PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM MENGENAI SANKSI                                   BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MENGGUNAKAN MASKER                            PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PANTI ASUHAN                                                                                                       AMAL MULIA MUTA’ALIMIN KOTA SEMARANG

Tri Mulyani, Doddy Kridasaksana
Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
*E-mail : trimulyani@usm.ac.id

ABSTRAK	
Wabah Coronavirus Disease (Covid-19) menjadi Isu kesehatan yang paling menggemparkan seluruh dunia. Corona virus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan China, pada Desember 2019. Penyebaran sangat cepat sekali hingga ke luar wilayah Wuhan dan negara lain. Sampai dengan 16 Februari 2020, secara global dilaporkan 51.857 kasus konfimasi di 25 negara dengan 1.669 kematian (CFR 3,2%). Virus ini juga menyebar di Indonesia sangat cepat sekali. Berbagai upaya dilakukan untuk melakukan pencegahan dan pengendalian, mulai dari penghentian aktivitas dari berbagai bidang yaitu bidang pendidikan, sosial budaya, ekonomi, keagamaan, dan lain sebagainya. Mewajibkan pola hidup bersih dengan selalu cuci tangan, hingga menggnakan masker dalam melakukan setiap aktivitas di tempat dan fasilitas umum. Upaya yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pust hingga daerah, nampaknya agak diabaikan oleh masyarakat, sehingga angka penderita pasien covid-19 terus meningkat. Untuk menjamin masyarakat, terpaksa pemerintah mengambil langkah tegas, seperti halnya di Pemerintah Kota Semarang, yaitu dengan memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhi pembatasan yang telah ditentukan pemerintah. Payung hukumnya adalah Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Semarang. Untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, maka perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk memberikan pemahaman hukum khususnya pada Anak Panti Asuhan Amal Mulia Muta’alimin Kota Semarang mengenai sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker pada masa covid-19, dengan harapan darai sosialisasi ini dapat dibagikan kepada masyarakat lainnya. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan Tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Adapun hasil pengabdian dengan tema pemahaman hukum mengenai sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker pada masa covid-19, menunjukkan adanya peningkatan 22%. 

Kata Kunci: peningkatan, pemahaman, sanksi, masyarakat, masker, covid-19

ABSTRACT
The Coronavirus Disease (Covid-19) outbreak has become the most shocking health issue in the world. A new type of corona virus that has been found in humans since an extraordinary incident appeared in Wuhan, China, in December 2019. The spread is very fast to outside the Wuhan area and other countries. As of February 16, 2020, globally 51,857 confirmed cases were reported in 25 countries with 1,669 deaths (CFR 3.2%). This virus also spreads in Indonesia very quickly. Various efforts were made to prevent and control, starting from stopping activities from various fields, namely the fields of education, socio-culture, economy, religion, and so on. It requires a clean lifestyle by always washing hands, to using masks in carrying out every activity in public places and facilities. The efforts made by the government, both the Pust and the regional governments, seem to have been somewhat neglected by the community, so that the number of Covid-19 patients continues to increase. To ensure the public, the government was forced to take firm steps, as in the Semarang City Government, namely by imposing sanctions for people who do not comply with the restrictions set by the government. The legal umbrella is Semarang Mayor Regulation Number 57 of 2020 concerning the Implementation of Restrictions on Community Activities in the Context of Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) in Semarang City. To raise public legal awareness, it is necessary to do community service in the form of providing legal understanding, especially for the children of the Amal Mulia Muta'alimin Orphanage in Semarang City regarding sanctions for people who do not use masks during the Covid-19 period, with the hope that this socialization can be shared. to other communities. This service was carried out by way of lectures and direct questions and answers and evaluation by distributing questionnaires before and after the activity was carried out. The results of dedication with the theme of understanding the law regarding sanctions for people who did not use masks during the Covid-19 period showed an increase of 22%.

