic benefits of certified land. Moreover, this activity encourages active participation from both community members and village officials in establishing an orderly and sustainable land governance system. Therefore, legal counseling on land ownership rights has proven to be an effective preventive strategy against agrarian conflicts and a means of empowering rural communities based on legal certainty. Keywords: land ownership rights; legal certainty; rural community empowerment; legal counseling; land certification
Copyright (c) 2026 Sarah, Syahriati Fakhriah, Syamsul, M Adi Saputra, Firdaus Akbar
Sinergitas Program Studi dan Fakultas dalam Meningkatkan Jumlah Mahasiswa Baru: Studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
The Sharia Economic Law Study Program (HES) has a strategic role in equipping students with knowledge and skills that are relevant to the dynamics of sharia law and economics in the era of globalization. In the conditions of increasingly competitive university competition, synergy between study programs and faculties is an important strategy to increase the attractiveness of institutions and the number of new students. This study aims to analyze the role of institutional synergy between the HES Study Program and the Faculty of Sharia and Law UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan in an effort to increase new student admissions. This study uses a qualitative method with a case study approach. The data collection technique was carried out through in-depth interviews with faculty leaders, study program chairs, lecturers, and alumni; observation of campus promotion and introduction activities; as well as documentation studies on academic policies and student admission data. Data is analyzed descriptive-analytically through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that effective synergy between study programs and faculties, which is realized through the development of an adaptive curriculum, integrated promotion strategies, and collaboration with external parties such as legal practitioners and alumni, contributes significantly to improving the image of the institution and the number of new students. In addition, the involvement of all academic elements in promotional activities and campus introductions is able to create an inclusive academic environment and increase the interest of prospective students in the Sharia Economic Law Study Program.
Copyright (c) 2026 Nurhotia Harahap, Nursaima Harahap
Intervensi Preventif Kekerasan Seksual melalui Edukasi Berbasis Sekolah: Implementasi Edukasi Pencegahan di SMA 17 Agustus Surabaya
Kekerasan seksual terhadap anak dan remaja terus menunjukkan tren peningkatan secara nasional, dengan Komnas Perempuan mencatat 2.595 laporan kekerasan seksual terhadap anak pada 2023, sementara Polda Jawa Timur melaporkan 241 kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun yang sama. Kondisi ini menegaskan urgensi intervensi preventif berbasis pendidikan untuk meningkatkan literasi risiko dan ketahanan pelajar. Penelitian pengabdian ini bertujuan menganalisis implementasi edukasi pencegahan kekerasan seksual di SMA 17 Agustus Surabaya melalui pendekatan sosialisasi interaktif yang mengintegrasikan perspektif hukum dan kesehatan. Metode yang digunakan meliputi pemetaan masalah, observasi lapangan, penyampaian materi mengenai kerangka hukum perlindungan anak serta dampak medis-psikologis kekerasan seksual, dan evaluasi melalui kuesioner pre–post. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman siswa terkait definisi kekerasan seksual, mekanisme pelaporan, serta konsekuensi hukum dan kesehatan, dengan peningkatan skor literasi sebesar 32% setelah intervensi. Temuan ini mengindikasikan bahwa edukasi berbasis sekolah efektif sebagai langkah preventif dalam meminimalkan risiko kekerasan seksual di lingkungan remaja. Intervensi ini direkomendasikan untuk direplikasi secara berkala guna memperkuat budaya sekolah yang aman dan responsif terhadap isu perlindungan anak. Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Literasi Pelajar; Perlindungan Anak; Sosialisasi; Sekolah Aman; Pencegahan Kekerasan; Remaja.