Keywords: improvement, understanding, sanctions, society, masks, covid-19

A.	PENDAHULUAN
Saat ini Wabah Coronavirus Disease (Covid-19) menjadi Isu kesehatan
yang paling menggemparkan seluruh dunia. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Penyakit ini terutama menyebar di antara orang- orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin. Virus ini dapat tetap bertahan hingga tiga hari dengan plastik dan stainless steel SARS CoV-2 dapat bertahan hingga tiga hari,atau dalam aerosol selama tiga jam. Virus ini juga telah ditemukan di feses, tetapi hingga Maret 2020 tidak diketahui apakah penularan melalui feses mungkin, dan risikonya diperkirakan rendah.
Corona virus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan China, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS- COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). COVID-19 termasuk dalam genus dengan flor elliptic dan sering berbentuk pleomorfik, dan berdiameter 60- 140 nm. Virus ini secara genetic sangat berbeda dari virus SARS-CoV dan MERS-CoV. Penelitian saat ini menunjukkan bahwa homologi antara COVID-19 dan memiliki karakteristik DNA coronavirus pada kelelawar-SARS yaitu dengan kemiripan lebih dari 85%. Ketika dikultur pada vitro, COVID-19 dapat ditemukan dalam sel epitel pernapasan manusia setelah 96 jam.
Sementara itu untuk mengisolasi dan mengkultur vero E6 dan Huh-7 garis sel dibutuhkan waktu sekitar 6 hari. Paru-paru adalah organ yang paling terpengaruh oleh COVID-19, karena virus mengakses sel inang melalui enzim ACE2, yang paling melimpah di sel alveolar tipe II paru-paru. Virus ini menggunakan glikoprotein permukaan khusus, yang disebut “spike”,
untuk terhubung ke ACE2 dan memasuki sel inang. Kepadatan ACE2 di setiap jaringan berkorelasi dengan tingkat keparahan penyakit di jaringan itu dan beberapa ahli berpedapat bahwa penurunan aktivitas ACE2 mungkin bersifat protektif. Dan seiring perkembangan penyakit alveolar, kegagalan pernapasan mungkin terjadi dan kematian mungkin terjadi.
Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (novel coronavirus). Pada awal tahun 2020 NCP mulai menjadi pendemi global dan menjadi masalah kesehatan di beberapa negara di luar RRC. Berdasarkan World Health Organization (WHO) kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan telah menjadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia. Penyebaran epidemi ini terus berkembang hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab kluster pneumonia ini adalah Novel Coronavirus. Pandemi ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan kasus-kasus baru di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). 
Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID-19). COVID-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (saat ini kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS. Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran ke luar wilayah Wuhan dan negara lain. Sampai dengan 16 Februari 2020, secara global dilaporkan 51.857 kasus konfimasi di 25 negara dengan 1.669 kematian (CFR 3,2%). Rincian negara dan jumlah kasus sebagai berikut: China 51.174 kasus konfirmasi dengan 1.666 kematian, Jepang (53 kasus, 1 Kematian dan 355 kasus di cruise ship Pelabuhan Jepang), Thailand (34 kasus), Korea Selatan (29 kasus), Vietnam (16 kasus), Singapura (72 kasus), Amerika Serikat (15 kasus), Kamboja (1 kasus), Nepal (1 kasus), Perancis (12 kasus), Australia (15 kasus), Malaysia (22 kasus), Filipina (3 kasus, 1 kematian), Sri Lanka (1 kasus), Kanada (7 kasus), Jerman (16 kasus), Perancis (12 kasus), Italia (3 kasus), Rusia (2 kasus), United Kingdom (9 kasus), Belgia (1 kasus), Finlandia (1 kasus), Spanyol (2 kasus), Swedia (1 kasus), UEA (8 kasus), dan Mesir (1 Kasus).
Apabila mencermati data tersebut di atas, wabah covid-19 telah tersebar kepelosok dunia. Setiap negara berlomba-lomba bagaimana caranya untuk mencegah dan mengatasinnya. Sejak Badan kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan bahwa virus Corona Covid-19 sebagai pandemi. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Indonesia juga menyatakan masalah virus Corona sudah menjadi bencana nasional non alam. Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah beserta jajarannya memberikan untuk saling bahu membahu membuat beberapa langkah taktis sebagai upaya pencegahan penyebaran Virus Corona Covid-19 di masyarakat. Dari level menteri sampai kepala daerah Provinsi, Kabupaten bahkan Pemkot.
Berikut adalah contoh upaya yang dilakukan oleh daerah, baik provinsi, kabupaten atau kota di Indonesia dalam pencegahan dan pengendalian covid-19:
1.	Provinsi Jawa Barat
Langkah Taktis yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat
adalah merumahkan siswa dan menghentikan kegiatan massal. Pada awal
Februari Ridwan Kamil menetapkan Jawa Barat berstatus siaga satu, kemudian
membangun pusat Informasi dan koordinasi Covid-19 Jawa barat yang bisa
diakses oleh warga. Jawa Barat berinisiatif melakukan tes proaktif atau
pemeriksaan sample akan diperiksa di laboratorium kesehatan Jawa-Barat,
bekerja sama laboratorium mikrobiologi dan parasitologi Fakultas Kedokteran
UNPAD dan Pusat penelitian Nanoscience dan Nanoteknologi ITB dengan
standar WHO Biosavety Level 2.
2.	Kota Solo
Pemerintah Kota Solo, telah bergerak cepat menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) virus Corona alias Covid-19 setelah meninggalnya satu pasien positif Corona di RSUD dr. Moewardi Solo. Keputusan itu diambil ketika Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menggelar rapat koordinasi dengan jajaran forum komunikasi pimpinan Daerah (Forkominda) di Rumah dinas Wali Kota Solo pada tanggal 13 Maret 2020. Kemudian pemerintah Kota Solo meniadakan Car free Day yang menjadi rutin dilaksanakan setiap hari minggu pagi pukul 06.00-09.0 WIB, serta diliburkan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Selain itu dalam bidang pendidikan mengambil keputusan untuk meliburkan sekolah mulai dari tingkat SD, SMP dan Madrasah. Sebagai gantinya mereka belajar di rumahnya masing-masing, sedangkan saat itu untuk SMK dan SMA karena masih ujian belum diliburkan. Pertunjukan pentas kesenian seperti pentas Wayang orang Sriwedari juga diliburkan, begitu juga pertunjukan pentas Ketoprak Balekambang ikut diliburkan. Berbagai destinasi wisata diinstruksiksan untuk ditutup dan juga membatalkan beberapa kegiatan yang akan digelar di Kota Solo seperti Musrembang lomba kelurahan dan lainnya. Juga berbagai kegiatan olahraga di stadion Manahan yang juga ditutup.
3.	Kota Surabaya
Ketika Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden 7 Tahun 2020
tentang gugus tugas penanganan virus Corona pada 13 Maret 2020. Langkah tanggap Risma sebagai wali kota surabaya pada tanggal 14 maret 2020, melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah mengeluarkan surat edaran meliburkan anak-anak sekolah PAUD-SMP, berganti pembelajaran di rumah. Melakukan pertemuan dengan Rumah sakit Universitas Airlangga Surabaya tentang pencegahan dan penanganan Covid- 19, di bawah komando Risma, Satpol PP Kota Surabaya melakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat publik, sekolah dan tempat ibadah. Seperti masjid-masjid, gereja, kelenteng, pura, vihara. Risma juga membuka dapur umum di Balai Kota Surabaya untuk membuat minuman ramuan rempah-rempah dan telur rebus. Yang hasilnya didistribusikan ke masyarakat di banyak kelurahan dan kecamatan.
Wali kota Surabaya bekerja keras untuk mempertahankan agar Surabaya
tidak lockdown, karena langkah itu dinilai akan memperburuk situasi masyarakat Surabaya. Ia menggerakkan seluruh jajaran Pemerintah Kota Surabaya, dan menyesuaikan dengan protokol kesehatan dalam menjalankan pelayanan publik. Wali Kota Risma juga membangun ratusan wastafel di tempat-tempat umum dan pelayanan publik. Jumlah wastafel yang dibangun akan bertambah sesuai kebutuhan. Di banyak jalan raya, di tempat pelayanan umum, kantor pemerintah, taman dan sebagainya. Lewat pembangunan wastafel, Wali Kota Risma telah mengampanyekan kepada warga Surabaya tentang pola cuci tangan dengan metode yang benar. Sedangkan pada tanggal 16 Maret 2020, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan berbagai stakeholder untuk mencegah penularan virus Covid-19 di Graha Sawunggaling. Rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencegah penularan Virus Corona di Indonesia, khususnya di Surabaya. Rapat koordinasi itu dihadiri perusahaan transportasi, pengusaha mal, hotel, tempat hiburan, dan berbagai instansi lain di Kota Surabaya. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk membuat protokol pencegahan virus corona atau Covid-19 di area masing-masing. Langkah itu penting untuk menekan penularan virus corona baru atau Covid-19. Pihaknya juga terus melakukan sosialisasi langsung ke tempat-tempat ibadah agar para pengurusnya rutin menjaga kebersihan tempat ibadah, terutama membersihkan karpet atau lantai untuk beribadah. Camat dan lurah sudah turun semuanya untuk sosialisasi agar karpet digulung.