Copyright (c) 2026 Khofidhotur Rovida, S.H., M.H., M. Irfan Rahmatullah
Penyuluhan Dan Konsultasi Hukum Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di SMA Muhammadiyah Kota Kupang
Sexual violence is a serious human rights violation that significantly affects children and adolescents who are still in their developmental stages. Schools, as spaces for education and character building, can unfortunately become locations where sexual violence occurs—whether verbal, physical, or digital. Therefore, legal education is essential to prevent and respond to such cases. In this context, the Faculty of Law of Universitas Nusa Cendana conducted a legal outreach program at SMA Muhammadiyah Kupang to enhance students’, teachers’, and staff’s understanding of sexual violence prevention and handling. The material was delivered in a panel format by experts in Procedural Law through lectures, discussions, Q &A sessions, and case studies. Participants were also given the opportunity to consult on past or ongoing issues, with a restorative justice approach offered as an alternative mechanism focused on victim recovery. The activity strengthened participants’ knowledge of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and Law No. 35 of 2014 on Child Protection. Students and teachers showed strong enthusiasm, demonstrated by their active engagement throughout the session. They reported gaining clearer guidance on identifying, preventing, and addressing sexual violence in schools. This program proved highly beneficial and is expected to be continued in other schools to broaden legal awareness and strengthen community protection. Keywords: Sexual Violence; Socialization; Adolescents; Prevention;
Copyright (c) 2025 A. Resopijani, Simplexius Asa, Reny R Masu, Windasari N Sudiarta, Rizal S. Thene, Daud Yaferson Dollu, Kornelia Melasari, Petrus Merio Mamoh
Pengembangan Pekarangan Hijau sebagai Intervensi Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga
The development of green home gardens is an important strategy for improving family welfare, particularly in Balayo Village, which has extensive yard potential that remains underutilized. The urgency of this community service program arises from the low level of public knowledge and skills in managing home gardens, as well as the need to strengthen household food security in accordance with Law No. 18 of 2012 on Food and the obligation to protect the environment as mandated by Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. The program was implemented using the Participatory Assessment approach, which included problem identification, potential analysis, solution selection, community outreach, and technical assistance in preparing planting media, seedling cultivation, and garden management. The results indicate improved community knowledge, skills, and awareness regarding green home garden management; the formation of learning groups; and an increase in household green space, air quality, and food production. The program also strengthened social interaction and community participation in environmental conservation. Overall, the development of green home gardens proved to be an effective social intervention for enhancing food security, family welfare, and environmental quality at the household level. Keywords: green home garde; social intervention; family welfare; food security.
Copyright (c) 2025 Mey Yulan Moko, Siti Rahmawaty Igirisa, Sulistia Harun
Legal Marketing: Pemanfaatan Teknologi AI Dalam Meningkatkan Kompetensi KewirausahaanDi SMK-SMTI Pontianak
Abstract The rapid development of artificial intelligence (AI) technology has had a significant impact on the transformation of entrepreneurship, particularly in vocational high schools (SMK). Community service activities have benefited students at SMK-SMTI Pontianak in their study of the use of AI in legal marketing as an effort to improve the effectiveness of entrepreneurship. Through interactive and demonstrative training methods, students are encouraged to master AI-based digital tools such as Canva and ChatGPT while understanding the legal aspects that must be complied with in the digital marketing process. The integration of AI and legal marketing will increase the creativity and efficiency of product promotion and also instill the principle of legal compliance, which is important in building a sustainable business reputation. This educational model is effective in preparing students to adapt and innovate in running their businesses. The collaboration between SMK-SMTI and universities also strengthens the vocational education ecosystem that is ready to face the growing digital challenges. The use of AI in legal marketing will contribute to the development of competitive entrepreneurship based on strong legal foundations. Keywords: Artificial Intelligence; Legal Marketing; Entrepreneurship; Abstrak Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intellegence/AI) memberikan dampak signifikan ke