Di samping menyebarkan surat edaran ke seluruh pengurus masjid dan
musala, pemkot juga telah menyiapkan website atau situs khusus. Dalam situs
tersebut, berisi informasi atau petunjuk cara mengantisipasi dan melawan
persebaran Covid-19. Melalui situs yang diberi nama Lawan Covid-19 ini,
masyarakat diharapkan mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam
mencegah dan mengantisipasi persebaran virus corona sedini mungkin. Selain itu, Ibu Risma mengikuti perkembangan baik di dalam negeri dan berbagai negara dalam penanganan Covid-19. Salah satunya ia mengambil contoh Vietnam dalam membuat bilik sterilisasi untuk melawan Virus Corona Covid-19. Negara tersebut berhasil melawan virus Corona Covid-19 dengan membangun bilik pemeriksaan atau mobile decontamination chamber (MDC) yang diterapkan di tempat-tempat umum seperti stasiun, terminal, mal dan perkantoran. Dalam hal ini pemerintah Surabaya bekerjasama dengan Perguruan Tinggi FIKOM Surabaya untuk mengadakan alat tersebut.
Dari berbagai contoh kasus pencegahan dan pengendalian covid-19 tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa aksi gerak cepat dapat dilakukan oleh pemerintah masing-masing daerah dalam mencegah penyebaran Virus Covid-19 sudah tepat, namun banyak sekali masyarakat yang mengabaikan segala upaya yang dilakukan pemerintah, seperti masih keluar rumah, melakukan aktivitas tanpa menggunakan masker sehingga penderita covid-19 tak kunjung menurun, bahkan semakin menaik dari hari ke hari. Hal ini perlu kiranya ketegasan dari pemerintah dalam rangka menjaga dan memberikan garansi keamanan dan keselamatan bagi seluruh warga negara Indonesia, meski harus dengan cara memberikan sanksi. Seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang baru-baru ini, yaitu memberikan sanksi bagi masyarakatnya yang tidak menggunakan masker saat berada di tempat dan fasilitas umum, melalui Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Semarang yang diterbitkan tanggal 13 Agustus 2020.  Peraturan ini diterbitkan menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)  di Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)  di Kota Semarang. 
Sanksi ini mempertimbangkan bahwa, penderita Covid-19 untuk Kota Semarang, Kamis 9 Juli 2020 sangat tinggi yaitu 827 kasus. Selanjunya Kota Semarang pada awal bulan Agustus 2020 masuk dalam kategori zona merah. Data penderita Covid-19 secara kumulatif di Kota Semarang mencapai 5.039 kasus. Jumlah tersebut terdiri dari atas 530 pasien positif yang sedang dirawat, 3.975 kasus pasien sembuh, dan 534 kasus pasien meninggal dunia. Setiap hari jumlah pasien yang meninggal dunia masih terus bertambah. Per hari ada 3 kasus pasien yang meninggal. Kini secara kumulatif angka kematian mencapai 534 kasus. Angka ini meningkat dibandingkan angka yang sebelumnya yaitu 531 kasus.   
Mengingat data-data pasien penderita Covid-19 dan terus ada yang meninggal setiap harinya, maka untuk mencegah dan mengendalikan meluasnya penyebaran Covid-19, Walikota Semarang memberlakukan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Semarang, dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Semarang. pembatasan kegiatan masyarakat dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dengan aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola fasilitas kesehatan, dan instansi terkait lainnya, meliputi:
1.	Penghentian pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya
2.	Pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja
3.	Pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah 
4.	Pembatasan kegiatan di tempat umum
5.	Pembatasan kegiatan sosial dan budaya
6.	Pembatasan kegiatan pernikahan dan pemakaman
7.	Pergerakan orang menggonakan moda transportasi. 

Pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat yang dimaksud yaitu:
1.	Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat melalui cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan penyanitasi tangan (hand sanitazer) setelah melakukan aktivitas sehari-hari
2.	Menggunakan masker dengan benar (menutup hidung dan mulut hingga dagu) di dalam dan di luar rumah / ruangan atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya
3.	Melaksanakan pembatasan sosial (sosial distancing) dan pembatasan fisik (physical distancing).

Pembatasan-pembatasan yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Semarang, apabila dilanggar, khusunya  Pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu tidak menggunakan masker dengan benar, maka akan dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 6 ayat (4) yaitu :
1.	Berupa teguran lisan
2.	Perintah berupa keharusan membeli masker
3.	Perintah berupa untuk tidak melanjutkkan perjalanan
4.	Penyitaan identitas diri (E-KTP) 
5.	Kerja sosial berupa menyapu atau membersihkan ruas jalan dari sampah selama 15 menit atau sepanjang 100 (seratus) meter.

Dengan mencermati fenomena yang telah diuraiakan tersebut di atas, dalam rangka melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi adalah suatu tanggung jawab dari dunia akademisi, khususnya kami Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Semarang untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan pemahaman hukum mengenai sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker pada masa pandemi Covid-19, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran hukum untuk taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kesehatan dan keselamatan seluruh warga negara Indonesia tetap terjaga di tengah-tengah masa pandemi Covid-19. Berdasarkan uraian dalam analisis situasi tersebut maka permasalahan mitra yang akan diangkat dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah kurangnya pemahaman hukum Anak Panti Asuhan Amal Mulia Muta’alimin Kota Semarang mengenai sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker pada masa covid-19.