dalam transformasi kewirausahaan, khususnya di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan memberikan manfaat pada siswa SMK-SMTI Pontianak terhadap kajian pemanfaatan AI dalam legal marketing sebagai upaya dalam meningkatkan efektivitas kewirausahaan. Melalui metode pelatihan yang interaktif dan demonstratif, para siswa didorong untuk menguasai alat digital berbasis AI seperti Canva, ChatGPT sekaligus memahami aspek hukum yang harus ditaati dalam proses pemasaran secara digital. Integrasi AI dan legal marketing akan meningkatkan kreativitas dan efisiensi promosi produk dan menanamkan pula prinsip kepatuhan hukum yang penting dalam membangun reputasi usaha yang berkelanjutan. Model pendidikan ini efektif dalam menyiapkan para siswa agar beradaptasi dan berinovasi dalam menjalankan kewirausahaannya. Kolaborasi yang dilakukan antara SMK-SMTI dan Perguruan Tinggi juga memperkuat ekosistem pendidikan vokasi yang siap dalam menghadapi tantangan digital yang semakin berkembang. Dengan pemanfaatan AI dalam legal marketing akan memberikan kontribusi bagi pengembangan kewirausahaan yang berdaya saing dan berlandaskan hukum yang kuat. Kata Kunci: Aritificial Intellegence; Legal Marketing; Kewirausahaan;
Copyright (c) 2025 David Banjarnahor, Sy. M. Ikhsan, Tengku Prayudha Andrias, Alifah Nur Fitriana Naridha, Auliya Rochman
Political Education for Muhammadiyah Youth Cadres in Batu City
Political awareness among youth is often low, which impacts their participation in the democratic process. Youth have great potential to contribute to political development, but a lack of knowledge and skills often hinders their participation. Taking the object of the Muhammadiyah generation represented by the Muhammadiyah Student Association in Batu City, this service aims to improve youth understanding of the political and democratic process which has an impact on active participation in “adiluhung politics”. Through this education there is a process of transfer of knowledge and active political participation, especially for groups of young voters in the 2024 elections and politics universally. We have done this service and received a positive impression from the participants. Participants discussed the dynamics of current national politics and the unrest of youth groups to participate in practical politics with just noble values. Keywords: Political Education, Political Participation, Local Elections, Muhammadiyah Youth
Copyright (c) 2025 Ali Roziqin, Eko Rizqi Purwo Widodo, Syasya, Y.F Mas'udi, Danang B. Camico, Kamila Khoirunnisa
Pendampingan Pengurusan Legalitas Usaha Sebagai Upaya Menjamin Keberlanjutan Usaha Mikro
The aims of this community service were assited and encouraged the micro-entrepreneurs who make and trade processed food to meet legality requirements, and ensure the sustainability of their business. This activity was based on the fact that there are many women as business actors, especially in the micro category, did not meet legal requirements. They thought legality process was difficult and expensive. However they had meet the legality of the business, and the legality of the product process and trade. The methods was carried out to achieve these aims had socialized the functions and benefits of business legality and product distribution, trained in making labels using the Canva application, processed of got business registration number or NIB and certificate of home industry food product or SPP-IRT. The results of these services activities shown the process for managing business legality actually simple and the partners should be themselves, but due to limited information, so must be trained and mentored. The training is carried out using the Canva application to create product labels, and assistance in processing NIB and PIRT at related agencies. The legality of business, products and product packaging labels provides protection for partners as business actors and guarantees the sustainability of their business Keyword: Legality Business;Business Registration Number; Certificate of Home Industry Food Product; Label of Food Product
Copyright (c) 2025 Puspaningrum, Widiastuti
Peningkatan Literasi Ketenagakerjaan dan Kesiapan Memasuki Dunia Kerja bagi Masyarakat di Kelurahan Krobokan
This community service program aims to improve labor literacy and work readiness among the productive-age community in Krobokan Village, Semarang City. The urgency of this activity arises from the community’s limited understanding of workers’ rights and obligations, labor social security, as well as the practical skills needed to face job selection processes. The program was carried out through a socialization approach involving speakers from the Master of Law Program at Universitas Semarang (USM) and was complemented with pre-test and post-test instruments to measure its effectiveness. The results show a significant improvement, with participants’ average understanding increasing from 21% in the pre-test to 81.25% in the post-test, indicating a 60.25% increase. These findings highlight that structured, applicative, and locally oriented socialization activities can strengthen labor literacy while also enhancing community work readiness. Therefore, this program can serve as a relevant empowerment model to support the improvement of human resource quality at the local level. Keywords: Community service; Labor; Literacy; Socialization; Work readiness