METODE PELAKSANAAN
Metode Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut :
1.	Metode yang pertama adalah Pre-test
Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman hukum Anak Panti Asuhan Amal Mulia Muta’alimin Kota Semarang mengenai sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker pada masa covid-19. Dalam Pre-test ini dilakukan dengan pembagian kuesioner sebelum penyuluhan.
2.	Metode yang kedua penyuluhan.
Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman hukum Anak Panti Asuhan Amal Mulia Muta’alimin Kota Semarang mengenai sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker pada masa covid-19.
3.	Metode yang ketiga adalah tanya jawab. 
Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh Anak Panti Asuhan Amal Mulia Muta’alimin Kota Semarang mengenai sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker pada masa covid-19.
4.	Metode yang keempat adalah Post-test
Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman hukum Anak Panti Asuhan Amal Mulia Muta’alimin Kota Semarang mengenai sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker pada masa covid-19. Dalam Post Test ini dilakukan dengan pembagian kuesioner setelah penyuluhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk memberikan pemahaman hukum mengenai sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker pada masa covid-19, perlu dilakukan secara bertahap sehingga hasil yang diperoleh akan maksimal. Pada umumnya Anak Panti Asuhan Amal Mulia Muta’alimin Kota Semarang sudah mengetahui tentang sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker pada masa covid-19.
Peningkatan pemahaman hukum mengenai sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker pada masa covid-19, dimulai dengan memberikan kuesioner kepada peserta penyuluhan yaitu seluruh peserta. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman hukum Anak Panti Asuhan Amal Mulia Muta’alimin Kota Semarang mengenai sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker pada masa covid-19 sebelum diadakan penyuluhan. Setelah dilakukan penyuluhan kembali diberikan kuesioner, sehingga dapat diketahui peningkatan  pemahaman hukum mengenai sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker pada masa covid-19 sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan. 
Jumlah Anak Panti Asuhan Amal Mulia Muta’alimin Kota Semarang yang hadir dalam penyuluhan ini ada 10 orang, yang keseluruhan merupakan anak yang berstatus SMA dari Panti Asuhan Amal Mulia Muta’alimin Kota Semarang. Seluruh dari peserta penyuluhan ini, adalah remaja yang sering sekali melakukan aktivitas di luar rumah, di tempat dan fasilitas umum, sehingga tepat apabila pengabadian kepada masyarakat ini diberikan kepada mereka. Berikut ini hasil dari kuesioner yang diberikan sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan :

TABEL
HASIL PENGOLAHAN KUESIONER
Saudara diminta menjawab pertanyaan/pernyataan dengan memberi tanda (√)  pada  kolom Tidak Tahu (TT), Tahu (T).

No	
Pernyataan
	Tingkat Pemahaman	Peningkatan
Pemahaman
%	
		Sebelum	Sesudah		
		TT	T	Prosentase	TT	T	Prosen tase		
1	Covid-19	0	10	100%	0	10	100%	0%	
2	Penyebaran Covid-19	0	10
	100%	0	10
	100%	0%	
3	Pembatasan Covid-19	0	10
	50%	0	10	100%	0%	
4	Sanksi bagi masyarakat yang melanggar pembatasan Covid-19	5	5
	100%	0	10	50%	50%	
5	Kesadaran hukum dapat mencegah dan mengendalikan Covid-19	7	3
	30%	1	9	90%	60%	
Jumlah	110%	
Rata-Rata	22%	