Copyright (c) 2025 Imanuel Kurniawan Arif Soetedjo, Zaenal Arifin, Wijayono Hadi Sukrisno
Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wanabhakti dalam pengolahan Kopi untuk peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Abstrak Program pengabdian masyarakat ini bertujuan memberdayakan LMDH Wana Bhakti di Desa Sumanding melalui implementasi teknologi tepat guna dan peningkatan kapasitas. Metode yang digunakan meliputi pendekatan participatory empowerment melalui pelatihan branding dan digital marketing, diseminasi teknologi (mesin pengupas kopi, mesin sortir, dan mesin bor biopori), serta pendampingan berkelanjutan. Program berhasil meningkatkan kapasitas mitra secara signifikan. Implementasi mesin pengupas dan sortir kopi meningkatkan efisiensi waktu pengolahan, menghasilkan produk berkualitas standar, dan memberikan tambahan pendapatan dari jasa sortir. Pelatihan pemasaran digital berhasil membangun identitas merek dan membuka akses pemasaran yang lebih luas. Selain itu, tercipta 2.500 lubang biopori yang berkontribusi terhadap konservasi air dan tanah pada lahan seluas 2 hektar. Program pengabdian ini terbukti efektif dalam meningkatkan produktivitas, nilai tambah produk, dan pendapatan mitra. Keberlanjutan program memerlukan pendampingan berkelanjutan, ekspansi penerapan biopori, dan pengembangan kemitraan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan akses pasar LMDH Wana Bhakti. Kata kunci: Teknologi Tepat Guna, Pemberdayaan Masyarakat, Konservasi Lahan Abstract This community service program aims to empower the Wana Bhakti Community-Based Farmers (LMDH) in Sumanding Village through the implementation of appropriate technology and capacity building. The methods used include a participatory empowerment approach through branding and digital marketing training, technology dissemination (coffee hulling machines, sorting machines, and biopore drilling machines), and ongoing mentoring. The program significantly increased the capacity of partners. The implementation of the coffee hulling and sorting machines increased processing efficiency, produced standard-quality products, and provided additional income from sorting services. The digital marketing training successfully built brand identity and opened broader marketing access. Furthermore, 2,500 biopore holes were created, contributing to water and soil conservation on a 2-hectare plot of land. This community service program has proven effective in increasing productivity, product added value, and partner income. The sustainability of the program requires ongoing mentoring, expanded biopore implementation, and partnership development to strengthen the institutional capacity and market access of the Wana Bhakti LMDH. Keywords: Appropriate Technology, Community Empowerment, Land Conservation
Copyright (c) 2025 Ahmad Khoirul Anam, Miftah Arifin, Anna Widiastuti, Dewi Hastuti
Sosialisasi Legalitas Usaha dan Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Trimulyo Genuk
Sertifikat halal pada produk merupakan instrumen penting untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan ketenteraman batin konsumen, khususnya masyarakat Muslim. Tanpa sertifikat halal resmi yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), suatu produk berisiko kehilangan kepercayaan pasar. Namun, masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikat sah, serta belum melengkapi legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi ini juga ditemukan di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, yang memerlukan intervensi melalui sosialisasi dan pendampingan hukum. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini diikuti 28 pelaku UMKM, dilaksanakan pada 7 Juli 2025 di aula kelurahan. Tahapan kegiatan meliputi pengisian kuesioner awal (pre-test), penyampaian materi tentang legalitas usaha dan prosedur sertifikasi halal, sesi tanya jawab, serta pengisian kuesioner akhir (post-test). Materi disampaikan dengan pendekatan partisipatif melalui studi kasus dan diskusi interaktif. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta, dari 43% sebelum kegiatan menjadi 91% setelah kegiatan, atau meningkat sebesar 48%. Peserta memberikan respons positif, menilai kegiatan ini relevan dan bermanfaat bagi pengembangan usaha mereka. Secara keseluruhan, PkM ini dinilai berhasil mencapai tujuan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya kepemilikan legalitas usaha dan sertifikat halal sebagai upaya meningkatkan daya saing di pasar. Kata kunci: Legalitas; Sertifikasi Halal; Sosialisasi.
Copyright (c) 2025 Khaidar Alifika El Ula, Amri Panahatan Sihotang, Wafda Vivid Izziyana, Efi Yulistyowati
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Karanganom Kabupaten Klaten
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang cukup strategis dalam meningkatkan adanya partisipasi publik dalam pembangunan pada sebuah desa. Salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mewujudkan hal tersebut ialah dengan adanya peraturan desa. Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, merupakan salah satu desa dengan potensi ekonomi sosial dan budaya yang berkembang, memiliki kebutuhan akan regulasi yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat secara inklusif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisa, terkait dengan peran pembentukan peraturan desa dalam pemberdayaan masyarakat serta efektivitas penerapannya di Desa Karanganom. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat, serta analisis terhadap dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses perancangan peraturan desa masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek sosialisasi dan keterlibatan kelompok rentan. Selain itu, regulasi yang dibentuk memiliki dampak positif terhadap pengelolaan sumber daya desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan peraturan desa dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat jika diikuti dengan mekanisme partisipasi yang inklusif serta pengawasan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam memahami serta mengimplementasikan regulasi yang telah ditetapkan. Kata kunci: Peraturan Desa; Partisipasi Publik; Pemberdayaan Masyarakat.
Copyright (c) 2025 Sekar Anggun Gading Pinilih, Retno Saraswati, Ratna Herawati, Fajar Prima Julian
Tinjauan Hukum Parkir Sembarangan di Depan Rumah Tetangga
Fenomena parkir sembarangan di depan rumah tetangga, khususnya pada malam hari, merupakan permasalahan sosial yang kerap menimbulkan ketidaknyamanan, mengganggu aksesibilitas penghuni rumah, serta memicu potensi konflik di lingkungan permukiman padat penduduk. Urgensi kajian ini terletak pada perlunya pemahaman hukum masyarakat terhadap penggunaan ruang publik secara tertib dan penghormatan terhadap hak-hak warga lain, mengingat praktik parkir liar seringkali dianggap sepele dan minim pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan Pasal 671 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan sebagai dasar hukum yang melarang penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi yang mengganggu fungsi jalan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui penyuluhan hukum, diskusi kelompok terarah (FGD), dan observasi langsung di lingkungan sasaran. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa parkir di depan rumah tetangga tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi perdata maupun administratif. Selain itu, ditemukan faktor penyebab utama seperti keterbatasan lahan parkir pribadi, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya pengawasan aparat. Simpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa peningkatan literasi hukum dan pembentukan kesadaran kolektif masyarakat merupakan langkah strategis untuk mengurangi praktik parkir liar serta menjaga harmoni dalam hubungan bertetangga. Kata kunci: Parkir; Rumah Tetangga; Tinjauan Hukum.
Copyright (c) 2025 Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna
Pemanfaatan Media Sosial pada Komunitas Youtuber di Wilayah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal sesuai undang-undang ITE
Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah menjadikan internet sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, termasuk generasi muda hingga dewasa. Namun, meningkatnya aktivitas digital juga memunculkan berbagai permasalahan hukum, seperti pencemaran nama baik, penipuan daring, pelanggaran hak cipta, dan penyebaran informasi palsu. Banyak masyarakat, khususnya konten kreator di media sosial, belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai batasan dan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya komunitas Youtubers Sukorejo, terkait etika dan regulasi dalam penggunaan media digital. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris melalui pendekatan ceramah interaktif dan diskusi terbuka. Hasil dari kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap potensi pelanggaran hukum di internet serta pentingnya berperilaku etis dalam bermedia sosial. Penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membentuk komunitas digital yang cerdas hukum, beretika, dan bertanggung jawab secara sosial. Kata Kunci: Komunitas Youtubers; Media Sosial; Undang – Undang ITE.