Setelah dilakukan pengolahan data, dari 10 peserta Anak Panti Asuhan Amal Mulia Muta’alimin Kota Semarang, yang mengikuti penyuluhan tentang peningkatan pemahaman hukum Anak Panti Asuhan Amal Mulia Muta’alimin Kota Semarang mengenai sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker pada masa covid-19, menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 22%. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan - pernyataan yang ada dalam kuesioner yang diberikan kepada peserta sebelum diadakan penyuluhan  dan setelah penyuluhan dilaksanakan. Hasil pengolahan kuesioner yang menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 22% tersebut diambil berdasarkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman dari jumlah pernyataan “Tidak Tahu (TT), dan Tahu (T)”, sebelum penyuluhan dan jumlah pernyataan “Tidak Tahu (TT), dan Tahu (T)”, setelah dilaksanakan penyuluhan.
Adapun rincian pengolahan kuesioner berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan, dapat diuraikan sebagai berikut:
1.	Untuk  pernyataan pertama mengenai, covid-19. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 10 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 0 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 10 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 0 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 10 orang. Dengan demikian tidak terjadi peningkatan pemahaman.
2.	Untuk pernyataan kedua mengenai, penyebaran covid-19. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 10 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 0 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 10 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 0 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 10 orang. Dengan demikian tidak terjadi peningkatan pemahaman.
3.	Untuk pernyataan ketiga mengenai, pembatasan covid-19. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 10 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 0 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pernyataan tersebut sebanyak 10 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 0 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 10 orang. Dengan demikian tidak terjadi peningkatan pemahaman.
4.	Untuk pernyataan keempat mengenai, sanksi bagi masyarakat yang melanggar pembatasan covid-19. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 10 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 5 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 5 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 0 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 10 orang. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman 50%.
5.	Untuk pernyataan kelima mengenai, kesadaran hukum dapat mencegah dan mengendalikan covid-19. Jawaban terhadap pernyataan ini, dari 10 peserta, sebelum penyuluhan dilaksanakan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 9 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 1 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 1 orang, sedangkan yang menjawab tahu terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 9 orang. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman 60%.
Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner yang telah diberikan kepada 10 peserta Anak Panti Asuhan Amal Mulia Muta’alimin Kota Semarang, yang mengikuti penyuluhan tentang peningkatan pemahaman hukum Anak Panti Asuhan Amal Mulia Muta’alimin Kota Semarang mengenai sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker pada masa covid-19, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 22%. Prosentase peningkatan pemahaman tersebut terhitung cukup besar, artinya penyuluhan yang telah dilaksanakan di  Panti Asuhan Amal Mulia Muta’alimin Kota Semarang, semua menunjukkan adanya respon positif dari peserta penyuluhan. Anak Panti Asuhan Amal Mulia Muta’alimin Kota Semarang yang mengikuti penyuluhan mulai mengerti bahwa siapa saja termasuk mereka apabila melakukan aktivitas di luar rumah tidak menggunakan masker dapat dikenai sanksi kerja sosial.
Dengan adanya program pengabdian kepada masyarakat ini, Anak Panti Asuhan Amal Mulia Muta’alimin Kota Semarang khususnya, dan khalayak pada umumnya mempunyai kesadaran hukum dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk itu perlu kiranya dukungan dari berbagai pihak untuk dapat mensosialisasikan mengenai mengenai pentingnya pemahaman hukum mengenai sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker pada masa covid-19, sehingga dapat mengendalikan penyebaran virus covid-19 di dan menjaga serta melindungi kesehatan masyarakat.

D. SIMPULAN 
Bertolak dari pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman hukum Anak Panti Asuhan Amal Mulia Muta’alimin Kota Semarang mengenai sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker pada masa covid-19, menunjukkan adanya peningkatan 22%, artinya bahwa terdapat respon yang positif dari Anak Panti Asuhan Amal Mulia Muta’alimin Kota Semarang mengenai pentingnya peningkatan pemahaman hukum mengenai sanksi bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker pada masa covid-19.
DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Tim Kerja Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Untuk Dukungan Gugus Tugas Covid-19. Buku Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri, 2020.

KARYA ILMIAH
Zahrotunnimah. Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia. Salam: Jurnal Sosial Budaya Syar’i, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No 3 Tahun 2020, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i3.15103

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
Sekretariat Menteri RI. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Jakarta, 2020.

Sekretariat Daerah Kota Semarang. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)  di Kota Semarang. Semarang, 2020. 

----------Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)  di Kota Semarang. Semarang, 2020.

----------Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Semarang. Semarang, 2020.

MEDIA ELEKTRONIK
TribunJateng.com. Update Virus Corona Kota Semarang Jumat 10 Juli 2020, Pasien Sembuh Terus Naik. Diakses 25 Agustus 2020.

Anggun Puspitoningrum. Idntimes.com. Covid-19 di Semarang, Tambah, 76 sembuh dan 3 Meninggal. Diakses 25 Agustus 2020.