Sosialisasi Akibat Hukum Tindak Pidana Pengancaman Penyebaran Konten Video Porno Melalui Media Elektronik
Tindak pidana penyebarluasan konten asusila merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin marak di era digital. Kejahatan ini tidak hanya mengancam privasi individu, tetapi juga dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang serius bagi korban. Dalam banyak kasus, ancaman tersebut dilakukan melalui internet atau aplikasi pesan yang memungkinkan pelaku untuk menyebarkan ancaman secara cepat lewat media massa tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia belum mengatur sanksi hukum terhadap kejahatan tersebut. Dalam menghadai tantangan perkembangan teknologi yang pesat, maka pemerintah membentuk Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang tindak pidana pengancaman melalui media elektronik yang bertujuan memberikan hukuman terhadap pelaku agar jera dan tidak mengulangi perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu menggambarkan peristiwa seolah-olah sama dengan yang sebenarnya.
Copyright (c) 2025 Indra Retnowati, Ridho Sa’dillah Ahmad, Husnia Hilmi Wahyuni, Faisal Afda’u, Ganis Vitayanty Noor
Pemberdayaan Pokdakan Desa Ujungwatu Melalui Inovasi Sosial Bandeng Kalingga untuk Peningkatan Ekonomi dan Konservasi Lingkungan
Pemberdayaan masyarakat melalui inovasi sosial Bandeng Kalingga merupakan inisiatif terpadu yang bertujuan meningkatkan ekonomi berkelanjutan sekaligus konservasi lingkungan di Desa Ujungwatu, Jepara, melalui tiga pilar utama: rehabilitasi ekosistem mangrove (Kalingga Jaga Pantura); modernisasi tambak berbasis teknologi (Kalingga Daya Pantura); dan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan (Kalingga Bala Pantura). Program ini mengintegrasikan pendekatan blue economy dan nature-based solutions dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan produktivitas tambak bandeng dari 1,2 menjadi 2,5 ton/ha, efisiensi biaya pakan hingga 45%, rehabilitasi 12 ha ekosistem mangrove, serta peningkatan pendapatan masyarakat rata-rata 45% melalui diversifikasi produk olahan dan eduwisata. Implementasi program menghadapi beberapa tantangan, termasuk ketergantungan pada pendampingan eksternal, keterbatasan infrastruktur digital, dan isu regenerasi pembudidaya. Untuk mengatasi hal ini, direkomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan lokal, pengembangan sistem monitoring alternatif, serta pembentukan koperasi pokdakan. Model intervensi ini terbukti efektif dalam menciptakan sinergi antara konservasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga berpotensi untuk direplikasi di kawasan pesisir lainnya dengan penyesuaian konteks lokal. Temuan program ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan model pemberdayaan masyarakat pesisir yang berkelanjutan
Copyright (c) 2025 A. Khoirul Anam, Miftah Arifin, Haris Fujiari, Riyan Agus Prasetyo
Penerapan Restorative Justice di Daerah dalam Kerangka Negara Hukum Di Desa Mulur Kecamatan Bendosari
The goal of this community service program is to provide knowledge about the application of restorative justice in the region within the framework of a rule of law, where the criminal justice system in Indonesia is currently still dominated by a retributive approach, which focuses on punishment and revenge against offenders of criminal acts. This approach often receives criticism due to the lack of attention to the recovery of victims and the social reintegration of offenders. This has encouraged the search for alternative resolutions to criminal acts that are more humane and focused on recovery, yet still within a legal framework. One alternative that has gained a lot of attention in recent years is restorative justice (restorative justice). Restorative justice is a problem-solving method through deliberation. This approach emphasizes the restoration of relationships between the offender and the victim, as well as the social reintegration of the offender. Restorative justice views criminal acts as violations of social relationships, rather than merely violations of the law. However, the issues faced by the community regarding the implementation of Restorative Justice in the area are still very unfamiliar, with many people not yet knowing or understanding it. Through this socialization, it was found that the community is capable of understanding the procedures for resolving disputes through community leaders using restorative justice. Keywords: Restorative Justice, Rule of Law, Mulur Village
Peningkatan Pemahaman Siswa SMK N 2 Semarang Sebagai Pemilih Pemula Menjadi Pemilih Yang Cerdas Pada Pilkada 2024
The political participation of the younger generation, particularly first-time voters, plays a strategic role in shaping the direction of democracy in Indonesia. Through a community service program conducted at SMK N 2 Semarang, efforts were made to enhance students' understanding as first-time voters in preparation for the 2024 Regional Elections (Pilkada). This activity aimed to equip students with knowledge about the electoral process, the importance of their role as first-time voters, and how to become rational voters who are not easily influenced by short-term political interests. The implementation method consisted of three stages: pre-activity preparation, the main activity through lectures and discussions, and evaluation using pre-tests and post-tests to measure the level of students’ understanding. The results showed a significant improvement, with an average increase in understanding of 66.1% after the activity. These findings indicate that political literacy and outreach activities are effective in increasing awareness and readiness among students to exercise their voting rights wisely and responsibly. It is hoped that similar initiatives can be carried out sustainably to foster a generation of voters who are critical, rational, and uphold high integrity in the democratic process. Keywords: First-Time Voters; 2024 Regional Elections; Political Literacy.
Copyright (c) 2025 Sukimin Sukimin, Amri Panahatan Sihotang, Tri Mulyani
Pelatihan Teknologi Alat Kesehatan Digital bagi Kader Posyandu Pasca Bencana Cianjur: Upaya Pemenuhan Hak atas Kesehatan Berdasarkan Perspektif Hukum dan Kebijakan Publik
The earthquake that struck Cianjur Regency in November 2022 severely damaged health facilities and disrupted routine medical services, including maternal and child healthcare. Training on the use of digital health technology for Posyandu (integrated health post) cadres serves as a strategic intervention to ensure the continuity of essential healthcare services in post-disaster settings. This activity, part of the 2023 Kosabangsa Program, aimed to enhance the capacity of cadres in early detection of health issues such as Chronic Energy Deficiency (CED) and heart rhythm disorders by utilizing tools like the digital Upper Arm Circumference (LILA) Calculator, Heart Rate Device, and body temperature monitors based on microcontrollers and IoT technology. This training aligns with the fulfillment of the right to health as mandated by Article 28H of the 1945 Constitution and Law Number 36 of 2009 concerning Health, and supports the implementation of public policies on disaster management in accordance with Law Number 24 of 2007. The results show increased understanding and skills among cadres in operating digital health tools, along with active community participation in restoring healthcare services. Thus, the training contributes not only to medical technical aspects but also to the fulfillment of the community’s constitutional right to equitable and sustainable health services. Keywords: Tools; Health; Technology; Training.
Copyright (c) 2025 Fietri Setiawati Sulaeman, Trini Handayani, Siti Nazilah, Aji Mulyana, Muhammad Bintang
Pemahaman Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mekanisme Non Litigasi Dan Litigasi Kepada Masyarakat Di Kelurahan Penggaron Lor Kota Semarang
The resolution of land disputes through non-litigation and litigation mechanisms is a common issue faced by the community, especially concerning inheritance and land boundary problems that involve families and local environments. In Penggaron Lor Village, Genuk District, Semarang City, many residents lack a deep understanding of these two mechanisms, despite their importance in choosing the appropriate dispute resolution path based on the context and needs of the parties involved. To address this, the Faculty of Law of Semarang University carried out a community service program to educate the public about both litigation and non-litigation land dispute resolution mechanisms. The method used in this program is a normative-prescriptive approach, utilizing legal, historical, and conceptual perspectives. The community service activities consisted of a pre-test to assess initial knowledge, a lecture on litigation and non-litigation mechanisms, and a question-and-answer session to deepen participants' understanding. The results of the program indicate that most people in Penggaron Lor Village are not fully aware of how to resolve land disputes through either litigation (court) or non-litigation (such as mediation and conciliation) methods. However, the majority of participants prefer non-litigation resolution methods as they are considered more efficient and help maintain good relationships between the parties involved in the dispute. Additionally, some community representatives are expected to become follow-up counselors, spreading this knowledge to a wider audience. Keywords: Land Dispute; Litigation; Non-Litigation.
Copyright (c) 2025 Dedy Suwandi, Dharu Triasih, Endang Setyowati
Tantangan Implementasi Kearifan Lokal dalam Upaya Mencegah dan Mengatasi Kekerasan Seksual dan Perundungan di Lingkungan Sekolah
Sexual violence and bullying in schools are serious and complex issues that negatively affect students’ psychological, social, and academic well-being. A learning environment that should serve as a safe and nurturing space can become harmful if these issues are not addressed appropriately. This community service program, conducted at SMA 1 Pasundan Cianjur, aims to introduce and integrate local Sundanese wisdom values such as silih asih (mutual affection), silih asah (mutual learning), and silih asuh (mutual care) as a cultural approach to preventing sexual violence and bullying in schools. The activities were carried out through seminars and interactive discussions involving students, teachers, and school staff. Data were collected through direct observation and feedback from seminar participants. The results indicate that the majority of students are aware of bullying practices in their school environment, and some reported having experienced or felt concerned about potential incidents of sexual violence or bullying. This program successfully raised awareness of the importance of cultural values as a foundation for character education and child protection within the educational setting. Moving forward, the integration of local wisdom is expected to become part of a sustainable preventive strategy to create a safe, inclusive, and culturally rooted school environment. Keywords: Land Certificate; Trimulyo Community; Socialization.
Copyright (c) 2025 Anita Kamilah, Hesti Dwi Astuti, Cecep Wiharma, Salsabila Hadi Aulia, Fuji Raihan Azhari Azhari Kusworo, Adit Rizki Ramadani
Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Edukasi Berbasis Audiovisual di MTs Al Maarif 02 Singosari Malang
Kekerasan seksual merupakan masalah sosial yang masih terjadi dengan serius di kalangan remaja, disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang bentuk serta dampak kekerasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas program sosialisasi "Gen Z Nir Kekerasan Seksual" yang dilaksanakan di MTs Almaarif 02 Singosari dengan populasi berjumlah 162 siswa. Penelitian ini menguji 90 sampel dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi digunakan untuk memahami perubahan persepsi siswa sebelum dan sesudah sosialisasi. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah kegiatan sosialisasi, pemahaman siswa mengenai kekerasan seksual meningkat secara signifikan. Sebelum program, hanya 67% siswa yang dapat mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan seksual, angka ini meningkat menjadi 89% setelahnya. Selain itu, terdapat perubahan dalam sikap siswa terhadap korban, di mana persentase siswa yang menyalahkan korban menurun dari 27% menjadi 5%. Metode audio visual dan diskusi interaktif yang digunakan terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual. Kesimpulannya, program ini berhasil memberikan edukasi komprehensif kepada siswa mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Untuk memastikan efektivitas jangka panjangnya, disarankan agar program serupa dilakukan secara berkala dengan pendekatan yang lebih interaktif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk guru dan orang tua
Copyright (c) 2025 Sheila Kusuma Wardani, Aisyah Asih Nur Ilmiah, Dina Tiara Latifa, Ziskino Qurota A’yun, Rifky Aryo Wahyu Pratama
Penguatan Literasi Hak Asasi Manusia (HAM) guna Mewujudkan Generasi Sadar Hukum bagi Pelajar SMA Negeri 1 Boja
1st Boja Senior High School is one of the schools that declares itself to be “sekolah ramah anak”. With "ramah anak" status, 1st Boja Senior High School aims to create a safe, comfortable, and conducive environment for teaching and learning activities. Respect for other people's human rights contributes to forming an academic climate in schools that is friendly to children. Based on a survey conducted previously, there are still many practices occurring in 1st Boja Senior High School, human rights violations committed by students, in the form of bullying, especially verbal bullying. This legal counseling correlates and is a form of support for schools that have the status of "sekolah ramah anak.". It is hoped that providing human rights literacy can provide students with an understanding of the importance of respecting human rights so that they can eliminate forms of bullying in their environment. The method used is carried out in three stages, namely pre-activity, activity, and post-activity. After giving a lecture on human rights, the students increasingly understood the importance of respect for other people. Students already understand the concept of respecting other people's rights. Still, with this counseling, students will better understand human rights law, where it is very important to respect other people's rights. Keywords: Literacy; Human Rights; Law Awareness;
Copyright (c) 2025 Muhammad Iftar Aryaputra, Dian Septiandani, Wafda Vivid Izziyana